Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
50 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
50 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN MEREK TERKAIT PENGGUNAANNYA DALAM BROSUR DAN KEMASAN PRODUK OLEH PIHAK LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ]]>
<![CDATA[Cita Rucitawati]]>;
<![CDATA[Muhammad Amirulloh]]>;
<![CDATA[Kilkoda Agus Saleh]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.841 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.225-236
<![CDATA[Merek ialah suatu bentuk hukum kekayaan intelektual yang sangat penting bagi dunia perdagangan, hal ini terjadi karena dengan adanya merek maka konsumen dapat mengetahui produk yang diproduksi oleh suatu produsen dan dapat membandingkan kualitas produk tersebut dengan produk lain dari merek yang berbeda. Pemilik merek yang sudah melakukan pendaftaran akan mendapatkan hak eksklusif berupa hak atas merek untuk melindungi hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap merek sangat penting karena pada prakteknya terjadi banyak pelanggaran hak atas merek yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang tidak memiliki izin contohnya pada kasus antara Kusnadi Rahardja dan Boga Group melawan PT. Sushi Tei. Kusnadi Rahardja dan Boga Group digugat karena dianggap melakukan pelanggaran hak atas merek karena menggunakan merek terkenal yakni Sushi Tei secara tanpa izin pada kemasan sushi miliknya sehingga dapat menyesatkan atau mengecoh konsumen dan memiliki itikad yang tidak baik yaitu ikut memboncengi reputasi Sushi Tei yang sudah terkenal. Riset ini disusun dengan memakai metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merek yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Berdasarkan hasil dari riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kusnadi Rahardja dan Boga Group telah melakukan pelanggaran hak atas merek berdasarkan pada bukti-bukti yang ada dan juga melanggar pasal 21 ayat 1 huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 karena diketahui bahwa Boga group menggunakan merek Sushi Tei yang merupakan merek terdaftar dan terkenal dalam konsep kemasan, brosur dan kartu nama dengan itikad tidak baik dan merugikan bagi PT. Sushi Tei sebagai pemilik merek terdaftar tersebut. Dengan adanya hal itu maka Sushi Tei dapat menggugat Kusnadi Rahardja dan Boga Group berdasarkan pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam hal ini adalah Sushi Tei yang mereknya digunakan oleh pihak lain atau terjadi pelanggaran hak atas merek seperti yang dilakukan oleh Kusnadi Rahardja dan Boga Group diatur dalam ketentuan pidana pada pasal 100 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASESMENT RISIKO DAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA MENDUKUNG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Bayu Tri Wahyudi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.198 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.152-163
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui implementasi dari pelaksanaan assessment risiko dan kebutuhan narapidana yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor, dimana penelitian ini di pusatkan pada assessment yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, penelitian ini di hubungkan dengan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Dumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang didukung oleh sumber data sekunder. Dimana teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui tenik wawancara dan observasi, sedangkan pada data sekunder didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Dalam proses menganalisis data yang didapatkan, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif . berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan kesimpulan bahwa implementasi pelaksanaan asesment risiko dan kebutuhan yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Bogor sudah berjalan dengan baik walaupun memiliki beberapa kendala yang dihadapi. Kemudian terbatas program pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIA Bogor menyebabkan sulitnya mengimplementasikan hasil case program yang sibuat.]]>
<![CDATA[PENGKLASIFIKASIAN HAK ATAS MEREK SEBAGAI BENDA PADA OBJEK JAMINAN DALAM PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Hadi Alhadar]]>;
<![CDATA[Siti Nurul Intan Sari D]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.975 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.440-449
<![CDATA[Merek dipergunakan dalam menentukan atau memebedakan sebuah brand dimana merek memberikan hak pada pemilik merek tersbut, untuk dapat dipergunakan dalam kegiatan perdangan dan jasa dalam ruang lingkup bisnis. Padal pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai segala kebendaan dapat diajdikan sebagai jaminan maka, namun tidak adanya autran mengenai merek ialah suatu brand dan bisa dijadikan sebagai penjaminan. Maka dalam penelitian ini dilandasi atas permasalahan mengenai apakah merek dapat diklasifikasikan sebagai benda dan kemudian dijadikan sebagai objek jaminan dengan melihat pada nilai ekonomis yang terdapat pada merek dan karakteristik pada merek. Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan mengenai bagaimana pengkualifikasikan merek sebagai benda untuk dapat dijadikan objek jaminan. Selanjutnya penelitian ini juga hendak menjelaskan bentuk jaminan seperti apa yang sesuai diterapkan pada hak atas merek. Hasil akhir dari kajian ini menjelaskan bahwa merek dapat dikatakan sebagai benda karena memiliki sifat kebendaan pada karakteristiknya, oleh karena itu merek dapat dijadikan objek jaminan pada perbankan, namun pada prakteknya beberapa lembaga perbankan yang menerapkan merek sebagai jaminan hanya menjadikan jaminan merek sebagai jaminan tambahan dan belum dijadikan sebagai jaminan utama karena tidak adanya acuan untuk memberikan standarisasi nilai pasti pada merek.]]>
<![CDATA[GAMBARAN KESEHATAN MENTAL PETUGAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SIBORONG-BORONG ]]>
<![CDATA[I Putu Sadnyana Dwipa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.954 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.62-74
<![CDATA[Permasalahan yang muncul di UPT Pemasyarakatan yakni adanya gangguan stress yang dialami oleh Petugas Pemasyarakatan itu sendiri. Ini berawal dari keseharian selama menjalankan tugas, petugas berkomunikasi, berhubungan atau menghadapi orang- orang bermasalah yang mengalami gangguan kesehatan mental buruk yang mengakibatkan petugas dapat mengalami hal yang sama secara cepat atau lambat.Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh seluruh petugas. Populasi penelitian adalah petugas di Rutan IIB Balige dan Lapas IIB Siborong-Borong. Sampel adalah semua petugas yang sedang menjalankan tugas. Jumlah residen yang menjadi sampel sebesar 55 orang.Masalah kesehatan mental yang rendah dari petugas Rutan Balige maupun Lapas Siborong-Borong perlu menjadi perhatian khusus dari Ditjen Pemasyarakatan untuk melakukan pemulihan kesehatan mental petugas melalui peningkatan kapasitas diri atau pengembangan diri dari setiap petugas Pemasyarakatan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan guna mengatasi masalah kesehatan mental tersebut.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI MEDIASI,MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGDILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 971/Pdt.G/2019) ]]>
<![CDATA[Stacya Mayang Andani]]>;
<![CDATA[Heru Suyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.416 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.323-337
<![CDATA[Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan jurnal ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya membahas pokok masalah tentang peranan perma nomor 1 Tahun 2016 dalam menangani perkara melalui mediasi sudah berjalan efektif didalam sistem peradilan di Indonesia dan bagaimana upaya untuk mengoptimalisasikan seberapa efektiv mediasi dalam menyelesaikan kasus sengketa di luar pengadilan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 971/Pdt.G/2020 dengan dikaitkan peraturan perundang-undangan serta hukum. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peraturan di Indonesia yang mengatur ketentuan mediasi terhadap dua belah pihak bisa dilakukan dengan penyelesaian sengketa secara alternatif melalui jalur mediasi atau arbitrase. Ruang lingkup penulisan ini yaitu hanya mengenai tata cara pelaksanaan terhadap mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan adanya itikad baik para pihak dalam menyelesaikan secara sederhana.]]>
<![CDATA[SPOTIFY SEBAGAI OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: STUDI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI) ]]>
<![CDATA[Ahmad Sultan Zielias]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.938 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.280-289
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait pemungutan pajak pertambahan nilai atas Spotify yang merupakan subjek pajak yang berada di luar negeri dilihat dari Studi pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber pemasukan negara yang segala ketentuannya diatur dialam perundang-undangan. Berkembangnya teknologi membawa dampak berkembangnya pula pajak digital lintas negara, salah satunya kegiatan transaksi Spotify di wilayah pabean Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan PMK No. 48/PMK.03/ 2020 sebagai dasar hukum pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap subjek pajak luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah normative yuridis. Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai yang optimal untuk mewujudkan penerimaan pajak bagi kesejahteran Negara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa optimalisasi mekanisme pemuungutan pajak pertambahan nilai terhadap Spotify sebagai subjek pajak luar negeri telah diatur di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penjelasan terperinci mengenai tata cara pemungutan hingga pelaporan dan peran Pemerintah yang dominan membuat penerimaan negara dalam sektor perpajakan dapat maksimal.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Muhammad Khemal Andhika]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.792 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.190-198
<![CDATA[Anak adalah anugerah yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sepatutnya dipelihara, diberikan pembinaan dan bimbingan. Kehidupan sosial masyarakat saat ini tidak sedikit fenomena mengenai pemidanaan anak, meskipun ada upaya diversi namun hal ini tidak; berlaku bagi anak yang sudah menjadi residivis. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak dan Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pontianak? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan residivis anak di LPKA Kelas II Pontianak terdiri atas 3 tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, Pola pembinaannya pun sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana yang mana pembinaan tersebut dibagi kedalam 2 (dua) bidang yaitu: bidang kepribadian dan bidang kemandirian. Dalam pelaksanaan pembinaan tidak ada perbedaan proses pembinaan terhadap residivis anak dengan non residivis baik dari tahapannya maupun dari pola pembinaannya. Adapun yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan yaitu: dari hukumnya sendiri karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan terhadap residivis khususnya residivis anak, kualitas dan jumlah aparat penegak hukum yang masih kurang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, masyarakat yang kurang mendukung program pembinaan dan masyarakat menstigma/mencap residivis anak sebagai sampah masyarakat dan budaya atau kebiasaan dari diri residivis anak tersebut.]]>
<![CDATA[URGENSI PERBAIKAN SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KERUSUHAN ]]>
<![CDATA[Fardhan Wijaya Kosasi]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.26 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.103-116
<![CDATA[Kasus kerusuhan yang sudah sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa kecenderungan kasus kerusuhan sangat meresahkan bagi masyarakat secara umum dan bagi organisasi pemasayarakatan secara khusus. Sistem keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan sudah diamanatkan dan diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta masih ada beberapa peraturan turunan lainnya yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, namun belum dilaksanakan secara baik oleh Lembaga Pemasyarakatan maupun oleh petugas sehingga berimplikasi kepada ketidakpuasan bagi Narapidana yang membuatnya memberontak dan melakukan kerusuhan. Sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan seharusnya Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat aman dan nyaman bagi Narapidana untuk mendapatkan program pembinaan dalam upaya untuk mencapai reintegrasi sosial. Menjadi hal yang sangat penting bagi pemasyarakatan untuk memperbaiki sistem keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dengan kebijakan yang baru dan lebih baik mulai dari dasar hukum, pelaksanaan di lapangan sampai sumber daya manusia. Urgensi perbaikan sistem keamanan dan ketertiban bukan saja tentang demi tercapainya tujuan pemasyarakatan untuk mencapai reintegrasi sosial bagi Narapidana tetapi lebih dari itu juga untuk mencapai kepuasan atas pelaksanaan Pemidanaan bagi Narapidana secara manusiawi dengan berdasarkan prinsip hak asasi manusia serta mencegah hal-hal buruk yang besar kemungkinan akan terjadi seperti kasus kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[PEMELIHARAAN ANAK DARI PERCERAIAN BEDA AGAMA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Husnul Pitaloka]]>;
<![CDATA[Abdul Halim]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.691 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.393-402
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari perceraian beda agama di pengadilan agama Tanggerang dan pengadilan agama Parigi terhadap pemeliharaan anak dari perceraian beda agama. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan ilmu perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Studi ini menunjukkan bahwa ijtihad majelis hakim pengadilan agama menentukan hak pengasuhan anak tidak berorientasi pada pertimbangan agama tetapi lebih pada melihat dari pertimbangan hak anak yang masih belum mumayyiz dan nafkah anak. Sementara itu pengadilan agama juga membuka ruang penyelesaian pemeliharaan anak melalui akta perdamaian, dimana persoalan agama tidak menjadi pertimbangan utama dari majelis hakim dalam putusannya.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG PADA NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Made Ayu Laras]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (135.055 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.35-38
<![CDATA[Perilaku seksual menyimpang adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Seksual adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi nya kebutuhan biologis para narapidana di dapatkan banyak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan perilaku seksual tidak normal,contohnya seperti onani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh orientasi seksual yang menyimpang di lembaga pemasyarakatan. Hubungan seksual digambarkan sebagai dua wanita yang tertarik satu sama lain, melakukan hubungan seperti sepasang kekasih atau biasa disebut LGBT . LGBT ( lesbian, gay, biseksual, dan transgender ) . Istilah LGBT muncul pada tahun 1990-an awalnya digunakan untuk menggantikan istilah komunitas gay . Sejak ditemukan istilah LGBT, komunitas ini tidak mewakili gay saja, tetapi juga lesbian, biseksual, serta transgender. Orientasi seksual akan memicu perilaku seksual yang menyimpang, jadi jika bagian tubuh yang tidak digunakan dengan semestinya bisa mengalami gangguan kesehatan dan masalah penyakit yang menular. Jadi, meskipun dengan orientasi yang menyimpang, sebenarnya seseorang masih bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, asalkan menjalani kehidupan seksual yang sehat. Namun pada dasarnya pilihan tersebut kembali pada masing-masing individu.]]>
