Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
50 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
50 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS HUKUM SENGKETA TANAH WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM ERETAN INDRAMAYU ]]>
<![CDATA[Fitria Ma’sum]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.997 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.351-358
<![CDATA[Pemberian Wakaf yang dilakukan tanpa proses yang sah dan benar menurut Undang-Undang dan hukum yang berlaku rentan mengalami sengketa dikemudian hari. Hal ini dibuktikan dengan adanya sengketa tanah wakaf yang terjadi di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tata cara wakaf yang sah dan diakui berdasarkan Hukum Perdata serta proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normative yaitu pendekatan terhadap Undang-Undang dan Pendekatan terhadap kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf dapat dikatakan sah apabila dilakukan secara lisan serta terdapat akta yang dituangkan dalam akta ikrar Wakaf oleh PPAIW yang nantinya akan didaftarkan atas nama Nazhir kepada Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.]]>
<![CDATA[HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DALAM OPTIMALISASI SISTEM COMMUNITY BASED CORRECTION ]]>
<![CDATA[Dicky Faniyansyah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.995 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.237-244
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Hak Asimilasi dalam Operasional Sistem Community Based Correction di Lembaga Pemasyarakatan yang menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Penelitian ini menggunakan metode analisis dan kualitatif dengan cara mewawancari informan dan responden. Para narapidana diberikan kesempatan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan cara supervesi dan pengawasan tertentu. Hasil pada penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat pelaksanaan Hak Asimilasi dalam Operasional Sistem Community Based Correction, kurang berpengaruh karena masyarakat yang belum bisa menerima kehadiran narapidana atau masih mestigma negatif serta masih merasa takut jika narapidana mengulangi perbuatannya kembali atau belum bertaubat dan masyarakat masih kebingungan mengenai narapidana yang mendapatkan Community Based Correction dan mana yang bukan. Model yang dilakukan ini ialah untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan dimana untuk memulihkan kondisi bagi Warga Binaan Pemasyarkatan saat menjalani sisa pidana di Lembaga Pemasyarakat sehingga tujuan sistem pemasyarakatan dapat terwujud. ]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KARANGASEM ]]>
<![CDATA[Agus Ariyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.754 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.164-174
<![CDATA[Pemasyarakatan mempunyai peranan penting terhadap perlindungan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) melalui salah satu bagiannya yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana dalam pemberian perlakuan terhadap Anak yang di vonis oleh hakim untuk menjalani masa hukumannya, yang secara tegas tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan serta untuk mengetahui permasalahan apa yang muncul dalam pelaksanaan program pembinaan tersebut di Lembaga Pembinaan Khsusu Anak Karangasem. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dimana peneliti melaksanakan studi lapangan dan melihat keadaan secara langsung dilapangan mengenai permasalahan yang sedang diteliti serta dengan studi kepustakaan melalui pengumpulan bahan-pahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang didapat bahwasanya pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem sudah efektif, hal ini didukung oleh beberapa indikator yang dibuat serta tujuan yang diharapkan telah tercapai. Namun, ada beberapa permasalahan yang muncul seperti masih belum berjalannya program pendidikan, rehabilitasi, serta akibat hukum bagi Anak yang telah berumur 18 tahun.]]>
<![CDATA[DAMPAK OVERCAPASITAS DALAM PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[M.Tera Aprilian Raka Putra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (152.506 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.75-81
<![CDATA[Dengan adanya pengaruh globalisasi pada saat ini jenis-jenis kegiatan kriminal semakin banyak mulai dari pencurian, perampokan hingga korupsi, pelaku dari tindak kejahatan sendiri akibat pengaruh perkembangan jaman saat ini tidak hanya pada kaum pria saja saat ini banyak kaum wanita yang menjalani hukuman di dalam Lapas. Lapas sendiri adalah tempat yang dibentuk untuk seseorang yang menjalani petusan pengadilan berupa pidana kurungan. Didalam menjalankan pidana tersebut terdapat beberpa kendala yang di hadapi oleh Lapas salah satunya adalah masalah Overkapasitas. Overkapasitas sendiri adalah masalah dimana keadaan jumlah narapidana didalam lapas melebihi kapasitas yang tersedia didalam lapas itu sendiri dampak yang di timbulkan dari overkapasitas ini sendiri salah satunya adalah kurang maksimalnya pemenuhan hak-hak yang di terima oleh narapidana terkhusus narapidana wanita , dimana narapida wanita memiliki hak-hak khusus seperti pelayanan kesehatan, pemberian makanan tambahan saat hamil hingga pemberian pembalut, hal tersebut belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas yang ada]]>
<![CDATA[KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CILACAP ]]>
<![CDATA[Afiq Amhar Anwar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.551 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.359-366
<![CDATA[Lansia merupakan kelompok berisiko yang dapat menjadi kelompok rentan. Penelitian saya disini dimaksudan dengan tujuan untuk bisa lebih menjelaskan tentang pemenuhan hak narapidana yang telah lanjut usia khususnya dalam pemberian hak-hak kesehatan mereka, hambatan-hambatan yang biasanya sering dihadapi dalam upaya pemberian hak-hak narapidana yang telah lanjut usia khususnya dalam pelayanan kesehatan dan upaya-upaya yang bisa dikerjakan agar bisa mengantisipasi hambatan-hambatan yang biasanya timbul dalam pemberian atau pemenuhan hak-hak narapidana yang telah lanjut usia dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa dalam upaya pemberian atapun pemenuhan hak-hak narapidana yang telah lanjut usia dalam pelayanan kesehatan belum bisa terpenuhi secara baik atau optimal yang disebabkan karena banyak hal seperti adanya hambatan yang dihadapi berupa sarana dan prasarana yang belum lengkap khsususnya untuk narapidana lanjut usia, kekurangan tenaga medis dalam perawatan dan penaganan narapidana lanjut usia, tidak adanya ahli gizi sekaligus nutrisi, kekurangan perlengkapan guna kebutuhan sehari-hari serta terbatasnya biaya yang dimiliki pihak lembaga pemasyarakatan. Upaya-upaya yang bisa digunakan dalam mengantisipasi hambatan-hambatan yang ada adalah dengan pemberian pelayanan kesehatan secara khusus, peningkatan atau penambahan tenaga medis dan ahli gizi yang berkualitas khusus, peningkatan suatu kualitas psikologis terhadap narapidana yang telah lanjut usia. Bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap agar bisa lebih memaksimalkan pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana yang telah lanjut usia khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan, dapat menambah jumlah tenaga medis yang memiliki keahlian khusus, dan bisa mengantisipasi hambatan-hambatan dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana yang telah lanjut usia agar bisa sebaik mungkin agar kedepannya lebih baik lagi dalam upaya pelayanan kesehatan narapidana yang telah lanjut usia.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PEMBINAAN KEPRIBADIAN TERHADAP ANAK TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL DI LPKA KELAS II A JAKARTA ]]>
<![CDATA[Aji Ragil Pamugkas]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.304 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.1-7
<![CDATA[Anak merupakan salah satu kelompok muda yang akan menjadi harapan bangsa dan negara untuk memimpin bangsa ini agar lebih baik dan membuat perubahan poisitif terhadap bangsa dan negara kedepannya. Tetapi pada saat ini begitu banyak anak yang melakukan pelanggaran hukum, contoh halnya adalah tindak pidana kejahatan seksual yang membuat anak menempati Lemabaga Pembinaan Khusus Anak. Tentunya ini menjadi tugas penting pemasyarakatan dimana harus dapat memberikan program untuk membina kepada andikpas (anak didik pemasyarakatan). Pembinaan kepribadian sendiri menjadi salah satu cara untuk memberikan bekal terhadap anak didik pemasyarakatan. Dengan pembinaan ini seharusnya dapat memperbaiki perilaku anak sendiri, secara rohaniah supaya dapat mengingat akan perilakunya yang salah dan diharapkan anak tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang jauh lebih baik. Efektivitas pembinaan kepribadian merupakan serangkaian program dari. sistem. pemasyarakatan yang memiliki fungsi untuk meperbaiki perilaku pribadi dari anak didik pemasyarakatan itu sendiri. Steers (2008:55) berpendapat bahwa efektivitas menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan keberhasilan dari sebuah tujuan akhir yang ingin hendak dicapai. Dengan demikian, keefektivitasan dalam pembinaan kepribadian merupakan hal yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembinaan kepribadian terhadap anak tindak pidana. ]]>
<![CDATA[MEMINIMALISIR RESIDIVIS DENGAN PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LAPAS KELAS I MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Miftahul Khair Nasir]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (193.229 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.290-300
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pembinaan pembimbingan dalam kegiatan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang nantinya narapidana bisa menjadi manusia yang berketrampilan dan bisa memiliki peluang usaha. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian mennujukan bahwa pelaksanaan program pembinaan pembimbingan dalam kegiatan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ini memiliki banyak keuntungan yaitu manfaat pribadi, manfaat untuk keluarga, mendapatkan dukungan dari Provinsi Sulawesi Selatan dan dampak yang positif bagi narapidana. Meskipun demikian pelaksanaan program pembinaan pembimbingan dalam kegiatan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar memiliki kendala yaitu kegiatan kerja yang tidak selalu berjalan, pesanan konsumen dalam jumlah besar karena pesanan terbatas, dan strategi pemasaran yang kurang baik.]]>
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KEBUMEN ]]>
<![CDATA[Imam Yudha Indarto]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.25 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.199-203
<![CDATA[Masalah yang di hadapi saat ini adalah pandemi Covid-19, Lapas dan Rutan merupakan yang rawan akan masalah ini karena resiko tinggi penularan wabah Covid-19. Kepadatan dalam Lapas dan Rutan dominan melebihi kapasitas yang ada sehingga penyebaran ataupun penularan juga lebih mengancam ratusan hingga ribuan yang terdapat didalam penjara. PBB melalui instruksi pada bulan maret lalu telah memberikan anjuran untuk membebaskan narapidana beresiko rendah. Hingga saat ini per tanggal 25 Mei 2020 kasus terkonfirmasi positif mencapai 23.165 orang dengan 15.870 orang atau 68.5% dari kasus terkonfirmasi berada dalam perawatan, 5.877 orang atau 25.4% dari kasus terkonfirmasi dinyatakan sembuh dan 1.418 orang atau 6.1% dari kasus terkonfirmasi meninggal dunia. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat sebuah kebijakan yaitu mengeluarkan warga binaan pemasyarakatan melalui program Asimilasi dan Integrasi Sosial yang tertuang dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi overkapasitas hunian sehingga physical distancing dapat diterapkan dengan baik di dalam Rutan sehingga dapat melindungi keselamatan para warga binaan pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID 19 DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB SALATIGA ]]>
<![CDATA[Candra Christian]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.381 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.124-132
<![CDATA[Penyebaran Virus Covid19 terbilang sangat cepat dan menyebar dimana saja, oleh karena itu Rumah Tahanan juga berpotensi terpapar virus ini. Oleh karena itu diperlukan strategi penyebaran virus dengan melakukan pencegahan dan penanganan sesuai dengan intruksi Ditjenpas dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, yang menjadi dasar pelaksanaan pencegahan virus ini di UPT Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi semua unsur Rutan baik pegawai maupun Warga Binaan Pemasyarakatan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI TAHUNAN PEKERJA WAKTU TERTENTU YANG TIDAK TERPENUHI ]]>
<![CDATA[Nadila Devita]]>;
<![CDATA[Andriyanto Adhi Nugroho]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.568 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.403-416
<![CDATA[Di perusahaan yang memproduksi alat rumah tangga berbahan plastik, hak pekerja waktu tertentu atas cuti tahunan tidak terpenuhi. Cuti tahunan tersebut hanya untuk karyawan tetap sedangkan pekerja waktu tertentu tidak mendapatkan hak cuti tahunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum hak cuti tahunan pekerja waktu tertentu dan penyelesaian hukum yang dapat ditempuh pekerja jika cuti tahunannya tidak terpenuhi. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendakatan perundang-undangan (statue approach). Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum atas hak cuti tahunan bagi pekerja waktu tertentu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa pekerja waktu tertentu berhak atas cuti tahunan ketika telah bekerja di suatu perusahaan selama 1 tahun berturut-turut, namun jika cuti tahunan tidak diberikan maka salah satu hak pekerja waktu tertentu tidak terpenuhi dan perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana atau denda serta untuk penyelesaian hukum atas tidak terpenuhinya cuti tahunan, pekerja dapat menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi yaitu ada bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase atau melalui litigasi yaitu melalui pengadilan hubungan industrial.]]>
