Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
56 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
56 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS MEREK ]]>
<![CDATA[Ilham Septian Pratama]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.484 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.452-463
<![CDATA[Tulisan ini membahas Perlindungan Hukum dan Peran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian sengketa Hak Atas Merek. Dengan adanya aturan pendaftaran atas merek merupakan suatu bentuk perlindungan hukum hak atas merek yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Perlindungan atas pelanggaran hak atas merek memiliki 3 jenis penyelesaian yaitu melalui instrumen Hukum Perdata, Ketentuan Hukum Pidana (Litigasi), dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi) yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peran BANI dalam penyelesaian sengketa Hak Atas Merek adalah untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan untuk memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak, dan untuk memberikan pendapat yang mengikat (biding opinion) mengenai suatu hal yang berkenaan dengan perjanjian. penyelesaian melalui (BANI) yaitu Permohonan Arbitrase, Penunjukan Arbiter, Pendaftaran Perkara, Jawaan Termohon, Tuntutan Balik, Upaya Perdamaian, Sidang Pemeriksaan, Penentapan Putusan, Penyampaian dan Pendaftaran Putusan Arbitase, dan Biaya Arbitrase.]]>
<![CDATA[MENUJU KEADILAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SEKTOR HULU MIGAS (ANALISIS KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT DARI PRESPEKTIF PASAL 33 UUD 1945) ]]>
<![CDATA[Yohanes Baptista Cahaya Misjuan]]>;
<![CDATA[Elisabeth Yulia Rena Sinta Dewi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (334.89 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.98-112
<![CDATA[Polemik tentang kedaulatan negara dalam sektor migas skema gross split memunculkan urgensi analisis terhadap Permen ESDM tentang Gross Split dari perspektif prinsip penyelenggaraan ekonomi nasional di Pasal 33 UUD NRI 1945. Analisis tersebut mengunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa skema gross split menguntungkan negara karena hasil penerimaan bruto dari proses produksi langsung dibagi sesuai dengan kontrak perjanjian sehingga negara tidak perlu memberikan biaya pengembalian kepada kontraktor menggunakan dana APBN, sehingga penerimaan negara yang diperoleh dengan menggunakan skema gross split lebih menguntungkan. Namun perspektif hak menguasai negara juga menunjukkan bahwa skema gross split sudah memuat syarat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Jika sektor hulu migas masih membutuhkan investasi sebagai sumber penerimaan negara, maka perlu adanya penyesuaian bagi skema gross split agar dapat menguntungkan pemerintah tetapi sekaligus memberikan kepastian bagi sisi investor.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Investasi Dalam Penanaman Modal Asing Melalui Penyelesaian Sengketa Jalur Arbritase ]]>
<![CDATA[Melynda Sari Siregar]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.327 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.360-369
<![CDATA[Penanaman modal merupakan sebuah bentuk dari investasi langsung, sebagaimana dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana dijelaskan pada pasal 2. Dalam sengketa investasi International menurut teori klasik berdasarkan hukum public International mengatakan bahwa Negara-lah yang mempunyai kapasitas sehingga disebut subjek hukum sedangkan pihak privat (badan hukum atau perorangan) tidak mempunyai personalitas hukum dalam mengajukan gugatan atau pelanggaran-pelanggaran hak yang dimiliki. Dalam beberapa kasus banyak investor asing yang akan memilih penyelesaian pada jalur non-litigasi, dimana arbritase merupakan pilihan favorit dalam penyelesaian sengketa investasi.Metode penelitian yuridis normative adalah metode penelitian hukum dengan meneliti dari sebuah norma-norma hukum yang berlaku atau kaidah hukum yang berlaku dalam alternative penyelesaian sengketa investasi, seperti undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA DAN SINGAPURA ]]>
<![CDATA[Winsherly Tan]]>;
<![CDATA[Maharani Millenia Hussy]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.489 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.14-27
<![CDATA[Untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dan menjaganya agar tetap stabil adalah salah satunya tugas industri perbankan. Maka dari itu perlunya pengaturan dan pengawasan dibidang perbankan yaitu Kebijakan Pengawasan Perbankan, agar tujuan dalam meningkatkan perekonomian negara dapat tercapai. Namun setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan dalam kebijakan pengawasan dalam bidang perbankan serta kelebihan dan kekurangannya. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelitian peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan tertulis, dan penelitian perbandingan hukum. Permasalahan Utama yang ada di Indonesia adalah kurangnya kejelasan pengaturan dalam bank pengawasan khusus antara OJK dan Bank Indonesia, status hukum OJK dalam pengawasan perbankan serta Indonesia sebagai negara berkembang seharusnya memulai meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar bisa jadi negara maju.]]>
<![CDATA[TERAPI BIMBINGAN KEROHANIAN BAGI KESEMBUHAN PECANDU NARKOBA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANGKALAN MADURA ]]>
<![CDATA[Kingkin Nendra Fibiyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.895 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.262-273
<![CDATA[Lapas ataupun Rutan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Keberhasilan dalam suatu lapas dalam membina warga binaan pemasyarakatannya yaitu ketika warga binaan keluar dari Lapas kembali ke masyarakat dan diterima kembali oleh masyarakat serta menjadi manusia seutuhnya. Tujuan penulisan ini yaitu untuk memberikan wawasan terhadap pembaca tentang pembinaan spiritual kerohanian bagi pecandu narkoba pada warga binaan serta bagaimana pelaksanaannya di Lapas maupun Rutan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis teks. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan spritual kerohanian yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian pada warga binaan agar menjadi lebih baik untuk dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi masyarakat ketika keluar dari Lapas ataupun rutan nanti. Pembinaan spiritual terdiri dari pemberian arahan tentang kerohanian, memberikan ilmu pengetahuan keagamaan agar dapat menambah keimanan dan ketaqwaan para warga binaan]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA TERHADAP PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ali Rahmad]]>;
<![CDATA[Rahmi Zubaedah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.372 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.512-520
<![CDATA[Perjanjian waralaba minimal melibatkan dua pihak, yang dapat berupa badan hukum atau organisasi yaitu pemberi waralaba, yang memberikan produk atau mereknya dalam waralaba kepada entitas lain (penerima waralaba) yang dipilih oleh pemberi waralaba yang sama untuk beroperasi atas namanya. Perjanjian Waralaba, merupakan sebuah perjanjian yang mencakup sejumlah kewajiban tetap, di mana perusahaan-perusahaan independen bertanggung jawab satu sama lain untuk bersama-sama mendorong dan mengembangkan perdagangan dan melakukan layanan sesuai dengan kewajiban tertentu. Secara yuridis, perjanjian waralaba ini sudah diatur pada PP Nomor 16 tahun 1997 mengenai waralaba yang sudah digantikan oleh PP Nomor 42 tahun 2007, Kepmenperind RI Nomor 256/MPP//KEP/7/1997 mengenai “Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Perdaftaran Usaha Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006. Didalam melaksanakan perjanjian waralaba terdapat beberapa asas perjanjian yaitu (1) Asas kebebasan berkontrak, (2) asas konsesualisme, (3) asal kepercayaan, (4) asas kekuatan mengikat, (5) asal persamaan hukum, (6) asas keseimbangan, (7) asas kepastian hukum, (8) asas kepatutan, dan (9) asas kebiasaan.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Desi Natalia]]>;
<![CDATA[Veronika Angelina Wau]]>;
<![CDATA[Kristiana Elu]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.219 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.153-165
<![CDATA[Penelitian ini adalah untuk mengajak masyarakat akan sadar masalah kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan sekitar dan penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab rendahnya dan dampak yang dialami oleh masyarakat terhadap kerusakan lingkungan sekitar di kota-kota pada umumnya. Penulisan ini bukan berdasarkan observasi secara langsung akan tetapi dilakukan dengan melihat isu berdasarkan literatur media sehingga dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan juga pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kerusakkan lingkungan seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap lingkungan yang ditinggalinya, kurangnya pengawasan aparat pemerintah dan mensosialisasi serta tindakan pemerintah dalam upaya menyadarkan masyarakat selaku pencemar lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[KETENTUAN DAN AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN WARGA SIPIL ]]>
<![CDATA[Dede Santi Fatimah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.339 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.417-429
<![CDATA[Fenomena perceraian yang terjadi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penulis mengkaji ketentuan dan akibat hukum perceraian bagi PNS, anggota TNI dan warga biasa. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan mengkaji fenomena dalam masyarakat dan menganalisisnya dengan peraturan yang ada melalui metode yuridis normatif dan yurisid empiris. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa terdapat ketentuan khusus yang mengatur prkawinan, perceraian dan rujuk bagi PNS dan anggota TNI. Ketentuan perceraian bagi PNS terdapat dalam PP No. 45/1990 tentang perubahan atas PP No. 10/1983. Sedangkan ketentuan khusus bagi perceraian anggota TNI dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pertahanan No. 23/2008 dan Peraturan Panglima TNI No. 11/2007. Akibat hukum dari perceraian bagi PNS adalah adanya ketentuan pembagian gaji bagi mantan istri dan anaknya sebanyak 1/3 dari gaji suaminya.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMBERIAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TERORISME DIBAWAH UMUR YANG ADA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>;
<![CDATA[Rinto Sibarani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.624 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.62-71
<![CDATA[Berbagai macam jenis kejahatan terus bermunculan unutk menggangu ketentraman dimasyarakat khususnya di Negara Indonesia dimana salah satunya adalah kejatan terorisme. Kejahatan terorisme dimasa kini tidak bisa lagi di anggap enteng karena berbeda dari kejahatan biasa laimya, jika dahulu kejahatan ini dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki sasaran secara acak. Namun sekarang kejahatan terorisme sudah merambah kepada anak-anak. Dimana anak merupakan potensi, tunas serta yang meneruskan impian dari sebuah negara sehingga tindakan kejahatan terorisme yang pelakunya adalah seorang anak perlu mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana efektifitas hukum untuk melindungi pelaku tindak kejahatan terorisme yang dilakukan anak yang berusia dibawah umur. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menekankan jenis data sekunder dimana data tersebut diperoleh dari studi pustaka, undang-undang, jurnal dan artikel. Jenis pendekatan didalam kajian penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[ANALISIS STRATEGI PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto) ]]>
<![CDATA[Annisa Fourkhani]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.651 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.318-329
<![CDATA[Penelitian ini bertujuann untuk mengetahui strategi pemenuhan pelayanan kesehatan kepada narapidana di poliklinik Lembaga Pemasyarakata Kelas IIA Purwokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif melalui analisis SWOT pada pemangku kepentingan kesehatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi lapas dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada narapidana. Ada ketersediaan brosur, gambar atau pamflet yang menjelaskan bahaya penyakit, pemeriksaan kesehatan rutin, dan juga kesiagaan petugas untuk datang ke blok apabila ada narapidana yang sakit. Poliklinik lapas itu sendiri memiliki keuntungan dimana ada perjanjian kerjasama dengan puskesmas. Hal ini sangat membantu jalannya pelayanan kesehatan secara optimal baik dari sarana pra sarana maupun obat – obatan dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia.]]>
