Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[KESIAPAN MENTAL, FISIK DAN SOSIAL DALAM PROSES INTEGRASI UNTUK MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS PADA ANAK ]]>
<![CDATA[Moh. Rifai Dj. Yahya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.319-326
<![CDATA[Latar belakang dalam penelitian ini yaitu mengenai banyaknya residivis anak karena kurangnya kesiapan anak dalam menjalani proses integrasi social, hal ini tentunya yang menjadi pertanyaan penting bagi peneliti bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan di LPKA serta bagaiman peran keluarga serta masyarakat guna membantu anak dalam menajalani program integrasi atau dikembalikan kedalam lingkungan masyarakat. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak kebanyakan anak pada masa perkembangan remaja sehingga peran keluarga dan lingkungan masyarakat sanagatlah penting dalam mengawasi anak terutama pada fase remaja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan untuk kesiapan anak didik pemasyarakatan dalam proses integrasinya serta untuk menekan angka residivis yang terjadi pada anak, serta untuk mengetahui peranan keluarga dan masyarakat dalam proses ingrasinya. Karena masih tingginya angka residivis yang terjadi pada anak maka dari itu perlu adanya kesiapan anak didik pemasyarakatan agar mampu menjalani program integrasi ke dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitif deskriptif dengan dibantu melalui pendekatan studi literature atau studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bagaimanaa kesiapan anak didik pemasyarakatan sebelum menjalani proses integrasi di masyarakat, baik melalui program pembinaan di dalam LPKA serta partisipasi keluarga serta masyarakat dalam bekerjasama dalam proses integrasi anak didik pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA INSES BERDASARKAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Dhea Yurita]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1491-1500
<![CDATA[Berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak, penulisan ini bertujuan untuk menggali berbagai komponen perlindungan anak sebagai korban hubungan incest, termasuk (interaksi seksual incest). Artikel ini mengkaji aturan perundang- undangan yang berhubungan pada anak, khususnya yang berhubungan pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual seperti pelanggaran inses, dengan menggunakan pendekatan perbandingan (statute method) dan pendekatan penelitian hukum normatif. Karena kami akan membandingkan satu teknik penyelesaian berdasarkan sumber hukum tertulis dengan teknik penyelesaian lain berdasarkan sumber hukum tertulis dalam artikel ini, kami akan mengacu pada "sumber hukum tertulis" di seluruh sisa artikel. Mencermati hasil penelitian, jelaslah bahwa keluarga itu menjadi peranan yang sangat penting dalam tumbuh berkembangnya anak, dimulai dari faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual dalam keluarga, dengan anak khususnya sebagai korban, dan diakhiri dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana inses yang mendasar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB GUNUNG SUGIH ]]>
<![CDATA[AKBAR ALRIFSON]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1162-1167
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi yang telah berjalan mengenai pemenuhan hak hak peklayanan kesehatan bagi Warga Binaan pemasyarakatan Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih. Penelitian ini menggunakan Metode pengumpulan data dan pengumpulan informasi dengan cara mencari data dari literature dan jurnal sebelumnya yang membahas topik ini sebelumnya serta bahan selain itu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan kemudian mencari informasi dari wawancara terhadap narasumber narasumber yang sesuai dengan penelitian yang diteliti dan observasi secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih.Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelayanan kesehatan yang dilakukan telah berjalan dengan baik walapun dengan beberapa kekurangan yang masih bisa diantisipasi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung sugih.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANGERANG DALAM PEMBINAAN TERHADAP PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ]]>
<![CDATA[E. Rakhmat Jazuli]]>;
<![CDATA[Mohamad Fasyehhudin]]>;
<![CDATA[Nurikah Nurikah]]>;
<![CDATA[Erna Rahma Balgis]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2717-2725
<![CDATA[Indonesia merupakan negara berkembang yang tengah memasuki arus globalisasi dan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2025. Keberadaan tenaga kerja asing bisa dianggap sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan jika pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wilayah Kab. Tangerang merupakan sentra industri dan banyak terdapat pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam Pembinaan terhadap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021? Dan, apa yang menjadi kendala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kewenangan dan teori tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum yuridis empiris. Spesikasi penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer ditunjang dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Data diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian mengenai pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing di Kab. Tangerang dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai tata cara penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam penggunaan tenaga kerja asing, penyusunan analisis pasar kerja terhadap penggunaan tenaga kerja asing, monitoring dan evaluasi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing terhadap kesesuaian penggunaan tenaga kerja asing dengan jabatan yang diduduki tenaga kerja asing dan pelaksanaan pendampingan tenaga kerja asing. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing, yaitu kebijakan produk hukum daerah yang belum terbentuk, koordinasi terkait pendataan tenaga kerja asing antara Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten yang belum maksimal, dan partisipasi pemberi kerja tenaga kerja asing yang belum maksimal. Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang perlu melakukan koordinasi terkait penyusunan kebijakan produk hukum daerah terkait pembinaan tenaga kerja asing, dan mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten, serta para pemberi kerja tenaga kerja asing perlu untuk kooperatif dalam melaporkan keberadaan tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[PERANAN KUNJUNGAN KELUARGA TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN GANGGUAN PSIKOLOGIS BAGI NARAPIDANA (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA TANGERANG) ]]>
<![CDATA[Yola Nur Hasanah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.434-443
<![CDATA[Sistem Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 beserta peraturan lainnya telah membawa perubahan yang sangat berarti dalam tata perlakuan negara terhadap para pelanggar hukum. Perubahan ini membuat perlakuan terhadap Narapidana lebih dihormati dan dijamin hak-hak kemanusiaannya. Salah satu hak Narapidana yang harus diberikan adalah hak untuk dikunjungi oleh keluarga. Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Tangerang yang dihuni oleh 350 narapidana wanita pertanggal 11 maret 2020 telah memberikan hak narapidana untuk dikunjungi oleh keluarganya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang terhadap upaya penanggulangan gangguan psikologis bagi narapidana. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan, atau mendeskripsikan data hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa kunjungan keluarga yang dilakukan di lembaga Pemasyarakatan wanita klas IIA Tangerang telah berjalan baik serta dapat terlihat dampak dari kunjungan keluarga memiliki hakekat, arti, dan manfaat yang sangat positif.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Ekonomi terhadap Permainan Video Konsol Nintendo Switch yang Dijual Secara Berbagi Akun (Sharing Account) Dikaitkan dengan Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Halley Rasta Anggoro]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sharing akun permainan video konsol dalam perspektif hukum hak cipta serta mengkaji kesenjangan antara hukum positif dan realitas sosial digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data lapangan dari marketplace online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli akun sharing masih marak terjadi, didorong oleh motivasi ekonomi dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat, sehingga praktik tersebut memperoleh legitimasi sosial meskipun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penegakan hukum menghadapi tantangan akibat karakter teknologi digital yang terdesentralisasi dan keterbatasan yurisdiksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak cipta di era digital memerlukan regulasi yang adaptif, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta kolaborasi multipihak guna menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KARANGASEM ]]>
<![CDATA[Agus Ariyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.164-174
<![CDATA[Pemasyarakatan mempunyai peranan penting terhadap perlindungan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) melalui salah satu bagiannya yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana dalam pemberian perlakuan terhadap Anak yang di vonis oleh hakim untuk menjalani masa hukumannya, yang secara tegas tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan serta untuk mengetahui permasalahan apa yang muncul dalam pelaksanaan program pembinaan tersebut di Lembaga Pembinaan Khsusu Anak Karangasem. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dimana peneliti melaksanakan studi lapangan dan melihat keadaan secara langsung dilapangan mengenai permasalahan yang sedang diteliti serta dengan studi kepustakaan melalui pengumpulan bahan-pahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang didapat bahwasanya pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem sudah efektif, hal ini didukung oleh beberapa indikator yang dibuat serta tujuan yang diharapkan telah tercapai. Namun, ada beberapa permasalahan yang muncul seperti masih belum berjalannya program pendidikan, rehabilitasi, serta akibat hukum bagi Anak yang telah berumur 18 tahun.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN ADOPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 54 TAHUN 2007 ]]>
<![CDATA[Pranjono Pranjono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i1.334-339
<![CDATA[Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Mengingat pelaksanaan pengangkatan anak belum diatur dalam Undang-undang.PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah peraturan yang bersifat netral bagi seluruh lapisan masyarakat.Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan harus berdasarkan undang-undang yang mengaturnya sehingga sesuai antara materil dan prakteknya.Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan kata lain penelitian ini akan mengkaji fakta-fakta hukum dalam pelaksanaan adopsi di Pengadilan untuk kemudian direlevansikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Penelitian ini mengumpulkan teori tentang pengangkatan anak dari berbagai buku-buku dan literatur ilmiah serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan adopsi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan secara umum telah berjalan sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM UNIT USAHA SIMPAN PINJAM BUMDES DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR ]]>
<![CDATA[Yessy Meryantika Sari]]>;
<![CDATA[Hendrik Jaelago]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1375-1382
<![CDATA[BUMDes dapat memiliki unit usaha dalam bentuk lembaga keuangan mikr o. Unit usaha BUMDes dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Namun di dalam Undang-Undang Desa tidak spesifik menyebutkan bentuk badan hukum Unit usaha simpan pinjam  BUMDes, sehingga jika merujuk pada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, maka unit usaha simpan pinjam BUMDes harus berbentuk Koperasi Atau Perseroan Terbatas (PT). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif desktiptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan gramatikal dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 162 BUMDes yang tersebar di 314 desa  yang ada kabupaten Ogan Komering Ilir, ada 62 desa yang membentuk unit usaha simpan pinjam BUMDes tetapi tidak dilengkapi dengan izin usaha. Menurut ketentuan dalam UU LKM, kegiatan usaha simpan pinjam harus memiliki izin usaha dari OJK.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA MASA PANDEMIC COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI ]]>
<![CDATA[Kumdhan Prasetyo Nuari]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2937-2948
<![CDATA[Perbaikan narapidana mungkin merupakan bagian utama dari pekerjaan untuk memerangi kesalahan dalam kerangka penegakan hukum Indonesia. Restoratif adalah bagian terakhir dari kerangka penegakan hukum dalam Kerangka Penegakan Hukum Terkoordinasi dan merupakan bagian dasar dari Kerangka Penegakan Hukum Terintegrasi. Pelaku demonstrasi kriminal adalah tahanan di Organisasi Perbaikan yang harus mendapatkan arahan sesuai pedoman materi. Dari pendalaman ini diyakini bahwa kebutuhan pengaturan pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Kelas II A Jambi, mengetahui pemberian pembebasan bersyarat menjadi pendorong semangat para narapidana di Lapas Kelas II A Jambi, menyadari kendala yang dialami dalam pelaksanaan eksekusi. pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Kelas II A Jambi. Review ini menggunakan strategi investigasi informasi subjektif yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari Yayasan Remedial Kelas II A Jambi. Oleh karena itu, masalah dan jawaban untuk masalah ini akan dirujuk, serta dari penelitian sebagai tujuan. Arahan para tahanan yang akan menjalani pembebasan bersyarat, khususnya pada tahun 2020, dapat dikatakan bahwa para tahanan, khususnya di Lapas Kelas II A Jambi, pada umumnya dipandang sebagai perilaku yang pantas. Secara keseluruhan, pengajaran dengan pembebasan bersyarat itu bermanfaat atau juga bisa dianggap menarik.]]>
