Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Meliana Br Sibarani]]>;
<![CDATA[Abdurrakhman Alhakim]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1095-1103
<![CDATA[Pelecehan seksual dianggap sebagai perilaku melenceng karena tindakan memaksa seseorang seperti menyentuh bagian tubuh yang vital bahkan memaksa seseoang berhubungan seksual atau mengakibatkan seseorang yang dijadikan objek pusat perhatian yang tidak diinginkan korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan perspektif tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual berdasarkan aturan yang telah diatur dalam KUHP mengenai tindak kriminal pelecehan seksual yang disamaartikan dengan tindak kriminal melanggar kesusilaan. Untuk mengkaji bagaimana bagaimana analisis yuridis kejahatan Pelecehan Seksual dari Perspektif Hukum Pidana dan Hambatan Penegakan Kejahatan Pelecehan Seksual Dari Perspektif Hukum Pidana. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang menargetkan korban masih sering tidak dihiraukan, semua perlindungan yang ditujukan untuk korban dan pelaku tindak pidana serta penegakan hokum, seringkali salah kaprah dalam menjalankan dan menerapkan hukum atau sanksi kepada pelaku. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Hak atas Akses Bantuan Medis) secara umum memberikan perlindungan hukum bagi korban tindakan keji di Indonesia Berbagai Upaya Rehabilitasi, Kompensasi dan Restitusi. Hal ini merupakan hak para korban yang secara tegas harus dilindungi. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEWA OBJEK HARTA BERSAMA SEBELUM ADANYA PENETAPAN PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Rezki Indriany Irawan]]>;
<![CDATA[Sabir Alwy]]>;
<![CDATA[Marwah Marwah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.548-562
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penyewa objek berupa harta bersama sebelum adanya penetapan pengadilan mengenai pembagian harta bersama. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Perlindungan hukum terhadap penyewa objek berupa harta bersama sebelum adanya putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada penyewa yang menerapkan asas itikad baik dalam melakukan perjanjian sewa menyewa, sehingga fungsi hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada tiap-tiap warga negara yang hak-haknya dilanggar dapat terwujud.]]>
<![CDATA[Strategi Rudenim Dalam Menjaga Ketertiban Deteni (Studi Pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2024) ]]>
<![CDATA[Ismi Nabila]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi pencegahan situasional dalam menjaga ketertiban serta meminimalkan potensi konflik antar deteni di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Permasalahan kajian ini berkaitan dengan kondisi deteni yang mengalami tekanan psikologis, keterbatasan aktivitas, serta perbedaan latar belakang yang berpotensi memicu gangguan ketertiban. Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan teknik penghimpunan data melalui wawancara kepada petugas serta deteni. Perolehan kajian ini mengindikasikan bahwasanya upaya menjaga ketertiban dilakukan melalui lima strategi utama, yaitu meningkatkan usaha melalui pembatasan aktivitas, meningkatkan risiko melalui pengawasan rutin, mengurangi keuntungan melalui penerapan aturan, mengurangi pemicu konflik melalui pengelolaan kondisi psikologis dan lingkungan, serta menghilangkan alasan melalui kejelasan prosedur. Di antara strategi tersebut, pengelolaan tekanan psikologis menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam mencegah konflik. Secara keseluruhan, strategi ini telah diterapkan dengan cukup efektif, meskipun masih terdapat kendala terkait kondisi psikologis dan keterbatasan lingkungan detensi.]]>
<![CDATA[HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DALAM OPTIMALISASI SISTEM COMMUNITY BASED CORRECTION ]]>
<![CDATA[Dicky Faniyansyah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.237-244
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Hak Asimilasi dalam Operasional Sistem Community Based Correction di Lembaga Pemasyarakatan yang menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Penelitian ini menggunakan metode analisis dan kualitatif dengan cara mewawancari informan dan responden. Para narapidana diberikan kesempatan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan cara supervesi dan pengawasan tertentu. Hasil pada penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat pelaksanaan Hak Asimilasi dalam Operasional Sistem Community Based Correction, kurang berpengaruh karena masyarakat yang belum bisa menerima kehadiran narapidana atau masih mestigma negatif serta masih merasa takut jika narapidana mengulangi perbuatannya kembali atau belum bertaubat dan masyarakat masih kebingungan mengenai narapidana yang mendapatkan Community Based Correction dan mana yang bukan. Model yang dilakukan ini ialah untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan dimana untuk memulihkan kondisi bagi Warga Binaan Pemasyarkatan saat menjalani sisa pidana di Lembaga Pemasyarakat sehingga tujuan sistem pemasyarakatan dapat terwujud.  ]]>
<![CDATA[FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MENYEBABKAN RESIDIVISME NARAPIDANA ]]>
<![CDATA[Dianing Pakarti]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1756-1762
<![CDATA[Paradigma masyarakat dalam mersepon adanya asimilasi dalam rangka mencegah dan menanggulangi Covid 19 di kalangan narapidana dan anak dianggap sebagai keputusan yang meresahkan masyarakat. Framing media yang selalu seolah-olah menjadikan “mantan narapidana†sebagai sosok yang menyeramkan dan selalu membuat onar menjadi berita yang laris. Padahal dalam sistem pemasyarakatan, masyarkat adalah salah satu dari 3 pilar utama yakni, narapida, petugas dan masyarakat. Tujuan dari pemasyarakatan adalah memulihkan kesatuan hidup yakni Kembali kepada Tuhan, kehidupan yang berarti pulihnya hubungan dengan masyarakat dan penghidupan yang berarti ia mampu untuk mencari nafkah dalam memenuhi dirinya dan keluarganya dengan bekal keterampilannya saat di Lembaga Pemasyarakatan. Namun memang terdapat beberapa narapidana yang sedang diberikan haknya untuk asimilasi tapi malah melanggar ketentuan asimilasi, bahkan sampai menjadi mengulangi tindak pidananya. Kelompok kecil inilah yang menjadikan keseluruhan dari program asimilasi nampak gagal, padahal sama sekali tidak demikian. Meskipun demikian, harus menjadi perhatian bersama untuk menagangi terjadinya residivisme. Menurut beberapa ahli menyebutkan bahwa residivisme disebabkan oleh factor eksternal dan internal. Factor internal berupa kecanduan untuk melakukan tindak pidana, memeiliki mentalitas yang instan, kesdaran diri. Sedangkan factor eksternal dapat berupa kebutuhan ekonomi , lingkungan masyarakat, hubungan antar keluarga dan hubungun antar pertemanan]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Tasya Adelia]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1440-1448
<![CDATA[Saat ini belanja melalui online bukan hal asing lagi bagi masyarakat Indonesia, melainkan sudah menjadi gaya hidup. Namun, tidak jarang juga transaksi jual beli ini menimbulkan kerugian serta permasalahan-permasalahan hukum. Transaksi e-commerce adalah kontrak transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara elektronik melalui internet yang memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya bagi pelaku usaha dengan konsumen. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul antara penjual dan pembeli dalam jual beli melalui e-commerce. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non litigasi dan litigasi.]]>
<![CDATA[TINDAKAN PREVENTIF MENGATASI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KARAWANG PADA TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Dicky Maulana Nurdin]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3022-3029
<![CDATA[Maraknya Aksi Pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang sering terjadi yang merupakan sebuah tindakan kejahatan membuat masyarakat cemas. Tingginyc minat pendatang untuk tinggal di Karawang tidak sedikit menimbulkan berbagai polemik, terlebih lagi para calon pekerja tanpa keahlian yang tidak terserap oleh perusahaan. Menjadi salah satu sebab maraknya tinulakur aksi pencurian kendaraan bermotor baik secara kekerasan maupun saat ada kesempatan pemilik kendaraan lengah saat menyimpan kendaraannya. Adanya sebab terjadinya Tindakan Pecurian kendaraan bermotor menjadi hal yang perlu diteliti dengan baik, agar medapat titik temu guna menjadi Tindakan preventif supaya Tindakan pencurian kendaraan bermotor tidak kembali terulang. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif dicapai dengan menelaah dan menafsirkan masalah-masalah teoritis yang berkaitan dengan asas, konsep, doktrin, dan standar hukum yang relevan dengan pembuktian perkara pidana..]]>
<![CDATA[DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENUNDA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN) ]]>
<![CDATA[Syahril Syahril]]>;
<![CDATA[Zulkarnain Hasibuan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.672-677
<![CDATA[Upaya menjunjung hukum dan pemerintahan, Tentunya di satu sisi keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara harus dijaga, di sisi lain hak dan kewajiban aparat penegak hukum atau negara harus dijaga. Dalam hal ini tentunya perlu digunakan keseimbangan tersebut untuk membuktikan adanya tindak pidana yang telah terjadi.Seperti yang telah kita ketahui, pengungkapan tindak pidana tidak lepas dari perlindungan hak pidana terdakwa. Oleh karena itu, meskipun perlu dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan tersebut. Namun demikian, untuk membuktikan unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka hak terdakwa tidak boleh diabaikan. Untuk mewujudkan terwujudnya tindak pidana berat dalam peradilan pidana, prosesnya dibagi menjadi dua tahap yaitu sidang pertama dan persidangan..dengan memberikan perumusan atas pemeriksaan pendahuluan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 adalah "pemeriksaan yang dilakukan apabila ada prasangka baik tertangkap tangan atau tidak, yang dilakukan sebelum pemeriksaan di muka sidang pengadilan". Yang pada pokoknya pemeriksaan pendahuluan ini adalah merupakan tugas kepolisian.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Ratna Dewi]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.882-888
<![CDATA[Kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama agar iklim investasi tercipta dengan baik. Hal tersebut tidak bisa diabaikan karena untuk menarik investor asing berinvestasi di Indonesia, agar dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pertimbuhan ekonomi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Melalui pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya juga terdapat klaster penanaman modal yang diharapkan dapat mengatasi persoalan investasi. Penerapan Undang-undang tersebut dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah sehingga permasalahan dalam hal “Kepastian Hukum†dapat teratasi dan menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[URGENSI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA MELALUI UPAYA HUKUM PENAL DAN NON PENAL ]]>
<![CDATA[Annisa Carolin]]>;
<![CDATA[Beniharmoni Harefa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.525-539
<![CDATA[Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan anak rentan menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Maraknya perdagangan anak di Indonesia ini tentunya harus mendapat perhatian serius, mengingat sudah ada beberapa regulasi hukum yang pemerintah keluarkan, namun belum dapat memberi efek jera untuk para pelaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya hukum penal maupun non penal untuk penanganan perdagangan anak di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi untuk para pelaku perdagangan anak ini. Penulis menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu data sekunder atau studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum saat ini sudah tepat, namun perlu ditegakkan lagi dan didukung dengan upaya hukum non penal, sehingga dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.]]>
