Moderat
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2020)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PEMBANGUNAN POLITIK DAN KUALITAS DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[Aditiyawarman, Aditiyawarman]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3516
<![CDATA[Persoalan Pembangunan menjadi permasalahan politik bagi negara berkembang maupun negara maju. Negara berkembang dihadapkan pada persoalan perubahan. Perubahan apakah yang dibutuhkan oleh negara berkembang tersebut untuk meningkatkan kualitas demokrasinya ? dikenalkan dengan beberapa konsep pembangunan politik secara langsung, baik pembangunan yang bersifat struktur, fungsi dan tujuan yang bersifat politik sebagai perubahan yang mengarah pada suatu focus pada sejumlah kecil aspek Kriteria pembangunan politik yang didefinisikan secara luas. Studi tentang pembangunan politk dalam konsep pembangunan pada masa ini hanya diukur dengan menggunakan kuesioner, yang berorientasi pada “like and dislike”. Dalam mendapatkan out put yang baik dibutuhkan konsep pembangunan politik yang memenuhi syarat agar mendapatkan hasil yang dapat mensejahterakan, memberikan kebebasan dan keadilan kepada masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari pembangunan politk sesuai dengan konsep pembangunan politik maka kualitas demokrasi sudah dapat terpenuhi. Dapatkah konsep pembangunan politik meningkatkan kualitas ideal demokrasi ? pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini. ]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Nurcahya, Eka]]>;
<![CDATA[Alexandri, Mohammad Benny]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3354
<![CDATA[ Bagaimanakah strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Kota Bandung apabila dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) agar mampu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah di Kota Bandung? Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah menyadari bahwa intinya bukan soal besar kecilnya tetapi bagaimana cara menanggulangi orang miskin adalah lebih penting. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan berbagai program, misalnya bidang pendidikan, pekerjaan, layanan perumahan, partisipasi masyarakat. Pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai hak mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) telah menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun Peraturan Daerah (PERDA), aplikasinya perlu pengawasan dan disusun program yang lebih praktis.]]>
<![CDATA[PERWAKILAN MASYARAKAT ADAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA: DINAMIKA DAN RELEVANSI PEMBENTUKAN DENGAN PENGUATAN DEMOKRASI DELIBERATIF ]]>
<![CDATA[Ronsumbre, Nelwan]]>;
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3400
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang dinamika pembentukan perwakilan masyarakat adat pada lembaga legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) serta relevansi pembentukan unsur perwakilan masyarakat adat tersebut dalam rangka penguatan demokrasi deliberatif di Papua. Guna mengkaji masalah ini digunakan acuan teori demokrasi deliberatif khususnya yang disampaikan oleh Habermas, Fishkin maupun Guttman. Dalam konteks demokrasi deliberatif terdapat beberapa tema yang dijadikan sebagai tema yaitu pemanfaatan ruang publik politis, pelibatan publik dalam pengambilan keputusan, alasan pemimpin dalam membuat keputusan, proses dan norma diskurtif, keputusan kolektif sebagai hukum tertulis, pengujian atas putusan publik dan sebagainya. Data kajian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beragam sumber antara lain dari anggota DPRP dari unsur perwakilan masyarakat adat, akademisi maupun dari pihak pemerintah daerah serta kajian pustaka melalui literatur ilmiah maupun dokumen resmi pemerintah. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa embrio penguatan demokrasi deliberatif bersama kehadiran perwakilan masyarakat adat pada DPRP telah muncul salah satunya dengan konsistensinya mendorong regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat dan orang asli Papua. Kajian ini selanjutnya merekomendasi perlunya anggota DPRP dari unsur masyarakat adat ini menginisiasi pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan diskurtif serta menjadikan ruang publik politis sebagai arena pembuatan keputusan kolektif maupun menginisiasi keputusan kolektif warga sebagai hukum tertulis.]]>
<![CDATA[PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT ]]>
<![CDATA[Fahmi Afrizal Kaisupy]]>;
<![CDATA[Wahab Tuanaya]]>;
<![CDATA[Marno Wance]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3411
<![CDATA[ Penyusunan agenda rencana Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten SBB, sangat diperhatikan oleh DPRD Kabupaten SBB, dimana DPRD Kabupaten SBB serius memperhatikan Perencanaan Perda, yang dilakukan dalam program legislasi daerah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten SBB, yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Prolegda. DPRD Kabupaten SBB memiliki peran aktif dalam pembahasan Perda. Pasalnya Perda yang dibahas memiliki fungsi untuk mengatur suatu persoalan, sekaligus menjadi solusi dari suatu persoalan yang multi aspek. Untuk kepentingan dimaksud, maka pembahasan Perda melibatkan DPRD Kabupaten SBB dan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan,yang dilakukan dalam rapat : komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD Kabupaten SBB, yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Terdapat efektivitas dalam proses pengesahan rancangan Perda menjadi suatu Perda di DPRD Kabupaten SBB. Dimana pada tahapan ini rancangan Perda, yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten SBB, dan Bupati SBB disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten SBB kepada Bupati SBB, untuk ditetapkan menjadi Perda. Mekanisme selanjutnya penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Rancanga Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati SBB untuk menjadi Perda dengan membubuhkan tanda tangan, dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH ]]>
<![CDATA[Rusdin, Rusmawaty Bte]]>;
<![CDATA[Winda, Winda]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3221
<![CDATA[ Penelitian ini tentang program pemberdayaan yang dilakukan melalui kemitraan pemerintah Kabupaten Sigi dengan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Lokal Indonesia ( LPTTG Malindo ). Studi ini menggunakan Pendekatan kualitatif untuk melihat program pemberdayaan pada kemitraan yang dilakukan pemda sigi dan swasta. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, studi lapangan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposif, yang berjumlah 6 (Enam) orang dan dipilih berdasarkan pada karakter dan kesesuaian dengan data yang diperlukan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari studi ini bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kemitraan Pemerintah Kabupaten Sigi Dengan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Lokal Indonesia belum optimal untuk pencapaian peningkatan kapasitas peserta. Program kerja kemitraan tersebut memerlukan kerja sama yang baik dalam rangka pengembangan lebih jauh untuk mencapai tujuan dari kemitraan yang dilaksanakan. Kompetensi yang diberikan dalam program tersebut telah mampu memberikan kemandirian kepada peserta meskipun terdapat hambatan lain terkait permodalan.]]>
<![CDATA[EVALUASI KERJA SAMA DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus Sister Cities antara Kota Bandung dan Kota Seoul) ]]>
<![CDATA[Jovanscha Qisty Adinda FA]]>;
<![CDATA[Arry Bainus]]>;
<![CDATA[Riswanda Riswanda]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3295
<![CDATA[ Kerja sama dengan luar negeri merupakan salah satu pilihan yang dapat dilakukan daerah otonom, Otonomi daerah semakin membuka gerbang bagi dunia luar kepada Local Government to Local Government, sampai Person to Person. Berawal dari hal tersebut muncul jaringan-jaringan Sister City.Adanya kerja sama sister city menjadi penghubung bagi Pemerintah Bandung untuk mewujudkan cita-cita dan visi misi yang akan dicapai dengan lebih cepat, salah satu negara yang aktif dalam melakukan kerja sama adalah Korea Selatan kerja sama dilakukan oleh Kota Seoul sebagai salah satu kota metropolitan yang berkembang. United Nation Development Programme mengeluarkan ketetapan elemen kunci tentang kerja sama antara kota dalam hal ini adalah kerjasama Sister Cities. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan beberapa poin yang ditetapkan oleh UNDP telah dipenuhi seperti adanya perjanjian secara legal, adanya komunitas yang merepresentasikan masyarakat, pengertian tentang kelanjutan kesepakatan, timbal balik kedua belah pihak dan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati, namun dalam penelitian ditemukan bahwa masih ada beberapa kesepakatan yang sudah rinci namun kesepakatan belum dilaksanakan dalam bentuk program. ]]>
<![CDATA[PERANAN KEPEMIMPINAN ADIPATI SINGACALA DALAM PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI KAWALI KABUPATEN CIAMIS (TAHUN 1643-1718 MASEHI) ]]>
<![CDATA[Aan Anwar Sihabudin]]>;
<![CDATA[Andang Andi]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3514
<![CDATA[Penelitian yang dilakukan ini dilatarbelakangi oleh diversifikasika bahwa Islam di Kawali pada masa itu dihadapkan kepada dua jenis lingkungan, yaitu budaya yang menyerap unsur-unsur Hindunisme dan budaya perdesaan yang masih benar-benar rural murni yang kemudian berbuah akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya setempat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa Adipati Singacala memerintah daerah Kawali pada tahun (1643–1718 M) dengan gelar Dalem. Adipati Singacala adalah putra Adi Dampal dan merupakan Cicit Pangeran Bangsit. la menjadi menantu Pangeran Usman. Dalem Adipati Singacala dimakamkan di Situs Kawali. Atas keinginannya punden berundak tempat pemujaan Hindu dibongkar dan dijadikan makamnya. Inilah salah satu metode penyebaran Islam di daerah Kawali sehingga sekarang Situs Kawali dikenal dengan sebutan Astana Gede; Kondisi umum sosial keagamaan masyarakat Kawali sebelum Islam adalah sistem pemerintahanya berbentuk kerajaan penganut ajaran animisme terhadap roh leluhur dan beragama Hindu, kehidupan sosial masyarakatnya sejahtera dengan mata pencaharian sebagai petani dan peternak; Peranan Kepemimpinan Adipati Singacala dalam penyebaran Agama Islam di Kawali antara Tahun 1643-1718 M adalah dengan pemanfaatan ajaran moral dari budaya pra-Islam dalam sosialisasi Islam di Kawali seperti memanfaatkan ajaran dalam prasasti Kawali dan merubah fungsikan tempat pemujaan menjadi tempat ibadah. Selanjutya pengubahan acara-acara pemujaan, ritual adat diubah menjadi acara sukuran salametan dan do’a bersama.]]>
<![CDATA[PERAN PEMIMPIN VISIONER DALAM MEWUJUDKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu) ]]>
<![CDATA[Etih Henriyani]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3427
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang kepemimpinan visioner dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik. Mengingat di era global saat ini tuntutan akan kualitas pelayanan publik semakin tinggi, sementara itu permasalahan yang muncul juga kian kompleks. Untuk itu, diperlukan peran pemimpin visioner yang mampu menciptakan peluang-peluang baru dalam menyelesaikan masalah serta mengelola potensi yang ada demi masa depan yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penulis menganalisa, salah satu figur pemimpin yang visioner adalah Kepala Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Kepala Desa Majasari (Wartono, S.Pd., M.Si), mampu merealisasikan visi yang dijabarkan melalui misi Panca Karya Hita Karana (lima kerja yang menjadikan sejahtera). Berbagai inovasi pelayanan publik telah dilakukan baik dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, kewilayahan, pertanian dan peternakan. Atas keberhasilan Desa Majasari meraih kejuaraan lomba desa baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun nasional, kini Desa Majasari menjadi salah satu labsite.]]>
<![CDATA[POLITIK PERANAKAN TIONGHOA DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ]]>
<![CDATA[Dian Festianto]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3297
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan menjelaskan penggunaan modalitas peranakan Tionghoa dalam ranah politik elektoral di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus bersifat deskriptif analitis. Konsep modalitas dari Bourdieu penulis gunakan sebagai kerangka analisis. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan politisi peranakan Tionghoa sebagai informan kunci dengan menggunakan teknik purposive sampling dan tim sukses sebagai informan tambahan. Pengolahan data penelitian menggunakan metode triangulasi untuk menjamin reabilitas, validitas, dan generabilitas. Hasil penelitian menunjukkan politisi peranakan Tionghoa melakukan konversi modal sosial dan modal ekonomi menjadi modal politik ke dalam tiga ranah secara bersamaan, yang pada akhirnya menghantarkan mereka menduduki jabatan politik baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun kepala daerah. Fenomena demokratisasi lokal di Kabupaten Belu memiliki dua implikasi. Pertama; kondisi masyarakat local masih tradisional, berpendidikan rendah dan relatif miskin dan belum memiliki orientasi politik yang jelas cenderung mudah dimobilisasi oleh para politisi. Kedua, pada saat yang bersamaan partisipasi peranakan Tionghoa dalam ranah politik elektoral telah mewujudkan representasi politik substansi, karena kelompok minoritas terwakili dalam sistem politik formal. Untuk itu, regulasi tentang pembatasan biaya kampanye dan sanksi berat bagi politisi yang melakukan praktek pembelian suara sangat diperlukan guna mendukung penguatan substansi demokrasi di ranah lokal.]]>
<![CDATA[FENOMENA GELANDANGAN PENGEMIS SEBAGAI DAMPAK DISPARITAS PEMBANGUNAN KAWASAN URBAN DAN RURAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Hendy Setiawan]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3218
<![CDATA[ Pesatnya pembangunan di kawasan urban menjadi daya pikat bagi kaum di luar urban untuk mengadu nasib. Hal ini dikarenakan kawasan urban sebagai pusat ekonomi yang besar. Akibatnya terjadi urbanisasi secara masif dari area rural ke area urban tanpa didukung kapasitas yang memadai. Munculnya fenomena pengemis di perkotaan menjadi salah satu implikasi dari persoalan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalh untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan kawasan urban menjadi daya pikat akan gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan studi di lapangan lebih dari 70% gelandangan pengemis yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini diimplikasikan dengan meningkatnya trend Yogyakarta sebagai kota yang pesat pembangunanya, juga dari sisi ekonomi menjadi pusatnya. Oleh karena itu, dengan modal pembangunan ekonomi yang besar menjadi alasan gelandangan pengemis untuk mendapatkan keuntungan di Daerah Istimewa Yogyakarta. ]]>
