cover
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH Rusdin, Rusmawaty Bte; Winda, Winda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3221

Abstract

 Penelitian ini tentang program pemberdayaan yang dilakukan melalui kemitraan pemerintah Kabupaten Sigi dengan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Lokal Indonesia ( LPTTG Malindo ). Studi ini menggunakan Pendekatan  kualitatif untuk melihat program pemberdayaan pada kemitraan yang dilakukan pemda sigi dan swasta. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, studi lapangan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposif, yang berjumlah 6 (Enam) orang dan dipilih berdasarkan pada karakter dan kesesuaian dengan data yang diperlukan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari studi ini  bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kemitraan Pemerintah Kabupaten Sigi Dengan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Lokal Indonesia belum optimal  untuk pencapaian peningkatan kapasitas peserta. Program kerja kemitraan tersebut  memerlukan  kerja sama yang baik dalam rangka pengembangan lebih jauh untuk mencapai tujuan dari kemitraan yang dilaksanakan. Kompetensi yang diberikan dalam program tersebut telah mampu memberikan kemandirian kepada peserta meskipun terdapat hambatan lain terkait permodalan.
EVALUASI KERJA SAMA DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus Sister Cities antara Kota Bandung dan Kota Seoul) Jovanscha Qisty Adinda FA; Arry Bainus; Riswanda Riswanda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3295

Abstract

 Kerja sama dengan luar negeri merupakan salah satu pilihan yang dapat dilakukan daerah otonom, Otonomi daerah semakin membuka gerbang bagi dunia luar kepada Local Government to Local Government, sampai Person to Person. Berawal dari hal tersebut muncul jaringan-jaringan Sister City.Adanya kerja sama sister city menjadi penghubung bagi Pemerintah Bandung untuk mewujudkan cita-cita dan visi misi yang akan dicapai dengan lebih cepat, salah satu negara yang aktif dalam melakukan kerja sama adalah Korea Selatan kerja sama dilakukan oleh Kota Seoul sebagai salah satu kota metropolitan yang berkembang. United Nation Development Programme mengeluarkan ketetapan elemen kunci tentang kerja sama antara kota dalam hal ini adalah kerjasama Sister Cities. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan beberapa poin yang ditetapkan oleh UNDP telah dipenuhi seperti adanya perjanjian secara legal, adanya komunitas yang merepresentasikan masyarakat, pengertian tentang kelanjutan kesepakatan, timbal balik kedua belah pihak dan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati, namun dalam penelitian ditemukan bahwa masih ada beberapa kesepakatan yang sudah rinci namun kesepakatan belum dilaksanakan dalam bentuk program. 
PERANAN KEPEMIMPINAN ADIPATI SINGACALA DALAM PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI KAWALI KABUPATEN CIAMIS (TAHUN 1643-1718 MASEHI) Aan Anwar Sihabudin; Andang Andi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3514

Abstract

Penelitian yang dilakukan ini dilatarbelakangi oleh diversifikasika bahwa Islam di Kawali pada masa itu dihadapkan kepada dua jenis lingkungan, yaitu budaya yang menyerap unsur-unsur Hindunisme dan budaya perdesaan yang masih benar-benar rural murni yang kemudian berbuah akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya setempat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa Adipati Singacala memerintah daerah Kawali pada tahun (1643–1718 M) dengan gelar Dalem. Adipati Singacala adalah putra Adi Dampal dan merupakan Cicit Pangeran Bangsit. la menjadi menantu Pangeran Usman. Dalem Adipati Singacala dimakamkan di Situs Kawali. Atas keinginannya punden berundak tempat pemujaan Hindu dibongkar dan dijadikan makamnya. Inilah salah satu metode penyebaran Islam di daerah Kawali sehingga sekarang Situs Kawali dikenal dengan sebutan Astana Gede; Kondisi umum sosial keagamaan masyarakat Kawali sebelum Islam adalah sistem pemerintahanya berbentuk kerajaan penganut ajaran animisme terhadap roh leluhur dan beragama Hindu, kehidupan sosial masyarakatnya sejahtera dengan mata pencaharian sebagai petani dan peternak; Peranan Kepemimpinan Adipati Singacala dalam penyebaran Agama Islam di Kawali antara Tahun 1643-1718 M adalah dengan pemanfaatan ajaran moral dari budaya pra-Islam dalam sosialisasi Islam di Kawali seperti memanfaatkan ajaran dalam prasasti Kawali dan merubah fungsikan tempat pemujaan menjadi tempat ibadah. Selanjutya pengubahan acara-acara pemujaan, ritual adat diubah menjadi acara sukuran salametan dan do’a bersama.
PERAN PEMIMPIN VISIONER DALAM MEWUJUDKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu) Etih Henriyani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3427

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang kepemimpinan visioner dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik. Mengingat di era global saat ini tuntutan akan kualitas pelayanan publik semakin tinggi, sementara itu permasalahan yang muncul juga kian kompleks. Untuk itu, diperlukan peran pemimpin visioner yang mampu menciptakan peluang-peluang baru dalam menyelesaikan masalah serta mengelola potensi yang ada demi masa depan yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penulis menganalisa, salah satu figur pemimpin yang visioner adalah Kepala Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Kepala Desa Majasari (Wartono, S.Pd., M.Si), mampu merealisasikan visi yang dijabarkan melalui misi Panca Karya Hita Karana (lima kerja yang menjadikan sejahtera). Berbagai inovasi pelayanan publik telah dilakukan baik dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, kewilayahan, pertanian dan peternakan. Atas keberhasilan Desa Majasari meraih kejuaraan lomba desa baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun nasional, kini Desa Majasari menjadi salah satu labsite.
POLITIK PERANAKAN TIONGHOA DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Dian Festianto
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3297

Abstract

 Penelitian ini bertujuan menjelaskan penggunaan modalitas peranakan Tionghoa dalam ranah politik elektoral di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus bersifat deskriptif analitis. Konsep modalitas dari Bourdieu penulis gunakan sebagai kerangka analisis. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan politisi peranakan Tionghoa sebagai informan kunci dengan menggunakan teknik purposive sampling dan tim sukses sebagai informan tambahan. Pengolahan data penelitian menggunakan metode triangulasi untuk menjamin reabilitas, validitas, dan generabilitas. Hasil penelitian menunjukkan politisi peranakan Tionghoa melakukan konversi modal sosial dan modal ekonomi menjadi modal politik ke dalam tiga ranah secara bersamaan, yang pada akhirnya menghantarkan mereka menduduki jabatan politik baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun kepala daerah. Fenomena demokratisasi lokal di Kabupaten Belu memiliki dua implikasi. Pertama; kondisi masyarakat local masih tradisional, berpendidikan rendah dan relatif miskin dan belum memiliki orientasi politik yang jelas cenderung mudah dimobilisasi oleh para politisi. Kedua, pada saat yang bersamaan partisipasi peranakan Tionghoa dalam ranah politik elektoral telah mewujudkan representasi politik substansi, karena kelompok minoritas terwakili dalam sistem politik formal. Untuk itu,  regulasi tentang pembatasan biaya kampanye dan sanksi berat bagi politisi yang melakukan praktek pembelian suara sangat diperlukan guna mendukung penguatan substansi demokrasi di ranah lokal.
FENOMENA GELANDANGAN PENGEMIS SEBAGAI DAMPAK DISPARITAS PEMBANGUNAN KAWASAN URBAN DAN RURAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Hendy Setiawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3218

Abstract

 Pesatnya pembangunan di kawasan urban menjadi daya pikat bagi kaum di luar urban untuk mengadu nasib. Hal ini dikarenakan kawasan urban sebagai pusat ekonomi yang besar. Akibatnya terjadi urbanisasi secara masif dari area rural ke area urban tanpa didukung kapasitas yang memadai. Munculnya fenomena pengemis di perkotaan menjadi salah satu implikasi dari persoalan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalh untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan kawasan urban menjadi daya pikat akan gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan studi di lapangan lebih dari 70% gelandangan pengemis yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini diimplikasikan dengan meningkatnya trend Yogyakarta sebagai kota yang pesat pembangunanya, juga dari sisi ekonomi menjadi pusatnya. Oleh karena itu, dengan modal pembangunan ekonomi yang besar menjadi alasan gelandangan pengemis untuk mendapatkan keuntungan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN CAKUNG JAKARTA TIMUR TAHUN 2019 Mohammad Benny Alexandri
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3275

Abstract

Kemiskinan menjadi fenomena yang dialami setiap negara termasuk Indonesia, Telah banyak upaya untuk mengatasi kemiskian yang dilakukan oleh pemerintah dari rezim ke rezim. Berbagai kebijkan terkait pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan, Salah satu kebijakan yang dilakukan yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM). Metodologi yang digunakan adalah gabungan dari metode analisis dengan mengkaji berbagai dokumen, peraturan dan hasil studi terdahulu mengenai kebijakan Program Keluarga Harapan. Hasil analisa dari 6 Dimensi Evaluasi Kebijakan,  menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Kecamatan Cakung Jakarta Timur  dinilai telah cukup berhasil dan efektif sebagai salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan, meskipun masih banyak dalam hal yang harus diperbaiki dari mekanisme pelaksanaannya
PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Muhammad Iqbal; Andri Sandria
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3368

Abstract

 Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Penataan Kelembagaan di Kabupaten Sleman Dengan Merespon Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 sebagai urgensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dengan merespon Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dianalisis menggunakan teori penataan kelembagaan. Hasil yang didapat adalah bahwa analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman tersebut sudah berhasil dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih terdapat kendala dalam melakukan penataan kelembagaan yaitu tidak melibatkan aspek private sektor dan masyarakat dalam penataan kelembagaan, selain itu untuk penempatan kembali jabatan 3 struktural dan fungsional masih bersifat politis, kurangnya transparansi terhadap masyarakat dalam melakukan penataan kelembagaan dan tidak mengikutsertakan masyarakat dalam penataan kelembagaan.
DESENTRALISASI POLITIK DALAM RANAH OTONOMI DAERAH (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur) Niken Nurmiyati; Erni Zuhriyati; Muhammad Noor
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3409

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana desentralisasi politik dalam ranah otonomi daerah yang dilihat dari perspektif pemberdayaan petani bawang merah di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa desentralisasi politik dalam ranah pemberdayaan petani Bawang Merah telah terlaksana dengan baik. Peran serta masyarakat dan pemerintah, baik dari Dinas Pertanian Kabupaten Paser dan petani bawang merah saling bersinergi dan berhasil memberdayakan sehingga menghasilkan karya. Meski demikian, tetap terdapat beberapa aspek baik internal maupun ekstternal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan hasil pemberdayaan yang lebih baik lagi.
PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR TAHUN 2018 Riza Purnama; Mitchel Tiffany Fortuna Dewi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3330

Abstract

 Partisipasi politik pemilihan umum kepala daerah pada masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar masih rendah, hal ini merupakan fenomena masalah yang perlu untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik pemilihan umum kepala daerah pada masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar. Tipe penelitian menggunakan bentuk kuantitatif dan dirancang menggunakan metode explanatory. Data dikumpulkan dari 100 responden dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling untuk pengambilan sampel. Data dimasukkan dan diolah dengan program Statistical Product and Service Solution (SPSS), kemudian analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi dan diketahui bahwa status sosial ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Langensari Kota Banjar pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Banjar tahun 2018.