cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
 32   33   34   35   36 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG Supriatna, Dadang
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3515

Abstract

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 atas Perubahan ke dua Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yaitu yang menyebutkan bahwa untuk terlaksananya pemerintahan yang baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat, daerah dan pemerintahan desa. Pasal 226 meyebutkan juga bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenagan bupati/walikota untuk melaksanakan sebgian urusan pemerintahan. Sehingga tugas dari pemerintah kecamatan yang di atur dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018. secara umum penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan tanjungsari masih adanya pelanggaran–pelanggaran baik disiplin maupun secara administratif yang dilakukan kepala desa, yang disebabkan oleh kurangnya kepala daerah dan kepala wilayah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kurang maksimalnya kecamatan dalam tugas pengawasan langsung kepala desa. Dari hal tersebut disebabkan kurangnya pendekatan antara camat dengan Kepala Desa, sehingga komunikasi Camat dan Kepala Desa kurang sinkron dan kurangnya mendapatkan informasi yang tepat tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh kepala desa. Tujuan penelitian yang penulis sajikan, yaitu untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, sebagai Responden adalah Camat Sebagai Kepala Wilayah, Kepala desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, kepala Urusan kesejahteraan masyarakat, Kepala Urusan Umum Lembaga Pemberdayaan Desa, karang taruna dan masyarakat. kemudian data yang dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pelaksanaan pemberian bimbingan, pendampingan, pemberian pelatihan, pengawasan, tetapi masih ada kendala. Dalam hal membina organisasi hambatan pemerintah desa adalah kurangnya sumber daya manusia di pedesaan dan kurang pedoman pelaksanaan anggaran, tetapi kecamatan juga menerima dukungan dalam meningkatkan disiplin tenaga kerja bahwa pejabat desa dengan semangat aparatur yang tinggi di desa mengikuti kegiatan pembangunan dilakukan dan juga dukungan desa kepada para pejabat kecamatan untuk selalu melakukan kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan organisasi disiplin kerja dan administrasi pemerintahan desa yang kompeten.
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK (Studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang) Kristina Ismail; Eka Yulyana; Evi Priyanti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4549

Abstract

Salah satu pekerjaan rumah pemerintah yaitu meningkatkan angka pembangunan manusia yang diawali dengan pembangunan gender dengan mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender melalui kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak agar tercapai sasaran kesetaraan dan keadilan gender serta terpenuhinya hak-hak anak dalam pembangunan. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat apakah implementasi kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak sudah berjalan dengan baik atau belum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, studi dokumentasi dan triangulasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai key informan. Anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagai secondary informan. Dan masyarakat sebagai informan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi dari Charles O Jones yang terdiri dari dimensi Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi  Kebijakan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak belum optimal. Karena dari segi Interpretasi, masih ada Organisasi Perangkat Daerah yang belum tahu dan memahami Pengarusutamaan Gender. Dari segi Aplikasi (Penerapan) sudah cukup baik meskipun belum optimal penerapannya. Sedangkan dari segi Organisasi, kebijakan ini dilaksanakan melalui lintas sektor, DPPPA sebagai leading sector dan Kelompok Kerja PUG sebagai organisasi luar yang turut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini.
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN KARAWANG Momon Permana; Maulana Rifa’i; Evi Priyanti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.3719

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah yang bernilai strategis untuk membangun Daerah, namun masih memerlukan peningkatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelolanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan pemanfaatan teknologi informasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, analisis data kualitatif dengan teknik pengumpula data wawancara, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  kurangnya kesadaran masyarakat membayar PBB, standar operasional  sudah cukup baik, sinergi antar organisasi pengelola pajak cukup baik, insentif pemungutan petugas cukup baik, Bapenda masih memerlukan pegawai yang memiliki kemampuan audit pajak berbasis Teknologi dan sarana prasarana sudah mendukung pelayanan dan sudah mulai mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan online berkerjasama dengan  Bumdes, Bank BJB, BRI dan Minimarket.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA SUNGAI TAMBORAS DI DESA TAMBORAS KECAMATAN IWOIMENDA KABUPATEN KOLAKA Rijal Rijal; Rani Maswati; Darlin Darlin
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.4013

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata Sungai Tamborasi di Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian Studi Kasus. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, interview, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Sungai Tamborasi di Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka belum Maksimal. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dari informan mengatakan bahwa peran pemerintah sebagai Fasilitator dalam pengelolaan objek wisata belum bekerja dengan baik. Pemerintah sebagai Motivator  belum  maksimal  karena  tidak   adanya  pelatihan  dan pendidikan mengenai  objek wisata, dan Pemerintah sebagai Regulator dilihat masih belum maksimal dalam menerapkan  peraturan  mengenai objek wisata dan pemerintah tidak melakukan koordinasi dan pengawasan  terhadap pengelolaan objek wisata Sungai Tamborasi Kabupaten Kolaka
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT PERILAKU PENGGUNA APLIKASI “JOGJA ISTIMEWA” MELALUI MODEL UMEGA Muhammad Dede Puja Kusuma; Ulung Pribadi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4031

Abstract

Aplikasi “Jogja Istimewa” merupakan platform aplikasi layanan publik yang dihadirkan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai panduan destinasi dan informasi terintegrasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku pengguna Aplikasi “Jogja Istimewa” melalui model UMEGA. Penelitian ini menggunakan model kerangka pemikiran model UMEGA (Unified Model of Electronic Government Adoption). Secara khusus, penelitian ini menganalisis seberapa jauh variabel-variabel UMEGA mempengaruhi Niat Perilaku pengguna Aplikasi “Jogja Istimewa”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data primer diperoleh melalui survei hasil kuesioner dengan jumlah sampel 92 orang. Analisis data menggunakan analisis Partial Least Square(PLS) program SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ekspektansi Kinerja memiliki pengaruh terhadap Sikap, 2) Ekspektansi Usaha memiliki pengaruh terhadap Sikap, 3) Pengaruh Sosial memiliki pengaruh terhadap Sikap, 4) Kondisi-Kondisi Fasilitas memiliki pengaruh terhadap Ekspektansi Usaha, 5) Sikap memiliki pengaruh terhadap Niat Perilaku (e-government), 6) Kondisi-Kondisi Fasilitas tidak memiliki pengaruh terhadap Niat Perilaku, 7) Resiko yang Dirasakan tidak memiliki pengaruh terhadap Sikap. Peningkatan sosialisasi terkait keamanan Aplikasi “Jogja Istimewa” dan fasilitas jaringan perlu dilakukan secara persuasif kepada masyarakat maupun wisatawan.
ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2014-2019 Selvi Centia Centia; Nandang Alamsah Deliarnoor; Rahman Mulyawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3419

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari akumulasi permasalahan yang berakar dari lemahnya kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Garut Periode 2014-2019. Lemahnya kapasitas lembaga legislatif tersebut terlihat dari tidak terakomodirnya aspirasi, keinginan, dan tuntutan masyarakat Kabupaten Garut yang terlihat dari minimnya usulan Ranerda setiap tahunnya yang hanya satu produk usulan. Dampak yang ditimbulkan kemudian yaitu banyaknya pekerjaan rumah berupa proyek yang tidak kunjung terselesaikan seperti proyek Pasar Leles, Art Center, dan Sarana Olahraga Ciateul yang mangkrak dan otomatis menimbulkan kerugian negara. Ihwal tersebut diperparah dengan kedisiplinan anggota DPRD dalam menyelenggarakan kewajibannya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kapasitas sumber daya manusia DPRD Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan Fungsi Legislasi  Periode 2014-2019, penelitian ini menggunakan basis analisis capacity building dari Grindle (1997:1-28) yang berfokus terhadap aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi oleh DPRD Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan fungsi legislasi periode 2014-2019 berdasarkan aspek sumber daya manusia dikatakan masih lemah. Hal tersebut terbukti dari minimnya usulan Ranerda oleh DPRD Kabupaten Garut yang cenderung tidak sebanding dengan usulan Ranerda eksekutif, lemahnya penyelenggaraan dalam mengkomodir tuntutan dan keinginan masyarakat terlihat dari penolakan audiensi masyarakat oleh DPRD, di samping banyaknya perilaku tidak disiplin seperti ketidakhadiran dalam Rapat Paripurna dan bermain games saat rapat berlangsung
EFEKTIVITAS BELABELIKU.COM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS E-COMMERCE KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 Riska Erwinsyah; Muhammad Eko Atmojo; Vindhi Putri Pratiwi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3521

Abstract

Pentingnya suatu pemanfaatan atau penggunaan website yaitu Belabeliku.com termasuk ke dalam konsep smart city Pemerintahan Kulon Progo yang berbasis e-goverment yang harus berjalan dengan selaras dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Dalam upaya untuk mewujudkan UMKM Kulon Progo yang dapat bersaing secara nasional maupun internasional, pemerintahan Kabupaten membuat program unggulan dari smart city, yaitu Belabeliku.com. Selanjutnya dalam meningkatkan perkembangan UMKM di Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan Belabeliku.com. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu dengan cara pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data yang langsung mendasari perwujudan makna dari sebuah gejala sosial yang berada di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi yang diadopsi untuk meningkatkan kesejahteraan maupun ekonomi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo adalah belabeliku.com. Program ini diperuntukkan kepada pelaku UMKM Khususnya dan umumnya masyarakat Kulon Progo. Dengan adanya program ini diharapkan pelaku UMKM dapat mempromosikan produk-produk asli Kulon Progo ke tingkat nasional maupun internasional. Selain itu program ini juga sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi. Manfaat dari program ini bagi pelaku UMKM produk-produk UMKM bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional serta dimudahkan dalam melakukan promosi produk UMKM.
ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN PANGANDARAN Asep Nurdin Rosihan Anwar; II Sujai
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4550

Abstract

Era keterbukaan informasi publik telah mengubah paradigma masyarakat yang membutuhkan lebih banyak informasi mengenai program yang dijalankan oleh suatu pemerintahan di semua tingkat. Begitu pula dengan Desa yang saat ini mengalami transformasi menjadi lebih dinamis dan berkemajuan. Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan ruang perubahan bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Hal ini juga merupakan kewajiban Pemerintah Desa dalam membangun dan membangun sistem informasi setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 86 ayat (4) menyatakan Sistem Informasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Begitu pula di wilayah Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) telah mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID) di beberapa desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dari data sistem informasi desa yang telah dihimpun, yakni terdapat 42 (empat puluh dua) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa dari 93 (sembilan puluh empat) desa yang ada di Kabupaten Pangandaran. Artinya hanya 44,68% (persen) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa yang terintegrasi. Sistem informasi desa yang dimiliki desa-desa tersebut terdiri dari website pemerintahan desa dengan domain .id ataupun adapula yang hanya masih berupa web-blog. Sehingga dapat dikatakan implementasi sistem informasi desa di Kabupaten Pangandaran belum optimal
STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA SUKABUMI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH Muhammad Renaldi Emo Putra; Ike Rachmawati; Andi Mulyadi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah serta mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan tiga indikator, yaitu faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan; faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman; strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap satuan analisis yang terdiri dari pihak-pihak terkait dalam penerimaan pajak daerah (PBB-P2 dan BPHTB) yaitu UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi, Kecamatan Warudoyong, Bank BJB Cabang Sukabumi, dan Wajib Pajak. . Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi dipengaruhi oleh faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Berdasarkan analisis SWOT, UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi berada pada kuadran I yang memiliki alternatif strategi yang tepat yaitu dengan menggunakan strategi SO dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah (PBB-P2 dan BPHTB) di Kota Sukabumi, seperti (1) Melakukan sistem pembayaran BPHTB secara online untuk memaksimalkan potensi; (2) Meningkatkan kerjasama dengan KPP Pratama, BPN Kota Sukabumi, Kantor Lelang Nasional, Notaris / Kantor Akta Tanah, Bank BJB Cabang Sukabumi, Bupati, Camat, dan Masyarakat (Wajib Pajak); (3) Optimalisasi penerimaan dengan Intentifikasi dan Perluasan yang terukur, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PBB-P2 dan BPHTB; (4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi melalui pelatihan agar fungsi pelayanan senantiasa meningkat; dan (5) Meningkatkan pelayanan di setiap kabupaten dan kecamatan di Kota Sukabumi untuk memaksimalkan program PTSL.
PELAKSANAAN PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS Husni Maulidul Awwal; Aan Anwar Sihabudin; Neti Sunarti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3994

Abstract

Program Desa Migran Produktif merupakan program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meminimalisir adanya lubang-lubang penindasan, pemerasan, penipuan, bahkan perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) karena memiliki kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, dan salah satu desa yang mendapatkan Program Desa Migran Produktif adalah Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, Bagaimana hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?, dan Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?.  Sedangkan  pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti belum terlaksana secara optimal. Karena belum sinerginya Petugas Desmigratif dengan Pemerintah Desa, petugas Desmigratif tidak melakukan pendataan dan penjangkauansecara langsung kepada masyarkat dan Kurangnya sosialisasi tentang Program Desa Migran Produktif kepada Masyarakat. Adapun Metode yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, data display, dan kesimpulan.

Page 34 of 37 | Total Record : 361

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue