Garuda - Garba Rujukan Digital

COVERNOTE NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN Rachmayani, Dewi; Suwandono, Agus
ACTA DIURNAL Vol 1, No 1 (2017): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

ABSTRAKPenggunaan covernote notaris dalam perjanjian kredit dapat menyebabkan kerugian bank manakala terjadi wanprestasi sedangkan proses pengikatan hak tanggungan belum selesai. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan covernote notaris dalam perjanjian kredit serta perlindungan hukum bagi bank ditinjau berdasarkan hukum jaminan. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analalitis. Analisa data dilaksanakan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, penggunaan covernote notaris dalam perjanjian kredit dimungkinkan menurut hukum jaminan di Indonesia, namun demikian notaris dan bank tetap harus berhati-hati dan saksama dalam meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen obyek jaminan. Kedua, perlindungan hukum bagi bank dalam perjanjian kredit terkait penggunaan covernote notaris dalam hal terjadinya wanprestasi sebelum terbitnya hak tanggungan memberikan kedudukan bank hanya sebagai kreditur konkuren. Perlindungan hukum bagi bank didasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.Kata kunci: bank, covernote, jaminan, kredit, perlindungan.

HAK PRIORITAS DALAM PEROLEHAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG HABIS JANGKA WAKTUNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Hakim, Rachseria Isneni; Pujiwati, Yani; Rubiati, Betty
ACTA DIURNAL Vol 2, No 1 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

ABSTRAKHak prioritas untuk memperoleh kembali dari tanah hak guna bangunan yang sudah habis jangka waktunya menjadi tanah hak milik untuk rumah tinggal yang dimiliki oleh perseorangan Warga Negara Indonesia karena hak milik merupakan hak yang terpenuh dan terkuat. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran dalam penentuan hak prioritas atas hak guna bangunan yang habis jangka waktunya dan untuk memperoleh pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna bangunan yang habis jangka waktunya yang ditolak untuk mendapatkan hak prioritas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 1998. Penelitian secara yuridis normatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 1998 merupakan dasar hukum pemberian hak (prioritas) untuk lebih diutamakan dalam memperoleh kembali tanah hak guna bangunan yang belum habis dan/atau telah habis jangka waktunya, Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemohon hak prioritas yang ditolak karena akan memperoleh tanah hak milik melebihi dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) yaitu mengajukan permohonan hak guna bangunan di atas tanah Negara untuk memperoleh kembali tanah hak guna bangunan yang telah habis jangka waktunya, lalu mengajukan permohonan untuk pemecahan bidang tanah sehingga menjadi 2 (dua) bidang tanah hak guna bangunan yang sama besarnya dan kemudian melakukan peningkatan hak menjadi hak milik untuk rumah tinggal atas 1 (satu) bidang tanah hak guna bangunan, sedangkan 1 (satu) bidang tanah hak guna bangunan lainnya tetap berstatus tanah hak guna bangunan di atas tanah Negara.Kata kunci: hak prioritas; hak guna bangunan; hak milik.ABSTRACTThe priority right in order to get back from the building right’s land that out of date become the property right’s land for dwelling house that owned by Indonesian citizen because the property right is the most fulfilled and the strongest right. The purpose of this research is to get an overview of the priority right in order to get back from the building right’s land that out of date and to gain an understanding of the legal protection of the owner of the building right’s land that out of date who are denied to get the priority right in view of Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 and Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 1998. This research through a normative juridical data collection techniques conducted by library studies and interviews conducted at the Land Office Tangerang City. Based on the analysis result, it can be concluded that the provisions based on Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 1998 is the legal basis for granting the right (priority) to take precedence in recovering the unused and / or expired. The legal protection granted to the applicant of the priority right that is denied because it will acquire the property right’s land exceeds 5.000 m2 (five thousand square meters) that is applying for the building right’s state land to get back the building right’s land that out of date, then applying for the split of the land so that it becomes 2 (two) plots of land which are the same magnitude and then increase the right to become the property right’s land for dwelling house of 1 (one) plot of the building right’s land. Whereas 1 (one) plot of the other building right’s land still has the status of the building right’s state.Keywords: building right`s; priority right, property right.

PRAKTIK SUBROGASI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DI KOTA BANDUNG MENURUT KAJIAN HUKUM ASURANSI Prameswari, Ananda Dara; Sastrawidjaja, Man S; Kartikasari, R.
ACTA DIURNAL Vol 1, No 2 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

ABSTRAKDalam hukum asuransi terdapat beberapa prinsip asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi, salah satunya adalah prinsip subrogasi. Prinsip subrogasi ini merupakan penggantian kedudukan tertanggung kepada penanggung yang telah memberikan ganti kerugian kepada tertanggung, dalam melaksanakan hak tertanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian itu. Penelitian ini bertujuan untuk pertama mencari jawaban tentang implementasi mengenai ketentuan subrogasi dalam polis asuransi yang dikaji berdasarkan hukum asuransi, dan yang kedua mencari kendala yang terdapat dalam pelaksanaan subrogasi pada asuransi yang dikaji berdasarkan hukum asuransi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Tahap penelitian mencakup penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier) serta penelitian lapangan dengan pihak dan instansi terkait. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama implementasi mengenai ketentuan subrogasi baik pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, maupun pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan subrogasi, diantaranya adalah tertanggung kurang memahami secara jelas mengenai arti dari subrogasi serta pengaturannya, penanggung beranggapan besar kerugian yang diderita tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan saat melaksanakan proses subrogasi, kurang lengkapnya data penunjang pelaksanaan subrogasi, dan pihak ketiga mengalami jumlah kerugian yang sama dengan tertanggung sehingga tidak bersedia untuk membayarkan ganti kerugian.Kata kunci: asuransi, polis asuransi, polis.ABSTRAKIn insurance law there are several insurance principles that must be applied by the insurance company, one of which is the principle of subrogation. The principle of subrogation is the replacement of the insured person to the insurer who has provided compensation to the insured, in exercising the right of the insured against the third party causing the loss. This study aims to first find answers on the implementation of subrogation provisions in insurance policies reviewed under insurance law, and the second seeks the constraints contained in the implementation of subrogation in insurance under review under insurance law. The method used is normative juridical and presented analytically descriptive. The research stage includes literature research on legal materials (primary, secondary, tertiary) as well as field research with related parties and agencies. The research data was collected through literature study on secondary data and interviews with resource persons to obtain primary data. The data obtained are then analyzed using qualitative juridical analysis method and presented descriptively. Based on the research result, it is concluded that the first implementation of subrogation provisions in both the Indonesian Standard Vehicle Insurance Policy, as well as the Indonesian Fire Insurance Standard Policy, has been in accordance with the prevailing laws and regulations. Secondly, there are some obstacles in the implementation of subrogation, among them is the insured does not understand clearly about the meaning of the subrogation and its regulation, the insurer assumes the big losses suffered unbalanced with the cost incurred when implementing the subrogation process, the lack of complete data supporting the implementation of subrogation, and third party Suffer the same amount of loss as the insured so that it is not willing to pay compensation.Keywords: insurance, insurance policy, subrogation.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENGALIHAN KEPEMILIKAN EFEK DALAM TRANSAKSI REPO DI PASAR MODAL Pujiyanti, Yanti Lasmini
ACTA DIURNAL Vol 1, No 2 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

ABSTRAKFungsi pasar modal sebagai alternatif pembiayaan semakin berkembang sejalan dengan pembangunan ekonomi nasional sehingga menimbulkan transaksi-transaksi bisnis baru yang salah satunya adalah transaksi repo. Transaksi repo tumbuh dari asas kebebasan berkontrak dan semakin berkembang karena merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang potensial bagi para investor. Perkembangan transaksi repo juga menimbulkan masalah-masalah baru terutama yang berhubungan dengan perlindungan investor. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban akibat hukum transaksi repo dan perlindungan hukum terhadap para investor di pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Data dianalisis secara deskriptif analitis. Transaksi perdagangan di pasar modal adalah jual beli sehingga menimbulkan akibat-akibat hukum perjanjian jual beli yang mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Transaksi repo pada dasarnya adalah perjanjian jual beli sehingga terdapat pengalihan kepemilikan efek yang mengakibatkan pembeli menjadi pemilik sah atas efek tersebut. Asas-asas hukum memberikan perlindungan hukum kepada investor yang beritikad baik sehingga tidak dapat dituntut atas kerugian yang timbul dari kesalahan dan kelalaian para pihak di dalam transaksi repo. Keterbukaan informasi tentang transaksi repo dan fasilitas tri party repo dapat lebih memberikan perlindungan hukum kepada investor untuk mewujudkan transaksi repo yang wajar, teratur, dan efisien.Kata kunci: investor, perlindungan hukum, transaksi repo. ABSTRACTThe function of the capital market as an alternative to financing has been growing in line with the national economic development. As a consequence, it creates new business transactionsincluding repo transaction. Repo transactions grow from the principle of freedom of contract and has becoming more potential for investors. On the other hand, it produces some problems regarding investor protection. This study aims at addressing the law related to repo transaction and legal protection for investors. The research method used is normative juridical and the result is presented descriptively. The results show that transactions in the capital market are classified as trading. As a consequence, there are legal consequences that binding the parties and must be executed in good faith. Secondly, there is a transfer of ownership of securities that result in the buyer becoming the legal owner of the securities. Principles of law provide legal protection to investors with good faith so that they can not be held liable for damages arising from misconduct and negligence of the parties in the repo transaction. Disclosure of information about repo transactions and tri party repo facilities can further provide legal protection for investors to conduct reasonable, regular, and efficient transactions.Keywords: investor, legal protection, repo transaction.

PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DALAM PENGELOLAAN PARKIR BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Suryahartati, Dwi
ACTA DIURNAL Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengelolaan parkir di Indonesia merupakan suatu bisnis yang menjanjikan. Dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan yang menyediakan jasa layanan pengelolaan parkir berbasis teknologi. Pengelolaan parkir di Indonesia ada yang dinamakan retribusi yang merupakan pendapatan daerah dan ada yang dikelola swasta. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis segi-segi hukum atas perjanjian pengelolaan parkir di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data-data yang dikumpulkan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang tepat pada pengelolaan perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Tidak ada alasan pembenar bagi pengelola jasa perparkiran untuk mengalihkan tanggung jawabnya melalui klausula eksonerasi yang dinyatakan dalam perjanjiannya. Keywords : Perjanjian penitipan barang, Pengelolaan parkir, perlindungan konsumen

KOPERASI VERSUS BUMDES DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA Murwadji, Tarsisius; Rahardjo, Deden Suryo; ., Hasna
ACTA DIURNAL Vol 1, No 1 (2017): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

ABSTRAKEfektivitas koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa mengalami banyak tantangan, bahkan sampai titik nadir. Pemerintah nampaknya berputus asa dalam mengembangkan koperasi. Dalam kondisi yang labil ini Pemerintah membentuk korporasi publik sebagai alternatif lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa., yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan BUMDes ini Pemerintah membuktikan kehadirannya dalam masalah-masalah kesejahteraan yang dihadapi masyarakat desa. Dalam awal sepak terjang BUMDes sejak tahun 2009 memberikan harapan besar bagi warga desa karena Pemerintah mencairkan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Salah satu penggunaan dana desa ini adalah untuk permodalan BUMDes. Dalam perjalanannya, timbul masalah yang pelik yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa ini, yaitu masalah pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Artikel ini akan membahas tentang kompetisi dan reaktualisasi korporasi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu apakah Pemerintah kembali ke koperasi atau melanjutkan BUMDes atau melakukan sinergi antara koperasi dengan BUMDes.Kata kunci: koperasi, bumdes, masyarakat desa, ekonomi, solusi keuangan desa ABSTRACTThe effectiveness of cooperatives in an effort to improve the well-being of villagers have some inhibitions. On the other hand, BUMDes is present as a solution to these problems. Related problems of the phenomenon that is the effectiveness of the Cooperative as a business entity of the village before the BUMDes as well as the obstacles encountered in improving the welfare of the BUMDes village community as well as the relevant solutions for menyejahterakan villagers in Indonesia. So in the end, the writer can formulate concepts which are the most appropriate to use in the village as a means of increasing the welfare of villagers. Keywords: cooperative, bumdes, village community, economy, financial solutions village

IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBATALAN TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH SITUS BELANJA ELEKTRONIK Desiani, Amila; Amirulloh, Muhamad; Suwandono, Agus
ACTA DIURNAL Vol 2, No 1 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

ABSTRAKMaraknya kehadiran marketplace di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya praktik itikad tidak baik dengan melakukan pembatalan transaksi secara sepihak kepada konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi hak konsumen atas informasi lengkap dan benar dalam transaksi jual beli online serta bagaimanakah tanggung jawab pengelola situs belanja online dalam penerapan asas itikad baik dalam hal pembatalan transaksi sepihak akibat kesalahan pencantuman suatu informasi berdasarkan UUPK dan UU ITE. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak konsumen atas informasi lengkap dan benar sudah diterapkan dalam suatu kontrak elektronik, tetapi tidak dalam suatu informasi produk yang ditawarkan. Tanggung jawab marketplace dalam memberikan ganti rugi yang didasarkan negosiasi terlebih dahulu untuk mencapai kesepkatan mengenai besarnya ganti kerugian kepada konsumen.Kata kunci: ecommerce; pembatalan transaksi; perlindungan konsumen. ABSTRACTThe rise of marketplace presence in Indonesia does not rule out the possibility of bad faith practices by unilaterally canceling transactions to consumers. The purpose of this study is to determine the implementation of consumer rights to complete and correct information in online buying and selling transactions and how the responsibility of managers of online shopping sites in the application of good faith principles in the case of unilateral transaction cancellation due to inclusion of information based on UUPK and UU ITE. This research method uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The results of the study indicate that the implementation of consumer rights to complete and correct information has been applied in an electronic contract, but not in an information product offered. The responsibility of the marketplace in providing compensation based on negotiations in advance to achieve agreement regarding the amount of compensation to consumers. Keywords: Ecommerce; Transaction Cancellation; Consumer Protection

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRE PROJECT SELLING APARTEMEN MELALUI IKLAN DALAM PERSPEKTF PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN TIONGKOK Wijaya, Liauw Regina Mulia; Dajaan, Susilowati Suparto; Suwandono, Agus
ACTA DIURNAL Vol 1, No 2 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

ABSTRAKPelaku pembangunan apartemen saat ini sering menggunakan strategi penjualan pre project selling melalui media iklan untuk menarik perhatian konsumen, namun seringkali masih menimbulkan permasalahan. Seperti Indonesia, Tiongkok juga memiliki permasalahan terkait perlindungan konsumen apartemen yang dijual secara pre project selling melalui iklan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan dan penyelesaian hukum bagi konsumen pembeli apartemen yang dirugikan dalam pre project selling apartemen melalui iklan di Indonesia dan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui pengaturan terhadap konsumen pembeli satuan rumah susun yang dirugikan dalam pre project selling apartemen melalui iklan telah dilakukan di Indonesia dan Tiongkok walaupun belum sempurna, masih terdapat beberapa kelemahan. Penyelesaian hukum mengenai pre project selling apartemen melalui iklan di Indonesia dan Tiongkok agar lebih efektif dan efisien sebaiknya diselesaikan secara non litigasi, apabila tidak berhasil baru diselesaikan melalui pengadilan. Pengadilan sebagai upaya hukum terakhir karena pengadilan memiliki 2 (dua) kelemahan utama yaitu proses persidangan yang relatif lama dan peran hakim yang pasif.Kata kunci: perbandingan hukum, perlindungan konsumen, pre project selling.ABSTRACTNowadays the apartment’s developers often use pre-project selling strategy through advertisement to attract consumer’s attention, however this strategy may create some problems. Similar with Indonesia, China has various problems related to consumer protection of apartments sold in pre-project selling through advertisement. This research is intended to analyze the legal protection and legal settlement of consumers which buying apartment units that are harmed in the pre-project selling apartments through advertisement in Indonesia and China.This research is using a comparative approach method with analytical descriptive research specification. The result showed that the legal protection by legislation for consumers which buying apartment units that are harmed in the pre-project selling apartments through advertisement in Indonesia and China both have been done but not yet perfect, there are some weaknesses. Legal settlement regarding pre-project selling apartments through advertisement in Indonesia and China should be resolved by non litigation way to be more effective and efficient, if it fails then the dispute should be resolved through the courts. The court is set as the final legal effort because it has 2 (two) major weaknesses, which are the time in process of trial and the role of a passive judge.Keywords: comparison law, consumer protection, pre-project selling.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Djakaria, Mulyani
ACTA DIURNAL Vol 1, No 1 (2017): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

abstrak Pekerja anak dilindungi oleh Pasal 68 s/d 75 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Konvensi ILO No.138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja yang diratifikasi dengan UU No. 20 Tahun 1999 dan konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan UU No.1 Tahun 2000. Peranan pekerja anak dapat bersifat positif selama orang tua tidak memanfaatkan kemampuan anaknya dengan berlebihan sehingga mengganggu jiwa dan fisiknya. Dan dalam kenyataannya sangat sulit melarang anak untuk bekerja terutama dalam kondisi kemiskinan. Sentra pembuatan sepatu Cibaduyut merupakan sentra industri informal, sehingga tidak ada kontrak yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, termasuk pekerja anak.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder (baik bahan hukum primer,bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier) sebagai data utama,sedangkan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara,hanya merupakan data pendukung atas data sekunder.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerjaanak pada sentra industri pembuatan sepatu Cibaduyut Bandung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi ILO. Pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi Kota Bandung tidak dapat berbuat banyak. kata kunci : kesehatan keselamatan kerja,pekerja anak, perlindungan hukum Legal Protection of Working Safety and Health for Child Labor in Terms of Act Nomer 13 Year 2003 on Man Power and Act Nomer 35Year2014 on Child ProtectionAbstract Child labour is protected by Article 68-75 of Law Number 13/2013 on Manpower, ILO Convention Number 138 on the Minimum Age For Admission To Employment and Work (has been ratified by the government of Indonesia and later authorized by Law Number 20/1999), and ILO Convention Number 182 on the Prohibition and Immediate Action for the Elination of the Worst Forms of Child Labour which was authorized by Law Number 1/2000.The role of child labor can be positive as long as their parents don’t take any advantage of their child or exploit them excessively, as it may cause mental and physical disturbance. As the matter of fact, it is extremely difficult to forbid children to work especially in case of poverty. The center of footwear industry in Cibaduyut is an informal industry, so there is no contract between employers and workers, including child. Therefore, this condition has resulted in an absence of employment protection. The approach used in this research is normative and descriptive analytics, using secondary data (both primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials) as the main data, while the primary data obtained through interview is solely to support the secondary data.The data were analized qualitatively whit abstract theoretical approach.The results of this research indicate that the legal protection of child labour in the Cibaduyut footwear industry center Bandung is not in accordance with the positive law, namely Act Nomer 13 Year 2003 on Manpower and Act Nomer 35Year 2014 on Protection of Children and ILO Conventions.Suversion of the Ministery of Manpower and Transmigratin Bandung can not do much. Keywords :safety, health, child labour, legal protection

HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN WARGA KAMPUNG ADAT CIREUNDEU DENGAN ORANG LUAR KAMPUNG ADAT CIREUNDEU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM WARIS ADAT HC, Intan Netty; Judiasih, sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
ACTA DIURNAL Vol 2, No 1 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

ABSTRAKPerkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esa. Perkawinan yang di lakukan oleh masyarakat adat penganut agama Sunda Wiwitan, tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut “Kawin di bawah Tangan”. Perkawinan yang tidak dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak istri, anak dan keluarga dari pihak istri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Hal ini sudah disadari sepenuhnya oleh warga masyarakat adat kampung Cirendeu dan sampai saat ini pelaksanaan pernikahan masih dilangsungkan dengan mengacu kepada hukum adat.Konsekwensi dari sebuah perkawinan adalah adanya Anak, harta benda yang didapat dalam masa perkawinan serta pewarisan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui keabsahan perkawinan warga kampung masyarakat adat Cirendeu serta Perlindungan hukum dan kedudukan berdasarkan hukum waris adat terkait sengketa yang akan timbul menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan pada tesis ini, kemudian spesipikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu peneliti menggambarkan dan memberikan penjelasan terhadap suatu peristiwa yang sedang diteliti dan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Warga kampung adat cireundeu dengan warga luar kampung tidak Sah berdasarkan UU Perkawinan untuk Perlindungan hukum dan Kedudukan Anak yang dilahirkan dari Perkawinan tesebut berdasarkan Putusan MK No.46/PUU-XIII/2010 memberikan hak keperdataan terkait dengan Status anak, hak anak dan Waris serta Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 memberikan Perlindungan hukum dengan diperbolehkannya Pengisian Kolom Agama dengan Penghayat Kepercayaan sehingga Pernikahannya dapat dicatatkan serta implikasi terhadap kelahiran anak mendapat perlindungan hukum.Kata kunci: adat Cireundeu; perkawianan.ABSTRACTMarriage is internal and external bond between a man and a woman as husband and wife designed to establish a happy, lasting family (household) based on the One God. Marriage executed by traditional community adhering Sunda Wiwitan religion without any registry according to the current regulations and law is called “Marriage under Hand.” It is marriage considered never be present and, as a result, wife, children and family of other wife can’t sue for their legal rights to husband. This is realized completely by traditional Cireundeu village members and up to now the marriage is even implemented by referring to customary law. As a consequence of a marriage is the presence of children, property earned in period of marriage and inheritance. The aim of this study is to know the validity of a marriage in traditional Cireundeu village community member and legal protection and position based on traditional legacy law concerned with dispute emerging in Law Number 1 Year 1974 about Marriage. Method used in this study is normative juridical approach, the research placing pressure on legal norm by examining literatures related to problems in this thesis, while the specification of study used is analytical descriptive, the research describing and giving the explanation of an event under study and the construction of systematic, factual, accurate description to get conclusion. Based on the results of the study, it may be concluded that marriage established by traditional Cireundeu village member and outsider of the village is not valid based on Law of Marriage for Legal Protection and Child Position born by the marriage. The Decision of MK No. 46/PUU-XIII/2010 provide civil rights in relation to child status, child rights and legacy, and the Decision of MK No. 97/PUU-XIV/2016 provide legal protection by allowing the Filling in Religious Column by Confidence Lifer so that the marriage may be registered and have implications for the birth of child produce legal protection.Keywords: adat Cireundeu; Marriage.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Agus Sumpena

Contact Email
agus.sumpena@unpad.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
actadiurnal@unpad.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Agus Sumpena

Contact Email agus.sumpena@unpad.ac.id

Phone -

Journal Mail Official actadiurnal@unpad.ac.id

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Agus Sumpena

Contact Email
agus.sumpena@unpad.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
actadiurnal@unpad.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA