cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Sumpena
Contact Email
agus.sumpena@unpad.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
actadiurnal@unpad.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 26143542     EISSN : 26143550     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Acta Diurnal adalah jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, terbit secara berkala setiap tahunnya. Artikel yang dimuat pada Acta Diurnal adalah Artikel narasi yang merupakan sebuah karya ilmiah hasil penelitian atau gagasan konseptual yang berkaitan dengan ilmu hukum khususnya berbagai masalah seputar kenotariatan dan ke-PPAT-an.
Arjuna Subject : -
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
TANGGUNG JAWAB PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG DIBUAT PERKUMPULAN IKATAN ALUMNI YANG BERBADAN HUKUM DENGAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INDONESIA Nugraha, Sandy Dwi Nugraha; Ikhwansyah, Isis; Wahjuni, Sari
ACTA DIURNAL Vol 2, No 1 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

Abstract

Setiap alumni Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) membentuk pekumpulan ikatan alumni, dalam hal ini Ikatan Alumni (IA) jenis perkumpulannya yaitu perkumpulan berbadan hukum. IA dapat melakukan hubungan perdata dengan pihak ketiga untuk memenuhi komitmen mendukung sepenuhnya baik moril dan materil kepada almamaternya yang dicantumkan di dalam Anggaran Dasar IA. Status keduanya merupakan badan hukum sehingga dianggap subyek hukum dan mandiri. Kedudukan dan tanggung jawab PTN BH terhadap perkumpulan IA berbadan hukum tersebut dapat menimbulkan conflict of interest. Tujuan penelitian ini menemukan pemahaman dan menganalisis kedudukan dan tanggung jawab Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum terhadap perjanjian yang dibuat perkumpulan ikatan alumni yang berbadan hukum dengan pihak ketiga berdasarkan hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normative dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Kedudukan PTN BH dengan unit usaha dan IA berbadan hukum yang didirikannya dapat diartikan sebagai perusahaan kelompok dan bertindak sebagai pimpinan sentral. PTN BH dalam setiap perjanjian yang dibuat IA akan selalu terkait dan bertanggung jawab dalam keadaan apapun, dikarenakan beberapa faktor yaitu rektor sebagai pimpinan PTN BH secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Pusat yang bertugas dan berwenang sesuai AD/ART IA, tercantumnya nama institusi PTN BH dan adanya Pasal 43 AD/ART Ikatan Alumni PTN BH. Maka dapat dikatakan adanya kepentingan PTN BH didalam IA. Hal tersebut berbenturan dengan Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta PTN BH bahwa rektor dilarang merangkap jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan PTN BH.
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENGANALISIS JAMINAN KEBENDAAN SEBAGAI PENGAMAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Mulyati, Etty; Dwiputri, Fajrina Aprilianti
ACTA DIURNAL Vol 1, No 2 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

Abstract

ABSTRAKKredit yang disalurkan bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya setiap pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Aspek  yang paling penting bagi bank dalam menyalurkan kredit adanya suatu jaminan, khususnya jaminan kebendaan. Kredit macet akan merupakan kerugian bagi bank, jika hasil eksekusi jaminan kredit tidak mencukupi atau jaminan cukup tetapi tidak dapat dieksekusi, yang pada akhirnya bank akan mengalami kerugian. Permasalahannya bagaimana prinsip kehati-hatian bank dalam menganalisis jaminan kebendaan. Fungsi jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit perbankan merupakan alat yang paling ampuh untuk pengamanan kredit yang diberikan kepada nasabah debitur apabila  terjadi kredit macet, sehingga dapat memberikan kepastian kepada bank sebagai kreditur, bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin pengembaliannya. Prinsip kehati-hatian bank dalam menganalisis jaminan sebagai pengaman perjanjian kredit perbankan, adalah dengan memperhatikan secara cermat dan teliti, terhadap objek jaminan kebendaan baik syarat ekonomis maupun syarat yuridis harus di penuhi dengan baik. Sehingga memberikan kepastian bahwa benda jaminan dapat memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil lelang benda yang dijaminkan.Kata kunci: bank, jaminan kebendaan, kredit, prinsip kehati-hatian.ABSTRACTLoans disbursed by banks carry risks so that in the implementation of each bank lending must pay attention to the principles of prudence and sound banking principles. The most important aspect for banks in lending the existence of a guarantee, especially collateral material. Bad credit will be a loss for the bank, if the execution result of credit guarantee is inadequate or enough guarantee but not executable, which in the end bank will incur losses. The problem is how the prudential principle of the bank in analyzing the guarantee of material. The function of material security in the banking credit agreement is the most powerful tool for securing loans provided to debtor customers in the event of bad credit, so as to provide assurance to the bank as a creditor, that the credit provided is guaranteed return. The prudential principle of banks in analyzing the guarantee as a safeguard of the credit agreement of the bank, is to pay close attention to the objects of material security, both economic and juridical conditions must be met well. So as to provide certainty that the collateral goods can give the right and power to the bank to get repayment from the auction of the collateral object.Keywords: bank, collateral material, credit, prudential principles.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA HAJI TERKAIT PENGGUNAAN DANA HAJI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI Khalil Harahap, Nasruddin; Khalil Harahap, Nasruddin; Supriyatni, Renny; Sudaryat, Sudaryat
ACTA DIURNAL Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Haji pada hakikatnya  merupakan rukun Islam yang kelima dan suatu perjalanan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt serta mengharapkan ridho Allah Swt. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, yang menimbulkan banyaknya dana yang terhimpun dan berakibat pada lamanya masa keberangkatan haji hingga belasan tahun. Dana haji yang terhimpun dikelola dan dipergunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di beberapa sektor yaitu, produk perbankan, surat berharga, emas, Investasi langsung, dan investasi lainnya. Penggunaan dana haji oleh BPKH di sektor infrastruktur bertolak belakang dengan tujuan penggunaan pada Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014, untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan demi kemaslahatan umat Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan dana haji dalam membiayai pembangunan infrastuktur menjadi tanggung jawab penuh BPKH apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian, BPKH bertanggungjawab secara tanggung renteng. Apabila menimbulkan atau melahirkan profit (benefit), keuntungan yang diperoleh  harus dibagi dengan calon jamaah haji waiting list selaku pemilik modal, dengan sistem bagi hasil mudharabah. Hal ini sebagai pelaksanaan nilai manfaat oleh BPKH.Kata kunci : Bagi Hasil, Dana Haji, Haji, Tanggung Jawab. 
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 Pujiwati, Yani; Rubiati, Betty
ACTA DIURNAL Vol 1, No 1 (2017): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

Abstract

ABSTRAKSaat ini pembangunan perumahan sangat pesat dilaksanakan karena kebutuhan rumah yang semakin meningkat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tanah yang dipergunakan seringkali berupa lahan pertanian beriirigasi sehingga merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak dapat dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan alih fungsi lahan pertanian bagi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu  mengkaji data sekunder  berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisisan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku  dalam bidang perumahan, agraria serta ketentuan hukum yang  berkenaan dengan perlindungan lahan pertanian pangan.Penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diantaranya adalah konsolidasi tanah dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diperkenankan apabila untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Salah satu kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum adalah pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan status sewa.Kata kunci : alih fungsi, lahan pertanian, masyarakat berpenghasilan rendah. ABSTRACT Currently housing development rapidly implemented because of the needs of an ever increasing home particularly for low income communities (MBR). Land use is often in the form of agricultural land irrigation so it is a sustainable food agricultural land which can not function becomes non farm land. The purpose of the research was to analyse the provision of land for housing development, especially for low income communities (MBR) and control of the functions of agricultural land for the construction of housing for people on low incomes (MBR).This research uses the juridical normative approach, i.e.secondary data review legalmaterialsin the form ofprimary, secondary and tertiary. Descriptive research analytical specifications, namely in the form of representations, studies, and analyst legal provisions applicable in the field of housing, agrarian law, and the provisions relating to the protection of agricultural land food.The provision of land for the construction of housing for people on low incomes (MBR) among them are the consolidation of land and the efficient use of State land the former wastelands. Control of the functions of agricultural land sustainable food allowed, When to procure land for the public interest. One of the development activities for the benefit of the public, is the construction of houses for people on low incomes (MBR) with the status of the lease. Keywords: instead of a function, farmland, low-income communities.

Page 4 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2019): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019 Vol 2, No 1 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018 Vol 1, No 2 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018 Vol 1, No 1 (2017): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017