cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Nimah Sulfiani
Contact Email
ilagaligo.unanda@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
ilagaligo.unanda@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal I La Galigo : Public Administration Journal
Published by Universitas Andi Djemma Palopo
ISSN : 26544776     EISSN : 26849933     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal I La Galigo adalah Jurnal pada bidang administrasi publik meliputi kebijakan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kepemimpinan, birokrasi, perencanaan pembangunan dan hal-hal yang berkaitan dengan bidang ilmu administrasi publik.
Arjuna Subject : -
Articles 212 Documents
 17   18   19   20   21 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN DI DESA BENTANG KABUPATEN TAKALAR, SULAWESI SELATAN makmur, juniansyah
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1616

Abstract

Penelitian ini bertujuan buat Menganalisis korelasi antara proses pemberdayaan petani dengan taraf keberdayaan petani melalui grup tani pada grup tani di Desa Bammase Bentang Kabupaten Takalar serta menganalisis korelasi antara faktor non-publik dan faktor lingkungan menggunakan proses pemberdayaan petani pada kelompok tani di Desa Bammase Bentang Kec Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan survei. Metode survei dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel pada masing-masing kelompok dilakukan secara non-proporsional, artinya hanya sebagian anggota kelompok tani pada dua kelompok tani tadi yang akan diwawancarai serta jumlah responden disebut bisa mewakili seluruhan jumlah anggota kelompok. Seluruh anggota di kelompok para petani A akan diambil sebagai responden menggunakan jumlah sebesar 28 responden, sedangkan di kelompok petani B hanya diambil sebesar 28 responden asal jumlah keseluruhan anggota kelompok tani, sehingga jumlah keseluruhan pada kelompok tani adalah sebanyak 56 orang yang akan masuk dalam penelitian dan yang sudah dilakukan terlihat bahwa proses pemberdayaan menyampaikan sumbangsih yang mungil terhadap taraf keberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh penyuluh hanya sebatas memberikan bantuan berupa bibit serta alat-indera produksi pertanian dan penyuluhan tentang norma bertani. Lain halnya menggunakan tingkat keberdayaan petani yang disebabkan oleh tingginya pengalaman petani pada berusaha tani.
KUALITAS PELAYANAN PT PLN (PERSERO) RAYON MALILI DALAM MENANGGAPI KELUHAN PELANGGAN DI KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR Darmawati, Darmawati; SM, Syamjaya; Alimuddin, Alimuddin
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1619

Abstract

Pemberian pelayanan yang dapat di berikan oleh PT. PLN bergantung pada permintaan pelanggan terkait keluhan yang disampaikannya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PT. PLN (Persero) Rayon Malili merupakan perusahaan negara yang bergerak di bidang jasa, yang salah satu tujuannya, adalah melayani kepentingan umum atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi listrik. Program PLN dalam meningkatkan pelayanan adalah peduli pelanggan dengan mudah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan PT. PLN (Persero) Rayon Malili. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teori dari Zthamel dkk 1990(Hardiansyah, 20011:46) yang memiliki indikator yakni Tangible, Reliability, Responsivines, Assurance dan Empathy. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta untuk menunjang keakuratan hasil penelitian digunakan teknik analisis data dari Miles dan Hubberman yang memiliki step  yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verivikasi data. Kelima indikator tesebut membuktikan Kualitas Pelayanan PTPLN (Persero) Rayon Malili Dalam Menanggapi Keluhan Pelanggan Di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur belum berjalan dengan efektif karena dari indikator tersebut lebih banyak yang tidak menyukai dari pada yang menyukai.
EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DI DESA CIMPU KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU Firdaus, Riska; Burhanuddin, Burhanuddin
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1621

Abstract

Penyaluran Bansos adalah otoritas administratif pemerintah daerah. Daerah diperbolehkan memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan daerah setelah meyelesaikan pembiayaan belanja wajib. Yang berhak menerima bantuan sosial adalah masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil dan krisis ekonomi, sosial, politik dan bencana alam, supaya yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan dengan hidup yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program Bantuan Sosial di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga indikator evaluasi dari William Dunn yaitu Efisiensi, Kecukupan dan Perataan. Hasil penelitian ini menunjukkan indikator efisiensi bahwa pemerintah desa masih belum mampu memberdayakan masyarakat dengan baik dengan adanya bansos, bahkan kebijakan bansos ini justru menjadi acuan masyarakat untuk bergantung pada bansos jika dianalisa dari respon masyarakat yang menerima bansos, sehingga masyarakat yang menerima bansos terus-terus mengharapkan bantuan dari pemerintah tersebut sehingga hal tersebut tidak bisa menjadikan masyarakat diberdayakan oleh kebijakan bansos tersebut. Indikator kecukupan penulis mengambil kesimpulan bahwa dengan bansos ini pemerintah sudah menyalurkannya dengan nominal tertentu atau takaran tertentu namun hal terssbut masih sulit untuk mencukupi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin di Desa Cimpu sehingga penulis menganalisa bahwa kebijakan bansos ini belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dan hanya mampu menutupi sebagian saja kebutuhan masyarakat. Indikator perataan penulis memberikan kesimpulan bahwa pemerintah desa Cimpu masih belum cukup berperilaku adil dalam menyalurkan bansos dan masih nepotisme dalam memilih masyarakatnya dan masih menghubung-hubungkan dengan pilkades sehingga masih ada beberapa masyarakat yang masih merasa berhak untuk menerima bansos dari pemerintah namun masih mementingkan orang-orang terdekatnya dari pemerintah desa Cimpu.
ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBANGUN DESA (Studi Kasus Desa Bonepute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur) Sunarding, Sunarding
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1885

Abstract

Penelitian Ini memfokuskan pada “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membangun Desa (Studi Kasus Desa Bonepute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur)”. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan dengan memakai pendekatan Normatif-Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, terkait dengan fungsi BPD dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas mengawasi tugas dari pada Pemerintah Desa, begitupun sebaliknya. Dari Penelitian yang telah dilakukan penulis menemukan  bahwa Faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan hubungan pemerintahan di antaranya yaitu Tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih rendah. Kepala Desa,  dan BPD kurang memahami tupoksinya masing-masing.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara) Kasim, Ayub; Sunarding, Sunarding
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1886

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Luwu Utara periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara belum maksimal sesuai yang diharapkan dalam melaksanakan hak inisiatif dewan karena keterbatasan kemampuan SDM para anggota DPRD di Kabupaten Luwu Utara. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda di Luwu Utara antara lain faktor sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu, minimnya SDM, latar belakang keilmuan, kurang propesiolisme kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, rapuhnya komitmen politik dalam fraksi dan kurangnya komunikasi politik antara DPRD dan masyarakat.
PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU DI KOTA PALOPO kamal, kasmad; Salmi, Salmi; Runi, Ishak
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1887

Abstract

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai badan usaha milik pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan dunia usaha dan menunjang kegiatan pembangunan di daerah. Menurut Parasuman, dkk, 2012, kualitas Pelayanan Publik dipengaruhi beberapa indikator Tangibles, Realibility, Responsivenss, Assurance, Emphaty. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku (PDAM TM) Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Kota Palopo.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancarra, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku (PDAM TM) Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Kota Palopo. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa dari lima indikator yang digunakan dapat dikatakan pelayanan PDAM Tirta Mangkaluku berjalan dengan baik dan cukup efektif walaupun belum maksimal pada indikator tangible.
PENGAWASAN DAN SANKSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN PESISIR Kusuma Jaya, Apriliani; Ilyas, Ilyas
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1908

Abstract

Pengawasan dan sanksi dalam perlindungan hukum semakin memainkan peranan urgen, vital dan strategis dalam upaya mempertahankan, menyelamatkan dan melestarikan lingkungan hidup beserta ekosistemnya dari berbagai potensi gangguan dan ancaman, kerusakan, polusi dan pencemaran, serta risiko bahaya dan bencana. Pengawasan dan sanksi hukum memainkan peranan yang sangat besar untuk mencegah, mengendalikan dan melindungi berbagai potensi sumber hidup dan penghidupan pada seluruh ekosistem lingkungan hidup termasuk pada wilayah pesisir khususnya dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian masyarakat mengenai pelaksanaan pengawasan dan sanksi hukum dalam perlindungan hukum lingkungan hidup (PHLH) terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir (SDPP), dan menganalisis kebijakan pengawasan dan sanksi hukum berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Tipe penelitian ini adalah normatif – empiris, dan desain adalah eksploratif. Teknik sampling dengan purposive sampling, dengan 140 responden dan sampel wilayah lima kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan yaitu Kota Palopo, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bone, Kabupaten Bantaeng dan Kota Makassar. Sumber data adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah kuisioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Tekni analisis data adalah kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan sanksi tidak optimal menjamin upaya dalam PHLH terhadap pemanfaatan SDPP. Masyarakat menilai bahwa peran kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir masih relatif kurang. Demikian pula halnya sanksi, yang dinilai masih sangat lemah dan kurang. Kebijakan pengawasan dan sanksi dalam PHLH terhadap pemanfaatan SDPP secara umum mencakup pengawasan dan sanksi dalam perspektif UUPPLH, pengawasan dan sanksi dalam perspektif UUPerikanan, dan pengawasan dan sanksi dalam perspektif UUPWP – PPK. Kebijakan pengawasan dan sanksi tersebut masih memiliki substansi hukum yang lemah, overlapping dan ambigu. Selain itu, belum dilaksanakan secara maksimal dalam PHLH terhadap pemanfaatan SDPP, yang berimplikasi luas terhadap timbulnya berbagai pelanggaran dan permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan pemanfaatan sumber daya perikanan, serta meningkatnya berbagai perilaku dan tindakan – tindakan yang mengganggu, mengancam, mengeksploitasi, merusak bahkan menghancurkan ekosistem lingkungan hidup di wilayah pesisir dan pemanfaatan sumber daya perikanan.   Kata Kunci : Pengawasan, sanksi, perlindungan hukum, lingkungan hidup, sumber daya perikanan
KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI DALAM PENGURUSAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) PALOPO Budiawan, Baso; Sulfiani, Andi Nimah; Firdaus, Riska
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1945

Abstract

Kajian tentang kinerja pelayanan publik saat ini sangat penting dibuat sebagai dasar bagi Perumusan kebijakan tentang pengembangan kinerja birokrasi. Oleh karena itu, penilaian kinerja pelayanan publik hendaknya dilakukan secara komperehensif dengan menggunakan indikator yang melekat pada pemberi layanan publik dan juga dari indikator yang melekat pada pengguna jasa layanan publik.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pelayanan Administrasi Dalam Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kepolisian Resor (Polres) Palopo. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori kinerja yang dikemukan oleh Agus Dwiyanto(2006). Dengan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan administrasi dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Palopo yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancarra, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja pelayanan administrasi dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Palopo telah berjalan dengan efektif. Dimana masyarakat merasa puas dengan pelayanan Polres Palopo serta Polres Palopo yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan.
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH), DI KELURAHAN PAMMANU KECAMATAN BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU Sesa, Burhan
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1961

Abstract

Abstrak            Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).   PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memerlukan uluran tangan dan bantuan dari pemerintah maupun pihak yang peduli terhadap kondisi social yang menerpa warga, Untuk menekan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, diperlukan kepedulian dan keberpihakan  kebijakan  pemerintah dalam meretas tingkat kemiskinan yang semakin meningkat, maka salah satu  strategi kebijakan yang mendukung peningkatan  kesejahteraan  masyarakat yang kurang beruntung tersebut, yakni kebijakan yang pro terhadap pnegentasan kemiskinan (pro poor).dan pro terhadap ketersediaan lapangan kerja (pro job). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya karena ketidakberdayaan dalam mengakses atau menguasai sumber-sumber ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan  kemiskinan dan pemerataan pembangunan  menjadi aspek yang penting dalam agenda kebijakan yang pro job.    Untuk mencapai hasil yang diharapkan dipandang perlu  masyarakat yang termasuk kategori miskin diberikan ruang, kesempatan untuk diberdayakan dan  berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah. Pemberdayaan Masyarakat  adalah  upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, sofskill, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan potensi  sumber daya seoptimal mungkin yang ada melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan  didukung oleh  tenaga pendampingan yang terampil, yang  mengetahui, memahami secara utuh  esensi masalah dan prioritas kebutuhan  masyarakat setempat. Dengan diprogramkannya Program  Keluarga Harapan (PKH) diharapkan bantuan sementara seperti BLT, RASTRA, dll, dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan.maupun kebutuhan social lainnya. Dalam artian bahwa melalui program PKH dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan dan  memberikan kesempatan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik..
ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Sunarding, Sunarding
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.2388

Abstract

Perkembangan era modern dan globalisasi menimbulkan interaksi sosial yang beraneka ragam. Interaksi tersebut bisa menimbulkan free sex hingga pelaku memilih melakukan perkawinan siri untuk menutup aib. Kedudukan anak hasil siri dalam hukum pun tidaklah jelas bagi masyarakat apakah anak tersebut sah atau tidak, terutama dalam hal kewarisan. Terdapat tiga hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dimana tiap hukum waris memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dimana hukum tersebut sangat memiliki perbedaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan siri menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta bagaimana kedudukan anak luar kawin hasil perkawinan siri sebagai ahli waris menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach) yaitu dengan mengkaji ulang Undang-Undang terkait pewarisan anak hasil perkawinan siri dan pendekatan komparatif (comparative approach) dengan membandingkan dua hukum kewarisan yang ada di Indonesia, yaitu Hukum Perdata dan Islam. Anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah di mata hukum Indonesia. Meskipun demikian tetap ada dua hal yang dibedakan, yakni dalam soal identitas dan pewarisan. Dalam pandangan hukum perdata, anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak sah asalkan anak tersebut telah disahkan. Sedangkan dalam hukum Islam anak hasil perkawinan siri dan anak sah memiliki kedudukan yang sama meskipun tidak disahkan. Dalam kedua pandangan hukum, suatu perkawinan yang ada haruslah mendapat akta nikah dari pegawai pencatatan.sehingga tanpa adanya pencatatan dalam identitas anak, anak tersebut dianggap anak luar kawin.

Page 19 of 22 | Total Record : 212

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025): Vol 9, No 1 (2025): Vol 9, No 1 (2025): Jurnal I LA GALIGO : Public Administrati Vol. 9 No. 1 (2025): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2025 Vol 8, No 1 (2024): Vol 8, No 1 (2024): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 202 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2023 Vol 7, No 2 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2023 Vol 6, No 1 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 2023 Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2022 Vol 5, No 2 (2022): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2022 Vol 5, No 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2021 Vol 4, No 2 (2021): Journal I La Galigo | Public Administration Journal, Oktober 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2021 Vol 4, No 1 (2021): Journal I LA Galigo Public Administration, April 2021 Vol 3, No 2 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 2, Oktober 2020 Vol 3, No 1 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 1, April 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): Journl I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2020 Vol. 2 No. 2 (2019): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2019 Vol 2, No 2 (2019): Oktober 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2025 Vol 2, No 1 (2019): April 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2025 Vol 1, No 1 (2018): Oktober 2018 More Issue