Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Ilmu Hukum Prima

IHP
Website

Published by Universitas Prima Indonesia

ISSN : 20885288 EISSN : 26142244 DOI : https://doi.org/10.34012

Core Subject : Humanities, Education, Social,

Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal ilmu hukum prima merupakan salah satu sumber bacaan yang sangat penting bagi kita untuk mengupdate informasi-informasi hukum yang terbaru. Hal ini disebabkan karena jurnal hukum biasanya memuat informasi mengenai hukum yang kontemporer dan up to date. Informasi yang disajikan dalam jurnal tidak menyerupai berita seperti yang dapat kita temukan pada halaman koran namun juga memuat analisa-analisa terhadap suatu masalah hukum yang sangat baik untuk menambah khasanah berpikir kita sekaligus sebagai bahan diskusi yang cukup menarik.

Arjuna Subject : -

Articles 250 Documents

3 4 5 6 7

KEDUDUKAN OERASI TANGKAP TANGAN (OTT) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Immanuel Simanjuntak Simanjuntak
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Operation Catching Hands is indeed not intended as a legal term let alone implementing a norm, but a name of the type of operation carried out by the Corruption Eradication Commission, the Police or others based on Article 18 of the Criminal Procedure Code. Article 18 of the Criminal Procedure Code is an example of a norm, which basically stipulates that those authorized to carry out arrests are carried out by police officers and must be accompanied by an arrest warrant. So that civil servants who are convicted of corruption cases are terminated disrespectfully according to article 87 paragraph (4) letter b of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus.

KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK MENDAFTARKAN HAK TANGGUNGAN ATAS PENYERAHAN SERTIPIKAT HAK MILIK SEBAGAI JAMINAN Chris Anggi Natalia Berutu
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Loan agreement usually use the submission of house or land certificate (title) as the collateral. The use of land certificate (title) as collateral has to be grounded on mortgage rights as security right of debt payment to the creditor according to the Law No. 5/1960 concerning Agrarian Principle Regulations. The legal consequence for the creditor if the Mortgage Rights is not registered is that it constitutes him/her a congruent creditor who does not possess the droit de preference rights as it is in Mortgage Rights which contains execution title. The protection for the creditor is obtained by demanding indemnity to the debtor through a lawsuit to the District Court, and by registering the Mortgage Rights in order to protect the debtor’s debt payment.

PEMBEBANAN FIDUSIA SECARA FIDUSIA ULANG ATAS SUATU BENDA YANG SAMA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA Tajuddin Noor Noor
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Fiduciary guarantees have been used in Indonesia since the Dutch colonial era as a form of guarantee born from jurisprudence. This form of collateral is widely used in lending and borrowing transactions because the loading process is considered simple, easy, and fast, but does not guarantee legal certainty. Because fiduciary collateral objects are under the authority of the fiduciary giver and are not registered. The issuance of the Fiduciary Guarantee Act No. 42 of 1999 is expected to accommodate the needs of the community regarding the imposition of fiduciary guarantees as a means to assist and provide legal certainty to the parties concerned. The most important part to understand from fiduciary arrangements in this Fiduciary Security Act is about how to regulate fiduciary collateral and whether objects that are subject to fiduciary .

KAJIAN YURIDIS ANTARA JUSTICE COLLABORATOR DENGAN WHISTLEBLOWER DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI chairuni chairuni nasution
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Keberhasilan dalam proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dibuktikan dalam proses peradilan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah munculnya istilahWhistleblower dan Justice Collaboratoir. Istilah ini meskipun telah dikenal lama dan digunakan di beberapa negara, namun Indonesia masih relatif baru dalam referensi hukum pidana. Peran keduanya sangat penting dan diperlukan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Whistleblower dan Justice Collaboratoir berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena tidak lain adalah orang yang berkecimpung dalam institusi atau organisasi yang ditengarai adanya praktik korupsi dan juga memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut, dengan kata lain keterangan saksi menjadi kunci bagi pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.

BATASAN DAN UKURAN ISTITHA’AHH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER Said Rizal; Yusriando Yusriando
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v3i1.926

BATASAN DAN UKURAN ISTITHA’AHH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER Oleh Said Rizal Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia Jalan Skip, Simpang Sikmabing, Medan, Sumatera Utara Email : saidrizal@unprimdn.ac.id Abstrak Hajj is a worship that is meant for every Muslim, both men and women with certain conditions. One of these conditions is istitha’ah (able). Istitha'h is the ability to carry out the hajjis in terms of physical health and supplies sufficient to depart and return, as well as supportive security during the pilgrimage and implementation. This discussion aims to determine the boundaries of istitha’ah in the Hajj according to contemporary fiqh. To obtain data in this discussion, a literature study was carried out, namely by studying the Al-Quran, Al-Hadith and fiqh books relating to the chapter of the pilgrimage and other books that are related to the problems in this study. From the results of the discussion it can be seen that, someone who has a healthy body, able to hajj. Keywords: Hajj, Law, Fiqh, Istitha'h, boundary Intisari Ibadah haji merupakan ibadah yang difardhukan bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu dari syarat-syarat tersebut adalah istitha’ah (mampu). Istitha’h adalah kemampuan untuk melaksanakan haji yang dilihat dari segi kesehatan fisik dan perbekalan yang cukup untuk berangkat dan kembalinya, serta keamanan yang mendukung selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui batasan istitha’ah dalam berhaji menurut fiqh kontemporer. Untuk memperoleh data dalam pembahasan ini, maka dilakukan kajian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Al-Quran, Al-Hadis dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan bab haji serta buku-buku lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa, seseorang yang mempunyai sehat badan, sanggup berhaji.

KRITERIA ISTITHA’AH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER Said Rizal; Yusriando Yusriando
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v3i1.927

KRITERIA ISTITHA’AH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER Oleh Said Rizal Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia Jalan Skip, Simpang Sikmabing, Medan, Sumatera Utara Email : saidrizal@unprimdn.ac.id Abstrak Hajj is a Worship by going to Baitullah in Mecca and Medina to carry out ritual worship according to the procedures governed by Islamic law. The command to perform the pilgrimage has been stated in the Qur'an and the Hadith. The order is addressed to Muslims who have met the criteria of istitha'ah (able), both in terms of physical-spiritual and cost. In this sophisticated era, the desire of the people in carrying out the pilgrimage is very high. Istitha'h is the ability to perform Hajj in terms of physical health and supplies sufficient to depart and return, as well as supportive security during the Hajj journey and implementation. This discussion aims to determine the boundaries of istitha'a in the Hajj according to contemporary fiqh. To obtain data in this discussion, a literature study was carried out, namely by studying the Al-Quran, Al-Hadith and fiqh books relating to the chapter of the pilgrimage and other books that are related to the problems in this study. From the results of the discussion it can be seen that, someone who has a healthy body, able to hajj. Intisari Haji adalah Ibadah dengan pergi ke Baitullah di Mekkah dan Madinah untuk melaksanakan ritual peribadatan sesuai dengan tata cara yang diatur oleh syariat Islam. Perintah melaksanakan ibadah haji telah tertuang di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang Islam yang telah memenuhi kriteria istitha’ah (mampu), baik dari segi jasmani-rohani maupun biaya. Era yang serba canggih ini, keinginan masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji sangatlah tinggi. Istitha’h adalah kemampuan untuk melaksanakan haji yang dilihat dari segi kesehatan fisik dan perbekalan yang cukup untuk berangkat dan kembalinya, serta keamanan yang mendukung selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui batasan istitha’a dalam berhaji menurut fiqh kontemporer. Untuk memperoleh data dalam pembahasan ini, maka dilakukan kajian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Al-Quran, Al-Hadis dan kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan bab haji serta buku-buku lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa, seseorang yang mempunyai sehat badan, sanggup berhaji

PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI DI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH Said Rizal; Yusriando Yusriando; Mahyaya Mahyaya
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v3i1.928

PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI DI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH Said Rizal1, Mahyaya2 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Aceh2 Jalan Skip, Simpang Sikmabing, Medan, Sumatera Utara Email : saidrizal@unprimdn.ac.id ABSTRAK Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP, penegak hukum seperti Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim di tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Terhadap anak, berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dalam prakteknya masih banyak kasus-kasus anak yang melakukan tindak pidana yang ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang pertimbangan Hakim untuk melakukan penahanan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum di tingkat Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan dampak penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana yang bermasalah dengan hukum. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelaahan kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal dan hasil-hasil penelitian, penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan imforman yang terkait dalam penanganan masalah anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian di Pengadilan Tinggi Banda Aceh menunjukkan, maka pertimbangan Hakim melakukan penahanan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu menimbulkan adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, dan kepentingan anak atau kepentingan masyarakat. Namun dampak penahanan, staf lembaga bantuan hukum dan Akademisi anak mengatakan, penahanan kepada anak pelanggar hukum berdampak buruk, anak akan mendapat ancaman kekerasan di tahanan baik oleh petugas atau tahanan lain. Si anak akan rentan terhadap pelecehan seksual oleh tahanan lain. ABSTRACT Based on the provisions of Article 1 number 21 of the Criminal Procedure Code, law enforcers such as Investigators, Public Prosecutors, or Judges at the District Court or High Court level have the authority to make detention, in terms of and according to the method regulated in this law. Against children, based on Article 16 paragraph (3) of Law Number 23 of 2002 concerning Protection of Children, arrest, detention, or a criminal offense for juvenile prisons is only carried out in accordance with applicable law and can only be done as a last resort. In practice there are still many cases of children who commit crimes held by the Banda Aceh High Court Judge. The purpose of writing this thesis is to explain the Judge's consideration to detain a child who is in trouble with the law at the Banda Aceh High Court level, and the impact of detention on a child who has a criminal offense who has problems with the law. The data in writing this thesis was obtained through a literature review by studying text books, legislation, journals and research results, field research by interviewing respondents and informants related to handling children's problems with children in conflict with the law. The results of the research in the Banda Aceh High Court showed that the Judges considered detaining children who had problems with the law, which caused the fear of a suspect or defendant fleeing, damaging or eliminating evidence or repeating a crime, and the interests of children or the interests of the community. However, the impact of detention, staff of legal aid agencies and child academics said that detention of lawbreakers had a bad impact, children would be threatened with violence in detention by officers or other detainees. The child will be vulnerable to sexual harassment by other prisoners.

Prinsip Notaris Dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Kartina Pakpahan; Maggie Maggie; Christian Agung Prawito; Wico Dwi Pratama
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v3i1.929

Prinsip Notaris Dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Kartina Pakpahan, Maggie, Christian Agung Prawito, Wico Dwi Pratama Abstract Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara maggielie52@gmail.com Written statutory regulation has given a role to the Notary regarding to eradication of the criminal offence of money laundering. Basically the duties and obligations of a Notary are to make a deed in accordance with the statement made by the parties before the Notary based on what is seen and heard by the Notary. The Notary's capability in implementing its duty related to the truth statements of the parties and testimony of the truth of what is seen and heard by the Notary, it is only confined to the formal truth and not the material truth. Based on its capability, it is difficult for the Notary to seek for the material truths that can prove the existence of a criminal offense of money laundering. The Notary’s role in identifying the perpetrator of money laundry by the Notary as regulated in statutory regulation is still ineffective or not in line with expectations because the regulation has not gone well and cannot yet become an accurate indicator in identifying a crime at the early stage of the perpetrators of money laundering by the Notary. In the future, the Notary in carrying out its duties require an accurate indicator to be able to identify the perpetrators of money laundering crime optimally based on statutory regulations. Intisari Peraturan perundang-undangan secara tertulis telah memberikan peranan terhadap Notaris dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya tugas dan kewajiban Notaris adalah membuat akta sesuai dengan pernyataaan para penghadap dihadapan Notaris atau membuat akta sesuai dengan yang dilihat dan didengar oleh Notaris. Kemampuan Notaris dalam menjalankan tugasnya atas kebenaran pernyataan para penghadap dan kebenaran apa yang dilihat serta didengar oleh Notaris tersebut hanya sampai kebenaran formil tidak sampai kebenaran materiil. Berdasarkan kemampuannya, sulit bagi Notaris untuk mencari kebenaran materiil yang membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang. Peran notaris dalam mengenali pelaku pencucian uang oleh Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masih belum efektif atau tidak sesuai dengan harapan karena peraturan tersebut belum berjalan dengan baik dan belum dapat menjadi indikator yang akurat dalam mengenali pelaku kejahatan pencucian uang oleh Notaris. Kedepannya, Notaris dalam menjalankan tugasnya membutuhkan suatu indikator yang akurat untuk dapat mengenali pelaku kejahatan pencucian uang secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan..

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) Sonya Airini Batubara; Mazmur Septian Rumapea; Yusriando Yusriando
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v3i1.935

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id mazmursrumapea@unprimdn.ac.id Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Jl. Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara, 20112 Abstract Hospital is an institution that provides comprehensive health services that are preventive, promotive, curative and rehabilitative for the general public as stipulated in Article 1 paragraph (3) of Law Number 44 Year 2009 concerning Hospitals, which says "Comprehensive health services including promotive health services , preventive, curative, and rehabilitative services In addition, hospitals are institutions that are capital, technology and human resource intensive, so that they have the potential to cause problems both internal and external.The hospital was previously considered a social institution that provides medical assistance to the public, but At present the position of the hospital has undergone a change, which has shaped a social institution into an institution in the form of a corporation established under the law that has rights and obligations as a legal entity that leads to a dominant profit - the search for health services. in the present, in the case of k In hospitals, patients file a doctor's case, especially criminal law, and never ask the hospital for responsibility for corporate crime that its establishment has a legal entity (rechts persoon). That the authors are interested in reviewing whether a hospital as a corporation can be held liable for criminal liability. This study aims (1) To find out the sanctions imposed on hospitals for criminal acts of counterfeiting the amount of money bills to the Social Security Organizing Agency (BPJS) (2) To determine the responsibility of hospitals for criminal acts of counterfeiting the amount of money bills to the Social Security Administering Board (BPJS). The method used in this research is analytical descriptive using a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used are (1) primary data in the form of interviews with Sari Mutiara Hospital, (2) secondary data through a literature study on various laws and regulations / books / journals to obtain expert opinions. The results of this study are expected to be published through (1) scientific articles in the Accredited National Journal and (2) teaching materials in Criminal Law courses at the Faculty of Law, University of Prima Indonesia. The results of this study indicate that hospitals are criminally responsible because hospitals as corporations are legal entities (rechts persoon) that have rights and obligations. Through this publication it is hoped that sanctions and accountability by hospitals for falsification of the amount of bills given to BPJS are clearer so that they do not incur losses in large costs that must be borne by the state. Keywords: Criminal Liability, Hospital, Counterfeiting Intisari Rumah sakit adalah lembaga yang menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif di preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif untuk masyarakat pada umumnya diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yang mengatakan "Kesehatan menyeluruh layanan layanan kesehatan yang termasuk promotif, preventif, kuratif , dan layanan rehabilitatif. Selain itu, rumah sakit adalah institusi yang padat modal, teknologi dan sumber daya manusia, sehingga berpotensi menimbulkan masalah baik internal dan eksternal. Rumah sakit sebelumnya dianggap sebagai lembaga sosial yang memberikan bantuan medis kepada publik, tetapi saat ini posisi rumah sakit telah mengalami perubahan, yang sudah berbentuk sebuah sosial lembaga menjadi sebuah institusi di bentuk dari sebuah korporasi yang didirikan di bawah hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai badan hukum yang mengarah ke sebuah dominan keuntungan - pencarian kesehatan jasa . Masalah yang muncul di masa sekarang, dalam kasus kesalahan rumah sakit, pasien mengajukan perkara dokter, khususnya hukum pidana, dan tidak pernah menanyakan tanggungjawab rumah sakit terhadap kejahatan korporasi bahwa pendiriannya memiliki badan hukum (rechts persoon). Bahwa penulis tertarik untuk meninjau apakah rumah sakit sebagai sebuah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada rumah sakit terhadap tindak pidana pemalsuan jumlah tagihan uang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap tindak pidana pemalsuan jumlah tagihan uang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah (1) data primer berupa hasil wawancara terhadap Rumah Sakit Sari Mutiara, (2) data sekunder melalui studi pustaka terhadap berbagai peraturan perundangan serta buku/jurnal untuk memperoleh pendapat para ahli. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan melalui (1) artikel ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan (2) bahan ajar pada mata kuliah Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. Dari hasil penelitian ini menunjukkan rumah sakit bertanggung jawab secara pidana karena rumah sakit sebagai korporasi merupakan badan hukum (rechts persoon) yang memiliki hak dan kewajiban. Melalui publikasi tersebut diharapkan agar sanksi dan pertanggunggjawaban oleh rumah sakit atas perbuatan pemalsuan jumlah tagihan yang diberikan kepada BPJS lebih jelas sehingga tidak menimbulkan kerugian beban biaya besar yang harus ditanggung oleh negara.

ANALISIS YURIDIS RANGKAP JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS SEBAGAI PEMIMPIN BADAN USAHA SWASTA (STUDI PUTUSAN MPP NOMOR:06/B/MPPN/X/2018) Artha Ully Tambunan
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v3i1.930

ANALISIS YURIDIS RANGKAP JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS SEBAGAI PEMIMPIN BADAN USAHA SWASTA (STUDI PUTUSAN MPP NOMOR:06/B/MPPN/X/2018) ARTHA ULLY TAMBUNAN Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jalan Dr.T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan Telp. (061) 8211633, E-mail: arthatambunan46@gmail.com ABSTRACT Prohibition of two positions by a Notary as the head of a private company is regulated in Article 17, letter (f), but by the Decree of MPP (Central Supervisory Council) No. 06/B/MPPN/X/2018, it is found that, in practice, there is still a contradiction between rules and reality in the field, especially the violation is done by a Notary who is the Vice Head of the Regional Honorary Ciuncil of Lampung Province. The research problems were as follows: why a Notary is prohibition to have two positions as the head of private company according to UUJN, how about the efforts of MPN to do supervision on Notary’s two positions, and how about juridicial analysis on the Decree of MPP No. 06/B/MPPN/X/2018. The research used the theory of legal certainty, the theory of liability, and the theoy of authority. The research used juridicial normative method with descriptive analytic approach, the data consisted of primary data and secondary data which were obtained from the Office of the Ministry of Law and Human Rights, library research, and interviews with some informants.The result of the research shows that concerning the Decree of MPP No. 06/B/MPPN/X/2018in the level of its supervision there is a significant difference in the decrees of MPD, MPW, and MPP on their considerations to make decisions; they constitute the background of inaccurate examination done by the MPN (Notary Supervisory Council). Keywords: Double, Position, Notary Intisari Larangan rangkap jabatan Notaris sebagai pemimpin badan usaha swasta diatur dalam Pasal 17 huruf (f), namun demikian dengan adanya Putusan MPP Nomor 06/MPPN/B/X/2018 membuktikan bahwa dalam praktiknya masih ditemukan pertentangan antara aturan dengan kenyataan di lapangan terlebih lagi Notaris yang melakukan pelanggaran merupakan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Wilayah Provinsi Lampung. Oleh karena itu tesis ini akan membahas tentang mengapa Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha swasta menurut UUJN, bagaimana upaya MPN dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris dan bagaimana analisis hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018. Tesis ini menggunakan teori kepastian hukum, teori tanggungjawab dan teori kewenangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriftif analitis. Data yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian di Kantor Kementrian Hak Asasi Manusia dan dari penelitian kepustakaan serta wawancara informan. Hasil penelitian ditemukan bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor 06/B/MPPN/2018 dalam tingkatan pemeriksaannya ada perbedaan putusan yang sangat timpang dari MPD, MPW dan MPP dikarenakan perbedaan pertimbangan-pertimbangannya dalam memutus. Perbedaan pertimbangan ini dilatarbelakangi dengan tidak detailnya pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris.

Page 5 of 25 | Total Record : 250

3 4 5 6 7

Filter by Year

2018 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 3 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol 1 No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sigar P. Berutu

Contact Email
sigarpberutu@unprimdn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
sigarpberutu@unprimdn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sigar P. Berutu

Contact Email sigarpberutu@unprimdn.ac.id

Phone -

Journal Mail Official sigarpberutu@unprimdn.ac.id

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sigar P. Berutu

Contact Email
sigarpberutu@unprimdn.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
sigarpberutu@unprimdn.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA