cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sigar P. Berutu
Contact Email
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Ilmu Hukum Prima
Published by Universitas Prima Indonesia
ISSN : 20885288     EISSN : 26142244     DOI : https://doi.org/10.34012
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ilmu hukum prima merupakan salah satu sumber bacaan yang sangat penting bagi kita untuk mengupdate informasi-informasi hukum yang terbaru. Hal ini disebabkan karena jurnal hukum biasanya memuat informasi mengenai hukum yang kontemporer dan up to date. Informasi yang disajikan dalam jurnal tidak menyerupai berita seperti yang dapat kita temukan pada halaman koran namun juga memuat analisa-analisa terhadap suatu masalah hukum yang sangat baik untuk menambah khasanah berpikir kita sekaligus sebagai bahan diskusi yang cukup menarik.
Arjuna Subject : -
Articles 250 Documents
 4   5   6   7   8 
PROBLEMATIKA YURIDIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI DI KOTA MEDAN) Astriana Sianturi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v3i1.931

Abstract

PROBLEMATIKA YURIDIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI DI KOTA MEDAN) ASTRIANA SIANTURI Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan Telp.(061)8211633, Email: astrianasianturi@gmail.com Abstract Tax plays a vital role in is the State’s revenues since it contributes 70% of the State’s revenues. The increase in the country’s development has increased the availability of land and buildings although they are actually very limited. Therefore, it is appropriate if individuals and legal entities get economic values and land or buildings due to the State’s BPHTB (Duty on Land and Building Right Acquisition). The research problems are how about the regulation on collecting BPHTB in Medan according to legal provisions, how about the role of PPAT (official empowered to draw up land deeds) concerning BPHTB, and how about the sanction imposed on PPAT and Taxpayers who have signed a deed which BPHTB has not yet paid off. Keywords: BPHTB, PPAT, Land and Building Acquisition Intisari Pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar sehingga pajak memiliki peran yang vital dalam sebuah negara. Di Indonesia pajak merupakan salah satu penopang pendapatan nasional yang menyumbangkan lebih kurang 70% dari penerimaan negara. Meningkatnya kegiatan pembangunan di segala bidang mengakibatan meningkatknya keperluan akan tersedianya tanah dan bangunan, sedangkan tanah dan atau bangunan persediaannya terbatas, maka sudah sewajarnya orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh nilai ekonomis serta manfaat dari tanah atau bangunan karena perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak oleh negara. Pajak yang dimaksud adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan (BPHTB). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pengaturan hukum tentang pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Medan menurut peraturan perundang undangan ? Bagaiamana peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kaitannya dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB? Bagaimana ketentuan sanksi yang diberikan terhadap penandatanganan akta yang belum dibayarkan BPHTB yang dilakukan oleh PPAT dan Wajib Pajak.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL MICROBUS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 40/PDT.G/2012/PN. MDN.) Hendri Dwitanto
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v3i1.932

Abstract

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL MICROBUS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 40/PDT.G/2012/PN. MDN.) HENDRI DWITANTO Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan Telp.(061)8211633, Email: hendri.dwitanto@gmail.com ABSTRACT A sale and purchase is a mutual agreement in which one party is committed themselves to transfer ownership rights over something, whereas another party promises to pay some amount of money in return for acquiring the ownership rights. There is a dispute over a sale and purchase in the Ruling Number 40/Pdt.G/2012/PN.Mdn. which is interesting to study i.e. how a verbal agreement is fulfilled so that it binds both parties, what legal consequences are there if one party defaults on a verbal sale and purchase agreement, and how the Judges’ legal consideration is concerning the dispute over a default on the sale and purchase agreement of microbus in accordance with Ruling Number 40/Pdt.G/2012/PN.Mdn. pursuant to the prevailing laws. This is a descriptive juridical normative research. It uses secondary data. It applies descriptive analysis and is concluded using deductive reasoning method. A verbal agreement is legally binding when all parties involved meet and agree to sell and purchase. A sale and purchase is considered to have taken place when all parties involved have agreed about something and its price, although the item is not handed and paid yet. The legal consequence for a default on a sale and purchase agreement is that it causes rights for one of the parties who is injured, to file a claim over four things, namely: fulfilment of agreement, fulfilment of agreement with compensation, cancellation of agreement, and cancellation of agreement with compensation. The Judges’ legal consideration on the dispute over the sale and purchase agreement of microbus in Ruling Number 40/Pdt.G/2012/PN.Mdn., is that the agreement has substantially been in line with prevailing laws; nevertheless, the judges still fail to notice some things. Keywords: Verbal Agreement; Sale and Purchase; Default Intisari Jual beli ialah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Terdapat satu sengketa jual beli menurut Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN. Mdn. yang cukup menarik untuk dikaji berkaitan dengan bagaimana menentukan waktu tercapainya kesepakatan sehingga berlaku mengikat bagi kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tidak tertulis, bagaimana akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang tidak tertulis, dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam sengketa tentang wanprestasi atas perjanjian jual beli mobil microbus menurut Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN. Mdn. telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini ialah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Mengikatnya suatu kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang tidak tertulis itu saat para pihak yang bertemu itu sepakat untuk melakukan jual beli. Jual beli dianggap telah terjadi antara penjual dan pembeli, pada saat orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang suatu barang beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Akibat hukum yang timbul apabila para pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli yaitu muncul suatu hak bagi salah satu pihak yang dirugikan tersebut untuk menuntut empat hal yaitu sebagai berikut: pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian, pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam sengketa perjanjian jual beli mobil microbus pada putusan nomor 40/Pdt.G/2012/PN. Mdn. secara keseluruhan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun juga terdapat beberapa hal yang masih luput dari perhatian hakim.
IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH KOTA BANDA ACEH Muarif Muarif
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v3i1.933

Abstract

IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH KOTA BANDA ACEH MUARIF Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan Telp.(061)8211633, Email: muarifarif11@gmail.com ABSTRACT Financing agreement develops in the community. Mortgage rights have become an essential need to guarantee that debt settlement will be pursuant to the agreement. The research problems are how about the legal provisions concerning mortgage rights in Musharakah according to the laws and regulations prevailing in Indonesia, how sharia principles in mortgage rights binding in Musharakah Financing are implemented at PT BNI Syariah in Banda Aceh, and how about the legal consequences resulted from mortgage rights binding in Musharakah Financing at PT BNI Syariah in Banda Aceh. The theories applied in this research are Theory of Legal Protection and Theory of Social Justice (Kemaslahatan). It employs normative juridical approach which is analytically descriptive. The research materials consist of secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is library study.The results demonstrate that according to Law No. 4/1996 on Mortgage Rights over land, hereinafter is referred to as Mortgage Rights, it is the collateral that is charged to land titles as stipulated in Law No. 5/1960 on Basic Agrarian Principles. It is also demonstrated that sharia principles have all been implemented in Musharakah Financing whereas some of sharia principles are already implemented in mortgage rights binding and some others are not implemented yet. Keywords:Mortgage Right, Musharakah Financing, Collateral Intisari Perjanjian Pembiayaan yang berkembang dimasyarakat, Hak Tanggungan menjadi suatu kebutuhan penting menjamin dilaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian, dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah antara lain, bagaimana ketentuan hukum Pengikatan Hak Tanggungan dengan Musyarakah menurut peraturan perundang-undangan di indonesia, bagaimana implementasi Prinsip-Prinsip syariah dalam Pengikatan Hak Tanggungan pada Pembiayaan Musyarakah PT BNI Syariah di kota Banda Aceh, bagaimana Akibat Hukum dalam Pengikatan Hak Tanggungan pada Pembiayaan Musyarakah PT BNI Syariah di Kota Banda Aceh, Teori dipergunakan dalam penelitian ini Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kemaslahatan, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil pembahasan dari Rumusan masalah dalam Penelitian ini Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan atas tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan (HT), adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, pada Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Musyarakah sudah terimplementasi semua sedangkan Prinsip Syariah dalam Pengikatan Hak Tanggungan sebagian sudah terimplementasi sebagiannya lagi belum terimplementasi, Akibat Hukum kepada pihak yang menjamin untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan Pembiayaan, Akibat Hukum kepada pihak yang meminta Jaminan untuk meringankan beban Masyarakat ekonomi lemah, Akibat Hukum terhadap Objek Jaminan tanah dan Bangunan yang diikatkan Hak Tanggungan akan sementara menjadi milik Bank yang memberikan kredit, sehingga apabila terjadi kredit macet Bank berhak mengeksekusi objek jaminan dengan cara dilelang.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIFIKAT YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN NO. 130/PDT.G/2012/PN. MLG) Satria Ginting
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v3i1.934

Abstract

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG BERSERTIFIKAT YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN (STUDI PUTUSAN NO. 130/PDT.G/2012/PN. MLG) Satria Ginting, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan Telp.(061)8211633, Email: muarifarif11@gmail.com tryaginting@gmail.com Intisari Penggunaan akta bawah tangan dalam melaksanakan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sering kali menjadi dasar atau peluang dalam kecurangan atau melaksanakan itikad tidak baik oleh salah satu pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. putusan No. 130/Pdt.G/2012/PN.Mlg menjadi bahasan penelitian terkait adanya itikad tidak baik penjual pada jual beli yang dilakukan secara bawah tangan. Mengetahui sekaligus menganalisis pelaksanaan jual beli hak atas tanah yang bersertifikat menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, kedudukan hukum akta di bawah tangan dalam jual beli hak atas tanah dikaitkan dengan Putusan No. 130/Pdt.G/2012/PN.Mlg, perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli hak atas tanah yang bersertifikat yang dilakukan di bawah tangan dikaitkan dengan Putusan No. 130/Pdt.G/2012/PN.Mlg Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan serta dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai perjanjian secara bawah tangan menyangkut hukum dan kedudukanya. Hasil penelitian yaitu Proses peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi: pertama, persiapan pembuatan akta jual beli hak atas tanah. Kedua, pelaksanaan pembuatan akta PPAT. Ketiga, pendaftaran peralihan hak, PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang bersangkutan kepada kantor pertanahan kabupaten/kota selambat-lambatnya tujuh hari kerja. Keempat, penyerahan sertifikat. Kedudukan para pihak dalam jual beli pada Putusan No. 130.Pdt.G/2012/PN. Mlg tidak ada yang salah hal ini karenakan perjanjian bawah tangan tidak menjadi larangan dalam jual beli hal ini dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/ 1976 tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa :“Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”. Perlindungan hukum berdasarkan putusan terhadap pembeli yang mana penjual wanprestasi yaitu disahkanya perjanjian bawah tangan, mewajibkan penjual menyerahkan SHGB No. 984 Luas 150 m2 atas nama pt. Dewata Abdi Nusa dengan GS No. 00243/2007 tanggal 04 Oktober 2007, mewajibkan penjual mengajukan akta jual beli (AJB) tanah SHGB No. 984 Luas 150 m2 atas nama pt. Dewata Abdi Nusa dengan GS No. 00243/2007 tanggal 04 Oktober 2007.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Monica Monica
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i2.1757

Abstract

Eksploitasi anak adalah suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain. Saat ini eksploitasi anak dibawah umur sudah banyak terjadi, adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi eksploitasi anak di bawah umur yakni: kemiskinan, lemahnya penjagaan dari orang tua, kurangnya pendidikan, kurangnya kepedulian dari masyarakat dan pemerintah, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena ini upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak haruslah dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari pihak keluarga dan pemerintah agar tidak terjadi lagi tindakan eksploitasi anak.
Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Dalam Pelayanan Jasa Harvandy Anwir; Hasnati -; Indra Afrita
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i2.1799

Abstract

Maraknya praktik tukang gigi menjadi sebuah cerita tersendiri dimasyarakat. Berbekal pengalaman dalam kegiatan pemasangan gigi tiruan dan pemasangan kawat gigi tentunya menjadi solusi bagi masyarakat menengah kebawah dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan gigi. Terlebih harga yang ditawarkan juga terjangkau. Temuan dilapangan, apa yang dilakukan dalam aktifitasnya banyak bertentangan dengan Permenkes No. 39 Tahun 2014. Kewenangan yang telah diatur nyatanya masih banyak yang dilanggar oleh tukang gigi. Hal ini tentu akan membahayakan masyarakat sebagai konsumen dimana tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter gigi kini di lakukan oleh orang yang memang sama sekali tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tanggungjawab hukum dari tukang gigi terhadap konsumen layanan jasa Kesehatan. Penelitian kualitatif yang bersifat normatif dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, yuridis normatif serta konseptual dan sejarah. Data primer, sekumder dan tersier di gunakan untuk menjawab dari permasalahan dan dilakukan Analisa dan disajikan secara deskriptif. Temuan penelitian didapatkan bahwa tanggung jawab hukum tukang gigi terhadap konsumen adalah tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen berupa penggantian barang/jasa yang sama atau penggantian dengan sejumlah uang serta akibat hukum terhadap tukang gigi adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap pasien The growth of dental artisans as a profession is a different story in the society. With experience in the placement of dentures and braces, it is unquestionably a viable option for persons in the lower middle class seeking dental care. Furthermore, the given price is reasonable. Many of the findings in the field, as well as what is done in its activities, contradict Permenkes No. 39 of 2014. In fact, dental artisant continue to abuse several of the regulated powers. This will undoubtedly put the population at risk as customers, as medical actions that should be performed by dentists are now being performed by people who lack the necessary expertise. The study's goal was to identify the legal duty of dental craftsmen to dentist artisan consumers. Normative qualitative research is conducted using a variety of methods, including legislative, judicial decisions, conceptual, and historical perspectives. To solve the challenges, primary, secondary, and tertiary data were gathered, evaluated, and presented in a descriptive manner. The study discovered that the legal responsibility of dental artisans to consumers is the responsibility of business actors for consumer losses in the form of replacement of the same goods/services or replacement with a monetary amount and that the legal consequences for dental artisans are the emergence of rights and obligations that must be carried out on patients.
Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sebagai pengendali mutu dan penjamin kualitas dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang Aparatur Sipil Negara. Agus Adhy Saputra Saputra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i2.1879

Abstract

Law Number 30 Year 2014 about Government Administration, becomes legal basic in governance trough effort to improve good governance to prevent abusive practices of state civil employees. The Law related to Government Regulation of the Number 60 Year 2008 of Government Internal Control System which is base on the idea that the application of the government internal control system is attached throughout the activity, influenced by human resources, and sufficient confidence to support the effectiveness of the implementation of internal control system conducted by government internal control officers (APIP) to prevention of abuse of authority by civil state apparatus The purpose of this research to analyze and interpret the implementation of the APIP as a quality control and quality assurance in prevention of abuse of authority. This paper traces some problems about how the application of government internal control in the prevention of abuse of authority, how the authority and controlling of government internal control in the prevention of abuse of authority, and how the strategy of APIP in the prevention of abuse of authority.To answer this problem, researcher used the juridical normative research methods and methods of empirical juridical research. The result research show that implementation of government internal control system not to realize the increasing role of an effective the government internal control and follow on monitoring by APIP still do not get priority in handling. Therefore, still needed reforms of the legislation to prevention of abuse of authority by the civil state apparatus. The government internal control officers expected not only able to improve and creation of good and clean government to push for a more effective through of controlling processes in accordance with its authority in this legislation but also able to carry out a strategies in prevention of abuse of authority
PERANAN HUKUM INVESTASI DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA MUHAMMAD ARIF PRASETYO PRASETYO
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i2.1880

Abstract

Foreign investment has a very important role, considering that a developed country still needs investment, especially a developing country. District and City Governments throughout Indonesia, explore the potential of their respective regions in order to carry out promotions, so that they will be able to attract investment enthusiasm in investing. Following up on this desire, the respective Regency/City Governments issue Regional Regulations (called Perda), in order to increase Regional Original Income (PAD), regardless of the interests of the community and other impacts. The target of increasing PAD is the community and investors in general. on the authority of the Regency/City area, finally competing to issue regional regulations (Perda) without taking into account other aspects, which can hinder investment in their respective regions. Among other things, regional regulations regarding parking fees, street lighting fees and licensing in the trade and investment industries.
HARMONISASI PENGATURAN HUKUM SERTA IMPLIKASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN PADA BUMN PTPN III PERSERO BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 DAN PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR PER-09/MBU/07/2015 VANDERSON HAMDANI
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i2.1881

Abstract

Partnership and environmental development program constitutes the Corporate Social Responsibility (CSR) implemented by the BUMN plantation companies in Indonesia. The research used juridical empirical and descriptive analytic methods. It employed library research method and qualitative data analysis method. The result of the research shows that the will of legacy in the legal provisions about CSR in its objective is synchronized with or similar to the Decree of the State Minister of BUMN No KEP-09/MBU/07/2015 at BUMN because both of them are used to the greatest benefit of the people who lived in the vicinity of the company. The result of the research shows that the will of legacy in the legal provisions about CSR in its objective is synchronized with or similar to the Decree of the State Minister of BUMN No KEP-09/MBU/07/2015 at BUMN because both of them are used to the greatest benefit of the people who lived in the vicinity of the company.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA YANG MENIKAH DENGAN PRIA BERKEWARGANEGARAAN ASING TERHADAP KEPEMILIKAN PROPERTI DI INDONESIA Yulia Resa Simorangkir; M. Yamin -; Rosnidar Sembiring -; Idha Aprilyana Sembiring -
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i2.1882

Abstract

It is explained in the Constitutional Court’s Ruling No. 69/PUU-XIII/2015 that it is hearing a constitutional case of Mrs. Ike Farida. In this case, the petitioner has been legitimately married with a Japanese man. She bought an apartment on May 26, 2012 with the status of ownership. The problem was that after she had paid off and settled up the installment, the apartment was not handed in to her. Moreover, the contract was unilaterally revoked by the developer, arguing that her husband was a foreigner and she did not have any marriage agreement.

Page 6 of 25 | Total Record : 250

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 3 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol 1 No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA More Issue