cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sigar P. Berutu
Contact Email
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Ilmu Hukum Prima
Published by Universitas Prima Indonesia
ISSN : 20885288     EISSN : 26142244     DOI : https://doi.org/10.34012
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ilmu hukum prima merupakan salah satu sumber bacaan yang sangat penting bagi kita untuk mengupdate informasi-informasi hukum yang terbaru. Hal ini disebabkan karena jurnal hukum biasanya memuat informasi mengenai hukum yang kontemporer dan up to date. Informasi yang disajikan dalam jurnal tidak menyerupai berita seperti yang dapat kita temukan pada halaman koran namun juga memuat analisa-analisa terhadap suatu masalah hukum yang sangat baik untuk menambah khasanah berpikir kita sekaligus sebagai bahan diskusi yang cukup menarik.
Arjuna Subject : -
Articles 250 Documents
 7   8   9   10   11 
- TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN PERBUATAN ASUSILA MELALUI TELEPON GENGGAM (TINJAUAN PUTUSAN NOMOR 574 K/PID.SUS/2018): Criminal Act of Disseminating Immoral Acts via Handphone (Review on Case Number 574k/Pid.Sus/2018) Angelica Carissa Salim
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i1.1540

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membuat dunia terlihat menjadi tanpa batas (borderless) sehingga menyebabkan perubahan sosial yang signifikan karena segalanya menjadi lebih efektif dan efisien. Di lain pihak, kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang dan masyarakat.Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan UU ITE tersebut adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang menerima distribusi dan transmisi tidak dapat terjerat dengan pasal tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam, mengetahui penerapan hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam, dan untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PRAKTEK OLEH DOKTER SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG KODE ETIK KEDOKTERAN Aditya Harish
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v4i1.1545

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman, Teknologi dalam dunia kesehatan juga terus berkembang.dalam hal ini, sebuah istilah yang disebut dengan “Telemedicine” atau metode pengobatan jarak jauh muncul. Meskipun baru saja populer dalam beberapa tahun belakangan, istilah “Telemedicine” pertama kali disebut padah tahun 1970. WHO atau World Health Organization mendefinisikan Telemedicine sebagai pelayanan kesehatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengdiagnosa, mengobati, mencegah, dan mengevaluasi kondisi kesehatan seseorang yang bertempat tinggal di daerah terpencil dan tidak mempunyai fasilitas kesehatan di sekitarnya, jadi pasien hanya perlu bermodal ponsel pintar dan tidak perlu lagi menemui dokter. Meskipun teknologi dalam dunia kedokteran sudah sedemikian canggih, seseorang yang berprofesi sebagai dokter tidak luput dengan kelalaian atau malpraktek. Lalu apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien yang mengalami tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh dokter dalam metode online atau telemedicine ini menurut Kode etik Kedokteran.
Pemberlakuan Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015) Syafril Hamonangan Harahap
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i1.1611

Abstract

Batalnya sertipikat Hak Milik atas perintah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 77PK/TUN/2015 karena cacat administrasi dan tidak menerapkan asas “contradictoire delimitatie” Pada kasus sengketa tersebut dinyatakan bahwa Penggugat atas nama Norma Tampubolon menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat dan Datuk Syahrial sebagai Tergugat II Intervensi. Tanpa sepengetahuan Penggugat, tanah tersebut dimohonkan haknya oleh Tergugat II Intervensi. Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 327/Sukaraja bertentangan dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu penempatan tanda-tanda batas. Pada saat proses pengukuran objek perkara, pihak tergugat tidak menerapkan asas “contradictoire delimitatie” yaitu tidak pernah memanggil jiran tetangga sebagai saksi yang berbatasan langsung dengan objek perkara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, antara lain: Bagaimana pengaturan asas contradictoire delimitatie dalam pendaftaran tanah pertama kali, Bagaimana pemberlakuan asas contradictoire delimitatie dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 77PK/TUN/2015, dan Bagaimana pertimbangan hukum terkait penerapan asas contradictoire delimitatie dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library Research) dan Penelitian lapangan (Field Research) dengan melakukan Wawancara. Analisis data menggunakan metode kualitatif selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif. Pengaturan asas contradictoire delimitatie dalam pendaftaran tanah pertama kali diatur pada Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pemberlakuan asas contradictoire delimitatie dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015 tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertimbangan hukum dalam penerapan asas contradictoire delimitatie pada putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015 sudah tepat dengan membatalkan sertifikat hak milik objek sengketa yang memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi Penggugat. Sebaiknya BPN/Kantor Pertanahan melaksanakan asas contradictoire delimitatie yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Hendaknya BPN/Kantor Pertanahan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas contradictoire delimitatie. Hendaknya dengan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015 BPN/Kantor Pertanahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pendaftaran tanah. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Pemberlakuan Asas, Batal Sertipikat
Akibat Hukum Suatu Peralihan Hak Atas Tanah Yang Didasarkan Pada Unsur Penyalahgunaan Keadaan Dan Pembayaran Fiktif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2017) Amanda Amri Hasibuan
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i1.1632

Abstract

Land title transfer often shows vitiated consent caused by defraud, coercion, and error, but it cannot be denied that vitiated consent occurs when one of the parties has suffered big financial loss so that he has to agree on it. It can occur when one of them is more superior than the other one, either economical or psychological so that he will use it to get the consent on the clauses in the contract. In this case, he is considered as having committed abuse of circumstances.The research problems are how about the regulation in land title transfer as it he research used juridical normative method with descriptive analytic approach. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. They were gathered by conducting library research and understanding the Jakarta Selatan District Court’s Verdict No. 305/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, the Appeal No. 215/Pdt/2016/PT.DKI, and Cassation Appeal No. 523 K/Pdt/20017 concerning the abuse of circumstances. They were analyzed systematically, and the conclusion was drawn deductively.Based on the research on land title transfer, it is recommended that all of the legal acts or juristic facts be included in authentic deeds made before Notaries/PPATs and registered in the Land Office to have them validated. Legal consequence the absence of fair right and obligation will cause lawsuits. The Jakarta Selatan District Court’s Verdict No. 305/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel states that the Defendant I has committed illegal act by abusing circumstances and fictitious payment on the disputed object, and, therefore, all issued deeds as revoked.
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS REKANAN PERBANKAN YANG TIDAK MENYELESAIKAN AKTA YANG TELAH DIBUATNYA Dinda Anwar
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i1.1633

Abstract

A Notarial deed can become a legal ground for a person’s status of property, right and obligation. Errors in making it can cause the revocation of his right and obligation or his burden and obligation. A Notary has the authority to make an authentic deed on any action, contract, and provision specified by law and intended by the persons appearing in authentic deeds, to guarantee the date it is made, to keep the deeds, to give Grosse, and the copies and the excerpts, as long as they are not assigned or exempted to officials. The objective of the research was analyze the liability of a Notary for the deeds he had made, to analyze the legal consequence of a Notary as a banking partner who neglected his deeds, and to find out legal protection for the Bank wich deeds were neglected by the Notary as the Bank partner.
ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI DI PT.WOM FINANCE, Tbk ) ANITA SERVIA NABABAN
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i1.1634

Abstract

PT. WOM Finance, Tbk. is one of the companies operating in motorcycle financing. PT. WOM Finance, Tbk. cannot be separated from debtor’s/consumer’s default or the disappearance of motorcycles/security object. It copes with the risk by making a financing agreement consisting of primary agreement and the other supporting agreement such as loan agreement, fiduciary agreement, power of attorney and insurance. The objective of this research is to discover the mechanism of consumer finance, debtor’s liability for default, and legal protection for creditor in case of disappearance of fiduciary security object in which the debtor has defaulted earlier.This is an analytical prescriptive research with normative juridical method. It is conducted by studying references or secondary data including legal norms in the prevailing laws and regulation or documents related to the juridical consequences i.e. disappearance of security object in consumer finance agreement in PT. WOM Finance, Tbk. in order to answer the research problems.The results of the research discover the finance mechanism in PT.WOM Finance, Tbk. in general, the financing starts from an application and ends with the execution of the agreement. The defaults performed by a debtor causes legal consequences for the debtor themselves. In case the fiduciary security object disappears when the debtor has defaulted earlier, the creditor does not only obtain legal protection from the Consumer Finance Agreement, but it also gains the protection from Insurance Agreement.
ANALISIS YURIDIS SUBROGASI DENGAN PENGALIHAN KREDIT YANG TERIKAT HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG KABANJAHE LUCY MARGARETH NAPITUPULU
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i1.1635

Abstract

All business sectors or individuals today and in the future cannot be separated from banking sector. In order to balance and harmonize this need, the role of bank is to provide loan fund through loan. Kabanjahe Branch Office of BRI, in providing loans, makes efforts and competes to create innovations to their products as their strategies to get prime consumer debtor candidate including debtors who performs loan takeover. Loan takeover that is bound with mortgage right in Kabanjahe Branch Office of BRI is the provision of new loans to consumer debtor, which aims to pay consumer debtor’s ongoing loans, with land title as mortgage rights of the loan that is bound with mortgage right in the older bank, so that Kabanjahe Branch Office of BRI replaces rights of the older bank. Loan takeover that is bound with mortgage rights in Kabanjahe Branch Office of BRI is related to the provisions of subrogation in the Civil Code.This research employs empirical juridical method which is descriptive. It describes, studies, explains, and analyzes theoretical and practical legal regulations on mechanism and legal consequences for loan takeover that is bound with mortgage right in Kabanjahe Branch Office of BRI, and whether the loan takeover is in line with the provisions of subrogation in the Civil Code.The results of the research explains the mechanism of loan takeover. It is done by submitting an application for loan by candidate consumer debtor to be processed, and then the loan is realized and transferred. The legal consequences for loan takeover is the emergence of a loan agreement between customer debtor and Kabanjahe Branch Office of BRI and the termination of the loan agreement between the customer debtor and the older bank; the elimination of mortgage right for and in the name of the older bank and the emergence of mortgage right for and in the name of Kabanjahe Branch Office of BRI; the termination of the position of older bank as creditor and holder of the mortgage right of customer debtor and mortgage right grantor. The implementation of the loan takeover that is bound with mortgage right in Kabanjahe Branch Office of BRI has been in line with the provision son subrogation, namely Article 1400 of the Civil Code, particularly Article 1400 sub 2 of the Civil Code.It is suggested that the Law further regulate provisions on subrogation that are in line with the banking development today, so that loan takeover that is bound with mortgage right can fully/completely implement the provision on subrogation as well in the future. It is expected that more references discuss about the legal consequences for loan takeover that is bound with mortgage right. It is also expected that subrogation be introduced and implemented again in banking practice and Notary, because it is in line with the provision son subrogation in the Civil Code.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (Studi Putusan Nomor: 631 K/ Pdt. Sus/ 2012) RACHEL YOVANI ADRIANI NAPITUPULU
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i1.1636

Abstract

Arbitration is dispute settlement outside the court which is final and binding. In an international contract, if the parties prefer to settle disputes through arbitration, arbitration institution has absolute authority to settle them. However, the implementation of arbitral decision is not effective yet, because the parties in some cases are found to be not ready to accept and respect an arbitral decision, so they submit a lawsuit to a District Court. This can be seen in the dispute between Harvey Nichols and Company Limited against Hamparan Nusantara Company and Mitra Adiperkasa Company. This is a normative juridical research with descriptive analysis. The main data consist of secondary data collected from library study and processed from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection instruments used is document study, then the data obtained are analyzed qualitatively. The results demonstrate that the legal implications of the preference of law and forum approved by Harvey Nichols and Company Limited with Hamparan Nusantara Company and Mitra Adiperkasa Company is the enactment of the Substantive Law of England and Wales and the dispute settlement forum used is an arbitration forum based in London, England. Analysis of judge’s legal considerations in this case is that the South Jakarta District Court is not supposed to be authorized to verify lawsuit in this case. In addition, it is necessary to have good faith of the parties to respect the arbitration clause in the contract, so that the arbitration clause can be effective. Reconstruction of the revocation of the arbitration decision is also required because there is still a disharmony between the laws on judge’s authority in Indonesia and the laws on arbitration that there is a legal gap that can be used by parties who are not satisfied with the arbitration decision. It is suggested that business actors be aware before binding themselves in a contract because the preference of law and forum clauses be carried out according to the agreement in case of any dispute in the future. Supervision from the Supreme Court and the Judicial Commission is also necessary, so that the judges do not give decisions that deviate from positive law in Indonesia. Then, a revision of the Arbitration Law is also needed to create arbitration independence as a dispute settlement forum in Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENENTUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NO.1596 K/PID.SUS/2013) Erick Erick; Madiasa Ablisar; Sunarmi -; M. Ekaputra -
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i1.1667

Abstract

Returning losses from the proceeds of corruption will make the perpetrator unable to enjoy the results of his actions. This can be done by seizing certain items obtained or produced in a criminal act as a criminal in carrying out the principle of the life of the nation and state. Basically, state losses occur if the achievements received by the state are less than the money paid by the state. The research method in this thesis is a normative legal research method, namely by conducting library research namely research conducted by examining library materials, especially laws and legal literature relating to problems. The source of data used in this thesis is in the form of prier legal material and or secondary legal material that has to do with qualitative problems, namely what is obtained from research in the field is studied in a comprehensive and comprehensive manner. "State finances or economy" has been explained as discussed in Article 2 of Law Number 31 of 1999 jo Act Number 20 of 2001. Whereas the word "can" actually gives flexibility to the Prosecutor / Public Prosecutor does not have to prove an element of loss " financial / economic state "because corruption is a formal offense, namely the existence of criminal acts of corruption enough to fulfill the elements of corruption, enough to fulfill the elements of actions that have been formulated not by the emergence of consequences. The formulation of the provisions of Article 3 of Act Number 31 of 1999 in conjunction with Law 20 of 2001 is almost identical to the provisions of Article 1 paragraph (1) sub b of Act Number 3 of 1971. only difference is the provisions of Article 3 of Law Number 31 In 1999 jo Law No. 20 of 2001 included elements of "corporation" in it.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK AIR PERMUKAAN DI SUMATERA UTARA {STUDI KASUS PAJAK AIR PERMUKAAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)} DIAN LESTARI; Budiman Ginting; Sunarmi -; Sutiarnoto -
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihap.v4i1.1668

Abstract

PT INALUM (Persero) is in reality a BUMN. Differences in the application of Article 9 paragraph (3) of North Sumatra Governor Regulation no. 24 of 2011 with other BUMN will cause discrimination related to calculation of surface water tax. Based on this, PT INALUM (Persero) filed an objection to the Provincial Government of North Sumatera on the SKPD issued and subsequently rejected through the Letter of Objection. The Letter of Objection Resistation, PT INALUM (Persero) filed an appeal to the Tax Court and is still in court process.

Page 9 of 25 | Total Record : 250

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 3 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol 1 No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA More Issue