cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sigar P. Berutu
Contact Email
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sigarpberutu@unprimdn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Ilmu Hukum Prima
Published by Universitas Prima Indonesia
ISSN : 20885288     EISSN : 26142244     DOI : https://doi.org/10.34012
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ilmu hukum prima merupakan salah satu sumber bacaan yang sangat penting bagi kita untuk mengupdate informasi-informasi hukum yang terbaru. Hal ini disebabkan karena jurnal hukum biasanya memuat informasi mengenai hukum yang kontemporer dan up to date. Informasi yang disajikan dalam jurnal tidak menyerupai berita seperti yang dapat kita temukan pada halaman koran namun juga memuat analisa-analisa terhadap suatu masalah hukum yang sangat baik untuk menambah khasanah berpikir kita sekaligus sebagai bahan diskusi yang cukup menarik.
Arjuna Subject : -
Articles 250 Documents
 8   9   10   11   12 
Pernikahan Orang Asing Di Era Pandemi Covid -19 Daniel Rahmadani
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v4i1.1867

Abstract

Pandemi covid-19 yang terjadi saat ini menjadi sebuah tantangan bagi negara dalam menerima orang asing di negaranya. Hal ini juga dipicu dengan kebijakan Batasan dari setiap negara terkait kunjujungan orang asing dan aktifitas lainnya yang berkaitan dengan migrasi orang asing. Aturan pernikahan orang asing yang selama ini dilakukan di Indonesia juga menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan terlebih lagi saat ini pemerintah Indonesia menghadapi pandemic yang mengaruskan adanya aturan-aturan yang dikeluarkan agar berjalan sesuai dengan yang di inginkan. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana kebijakan negara Indonesia berkaitan dengan peraturan pernikahan yang dilakukan orang asing dengan warga negara dan bagaimana langkah pemerintah menangani hal itu di situasi pandemic Covid -19. Penelitian berjenis penelitian normative dengan tujuan mengetahui lebih dalam tentang kebijakan yang dilakukan di Indonesia. Sumber data diperlukan berupa data primer yaitu undang-undang yang berkaitan serta sumber hukum sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan publikasi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisa data dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dimasa pandemi Covid 19 saat ini orang asing yang menikah dengan warga negara Indonesia diberikan izin dan dipermudah oleh pemerintah. Saran penelitian agar kedepan untuk dapat lebih selektif dalam menerima orang asing yang menikah dengan warga negara.
Batas Kewenangan Pemengang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Di Provinsi Riau Rabbabul Aswad
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v3i1.1868

Abstract

Kehutanan adalah sektor yang berperan dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Pengelolaan hutan tentunya menjadi hal yang penting agar pemanfaatannya sesuai dengan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam memanfaatkan dan mengelola hutan dapat melibatkan, BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi dan dapat berupa individu secara perorangan yang diberikan Izin oleh pemerintah melalui Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Permasalahan yang ditemui di Provinsi Riau, beberapa pihak pemegang IUPHHK berstatus tidak aktif dan telah diberikan sanksi sesuai dengan aturan namun masih tetap menjalankan aktifitasnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana batasan kewenangan dari pemengang izin usaha pemanfaatan hasil hutan. Jenis penelitian hukum sosiologis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sampel ditetapkan pihak yang terlibat dengan permasalahan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer, data sekunder serta data tersier dan Analisa data yang disajikan dengan metode induktif. Temuan penelitian Undang-undang ini sudah menegaskan berkaitan dengan Batasan perizinan seluruh pemanfaatan hutan, namun norma pembatasannya tidak dijelaskan dan dijelaskan lebih lanjut didalam aturan turunannya. Hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan adalah belum dilaksanakannya sanksi yang telah idtetapkan
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 9 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Pertambangan Umum Masri Masri; Ardiansah -; Bagio Kadaryanto
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v3i1.1956

Abstract

The existence of Kampar Regency Regional Regulation No. 09 of 2008 concerning General Mining Management demonstrates the local government's desire to improve people's lives while also preserving the environment. However, there are still issues with implementing this regional rule, such as the fact that there are still miners from the neighboring community who do not have licences to carry out the present mining activities. The goal of this study was to see how the Kampar Regency Regulation No. 9 of 2008 on General Mining Processing was implemented, particularly in the categorization of excavated mining material type c. The Civil Service Police Unit of Kampar Regency was used as the research venue for sociological legal research. Primary, secondary, and tertiary data were used, and 9 persons were allocated to responders who clearly understood the situation. The authors utilize observation, structured interview and documentation study. Data analysis was carried out using qualitative legal methods, which entails describing and describing the data obtained based on supporting theories in order to be able to make a conclusion that ranges from broad to particular. According to the findings of the study, quarry miners in Kampar Regency were subjected to both preventive and repressive law enforcement in order to comply with regional laws. The presence of traditional miners in the local community, who are hereditary, is an impediment. The lack of public knowledge and government socialization has resulted in a lack of enforcement of these regional rules.
Wujud Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebakaran Lahan Perkebunan Milik Perusahaan Di Kabupaten Pelalawan Yulhairi Yulhairi; Ardiansah Ardiansah; Bagio Kadaryanto
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v3i2.2020

Abstract

Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau memilik wilayah perkebunan yang cukup luas. Selain kepemilikan perkebunan yang dimiliki masyarakat, juga terdapat perkebunan milik perusahaan. Kasus kebakaran lahan perkebunan di Indonesia menjadi hal yang menarik diperbincangkan. Hasil observasi diperoleh informasi bahwa apabila terjadi kebakaran dilahan perkebunan milik perusahaan, hanya pelaku pembakaran saja yang menjadi sorotan, namun untuk pemilik perusahaan yang secara jelas memiliki kawasan dan bertanggung jawab terhadap area perkebunannya terkesan tidak terlibat. Penelitian bertujuan untuk melihat pertanggungjawaban hukum terhadap kebakaran lahan perkebunan milik perusahaan di kabupaten pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Penelitian dilakukan berjenis sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan responden dari pihak Pemerintah Daerah, Polres, Badan Pertanahan Nasional dan beberapa responden yang terkait. Hasil penelitian terlihat bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap kebakaran lahan kebun milik perusahaan di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah belum terlaksana.
DISPUTE RESOLUTION TERHADAP PERKARA PENCURIAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR Tri Adiyatmika; Sudi Fahmi; Bagio Kadaryanto
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v3i2.2057

Abstract

Penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR dijadikan alternatif penyelesaian perkara. Di Kabupaten Rokan Hilir, dalam wilayah hukumnya dalam beberapa perkara diselesaikan dengan mengunakan penyelesaian perkara pencurian dengan menggunakan ADR. Dalam prosesnya, muncul permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan penanganan penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan dispute resolution terhadap perkara pencurian di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian berjenis kualitatif dengan melakukan pendekatan penelitian hukum sosiologis. Sampel ditetapkan sebanyak 10 responden menggunakan tehknik purposive random sampling. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terstruktur dan non struktur dan ditambah dengan melakukan kajian kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dispute resolution terhadap perkara pencurian di Kabupaten Rokan Hilir masih belum berjalan secara optimal, beberapa hambatan ditemukan dalam pelaksanaan dispute resolution yang dilakukan.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Pada Koperasi Kredit (Credit Union) Mazmur Septian Rumapea; dewi ervina suryani; sonya airini batubara
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v2i2.2111

Abstract

Credit unions are one of the non-bank financial institutions that have an important role in the Indonesian economy. Because it is related to finance, it is very possible that parties directly related to this matter commit embezzlement. The criminal acts committed will benefit the management of the credit cooperative (credit union). To find out the criminal arrangement of embezzlement in credit unions. This study aims to 1) identify and analyze the efforts to overcome the crime of embezzlement in credit unions. 2) To find out and analyze the efforts to overcome the crime of embezzlement in credit unions. The method used in this research is descriptive analytical using a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Data that the data used are (1) primary data in the form of interviews with Credit Unions, (2) secondary data through literature studies on various laws and regulations as well as books/journals to obtain expert opinion. The results of this study are expected to published through (1) scientific articles in Accredited National Journals and (2) materials taught in the subject of Criminal Law at the Faculty of Law, University of Prima Indonesia. From the results of this study indicate that efforts to overcome criminal acts of embezzlement can be carried out by means of preventive (prevention) and repressive (enforcement) efforts. Through this publication, it is hoped that credit unions (credit unions) can carry out a strict supervisory function so as to minimize criminal acts of embezzlement in credit unions.
EFEKTIVITAS PENERAPAN SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA ADITYA WARMAN; M. SYUKRI AKUB; WIWIE HERYANI
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 3 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v4i3.2129

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the application of Scientific Crime Investigation in proving criminal cases and the urgency of implementing scientific crime investigation in proving criminal cases This research was conducted using empirical research methods. The data obtained, both primary and secondary data, are categorized according to the type of data. Then the data was analyzed using qualitative methods The results of this study indicate that: 1). The application of Scientific Crime Investigation (SCI) in proving a crime is a quality assurance and quality control, where in proving a crime, the application plays an important role in minimizing errors that often occur when processing evidence, and without any certain facilities and facilities, it is impossible for law enforcement to take place smoothly. Such facilities or facilities include, among others, educated and skilled human workers, good organization, adequate equipment, sufficient finances and so on. 2) Science in proving criminal cases has a broad understanding that covers almost all disciplines used to conduct investigations. The application of science through the scientific crime investigation (SCI) method is a breakthrough in the evidentiary process in proving a crime. Proof of criminal cases by SCI cannot be separated from the assistance of the Forensic Laboratory, which is the place for checking evidence using scientific knowledge
KEPEMILIKAN TANAH SECARA PARULOSAN DENGAN PEMBERIAN BATU SULANG PADA MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3293 K/PDT/2017) BERNADETTE AGUSTINA SAGALA
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 3 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v4i3.2130

Abstract

Customary law communities in their customary environment generally carry on the customs that have been passed down from generation to generation from the past and have developed until now. This also applies to the Toba Batak indigenous people in North Sumatra. The Batak Toba community is a genealogical legal community, namely an organized community unit, where the members are bound to a common lineage from one ancestor, either directly because of blood relations (descendants) or indirectly because of marital ties or customary ties. [Hilman Hadikusuma, Introduction to Indonesian Customary Law. In carrying out the customs that exist in the Toba Batak indigenous people, a customary institution is known, namely dalihan natolu. Dalihan Na Tolu is a kinship in the Toba Batak community. This system consists of three elements whose composition consists of dongan tubu or dongan sauntunga, namely people who are of the same clan (brethren of the clan), hula-hula, namely the wife who gives the wife (the wife's parents), and boru, which is the wife who receives or takes wife of a clan group. [Bungaran Antonius Simanjuntak, Meaning of Land Functions for the Batak Toba, Karo, Simalungun community. In the Toba Batak community, the term Parulosan is also known. Ulos is a piece of woven cloth, which is very likely to have existed long ago in the life of the Batak people, especially the Toba Batak. In addition, the term available in the Toba Batak language on ulos contains the meaning of the word about weaving. "Ulos is as old as the Toba Batak civilization, so that it accompanies the life of the Toba Batak people." The method of giving ulos also provides a description of the procedures for the patterns of the Toba Batak social system. “In the Toba Batak custom there is a provision that not everyone has the right to give ulos and not everyone also receives ulos. People who give ulos according to custom are hula-hula/bones. This is based on the Dalihan Na Tolu Batak custom. The main rule is that a person can only give ulos to people according to their lower family ties. For example, the child is under the father, the younger brother is under the brother, and the boru is under the hula-hula. Giving ulos to people above us is prohibited. Boru is never allowed to give ulos to hula-hula.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS WILAYAH KERJA PPAT SATU PROVINSI DAN WILAYAH JABATAN NOTARIS SATU PROVINSI (STUDI NOTARIS/PPAT KOTA MEDAN) HUSNA IFFAH AFRIDA
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 3 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v4i3.2131

Abstract

Work area of PPAT (Land Deed Making Officials) is regulated in Article 12 of Government Regulation No. 24 of 2016 concerning Regulation of the Position of Land Deed Making Officials that the work area of PPAT is within a region of a province but in reality this regulation is not effectively applied. Meanwhile work area of Notary is in the entire province, but a Notary is not authorized to carry out work consecutively outside of his domicile. The problems of this research are to discuss the management of work area of PPAT and Notary in the same city, the authority and the effectiveness between PPAT that has work area and Notary that has office area in a province. This is a juridical normative research that is gained from library books with analytical descriptive type, namely to gain detail and systematical description in regards to the problems. Data is collected through Library Research using library study and interview; analyzed with qualitative method. The research concludes that the work area of PPAT has been extended to Provincial area but it has not been applied as it should due to the barriers qf inaccessible online system in the Province. Notary has office area that covers the entire Province from his domicile. Nevertheless, a Notary is not authorised to carry out the work consecutively because the position of each Notary is defined so they are able to manage their office well. Authority ofa PPAT that has work area is not the same with a Notary that has office area. The authority of PPAT is regulated by Government Regulation meanwhile the authority of Notary is regulated by the Law. The regulation for the effectiveness ofwork area ofPPAT in a Province should be applied because it opens up the opportunity for PPAT to a wider working coverage. The position of Notary and PPAT is embedded so the authorities should be synergized; hence, the work area should be the same so that PPAT and Notary are able to exercise their authorities more efficient.
Urgensi Legalitas Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Sosial Instagram Cut Maidina Ananda Putri; Sutiarnoto -; Jelly Leviza; Maria Kaban
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 4 No. 3 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v4i3.2132

Abstract

The implementation of auctions through Instagram social media often does not provide legal certainty for the parties participating in the auction because many in its implementation are not in accordance with the regulation of the Minister of Finance Number 213/PMK.06/2020 concerning auction implemention guidelines. So that in its implementation can cause disadvantage for the parties carrying out the auction. The research used descriptive analytical juridical normative method. Primary data and secondary data were obtained from library research and field research. The result of the research shows that the legal status of the Instagram account @usedbapeofficial was not an official auction house because it did not meet the requirements as an auction house, which should be in the form of limited liability company and obtaining permission form the Minister. Legal certainty for the owner of the goods has been carried out by @usedbapeofficial in the form of the payment proceeds being transferred to only one account, namely Kenneth Lee’s account as the account owner but does not provide legal certainty regarding when the owner of the goods will receive payment for the goods he auctions, legal certainty for the auction winner has been provides in the form of information that is listed in accordance with the format filled in by the owner of the goods. Legal protection for the owner of the goods is given in the form of holding funds in the @usedbapeofficial account until the goods are received by the buyer, while for the auction winner the legal protection is in the form of preventive and repressive legal protection. The conclusion of this research is the legal status of Instagram account @usedbapeofficial is not an official auction house. Legal certainty for the owner of the goods and the auction winner has not been fulfilled because most of the implementation of the auction on the Instagram account @usedbapeofficial do not comply with the provisions in the regulations of the Minister of Finance Number 213/PMK.06/2020 concerning auction implementation guidelines. Legal protection for the owner of the goods provided by @usedbapeofficial in the form of money auction sales is accommodated in one account, while legal protection for the auction winner has not been fully fulfilled because in its implementation legal protection is not provided by @usedbapeofficial in full to the injured party. It is recommended to @usedbapeofficial to improve the auction procedure into a buying and selling account with an auction mechanism and register its business as a Limited Liability Company, it is suggested to the government to update the regulations governing auction activities through social media, especially Instagram.

Page 10 of 25 | Total Record : 250

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 3 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol 1 No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA More Issue