Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis

selisik
Website

Published by Universitas Pancasila

ISSN : 24604798 EISSN : 26856816 DOI : -

Core Subject : Economy, Education, Social,

Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Selisik merupakan media yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca sarjana Universitas Pancasila. Pada awal berdirinya Jurnal Selisik dikhususkan pada ragam gagasan hukum dan bisnis. Hal ini tidak lepas dari pengkhususan program studi di PMIH, yakni Hukum Dan Bisnis. Sejalan dengan perkembangan dan pengembangan PMIH, yakni dibukanya program studi baru mengenai Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan, maka tema dan fokus Jurnal Selisik juga mengalami perluasan, diantaranya Hukum, Bisnis, Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan sebagai basis susbtansi kajiannya.

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021" : 10 Documents clear

MEMAKNAI PEMANFAATAN HUTAN DALAM MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI PAPUA Roni Sulistyanto Luhukay
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

The relationship and ties between the Papuan forest environment and the indigenous Papuanscreate economic interests. This can be proven by the fact that Papua's natural environmentcontains enormous natural potential. The urgency of forest use by customary law communitiesis influenced by many factors, economic, social, political and cultural factors including thefailure of special autonomy for Papua Province, and the high minimum standard of welfare forindigenous Papuans, there are very crucial problems in the social economy, Weak supportinginfrastructure business, Weak human resources, aspects of production, management, capitaland investment, market access, access to information, technology and design, andcompetitiveness. The problem of forest utilization in ensuring environmental sustainability inPapua Province can be seen from the implementation in the environmental sector with theunavailability of knowledge of indigenous Papuans regarding local wisdom in terms ofprotecting natural resources and biodiversity and the weakness of human resources related toenvironmental impacts due to management. improper forest that has the potential for naturaldisasters and the absence of a healthy environment

FAKTOR KRIMINOGEN TERHADAP PENYIMPANGAN HUBUNGAN KERJA OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 771 K/PID/2018) Refilianosa Ibrahim Reflus; Armansyah
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

One of the professions in the legal field that is closely related to various sectors of life is a notary. With thedevelopment of the public service sector, the public's need for services will increase. This has an impact onimprovements in the notary services sector. The role of a notary in the service sector is as an official who isauthorized by the State to serve the public in the civil sector, especially in making authentic deeds. In the provisionsof Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (hereinafter referred to asUUJN), it states that Notaries are public officials who are authorized to make authentic deeds and have other powersas referred to in this Law or based on law. other. Notaries are public officials who carry out the profession inproviding legal services to the public. As a notary who understands the rule of law, he should be able to act inaccordance with a high legal awareness. However, in reality there are still notaries who act deviating from theirauthority and position. One of the frequent violations of the Criminal Code is embezzlement. The notary was provento have committed irregularities in the work relationship and committed embezzlement in accordance with theSupreme Court Decision Number 771 / K / Pid / 2018. Criminogenous factors in the criminal act of embezzlementby a Notary will be analyzed using Bio-Sociology Theory. This research uses empirical juridical methods bycompiling hypotheses based on primary, secondary and tertiary data. Notary Internal and External Factors asCriminogen Factors on the Crime of Embezzlement. Internal factors such as lack of obedience and the desire that comes from within the Notary to commit embezzlement. External factors that come from the environment, such as the encouragement of notary's economic needs. We can find out these factors earlier by conducting a series ofpsychological tests which are one of the conditions for the appointment of a Notary

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG PENUMPANG DI BAGASI PESAWAT TERBANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL Sri Wahyuni; Esther Masri
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

This research is motivated by the occurrence of several cases of lost items in aircraft luggagewhich have caused losses and have an impact on the trust of the Indonesian people and theinternational community in the security of the Indonesian aviation industry. This study aims todetermine how the legal protection of passenger items in aircraft baggage in order to achievenational resilience. Regarding the concept of national resilience, it is a dynamic condition of anation that contains resilience in facing challenges that can endanger the integrity of theIndonesian nation's survival based on the principle of national resilience and the provisions ofLaw Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Aviation Law. The researchmethod used is a normative legal research method, thus this study will analyze cases of lostitems in aircraft baggage in accordance with applicable laws and regulations. Based on theresults of research and analysis, it can be concluded that the legal protection of passenger goodsdivided by aircraft has not been fulfilled properly, especially regarding the amount ofcompensation value, this is an important point for providing solutions to create security andpublic trust in the aviation industry in order to achieve national resilience

PROFESIONALITAS DOKTER DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Abdul Kolib
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Salah satu prinsip penting yang wajib dilindungi oleh Indonesia sebagai Negara hukum adalahhak asasi manusia (HAM). Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia 1945 (UUD 1945 ) telah merinci HAM yang tertuang pada pasal 28 (28 A sampaidengan 28 J). Salah satu unsur penting Hak Asasi Manusia adalah kesehatan. Mengenai haltersebut konstitusi kita menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir danbatin dan bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sertaberhak memperoleh pelayanan kesehatan Sebagai unsur HAM, maka pemenuhan kesehatanbagi masyarakat merupakan tanggung jawab Negara, utamanya pemerintah sebagai yangdimaksud UUD NRI 1945 amandemen Pasal 28 I ayat (4) yang menetapkan bahwa,“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah.” Pelayanan kesehatan yang diperuntukkan untukmasyarakat diberikan oleh Tenaga Kesehatan sebagai pihak yang berwenang berdasarkanUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dokter sebagai salah satu TenagaKesehatan bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien berdasarkanprofesinya. Profesi Dokter dalam perkembangannya di Indonesia diatur dalam Undang-UndangNomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dimana profesi kedokteran adalah suatupekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melaluipendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dengandemikian terlihat bahwa kehadiran profesi kedokteran bertujuan untuk memberikan perbaikandan perlindungan kesehatan bagi masyarakat khususnya pasien dalam ruang lingkup pelayanankesehatan. Oleh karena itu Dokter sebagai Profesinya memiliki kewajiban yang harusdipenuhinya terutama terhadap Pasien sehingga kewajiban Dokter tersebut akan dibahas dalampenelitian hukum ini. Penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah, yaitu pertama:Bagaimana pengaturan mengenai Pendidikan Profesi Dokter?; dan kedua: BagaimanaProfesionalitas Dokter terhadap Pasien?. Metode penelitian hukum yang digunakan dalampenelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, dimana data yang digunakan berupadata sekunder dengan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, yaitu UndangUndang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 TentangTenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 TentangPersetujuan Tindakan Kedokteran, bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku tekshukum, jurnal hukum, penelitian ilmiah hukum, dan lain-lain, bahan hukum tersier, yang berupakamus referensi ilmiah, kamus bahasa, dan lain-lain

RELEVANSI GCG SEBAGAI KONSENTRASI HUKUM BISNIS PADA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA Efridani Lubis; Dhea Tunggadewi; Andreas Eno; Eddy Angkawijaya
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Memperhatikan perkembangan perekonomi Indonesia yang terutama dipengaruhi oleh duniainvestasi, baik investasi modal asing maupun modal dalam negeri mendorong “Hukum Bisnis”terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum di bidang “bisnis-investasi” mendapatperhatian besar dari birokrasi pemerintah, perusahaan dagang dan industri, serta tentu saja kantorkantor hukum di kota-kota besar di Indonesia. Kondisi ini diperkuat juga dengan disahkannya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, yang menjadi tantangan Indonesia dalammenerapkannya. Hal ini telah membuka lapangan kerja yang cukup luas bagi sarjana-sarjana hukumyang mengambil peminatan “Hukum dan Bisnis”. Program Magister Hukum di Universitas Pancasilamemanfaatkan peluang ini dengan menawarkan suatu program peminatan yang dapat memberi paralulusannya bekal untuk memperluas wawasan dan kesempatan kerja mereka. Asas utama yangmenjadi pedoman penyusunan kurikulum program ini adalah nilai-nilai Pancasila yang disandingkandengan asas Good Corporate Governance (GCG)

YURIDIS ANALISA QUICK RESPONSE CODE SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN Meiliana Paramitha Utami; Bernadetta Tjandra Wulandari
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Countries in the world including Indonesia are increasingly developing from various aspects ofculture, health, economy, and continue to improve increasingly sophisticated technology. Banksin the aspect of the nation's economy have an important role as financial institutions that caninfluence the economic activities of a nation and play an active role in the progress anddeterioration of a nation's economy. The Quick Response Code is the latest innovation in theIndonesian banking industry to facilitate customers in conducting transactions, namely byconducting transactions using QR Code (barcode). This feature makes it easy for customers tosimply scan (barcode) the sticker / receipt from the merchant. The author's method that I use isnormative juridical. The author discusses how the application of risk management and legalprotection for QR Code users. Although the service and Implementation Regulations for the QRCode have been used by customers, these regulations must be discussed again and reformulatedwith regard to the protection and accountability of users of the QR Code and clear sanctions inthe event of losses caused by fraudsters. Complaint efforts in the event of a loss to the QR Codeuser, can submit complaints to Bank Indonesia as long as they meet these requirements

OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN DOMPET VIRTUAL DI ERA DIGITAL Winda Pebriyanti; Abdul Atsar
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

The development of the digital era in Indonesia cannot be avoided, this development is alsoinfluenced by world civilization and increasingly advanced ways of thinking. The DigitalAge is a term used in the rise of digital internet networks (particularly computer informationtechnology). The complexity of this online application is easy to access and practical sothat it is very popular with the wider community. Indonesia is experiencing a Digital Agebased on efficiency and internet connectivity). The digital era does not only have greatpotential for the nation's technological advancement, but also changes people's lives. Thisdigital era has a huge impact on human life, this situation itself will be a challenge for thecommunity and also the government regarding the high consumptive power caused by thecurrent digital era. In the current digital era, there are many choices of Virtual Wallets tomake transactions between consumers and sellers, namely payment through non-cashpayments, now it can be a crime if there is no optimization of legal protection policies, oneof which will suffer the most is the community as consumers who use Virtual Wallets inthis digital era. In this research, a question arises: How Consumer Protection LawsOptimize Policies in Using Virtual Wallets in the current Digital Age. Regarding Actnumber 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Bank Indonesia Regulations in lineto provide protection for consumer rights. This right is a key to the success of goods / 84services because consumers themselves really prioritize the convenience of using thepayment system, security in the use of the payment system, including safety in using thepayment system

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GAGAL BAYAR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTES DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA Sherly Angelina Chandra; Keyzia Betarli Lengkong; Jenny Lim
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Various financial instruments in Indonesia has grown rapidly in recent years, one of them isMedium Term Notes. But in fact, same with other type of investments, Medium Term Notes also hasvarious risks, one of them is when investment companies are not responsible so they fail to pay theinvestors. The urgency of law protection for investors who experience default because of MediumTerm Notes is very important considering the losses and disadvantage suffered by investors. Thispaper uses a normative juridical research method that conducts literature review, which useslibrary materials or secondary data through primary legal materials and secondary legal materials.The results of this research show that investors who experience default because of Medium TermNotes can sue to investment companies in terms of criminal law or civil law

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN SERTA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN KEARIFAN LOKAL DI KECAMATAN SOROMANDI, BIMA, NUSA TENGGARA BARAT Jum Anggriani; Indah Harlina; Mirsadin
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Through Law Number 6 of 2014 it opens space for governance in accordancewith the characteristics, culture, and local wisdom of each region. Soromandi subdistrict, for example, is one of the areas in Bima district which has a characteristicin governance that is still firmly held, namely a strong mutual cooperation culturethat is still alive today. From this description, two main problems can be drawn; 1)What is the role of the village government in maintaining local wisdom inSoromandi District, 2) What are the efforts made by the village government inincreasing local wisdom in Soromandi District.This research is normative andempirical legal research, namely legal research that examines the factualimplementation or implementation of positive legal provisions in every particular SELISIK - VOLUME 7, NOMOR 1, JUNI 2021ISSN:2460-4798 (PRINT) & 2685-6816 (ONLINE)117legal event that occurs in society. The Soromandi District Village Governmentcarries out its role as an extension of the government's arm to regulate and manageits village households properly, by participating in maintaining and preservingwisdom in the villages of Soromandi District. Efforts made by the government inimproving local wisdom in Soromandi villages have been going quite well, this canbe seen from the continued preservation of local wisdom in Soromandi sub-districtvillages such as: religious, helping nature, solidarity, mutual cooperation,deliberation. consensus, the principle of kinship and sharing in the lives of itscitizens through traditional rituals that are still valid

Permasalahan Terkait Kuantitas Regulasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Diani Kesuma
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

It is often encountered basic orderly of laws and regulations problematic, which areuncontrollable types of regulations which could be classified as laws and regulations which aresometimes contained materials the one who resist the higher laws and regulations. Theexistence of Article 8 Paragraph (1) of Law Number 12 Year 2011Concerning Formation ofLaw and Regulations often is interpreted all regulations such as People’s Advisory Councilregulation, The House of Representative regulations, Regional Representative Councilregulation, Supreme Court regulation, Constitutional Court regulation are categorized as lawsand regulation as long as ordered by the higher regulation or established by authority. In fact,not all of those institutions could produce laws and regulations which binds externally. Tocreate basic orderly and formatting laws and regulations need re arrangement among others tothe types, hierarchy, and material content of laws and regulations. The existence of JobCreation Law does not a way out to solve the problem related to quantity of regulations. Article175 of Law Number 11 Year 2020 Concerning Job Creation Cluster GovernmentAdministration does not codify all related regulations with litigation process in stateAdministration Court, due to the litigation process still refer to the previous law. Expected theprovision of litigation process which are governed in various Law and Supreme Court Regulation could be arranged with unify to one law, to make easier for the justice seeker whichinvolved in State Administration disputeprovision of litigation process which are governed in various Law and Supreme Court

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 8 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 8 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 7 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 6 No 1 (2020): Juni Vol 5 No 2 (2019): Desember Vol 5 No 1 (2019): Juni Vol 4 No 1 (2018): Juni Vol 3 No 2 (2017): Desember Vol 3 No 1 (2017): Juni Vol 2 No 2 (2016): Desember Vol 2 No 1 (2016): Juni Vol 1 No 2 (2015): Desember Vol 1 No 1 (2015): Juni Vol 4 No 2 (2018): Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Mochamad Yusuf Putranto

Contact Email
selisik@univpancasila.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
selisik@univpancasila.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Mochamad Yusuf Putranto

Contact Email selisik@univpancasila.ac.id

Phone -

Journal Mail Official selisik@univpancasila.ac.id

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Mochamad Yusuf Putranto

Contact Email
selisik@univpancasila.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
selisik@univpancasila.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA