cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Yusuf Putranto
Contact Email
selisik@univpancasila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
selisik@univpancasila.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis
Published by Universitas Pancasila
ISSN : 24604798     EISSN : 26856816     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Selisik merupakan media yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca sarjana Universitas Pancasila. Pada awal berdirinya Jurnal Selisik dikhususkan pada ragam gagasan hukum dan bisnis. Hal ini tidak lepas dari pengkhususan program studi di PMIH, yakni Hukum Dan Bisnis. Sejalan dengan perkembangan dan pengembangan PMIH, yakni dibukanya program studi baru mengenai Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan, maka tema dan fokus Jurnal Selisik juga mengalami perluasan, diantaranya Hukum, Bisnis, Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan sebagai basis susbtansi kajiannya.
Arjuna Subject : -
Articles 156 Documents
 10   11   12   13   14 
MENYOAL KASUS HATE SPEECH DALAM RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN KOMPOLNAS Lisda Syamsumardian; Hidayahni Permana Sari Putri
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 8 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.32 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v8i1.3566

Abstract

Pemerintah bersama dengan Kepolisian RI dalam upaya untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang semakin meningkat, membentuk virtual police melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Akan tetapi, terdapat pandangan bahwa virtual police dapat mempengaruhi hak kebebasan berpendapat di media sosial. Salah satunya dengan adanya fenomena salah tegur terhadap akun di media sosial. Oleh karena itu, pengawasan terhadap virtual police yang merupakan unit di bawah Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Dittipidsiber Bareskrim Polri), dalam melakukan peneguran di media sosial perlu diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang di mana lembaga tersebut memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Kepolisian RI. Namun, Pengawasan Kompolnas terkait dengan tugas dan fungsi Polri dalam menyikapi kasus, khusunya adalah kasus hate speech dalam hal ini yang diemban oleh bagian virtual police belum terlihat nyata, Kemudian, bagaimana peran Kompolnas dalam menyikapi tindakan virtual police terhadap kasus hate speech.
KAJIAN YURIDIS UNTUK EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS KREDIT PERSEROAN TERBATAS DENGAN AGUNAN ASET PRIBADI (Studi kasus Putusan atas Perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PN Sby) Linda Sholihatin; Ibnu Arly
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 8 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.518 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v8i1.3568

Abstract

To carry out economic activities, the existence of capital is very necessary because it is used to finance these activities and capital in this case can be in the form of assets or money. It’s just that related to physical activities, money is the most important capital. To obtain this capital, apart from personal funds, it can also be obtained from third parties in the form of investment, issuance of shares or loan funds. Judging from the level of ease of obtaining capital funds, loan funds are the easiest compared to others and only involve a few parties so that business people prefer to borrow to obtain the capital. One of the parties providing loans in accordance with the legislation is bank and non-bank financial institutions, where to obtain the loan the debtor must make a credit agreement first and the debtor has an obligation to repay the loan plus a certain margin commonly known as interest. Banks and non-bank financial institutions have the principle of prudence in carrying out their functions so that for this purpose they apply the 5C requirements in providing credit, namely: (a) character (debtor character); (b) capacity (debtor’s ability to receive and repay loans); (c) capital (financial capital owned by the debtor); (d) collateral (collateral provided); and (e) condition of economic (economic condition for debt repayment risk). One of the most important is about guarantees where just in case the debtor cannot repay the loan, there are various kinds of guarantees in providing credit, one of which is a personal guarantee where parties outside the debtor and creditor 93are willing to give their assets to be used as collateral in the credit agreement. debtor. Based on the Civil Code, the guarantee provided by a third party (the guarantor) has the same rights as the guarantee provided by the debtor, so that if the debtor defaults, the guarantee provided by the insurer has the right to be executed by the creditor because the nature of the guarantee is to surrender voluntarily to someone else. Even though it seems detrimental to the insurer if the debtor defaults, the law has guaranteed the safety of collateral belonging to third parties from the debtor and creditor game, namely providing conditions that must include SKMHT and APHT in providing guarantees so that if there are none, the creditor cannot execute the goods belonging to the insurer
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtpersoonlijkheid) Hafizha Rika Nasution
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 8 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.396 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v8i1.3569

Abstract

With the implementation of the ease of doing business (EoDB) in Indonesia, along with the enactment of Government Regulation No. 5 of 2021 regarding the Implementation of Risk-Based Business Licensing, which resulted in the implementation of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) program to obtain business permits for Limited Liability Companies. Through this program is one of the requirements in securing business legality in Indonesia. The purpose of this paper is to explain how the theory and concept of legal entities (rechtpersoonlickheid), especially Limited Liability Companies in Law no. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies and Law no. 11 of 2020 regarding Job Creation, then on the regulations in Indonesian law regarding the legal entity of Limited Liability Companies, especially about risk-based business licensing, and discusses the problems that arise as a result of the implementation of risk-based business licensing. The research method used is normative juridical. The results of the author’s research state that the regulation regarding the legalization of limited liability companies with government programs through risk-based business licensing is appropriate. The author can conclude that the theory and concept of the legal entity of a Limited Liability Company through the OSS-RBA program can make it easier for business actors to fulfill the legality of a Limited Liability Company. Furthermore, the author’s advice is to the Ministry of BKPM to review it, especially in the problems mentioned in this journal
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DIMASA PANDEMI COVID 19 Utami Yustihasana Untoro; Tarmudi Tarmudi
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 8 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.791 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v8i1.3574

Abstract

PENGARUH TEKANAN PUBLIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PSIKOTOPIKA/NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 5/1997 DAN UU NO.22/1997 Abdul Salam
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 8 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.202 KB) | DOI: 10.35814/selisik.v8i1.3575

Abstract

Tujuan umum dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan terhadap kemandirian hakim dalam memutuskan perkara psikotropika/narkotika sebagaimana diatur dalam UU No 5/1997 dan UU No 22/1997. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan terhadap kemandirian hakim dalam memutuskan perkara psikotropika/narkotika sebagaimana diatur dalam UU No 5/1997. Hal tersebut dikarenakan tidak efektifnya pengawasan internal atau fungsional perilaku hakim pada badan peradilan. Salah satu yang menjadi penyebab adalah kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, dan belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan dianggap berpengaruh terhadap kemandirian hakim dalam memutuskan perkara psikotropika/narkotika sebagaimana diatur dalam UU No 22/1997. Para hakim akan sangat memperhatikan pendapat masyarakat terhadap kasus yang ditangani termasuk dalam kasus narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Dalam membuat sebuah putusan hakim harus benar benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum ada. Nyatanya memang sulit untuk mengukur secara sistematis tentang putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan namun ada indikator 162 yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak
PENEGASAN EKSISTENSI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG TIDAK DAPAT DIJADIKAN OBJEK SENGKETA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 Indah Mutiara Sari; Anna Erliyana
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 8 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/selisik.v8i2.4481

Abstract

The promulgation of Article 27 paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 adds to the precarious atmosphere of the pandemic that has occurred since 2020. The law that was present with the aim of providing procedures for implementing government actions in dealing with this pandemic turned out to have brought many questions from the general public regarding the interests of the general public. The political party that accompanies the promulgation of the law is because it is considered to provide immunity to state administrative officials against policies that will be issued as an effort to handle the COVID-19 pandemic because it is not an object of state administration. This research comes with several fundamental questions such as why the law legitimizes the existence of state administrative decisions that cannot be the object of a lawsuit at the state administrative court and how the general principles of good governance can be guaranteed to be implemented if the transformation of state administrative policies into the object of the state administrative dispute is removed. This research is based on normative juridical research methods
ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Ptd.G.S/2021/PN.BDG) Utami Yustihasana Untoro; Taufik Akbar Maulana; Tarmudi
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 8 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/selisik.v8i2.4482

Abstract

As the times progressed, so did human needs. So to fulfill this desire there is another way to do that is by borrowing debt. Over time, loan agreements do not always run smoothly. The existence of negligence or breach of contract (default) caused by one of the parties bound by the agreement creates legal consequences. Main issues (1) What are the judges considerations in dealing with default cases in financing agreements with fiduciary guarantees (case study of decision No. 13/Ptd.G.S/2021/PN.BDG) (2) What is the form of default in the financing agreement with fiduciary guarantee in decision no. 13/Ptd.G.S/2021/PN.BDG? The research method uses a case approach and normative juridical. Analysis, the form of default in consumer financing agreements with fiduciary guarantees in the decision Number: 13.Pdt.G./2021/PN.BDG, it was found that Mr. Muhamad Murmansyah as Defendant I and Ms. Delinda Zahra Zenita as Defendant II was legally proven to have committed a form of default. The Defendants committed acts of default in the financing agreement with fiduciary guarantees. The judge’s consideration in handling the default case in the financing agreement with fiduciary guarantees in the decision Number: 13.Pdt.G./2021/PN.BDG, has adhered to the principle of justice in adjudicating this case. The Panel of Judges has researched, examined carefully and investigated all actions, events, evidence and legal facts in the case files of this case. So it was found that the Defendants were indeed proven to be legally and actually violated Article 1238 of the Civil Code concerning Defaults in conjunction with Article 1243 of the Civil Code concerning compensation for losses and costs for the resulting legal consequences. The amount of compensation that must be paid by the Defendants is only Rp. 156,027,753 (one hundred fifty six million twenty seven thousand seven hundred and fifty three rupiahs)
APLIKASI PORTAL PERLINDUNGAN KONSUMEN (APPK) OTORITAS JASA KEUANGAN PENAJAMAN ASPEK PERLINDUNGAN PADA SISTEM JASA KEUANGAN Bernadetta Tjandra Wulandari
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 8 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/selisik.v8i2.4483

Abstract

The financial industry has a major role in supporting development and the country’s economy as well as placing the consumer community using financial services as the party who holds an important position in it. Aspects of trust and efforts to protect consumers of financial services are points that need attention and are constantly being pursued in order to increase trust in Financial Services Businesses and their products (market confidence), thus indirectly maintaining the sustainability of the financial industry itself. The financial services industry, which generally utilizes high technology, has a large potential for harm to consumer users which then leads to legal disputes. Efforts to resolve the dispute will have a different dimension if it is carried out through legal channels which are generally taken, namely through the courts, compared to settlement through out-of-court settlement mechanisms. The nature of the judiciary with all its characteristics is seen as not meeting the efficiency aspect for consumer disputes. Therefore, a quick, low-cost and short settlement is considered more appropriate for consumer dispute cases. Complaint handling and dispute resolution mechanisms that are effective and efficient on the one hand will strengthen consumer protection and on the other hand, in addition to supporting the development of the financial services sector, will also increase and improve the welfare of consumers and society
ASPEK HUKUM PENJUALAN MINERAL IKUTAN BERUPA PASIR KUARSA OLEH PERUSAHAAN PEMEGANG IUP OP TAMBANG KAULINE Sudaryat
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 8 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/selisik.v8i2.4484

Abstract

Mineral mining activities, both metallic and non-metallic minerals, generally produce main minerals and associated minerals. The amount of the main mineral with associated minerals varies depending on the mineral itself. For nonmetallic minerals in the form of kauline as the main mineral and quartz sand as an accompanying mineral, the percentage is 30 percent compared to 70 percent. The amount of associated minerals of quartz sand is more than that of kauline as the main mineral. Due to this fact, miscommunication often occurs which leads to disputes regarding the rights of mining companies to certain types of non-metallic minerals, namely kauline with a mineral as a by-product in the form of quartz sand, between mining companies and communities around the mine represented by local NGOs and their solutions. The results of the study were analyzed using a qualitative juridical method. The results showed that the holder of the IUP OP of the Kauline Commodity has the right to sell quartz sand as a byproduct after conducting a feasibility study and paying a production fee as stated in Article 59 of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 7 of 2020. If there is a difference of opinion regarding the sale of quartz sand as a co-mineral between the NGOs around the mine representing the voices of the community around the mine and the company holding the IUP OP, efforts should be made to resolve the dispute outside the court in the form of consultations with the Ministry of Energy and Mineral Resources, negotiations between the companies holding the IUP OP and NGOs and if not achieved, proceed with mediation involving the local government as a mediato
ASPEK HUKUM PIDANA PENAGIHAN UTANG PINJAMAN Online ILEGAL OLEH Desk collector YANG MENYEBARKAN KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Wening Novridasati; Armansyah
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 8 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/selisik.v8i2.4485

Abstract

There a lot of illegal fintech applications that are unsettling, the desk collector uses methods to collect the debt by abusive, tend to be threatening, inhumane, and contrary to the law, causing victims whose impacts can be felt both psychologically and physically, or contain moral content that spread pornography content , there were some victims who were ended their lives, and victims did not get their rights. The problems examined is the criminal liability desk collectors illegal online loans in collecting debt according to the Electronic Information and Transaction Law, and regarding protection against victims of illegal online loan collection contain moral content. This research used a normative juridical method with statutory approachment. The data sources used in this study are secondary data that analyzed qualitatively. The results obtained by this research are that the acts carried out by the desk collector in collecting debts violate the Article 27 Paragraph (1) of The Electronic Information and Transaction Law, besides that both of them can be asked for criminal liability using strict liability patterns which is charged to the desk collector and can also use the vicarious liability pattern which is charged to the company management (directors), but the form of criminal liability is only borne by the desk collector individually. And victims entitled to get restitution as a form of protection against victims of illegal online loan collection, but the victim was only a witness in the real and did not receive the victim’s right

Page 12 of 16 | Total Record : 156

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 8 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 8 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 7 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 6 No 1 (2020): Juni Vol 5 No 2 (2019): Desember Vol 5 No 1 (2019): Juni Vol 4 No 1 (2018): Juni Vol 3 No 2 (2017): Desember Vol 3 No 1 (2017): Juni Vol 2 No 2 (2016): Desember Vol 2 No 1 (2016): Juni Vol 1 No 2 (2015): Desember Vol 1 No 1 (2015): Juni Vol 4 No 2 (2018): Desember More Issue