cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Yusuf Putranto
Contact Email
selisik@univpancasila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
selisik@univpancasila.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis
Published by Universitas Pancasila
ISSN : 24604798     EISSN : 26856816     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Selisik merupakan media yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca sarjana Universitas Pancasila. Pada awal berdirinya Jurnal Selisik dikhususkan pada ragam gagasan hukum dan bisnis. Hal ini tidak lepas dari pengkhususan program studi di PMIH, yakni Hukum Dan Bisnis. Sejalan dengan perkembangan dan pengembangan PMIH, yakni dibukanya program studi baru mengenai Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan, maka tema dan fokus Jurnal Selisik juga mengalami perluasan, diantaranya Hukum, Bisnis, Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan sebagai basis susbtansi kajiannya.
Arjuna Subject : -
Articles 156 Documents
 12   13   14   15   16 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SOCIAL COMMERCE TIKTOK SHOP Simbolon, Henry; Tunggaesti, Dea
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya Tiktok Shop dalam fitur platform Tiktok membuat terjadinyapertentangan antara perdagangan secara konvensional dengan digital.Fitur ini telah menyebabkan banyak perdagangan konvensional gulung tikardikarenakan pembeli atau konsumen telah beralih dari kebiasaan berbelanjalangsung menjadi berbelanja secara daring atau online. Belum jelasnya izinTiktok yang berstatus social commerce tersebut menyebabkan platformTiktok yang menyediakan belanja online Tiktok Shop ditutup pada tanggal 4Oktober 2023, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PerdaganganNomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan,dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagngan melalui Sistem Elektronik.Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah akibat hukum terbitnyaPermendag Nomor 31 Tahun 2023 bagi Platform Tiktok? dan bagaimanakahperlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perdagangan melaluisocial commerce Tiktok Shop? Terbitnya Permendag Nomor 31 Tahun 2023bagi Platform Tiktok adalah berpotensi terjadinya persaingan usaha tidaksehat. Pelaku usaha maupun affiliate yang terdampak dari penutupan TikTokShop ini bisa saja melakukan tindakan yang melenceng dari hukum agar tidakmengalami kerugian dengan menyepakati perjanjian antara pelaku usahapesaing dalam pembagian wilayah pemasaran produk guna meminimalkankerugian yang dialami. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalamtransaksi bisnis pada social commerce TikTok Shop diatur secara preventifoleh beberapa peraturan perundang-undangan, yakni KUH Pidana, UUPK, UUITE, serta peraturan pendukung UU ITE, yakni PP PMSE dan Permendag No.50/2020
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ATAS PERINTAH ATASAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA Abi, Marselinus; Aji Hari Setiawan, Puguh; Tio Rae, Nyoman
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesiamenentangkasus tindakpidanapembunuhan,hal initertuangdalambentuk produk undang-undang ataupun peraturan perundang-undangankhususnya pada KUHPidana. Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskansebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain,diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Tindakpidana pembunuhan berencana merupakan gangguan terhadap ketentramanmasyarakat dan ketertiban negara. Pasal 51 ayat(1) KUHPidana ini dirumuskansuatu alasan penghapus pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintahjabatan, khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang.Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakahseseorang tersebut dibebaskan atau dipidana dan apabila perbuatan tersebutdilakukan karena perintah jabatan maka harus dimaknai ketentuan Pasal 51KUHPidana. Hakim dalam memutus berdasarkan peraturan perundangundangan di Indonesia. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalamdirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentuapakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskandalam alasan penghapus pidana
JERAT HUKUM PELAKU CYBERSTALKING DALAM UU ITE 2024 DAN KUHP (KUHP SAAT INI DAN MASA MENDATANG/ UU 1/2023) Juharwati
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggali implikasi hukum yang kompleks dari cyberstalking dibawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia saat ini (KUHP) danUndang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2024. Penelitianini juga memasukkan analisis komparatif dengan amandemen yang akandatang di bawah UU 1/2023. Dengan menggunakan pendekatan yuridisnormatif, studi ini secara teliti menelaah regulasi perundang-undangan dankeputusan pengadilan untuk merumuskan strategi hukum yang efektif dalammenuntut dan membuktikan kasus cyberstalking. Temuan menunjukkan bahwaundang-undang saat ini tidak cukup mengatasi kompleksitas yang halus daristalking digital. Hal ini menyoroti kebutuhan kritis akan legislasi yang lebihspesifik dan kuat yang lebih baik melayani lanskap digital yang berkembang.Studi ini menyarankan bahwa memperkuat kerangka kerja hukum dankemampuan penegakan hukum sangat penting untuk meningkatkanperlindungan bagi korban dan memastikan pencegahan yang memadai bagipelaku. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan digital yang lebihaman, mengurangi insiden dan dampak cyberstalking melalui definisi hukumyang lebih jelas, hukuman yang lebih berat, dan langkah penegakan hukumyang lebih efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukumberkelanjutan dan pendidikan untuk mengikuti perkembangan teknologi danperubahan interaksi pribadi dalam ruang digital
TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 Bambang Hermanto, Asep; M. Isnur
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UUD 1945 telah dijamin dengan tegas mengenai penghormatan dalampemenuhan kebebasan beragama dan berkeyakinan, akan tetapi dalampraktiknya masih terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia,khususnya kebebasan beragama dan kepercayaan, ini semua di luar 6agama yang diberikan pengakuan oleh UU 1/PNPS/1965 tentang PencegahanPenyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Oleh karena itu bagi kelompokpenghayat kepercayaan mengalami diskriminasi yang tidak berkesudahandalam perjalanannya. Perubahan dan penegasan kembali kebebasanberagama dan berkeyakinan dalam perubahan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak serta merta mengubah praktikdiskriminasi terhadap kebebasan beragama dan berkenyakinan tersebut.Upaya-upaya untuk penghormatan dan pengakuan terus dilakukan, baik olehkorban maupun kelompok masyarakat sipil, harapan itu terus bergulir di hatisanubari mereka, walapun ada sedikit perubahan. Bagi kelompok masyarakatsipil yang memeluk keyakinan tersebut selalu berharap kepada Negaradapat memberikan pemenuhan dan penghormatan kebebasan beragamadan berkenyakinan yang merupakan hak asasi yang paling fundamentaldalamkehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, yang menjadipersoalan adalah bagaimanakah atnggungjawab negara dalam pemenuhanhak terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan berdasarkan UUD1945. Maka dengan demikian, yang perlu diperjelas bahwa negara sebagaiorganisasi hukum memiliki tugas hukum ( legal duty) dan kewajiban hukum(legal obligation) dari organ of the state sekaligus sebagai organ of the lawguna melindungi hak asasi manusia dalam segala bidang. termasuk tanggungjawab dalam pemenuhan atas hak kebebasan beragama dan berkenyakinansesuai amanat UUD 1945
ANALISA YURIDIS PASAL-PASAL KHUSUS TERKAIT KEJAHATAN SIBER DALAM KUHP BARU (UU 1/2023) Hia, Yosua
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menyelidiki analisis yuridis terhadap pasal-pasal khusus terkaitkejahatan siber dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baruIndonesia (UU No. 1 Tahun 2023). Dengan menggunakan metode yuridisnormatif, penelitian ini menilai efektivitas dan kelengkapan regulasi baru dalammenangani berbagai bentuk kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkanbahwa UU No. 1 Tahun 2023 menyediakan kerangka hukum yang lebih kuatdibandingkan dengan regulasi sebelumnya, dengan merinci elemen-elementindak pidana kejahatan siber secara jelas dan menetapkan sanksi yangsignifikan untuk mencegah aktivitas tersebut
MARAKNYA GUGATAN LELANG: KAJIAN YURIDIS PENETAPAN NILAI LIMIT OBYEK LELANG HAK TANGGUNGAN Fransiscani Br.Turnip, Lydia
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya gugatan lelang akibat penetapan nilai limit yang rendah ditambahtidak sesuainya nilai tersebut dengan harga jual mengakibatkan kerugianbagi beberapa pihak. Nilai limit merupakan hal wajib yang dicantumkandalam pelaksanaan lelang wajib, dimana penetapannya diserahkan kepadapenjual dengan melibatkan tim penilai independen. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui kajian yuris penetapan nilai lelang melalui pendekatannormative melalui PMK No 122 Tahun 2023 dan UUHT 4 Tahun 1996. Hasilstudi mengatakan bahwa penetapan nilai limit dilakukan berdasarkan laporanpenilai, laporan penaksir dan perkiraan harga sendiri. Dan dalam praktiknyamemiliki kemungkinan penyusutan sehingga menurunkan nilai limit obyeklelang

Page 16 of 16 | Total Record : 156

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 8 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 8 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 7 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 6 No 1 (2020): Juni Vol 5 No 2 (2019): Desember Vol 5 No 1 (2019): Juni Vol 4 No 1 (2018): Juni Vol 3 No 2 (2017): Desember Vol 3 No 1 (2017): Juni Vol 2 No 2 (2016): Desember Vol 2 No 1 (2016): Juni Vol 1 No 2 (2015): Desember Vol 1 No 1 (2015): Juni Vol 4 No 2 (2018): Desember More Issue