cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Yusuf Putranto
Contact Email
selisik@univpancasila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
selisik@univpancasila.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis
Published by Universitas Pancasila
ISSN : 24604798     EISSN : 26856816     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Selisik merupakan media yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca sarjana Universitas Pancasila. Pada awal berdirinya Jurnal Selisik dikhususkan pada ragam gagasan hukum dan bisnis. Hal ini tidak lepas dari pengkhususan program studi di PMIH, yakni Hukum Dan Bisnis. Sejalan dengan perkembangan dan pengembangan PMIH, yakni dibukanya program studi baru mengenai Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan, maka tema dan fokus Jurnal Selisik juga mengalami perluasan, diantaranya Hukum, Bisnis, Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan sebagai basis susbtansi kajiannya.
Arjuna Subject : -
Articles 156 Documents
 12   13   14   15   16 
PERUBAHAN POLITIK HUKUM PEMBERIAN HAK PRIORITAS KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM KEGIATAN EKSPLORASI MINERAL DAN BATU BARA Dyah Ayu Putri Fatimah; Hari Prasetiyo
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurangnya pemberian hak prioritas regulasi kepada BUMN dalam hal kegiataneksplorasi pertambangan, baik pertambangan mineral, gas, mapun batubaradalam UU No. 4 Tahun 2009. Setelah dikeluarkan UU No. 3 Tahun 2020yang menggantikan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batubara, dalam undang undang tersebut pemerintah memberikanbeberapa hak prioritas dalam mengeksplorasi minerba yang hanya diberikankepada perusahaan BUMN. Pemerintah memberikan beberapa kebijakanyang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang bersifat menguatkan BUMNdidasarkan pada amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: Bumi danair dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Beberapa perusahaanBadan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan mineraldan batubara yaitu: PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit AsamTbk. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai: Hak-hak prioritas yang diberikannegara untuk bumn, analisa arah kebijakan hukum dengan tinjauan yuridis,dan implikasi sebelum dan sesudah hak prioritas diberikan
IMPLIKASI PASAL LIVING LAW DALAM UNDANG- UNDANG KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA TERBARU TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT Anisa Fitri Wibowo; Azriel Viero Sadam; Muhammad Ramadavin
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di setiap negara pasti akan selalu ada hukum untuk mengatur dan mendasarisemua kegiatannya. Salah satu hukum yang umum di suatu negara adalahhukum pidana. Hukum pidana di Indonesia sendiri dikenal sebagai KUHPyang kemudian baru-baru ini ada kodifikasi KUHP terbaru yang mengandungperubahan dan penambahan pasal pidana di dalamnya. Salah satunya adalahpasal 2 RKUHP yaitu pasal Living Law. Pasal ini nantinya akan berdampaksecara luas pada kehidupan masyarakat dikarenakan adanya perluasan asaslegalitas di dalamnya
KEIKUTSERTAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN)PADAWILAYAH KERJA MIGAS Dian Nugrahani
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regulasi yang digunakan dalam pemberian Participating Interest (PI 10 %) dalampengaturan dan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia diharuskanberlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang secara tegas menyatakanbahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasaioleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,Pengaturan dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah,pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral No 37 Tahun 2016 tentang Participating Interest 10% pada wilayahkerja migas dalam peraturan ini memberikan keterlibatan pemerintah daerahdalam bentuk tanggungjawab untuk memberikan penunjukan kepada BUMDatau Perusahaan daerahnya guna mendapatkan pengelolaan PI 10% yang diharapkan mampu memberikan keuntungan atau profit yang akan menambahpendapatan daerah guna kesejahtraan masyarakat setempat selain itu,diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pengalaman kerjasama bagiBUMD dalam pengelolaan wilayah kerja migas sebagai kontraktor. Saat iniada 2 wilayah kerja yang memanfaatkan pemberian PI 10 % ini antara lain:Wilayah Kontrak Kerja Sama (KKS) Mahakam dan Wilayah Kontrak KerjaSama (KKS) Offshore North West Java (ONWJ). Adapun mekanisme lain yangdapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah antara lain dengan melakukanpengawasan dan pemanfaatan yang optimal bagi daerah melalui Dana BagiHasil Sumber Daya Alam, Corporate social responsibility dan pengelolaanSumur tua
KAJIAN YURIDIS KERUSAKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI KERUGIAN PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI (StudiKasus Putusan Nomor 2633K/PID. SUS/2018) Rizka Ananda Putri Aji
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerugian keuangan negara salah satunya dapat disebabkan oleh kerusakanlingkungan yang pertama kali dimanfaatkan oleh Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Di lokasi tambang di kawasan Kabena yang dalam halini pengelolaannya diserahkan kepada PT Anugrah Harisma Barakah,mengakibatkan kerusakan ekologis. Negara mengalami kerugian hingga1,5 triliun, hal ini disebabkan oleh bisnis yang dijalankan oleh korporasi danmengakibatkan kerusakan lingkungan, hal ini berdasarkan pertimbanganhakim di tingkat kasasi. Penulis dalam melakukan penelitian ini bertujuanuntuk 1) Melakukan analisis terhadap penolakan dakwaan penuntut umumterkait perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara dalamPutusanNomor 2633K/Pid.Sus/2018. Analisis menurut Perundang-undanganterkait dengan konsep kerugian negara. Meskipun tidak ada bukti terkaitadanya kesalahan, namun pertanggungjawaban pidana tetap dapatdibebankan kepada pelaku kejahatan. Dalam upaya penegakan lingkunganhidup diperlukan adanya kewenangan dan perhitungan kerugian negara yangdiharapkan menjadi kepastian hukum. Oleh karena itu, terkait sanksi terhadapkorporasi yang merusak lingkungan, pengaturannya perlu dipertegas dalamUU PPLH
ANCAMAN LATEN KORUPSI DALAM KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE (RJ) Andreas Eno Tirtakusuma
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan RJ dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana dengan cepat,sederhana dan biaya ringan. Pola yang sama dengan RJ adalah penyelesaiankasus secara adat yang sudah ada dari masa lampau. RJ tidak dapat diterapkanuntuk semua kasus pidana, sehingga ada batasan pada kasus apa saja RJdapat diterapkan, yang dalam praktiknya melibatkan diskresi. Bagaimanapengaturan dan pelaksanaan penerapan RJ untuk menyelesaikan kasus-kasuspidana yang ada dan bagaimana penerapannya dapat memenuhi tujuanpemidanaan? Untuk menjawabnya, dilakukan penelitian hukum normatifdengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatandan pendekatan filsafat. Dengan pendekatan perundang-undangan danpendekatan filsafat, yang diteliti adalah aturan-aturan hukum, yang menjadifokus sekaligus tema sentral penelitian. Pendekatan Filsafat digunakan untukmemperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosialdan efek penerapan RJ sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturanperundang-undangan yang sudah ada terhadap masyarakat. Analisa selainmenggunakan teori RJ, dilakukan juga dengan menggunakan teori penyebabkorupsi (seperti Teori CDMA, Teori The Triangle of Fraud dan Teori GONE),yang membawa kesimpulan penerapan RJ memerlukan pengaturan yangtegas. Tanpa peraturan yang tegas, penerapannya akan menjadi peluangdilakukannya perbuatan-perbuatan koruptif. Ketegasan pengaturandiperlukan untuk menghindarkan prasangka buruk seperti tuduhan adanyapraktik jual beli RJ sekaligus untuk menjaga kepercayaan publik terhadapproses penegakan hukum
DAMPAK UU CIPTA KERJA TERHADAP KAIDAH HUKUM BISNIS Rohendi, Acep
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang transformasi kaidah hukum bisnis oleh UU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap aspek-aspek kunci dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, dengan fokus pada transformasi pasca berlakunya UU tersebut. Melalui metode analisis hukum, penelitian ini mengeksplorasi perubahan kaidah terkait perizinan usaha, hubungan kerja, dan hak kekayaan intelektual yang diinduksi oleh UU Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja secara signifikan mentransformasi kaidah hukum bisnis, dengan orientasi kuat pada peningkatan daya saing ekonomi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.Dampak positif UU Cipta Kerja diharapkan termanifestasi dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, peningkatan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Metode penyusunan undang-undang dengan pola satu undang-undang mengubah banyak undang tanpa mencabut menunjukkan fleksibilitas dalam menyusun peraturan hukum bisnis tanpa merombak keseluruhan undang-undang.Hukum bisnis merujuk pada seperangkat peraturan yang mengatur hubungan dan transaksi bisnis. Tujuan utama UU Cipta Kerja adalah menciptakan lingkungan hukum yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi, termasuk menyederhanakan perizinan usaha, meningkatkan hubungan kerja, dan memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual.Dampak UU Cipta Kerja terhadap aspek-aspek kunci dalam lingkup hukum bisnis di Indonesia mencakup perbaikan signifikan dalam proses perizinan usaha, peningkatan fleksibilitas hubungan kerja, dan peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual. Transformasi ini diharapkan mendorong investasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan iklim usaha secara keseluruhan.. Metode penyusunan undang-undang Cipta Kerja menngunakan dengan pola satu undang-undang mengubah banyak undang tanpa tanpa mengubah secara menyeluruh.Dalam konteks ini, asas hukum "Lex posterior derogat legi priori" memiliki relevansi, mencerminkan prinsip keberlanjutan hukum, memastikan adaptabilitas terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.
PENGAWASAN PERILAKU PASAR (MARKET CONDUCT) BAGIAN DARI PERLINDUNGAN KONSUMENLAYANAN JASA KEUANGAN Tjandra Wulandari, Bernadetta
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era ekonomi terbuka yang sangat kompetitif saat ini, banyak Pelaku Usaha Jasa Keuangan berlomba-lomba menarik minat masyarakat untuk bergabung atau memanfaatkan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Selain keuntungan besar yang akan diperoleh juga kemudahan bertransaksi menjadi cara ampuh menarik perhatian masyarakat calon pengguna layanan jasa keuangan. Berbagai produk layanan berbasis digital (digital transaction) sebagai bagian dari kebijakan digitalisasi sektor jasa keuangandi satu sisi merupakan jenis transaksi yang menjanjikan dan memberikan nilai lebih, namun sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam hal inilah market conduct menjadi penting agar lembaga jasa keuangan memiliki tanggung jawab atas instrumen keuangan atau investasi yang ditawarkan terkait informasi dan hal lain sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai potensi risiko yang akan muncul di kemudian hari.
PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN TAMBANG BATU BARA Syamsumardian, Lisda
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerangka pengaturan sumber daya alam di Indonesia diatur di dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pasal 33, lalu kemudian diatur kedalam peraturan UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 9 Tahun 2004 tentang pertambangan mineral dan batu bara lalu dalam aktivitas pertambangan dalam sektor investasi, ekonomi dan sektor Ketenagakerjaan diatur di dalam UU 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dari aspek pengaturan diatas berimbas pada pengawasan, dan ini berpengaruh pada tantangan kedepan untuk memastikan kondisi lingkungan pasca tambang, dari kondisi tersebut peneliti menyajikan beberapa permasalahan yang besar, yaitu bagaimana ruang lingkup UU Minerba dalam memberikan akses pengawasan terkait dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan Pertambangan dan bagaimana konsep Pengawasan yang di atur di Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dilihat kegiatan Pertambangan dari hulu ke hilir, lalu analisis dan hasil penelitian ini adalah Sebelum UU No. 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan UU Minerba, sebuah perusahaan atau perorangan apabila ingin melakukan aktifitas pertambangan di suatu daerah harus ijin dulu ke Pemda Kabupaten atau Kota setempat. Dimana nantinya Pemda di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. dengan adanya peran pemerintah daerah ini, kalau terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, Pemda dapat berperan layaknya mediator. Dan pengaturan dari uu No. 3 Tahun 2020 sangat berbeda mekanismenya menjadi UU Minerba No. 3 Tahun 2020, mulai sekarang kalau ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemda tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat, bukan lagi Pemda Kabupaten atau Kota setempat.Jadi saat ini masyarakat yang ingin melakukan protes terkait aktifitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal provinsi. Lalu konsep pengawasan yang kita lalukan setelah UU No. 3 Tahun 2020 adalah pembinaan dan pengawasan ini ditujukan untuk memastikan bahwa tren peningkatan kinerja pengawasaan dan pembinaan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) tetap terjaga dan semakin meningkat. Dengan memperhatikan berbagai factor pembentuk kompleksitas tersebut, diperlukan suatu desain model untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan dan memastikan terselenggaranya tata kelola pertambangan yang baik dan benar. Desain model pembinaan dan pengawasan (Binwas) memiliki ruang lingkup yang meliputi: model pembinaan dan pengawasan atas perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR TERKAIT PENERAPAN BUNGA FLOATING OLEH PIHAK BANK DALAM KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH Hirwansyah
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Umumnya, ada dua jenis suku bunga yang diberlakukan bank yaitu suku bunga tetap atau fixed rate, dan mengambang atau floating. Fixed rate merupakan bunga tetap yang tidak akan berubah sepanjang tenor, sedangkan bunga floating KPR bersifat fluktuatif. Besaran bunga floating KPR berubah-ubah, sesuai suku bunga acuan yang diterbitkan oleh BI. Selain tergantung suku bunga acuan BI, tren bunga pasar dan kebijakan bank pun mempengaruhinya. Dalam praktiknya bentuk perjanjian KPR sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor dan penerapan bunga KPR komersial bersifat floating, perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (standard contract). Penelitian jurnal ini menggunakan system normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dan sistem norma, terhadap sumber data yang bahan primer seperti UU, Peraturan, bahan sekunder seperti buku, jurnal, bahan tersier, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Hasil penelitian Perlindungan hukum yang diberikan oleh debitur yang mengalami kerugian akibat adanya kebijakan penerapan bunga floating yang dilakukan secara sepihak oleh Pihak Perbankan yang menggunakan kontrak baku dapat dijumpai dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan pasal 30 POJK No. 6 / POJK. 07 / 2022, tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Adapun sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha dalam hal ini pihak bank apabila melanggar ketentuan diatas yaitu sesuai denga pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Upaya - upaya yang dapat dilakukan pihak debitur untuk mendapatkan kepastian hukum akibat adanya penerapan bunga floating dalam perjanjian baku KPR yaitu Membuat pengaduan atau laporan ke Otoritas jasa Keuangan (OJK), Menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS), Membuat surat somasi secara individu atau melalui kuasa hukum dan menggugat pihak Bank ke Pengadilan Negeri.
PROBLEMATIKA PRAKTIK PENERAPAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA SEHAT STUDI KASUS KELANGKAAN DAN KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG Muin, Harli; M Wahyu, Andrey; Ayuningtyas, Josephine; Abdurachman, Aep; Lubis, Elfridani
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng terjadi 2021-2022, sementara Indonesia merupakan produsen utama CPO terbesar di dunia. Dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif, penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi oligopoli merupakan ruang tumbuh suburnya praktik kartel dalam perjanjian kolusi dalam konteks hukum larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Ditemukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak mendukung larangan monopoli dan pencegahan persaingan usaha sehinggacenderung menyuburkan integrasi vertikal ke belakang dalam siklus industri minyak goreng.

Page 14 of 16 | Total Record : 156

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 8 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 8 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 7 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 6 No 1 (2020): Juni Vol 5 No 2 (2019): Desember Vol 5 No 1 (2019): Juni Vol 4 No 1 (2018): Juni Vol 3 No 2 (2017): Desember Vol 3 No 1 (2017): Juni Vol 2 No 2 (2016): Desember Vol 2 No 1 (2016): Juni Vol 1 No 2 (2015): Desember Vol 1 No 1 (2015): Juni Vol 4 No 2 (2018): Desember More Issue