cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sitna Hajar Malawat S.AP M.AP
Contact Email
sitna.shm@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sitna.shm@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : -     EISSN : 25491865     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian dan tulisan ilmiah dengan fokus ilmu sosial dan ilmu politik.
Arjuna Subject : -
Articles 166 Documents
 13   14   15   16   17 
IMPLEMENTASI KONSEP GOOD GOVERNANCE MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KOTABARU Fadhel Muhammad; M Nur Iman Ridwan
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v11i1.21119

Abstract

The background of this research stems from the local government’s efforts to realize governance that is transparent, accountable, effective, and oriented toward improving the quality of public services. This study aims to analyze the implementation of the concept of good governance through the operation of the Public Service Mall Mal (Pelayanan Publik or MPP) in Kotabaru Regency. The research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving implementing officials, partner agencies, and members of the public using MPP services. Data analysis was conducted using an interactive model involving data reduction, presentation, and conclusion drawing.The findings indicate that the application of good governance principles at the Kotabaru MPP has been carried out fairly well. Transparency is reflected in the openness of information and the use of digital systems; accountability is evident in the mechanisms of official responsibility; effectiveness and efficiency have improved through service integration and the use of information technology; and public participation is seen through feedback mechanisms. However, there are still challenges such as limited human resources, digital infrastructure constraints, and inter-agency coordination issues. Overall, the Kotabaru MPP has made a significant contribution to improving the quality of public services based on the principles of good governance.
PENGUATAN KEMANDIRIAN FISKAL MELALUI DIVERSIFIKASI PAD: STUDI STRUKTUR PENDAPATAN KABUPATEN SLEMAN 2019–2024 Ahmad Dwi Rifani; Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v11i1.23487

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji struktur pendapatan daerah sekaligus menilai tingkat kemandirian dan ketergantungan fiskal Kabupaten Sleman selama periode 2019–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis dilakukan dengan menghitung rasio kemandirian fiskal, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah, serta rasio ketergantungan fiskal yang dihitung dari perbandingan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap total pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama setelah masa pandemi. Namun, peningkatan tersebut belum mampu secara optimal meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Tingkat kemandirian fiskal masih berada pada kategori sedang, sedangkan ketergantungan terhadap dana transfer pusat tetap tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, fluktuasi PAD yang lebih tinggi dibandingkan TKDD menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah masih cukup rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dengan demikian, peningkatan PAD secara nominal belum cukup untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti diversifikasi sumber PAD, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer pusat secara bertahap.
PEMANGKASAN ANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN DAN KAPASITAS PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MURUNG RAYA Meida Fiani; Mahyuni Mahyuni
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v11i1.22254

Abstract

Efisiensi fiskal dan kebijakan refocusing anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemerintah daerah, khususnya pada tingkat kelurahan. Anggaran pembangunan infrastruktur kelurahan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh pemangkasan anggaran, meskipun memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini mengkaji pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur kelurahan serta implikasinya terhadap kapasitas pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan publik di Kabupaten Murung Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen laporan anggaran daerah dan wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran telah mengurangi fleksibilitas fiskal, melemahkan kapasitas perencanaan, serta membatasi kemampuan pemerintah kelurahan dalam merespons kebutuhan pelayanan masyarakat. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan normatif desentralisasi fiskal dan realitas empiris yang dihadapi oleh pemerintah kelurahan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi kajian pemerintahan dengan menekankan pentingnya penyesuaian kembali kebijakan fiskal antarpemerintah agar selaras dengan penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MENDUKUNG BRANDING “KOTA CANTIK” YANG BERKELANJUTAN DI PALANGKA RAYA Mahmuddin Sirait; Nurlia Eka Damayanti
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v11i1.23549

Abstract

Pengelolaan sampah menjadi isu penting dalam pembangunan kota berkelanjutan, terutama di wilayah yang mengusung citra tertentu sebagai bagian dari identitas perkotaan. Kota Palangka Raya, melalui slogan “Kota Cantik,” membangun citra sebagai kota yang tertata, nyaman, tertib, indah, dan terbuka. Salah satu aspek penting untuk mendukung realisasi visi “Kota Cantik” adalah pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Meskipun memiliki regulasi komprehensif dan program seperti Pusat Daur Ulang (PDU) dan bank sampah, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota ini menghadapi berbagai tantangan. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah sekaligus menguji relevansinya dengan branding “Kota Cantik”. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, lalu dianalisis menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik oleh Dunn (2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya belum optimal karena lima faktor utama, yaitu minimnya alokasi anggaran, lemahnya koordinasi antar OPD, distribusi fasilitas yang tidak merata, rendahnya partisipasi masyarakat, dan program edukasi yang tidak berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara branding “Kota Cantik” dan realitas pengelolaan sampah di lapangan sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terpadu dan berkelanjutan.
EVALUASI KINERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Mailinasari Mailinasari
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v11i1.22936

Abstract

Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan ketelitian administrasi, pengelolaan logistik yang akurat, serta penguasaan sistem informasi yang terus diperbarui dalam tahapan yang memiliki jadwal ketat. Dalam praktiknya, evaluasi kinerja pegawai di KPU Provinsi Kalimantan Selatan masih mengikuti sistem penilaian tahunan aparatur sipil negara yang belum sepenuhnya selaras dengan karakter kerja penyelenggaraan pemilu yang bersifat siklikal dan intensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem evaluasi kinerja yang berjalan, mengkaji pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja pegawai, mengidentifikasi kendala implementasi, serta merumuskan strategi optimalisasi evaluasi kinerja. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Informan penelitian meliputi pimpinan, pejabat struktural, dan staf organik yang terlibat langsung dalam tahapan Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kinerja telah memberikan umpan balik administratif, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk memetakan kebutuhan kompetensi teknis, melakukan redistribusi beban kerja, maupun meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pembaruan sistem digital seperti Sidalih dan pelaporan elektronik. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi evaluasi kinerja berbasis tahapan dalam siklus penyelenggaraan pemilu agar lebih responsif terhadap dinamika operasional, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu di tingkat provinsi.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KAPAR KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN Muhammad Helmi Rahman; Normajatun Normajatun; Abdul Haliq
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v11i1.20022

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk: 1) Mengetahui implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan; dan 2) Mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan. Metode penelitian menggunakan metode fenomenologi dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara kepada delapan orang informan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik oleh Miles n Huberman dengan menerapkan Teori Implementasi dari George C. Edwards III, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BLT di Desa Kapar secara umum berjalan baik, dengan dukungan perangkat desa dan pelaksanaan yang sesuai prosedur. Namun, masih terdapat kendala komunikasi yang menyebabkan miskomunikasi serta munculnya kecemburuan sosial dan potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.

Page 17 of 17 | Total Record : 166

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 10, No 1 (2025): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 9, No 2 (2024): (NOVEMBER) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 9, No 1 (2024): (Mei) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): (November) As Siyasah - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2023): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2022): (November) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): : (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2021): (November) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 6, No 1 (2021): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 5, No 2 (2020): (November) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2018): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2018): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2017): (Mei) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2016): (Nopember) AS SIYASAH - Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue