cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
kornelius benuf
Contact Email
korneliusbenuf@gmail.com
Phone
+6282325620669
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
Jalan Simongan No. 123 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Law, Development and Justice Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 26551942     EISSN : 26551942     DOI : DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7349
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aw, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNDIP. Selain itu, LDJR juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review baru terindeks melalui Google Scholar saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di lingkungan UNDIP.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2025): Law, Development " : 6 Documents clear
Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Munawar, Said
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.1-19

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena dampaknya membahayakan kehidupan bangsa, masyarakat, dan perekonomian, yakni dapat merugikan sumber ekonomi bangsa dan menciptakan ketidakadilan sosial. Maka, pelaku korupsi pantas diberi sanksi pidana berat berupa hukuman mati, supaya tidak mengulanginya lagi, namun hukuman mati bagi korupsi menyisakan perdebatan panjang bagi ahli hukum di Indonesia. Oleh karena itu penelitian tentang ratio legis konsep pemidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sangat penting dilakukan. Tujuan penelitian untuk menganalisis ratio legis konsep pemidanaan hukuman mati terhadap koruptor dalam sistem hukum pidana. Manfaat penelitian, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi, serta mengevaluasi efektivitas sanksi pidana terhadap koruptor. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang berbahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio legis perberlakukan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem pemidanaan, mengindikasikan bahwa tujuan utama penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan dampak jera dan untuk menjaga stabilitas nasional, ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang telah memburuk akibat korupsi. Namun, penerapan hukuman mati, dinilai tidak efektif, tidak adil dan melanggar hak asasi manusia. Alternatif sanksi lainnya, yakni penerapan sanksi yang berpihak pada rehabilitasi atau pemulihan, serta ada insentif untuk menekankan pemulihan kerugian negara dan pemulihan kepercayaan publik melalui keadilan restoratif, sebagaimana telah dilaksanakan di negara Belanda dan Jerman. Tujuannya untuk menghormati hak asasi manusia dalam pemidanaan pelaku korupsi. Rekomendasinya, negara menetapkan kebijakan sanksi pidana korupsi yang mengandung efek jera, dalam koridor penghormatan hak asasi manusia
Transformasi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Online Dispute Resolution (Odr): Tinjauan Efektivitas Pengadilan Virtual Di Indonesia Tahun 2025 Muarif, Saiful
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.69-84

Abstract

Digital transformation in the Indonesian judicial system has brought significant changes, particularly with the emergence of Online Dispute Resolution (ODR) as a solution for civil dispute resolution. This research is motivated by the increasing need for an effective and efficient dispute resolution system in the digital era, driven by e-commerce development and COVID-19 pandemic challenges. This study aims to analyze the effectiveness of ODR implementation in civil dispute resolution in Indonesia, identify factors affecting its success, and formulate strategic recommendations for system optimization. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by comparative analysis of ODR implementation in ASEAN countries. Results show that ODR implementation has improved case resolution efficiency by 40%, reduced operational costs by 43%, and increased user satisfaction up to 82%. However, significant challenges remain where 47% of courts in remote areas experience infrastructure constraints and only 65% of legal personnel have adequate digital competence. It can be concluded that ODR transformation has positively impacted Indonesia's judicial system, but requires continuous development through infrastructure strengthening, human resource competency improvement, and regulatory refinement to optimize its effectiveness.
Perlindungan Hukum Terhadap Petani Padi dalam Perubahan Iklim sebagai Strategi Peningkatan Ketahanan Ekonomi di Banyumas Wulandari, Maria Mu'ti
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.85-105

Abstract

Ketahanan ekonomi petani padi dalam menghadapi perubahan iklim memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian lokal di Indonesia. Tujuan penelitian menganalisis kerangka hukum dan perlindungan hukum bagi petani padi sebagai strategi peningkatan ketahanan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian kebijakan hukum belum sepenuhnya efektif mendukung ketahanan ekonomi petani padi karena kurangnya implementasi konsisten dan koordinasi antar lembaga. Perlindungan hukum melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2023, serta penerapan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Pandak, Rempoah, dan Cikidang, berperan penting dalam meningkatkan resiliensi dan kesejahteraan petani. Rekomendasi penelitian yaitu sebaiknya terdapat revisi kebijakan dan peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, serta pengembangan kebijakan inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik petani lokal. Implikasi penelitian diharapkan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi adaptif dan responsif terhadap perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian.Kata Kunci : Ketahanan ekonomi, perubahan iklim, perlindungan hukum.
Keabsahan Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik dalam Prospek Pejabat Pembuat Akta Tanah Socialista, Tembang Merah Sunny; Putri, Arsella Imanda; Fernando, Dadang
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.20-36

Abstract

The policy on Electronic Mortgage Rights (HT-el), brings a series of legal consequences, where the Mortgage Right certificate was originally in physical form with the HT-el policy, the certificate is issued in electronic form. The HT-el policy also has legal implications in relation to the authority of the Land Deed Making Officer (PPAT) in Indonesia. Based on these problems, this study aims to analyze the validity of the mortgage certificate issued by the National Land Agency (BPN) in the HT-el policy procedure and its consequences for the prospects of PPAT. This study will examine the regulation of the electronic mortgage policy still using APHT which is made conventionally by PPAT with a digital signature, which is then scanned and the scan results are used by the land office to make and issue mortgage certificates to the public. In addition, this study will also discuss the prospects of PPAT in the form of challenges and opportunities faced as a result of the HT-el policy. The results of the study indicate that the HT-el policy requires improvement to ensure the validity of the mortgage certificate to provide legal certainty to the public, as well as to protect the interests of the parties involved.
Diplomasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Keamanan Maritim: Studi Hubungan Indonesia – Singapura dalam Kasus Selat Malaka Buana, Resky Septi; Ilmih, Andi Aina
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.37-51

Abstract

The aim of this research is to analyze the role of international diplomacy, particularly maritime and legal diplomacy, in maintaining maritime security and resolving boundary disputes in the Strait of Malacca between Indonesia and Singapore. The Strait of Malacca is a strategic global trade route vulnerable to threats such as piracy, terrorism, and territorial violations. This study employs a normative legal method with a conceptual and statutory approach, drawing from both national and international regulations. The urgency of this research lies in the need for effective regional collaboration and legal enforcement to maintain stability amid increasingly complex maritime threats. The findings indicate that maritime and legal diplomacy play crucial roles in fostering cross-border cooperation, strengthening maritime monitoring systems such as IMSS and VTIS, and resolving maritime boundaries based on the principles of the 1982 UNCLOS and bilateral agreements. Peaceful dispute resolution through legal diplomacy enhances Indonesia’s position in safeguarding sovereignty and establishing maritime legal order. Thus, international diplomacy proves to be a strategic instrument in achieving sustainable maritime security and regional stability in the Strait of Malacca.
Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (Studi Komparatif LAPS-SJK Dan BPSK) Pramesti, Mutiara; Njatrijani, Rinitami; Widanarti, Herni
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.52-68

Abstract

This article discusses the legal protection provided by 2 (two) consumer dispute resolution institutions, namely the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS-SJK) and the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). This article focuses on a comparison of the legal force of decisions issued by the two institutions. By combining normative legal views and the opinions of practitioners consisting of the Financial Services Authority (in this case represented by OJK Central Java Province) and the Consumer Dispute Resolution Body (in this case represented by BPSK Semarang City), this article can underline the optimization of consumer protection in disputes with business actors in the financial services sector. This article can show the complementary side of BPSK with the presence of LAPS-SJK as an institution that handles disputes in the financial sector. This article aims to present a comparison between LAPS-SJK and BPSK as alternative resolution institutions resulting from a combination of factual events and practitioners' opinions with the analytical knife being the applicable laws and regulations.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 3 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 1 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 3 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 2 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review (In Press) Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review More Issue