cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
kornelius benuf
Contact Email
korneliusbenuf@gmail.com
Phone
+6282325620669
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
Jalan Simongan No. 123 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Law, Development and Justice Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 26551942     EISSN : 26551942     DOI : DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7349
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aw, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNDIP. Selain itu, LDJR juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review baru terindeks melalui Google Scholar saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di lingkungan UNDIP.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2025): Law, Development " : 6 Documents clear
Pengaruh Labelisasi Hak Pengelolaan Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Fernando, Dadang; Nur Aisah, Laily; Socialista, Tembang Merah Sunny
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.106-125

Abstract

This study aims to analyze the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 14 of 2024 concerning the Implementation of Land Administration and Registration of Customary Land Rights of Customary Law Communities, which has caused pros and cons in society. Specifically, this study discusses the existence of customary law communities from a normative perspective and the labeling of HPL on customary rights of customary law communities and analyzes the legal consequences of granting HPL to customary law communities over customary rights. This study uses a juridical-normative method. The results of the study conclude that the constitution recognizes the existence of customary law communities along with the customary rights of customary law communities. Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 14 of 2024 concerning the Implementation of Land Administration and Registration of Customary Land Rights of Customary Law Communities, although it has provided space for customary land registration, has not provided adequate legal protection for customary law communities in the process of granting Management Rights (HPL). Normative ambiguity and the lack of fair and participatory conflict resolution mechanisms are the main challenges. Therefore, there is a need for revision and strengthening of regulations.
Urgensi Pembentukan Aturan Khusus Ruang Udara Rendah untuk Mobil Terbang: Studi Komprehensif terhadap Sistem Hukum Penerbangan Indonesia Pebrian, Aldi; Yulianingrum, Aullia Vivi; Surahman, Surahman; Hasmiati, Rahmtullah Ayu
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.126-145

Abstract

Di beberapa negara, teknologi transportasi udara perkotaan, khususnya mobil terbang (electric vertical take-off and landing/eVTOL), telah menjadi lebih komersil. Namun, tidak ada undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur operasi mobil terbang di ruang udara rendah dan darat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat betapa pentingnya membuat aturan khusus untuk mobil terbang, serta masalah hukum dan teknis yang terkait dengan memasukkannya ke dalam sistem transportasi Indonesia. Metode normatif, yaitu analisis konseptual, digunakan dalam penelitian ini. Data ini berasal dari sumber primer (UU Penerbangan No. 1/2009 dan UU Lalu Lintas No. 22/2009) dan sumber sekunder (buku, jurnal, dan laporan kebijakan). Analisis dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan meninjau peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan saat ini tidak memenuhi ciri-ciri unik mobil terbang, seperti kemampuan untuk beroperasi baik di udara maupun di darat. Harmonisasi hukum, sertifikasi, infrastruktur (vertiport), manajemen lalu lintas udara, dan keamanan siber adalah masalah utama. Selain itu, untuk menjamin efisiensi dan keselamatan, klasifikasi ruang udara rendah kelas E dan G memerlukan penyesuaian. Untuk menangani masalah teknis, operasional, dan hukum, diperlukan aturan khusus. Ini harus mencakup adaptasi standar internasional (ICAO), membangun lembaga sertifikasi nasional, membangun infrastruktur pendukung, dan memberikan pelatihan sumber daya manusia untuk pengendalian lalu lintas udara (ATC). Studi ini menekankan betapa pentingnya kerangka hukum yang komprehensif di Indonesia untuk mendukung inovasi mobil terbang.
Pengaruh Iklan Terhadap Perlindungan dan Niat Beli Konsumen Bachriani, Rielia Darma
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.146-161

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaruh iklan terhadap perlindungan dan niat beli konsumen mengingat di era digital saat ini pemasaran melalui media sosial dan periklanan internet telah muncul sebagai salah satu cara paling efisien untuk menjangkau pelanggan. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative, mengkaji aspek aturan hukum yang berlaku saat ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa promosi dan periklanan memberi pengaruh terhadap cara orang membeli suatu produk, iklan yang dikemas dengan menarik dan ulasan positif terhadap produk yang diiklankan akan mendorong konsumen lebih mantab dan berniat  untuk membeli produk tersebut, meskipun tidak sering apa yang diiklankan belum tentu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan sebagai perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kekecewaan dan bahkan kerugian akibat hasil kemanfaatan produk yang telah dibeli tidak sesuai dengan yang diiklankan, konsumen berhak mengajukan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 
Penentuan Nilai Limit Valuasi Hak Cipta dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Ali, Muhammad Dzulfikar Syaiful
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.177-194

Abstract

Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sangat jarang diminati oleh perbankan di Indonesia karena terhambat pada implementasi valuasi aset. Hingga saat ini belum ada pedoman pasti terkait valuasi nilai ekonomis Hak Cipta. Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu pertama, terkait bagaimana pelaksanaan parate eksekusi terhadap Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Kedua, terkait bagaimana penentuan nilai limit valuasi Hak Cipta dalam pelaksanaan eksekusi. Tujuan penelitian ini ialah mengkaji penentuan nilai limit valuasi Hak Cipta dalam eksekusi jaminan. Metode penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berdasarkan asas dan kaidah ilmu hukum, teori hukum, dan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Eksekusi Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi cara ini dilakukan dengan syarat eksekusi memenehuhi nilai limit dan dapat mencapai harga tertinggi guna simbiosis mutualisme. Penentuan nilai limit HKI dalam lelang eksekusi dapat dilaksanakan melalui KJPP. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan eksekusi bawah tangan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang secara tegas mengatur terkait lembaga apakah yang secara khusus diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi Hak Cipta sebagai objek eksekusi jaminan fidusia melalui mekanisme penjualan bawah tangan.
Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberlakuan Kewajiban Iuran TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) Pastika, Dinda Bhawika Wimala; Suryana, Eka Pala; Rizal, Muhammad; Palestina, Firdaus Ayu
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.195-214

Abstract

New legal products as well as amendments to existing regulations consistently influence the labor sector. One such example is the mandatory contribution to the Public Housing Savings (TAPERA), regulated under Government Regulation No. 21 of 2024 concerning Amendments to Government Regulation No. 25 of 2020, as a derivative regulation of Law No. 4 of 2016 on Public Housing Savings. This study aims to analyze the effectiveness of government policy implementation related to the mandatory TAPERA contributions that must be fulfilled by workers. The research method employed is normative juridical, using both conceptual and statutory approaches. The findings indicate that the implementation of mandatory TAPERA contributions has not been fully effective. From a regulatory perspective, there are still overlaps with labor and social security regulations, creating legal uncertainty. From an implementation perspective, the contribution collection mechanism has not been well integrated into the labor administration system, thus causing technical obstacles. Furthermore, the low level of public understanding and trust in TAPERA affects worker participation. Therefore, although TAPERA has a strong legal foundation, its effectiveness requires regulatory improvement, transparent management, accountable supervision, and adequate legal protection for participants. Moving forward, effectiveness can only be achieved if the policy is implemented consistently and in a coordinated manner, accompanied by continuous public outreach and institutional strengthening as the foundation for implementation.
Implikasi Hukum Mengenai Pembebasan Lahan Dalam Hal Ijin Pertambangan Yang Berkeadilan Nugroho, Pandu Dwi
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.162-176

Abstract

Pertambangan memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, serta penyediaan bahan baku industri. Namun, kegiatan pertambangan seringkali menimbulkan permasalahan kompleks, terkait dengan pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan untuk izin pertambangan sering memicu sengketa antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat, terutama pemilik lahan dan masyarakat adat yang terdampak secara langsung.Penelitian ini membahas implikasi hukum terhadap proses pembebasan lahan dalam kaitannya dengan pemberian izin pertambangan yang berkeadilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus di beberapa wilayah pertambangan yang mengalami sengketa lahan. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta Kerja serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta prinsip keadilan dalam hukum agraria nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam perlindungan hak masyarakat ketika proses pembebasan lahan tidak dilakukan secara partisipatif dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang mengintegrasikan prinsip keadilan substantif, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hukum dalam proses pemberian izin pertambangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 3 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 8, No 1 (2025): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 3 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 2 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 7, No 1 (2024): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 3 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 2 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review (In Press) Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review More Issue