cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luthfi Faisal Natsir
Contact Email
luthfinatsir.lfn@gmail.com
Phone
+6281230006206
Journal Mail Official
luthfinatsir.lfn@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda Km 03 Karanganyar Kabupaten Indramayu
Location
Kab. indramayu,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Aspirasi
Published by Universitas Wiralodra
ISSN : 20872208     EISSN : 26864697     DOI : https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i2
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL ASPIRASI adalah wahana pendorong perkembangan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep, fenomena, persitiwa dan dinamika pemerintahan maupun politik di Indonesia dan Global. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Februari dan Agustus diterbitkan oleh Universitas Wiralodra dibawah pengelolaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun ruang lingkupnya terdiri dari beberapa kajian, antara lain: Tata Kelola Pemerintahan Kepemimpinan Birokrasi Kebijakan Publik Pelayanan Publik Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Politik Lokal dan Internasional Demokrasi dan Kajian seputar Politik dan Pemerintahan Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025" : 5 Documents clear
TELA’AH KRITIS REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA ( Tinjauan dan Analisis Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah) ibrahim
aspirasi Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.130

Abstract

Dalam diskursus peluang korupsi di pemerintahan daerah semakin terbuka dengan diterapkannya sistem otonomi daerah melalui sharing of power for governmental kepada daerah selaku local state government. Otonomi daerah memberikan kekuasaan yang cukup besar kepada daerah, untuk mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing, sehingga tercipta self determination. Pemerintah Daerah sebagai local state government bersama dengan Kementerian dan Lembaga menerima amanat dari Pemerintah untuk melakukan upaya strategis dalam rangka pemberantasan korupsi.
KAJIAN ATAS URGENSI PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN Soleh
aspirasi Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.131

Abstract

Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mempunyai tujuan menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan perundangan yang lebih teknis untuk pengelolaan sampah yang dapat mengatur secara teknis yaitu dalam bentuk peraturan Bupati. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya Peraturan Bupati Indramayu Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Sampah. Adapun Ruang lingkup kajian ini adalah terkait dengan materi yang perlu diatur dalam peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan retribusi persampahan, antara lain penetapan wajib bayar retribusi atau objek retribusi dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Retribusi. Analisis yang dilakukan adalah Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Pelayanan Persampahan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Kajian ini dilakukan untuk mencermati susbstansi yang diatur dapat memenuhi kebutuhan dan juga peraturan perundangan yang berlaku diatasnya. Hasil kajian ini adalah rekomendasi untuk dapat memberikan kepastian terhadap wajib retribusi, maka perlu adanya data yang valid terhadap wajib rertribusi kebersihan serta tata cara pemungutan retribusinya yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan aspek layanan pengelolaan kebersihan.
Analisis isi Kebijakan Pada Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Indramayu Luthfi Faisal Natsir; Mulyati, Mulyati Kartini; Ventha Graha Agus Ibrahim
aspirasi Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.132

Abstract

Pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah. Program PAMSIMAS merupakan salah satu bentuk aksi nyata baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bentuk upaya untuk pembangunan desa melalui peningkatan PAMSIMAS, selain itu guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan di desa dalam menurukan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang tidak bersih. Permasalahan- program tersebut diantaranya kurang koordinasi antara masyarakat desa penerima manfaat program dengan Dinas Kawasan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai pelaksana teknis di daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui isi kebijakan pada pelaksanaan Program PAMSIMAS di Kabupaten Indramayu, sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti mengungkapkan secara objektif berdasakan fakta dan data dilapangan selama observasi berlangsung. Adapun hasil penelitian menunjukkan pada Tahun 2023 Kabupaten telah menjalankan program tersebut di lima desa, dan cukup berhasil dilhat pada sisi manfaat, tujuan, pelaksanaan program dan sumber daya selama program berlangsung.
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi Kasus Pasar Baru Indramayu) Deni Agustina; Ilham Setiawan; Diah Nurwitasari
aspirasi Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.133

Abstract

Di Kabupaten Indramayu sendiri yaitu Pasar Baru Indramayu kondisinya hingga saat ini kondisi pasar baru Indramayu masih sangat memprihatinkan, kumuh, atap bangunan yang keropos dan rawan ambruk, bocor, banjir ketika hujan karena sistem drainase yang tidak terawat dan banyak kios yang kosong ditinggal pemiliknya karena sepi pembeli. Pemerintah daerah sudah saatnya melakukan perannya untuk mempertahankan eksistensi pasar baru Indramayu agar tetap ada. Tujuan Penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini Pemerintah Daerah Indramayu telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung pasar tradisional melalui peraturan dan program-program yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, yang mengatur jarak pembangunan pasar dengan pembangunan fasilitas baru serta meningkatkan kebersihan dan kenyamanan. Namun Pelaksanaan kebijakan ini menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan anggaran dan tenaga kerja, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, serta rendahnya kesadaran pedagang terhadap peraturan.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN INDRAMAYU Evah Ridzana; Luthfi Faisal Natsir; Wiji Febriyani Rizkiyah
aspirasi Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.134

Abstract

Penyelenggaraan Mal Pelayanan diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 menjelaskan mengenai penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Sebagai bentuk respon dari peraturan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu pada Tahun 2023 mendirikan Mal Pelayanan Publik sebagai upaya memberikan pelayanan yang efektif, efisien, cepat dan nyaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data yang berasal dari observasi ,wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelayanan pada mal pelayanan publik Kabupaten Indramayu yaitu: 1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki telah menjalankan dengan baik dan pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan SOP yang ada, 2. Sarana, dalam hal ini yang dimiliki pada mal pelayanan publik Kabupaten Indramayu memiliki kondisi yang nyaman, dan aman, 3. Prasarana, yang dimiliki juga sudah cukup baik, dengan demikian bahwa efektivitas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indramayu sudah berjalan dengan cukup baik namun perlu adanya suatu inovasi-inovasi baru agar dapat lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan melalui penambahan sarana dan prasarana.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 14 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 13 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 13 No. 1 (2023): Februari Tahun 2023 Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol 12 No 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol. 12 No. 1 (2022) Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus Vol 11 No 2 (2021): Agustus Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi Vol. 9 No. 2 (2019): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi Vol. 8 No. 2 (2018): Aspirasi More Issue