cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rendy Adiwilaga
Contact Email
rendyadiwilaga@gmail.com
Phone
+628112239899
Journal Mail Official
unibbafisip@gmail.com
Editorial Address
Jl. R.A.A Wiranatakusumah No. 7. Baleendah. Kabupaten Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Bale Bandung
ISSN : 2087474X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
JURNAL JISIPOL, merupakan jurnal ilmiah politik dan pemerintahan yang diterbitkan selama tiga kali dalam setahun oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA pada bulan Januari, april, dan november. Jurnal ini sendiri merupakan sarana bagi para peneliti internal maupun eksternal Ilmu Pemerintahan UNIBBA dalam memperkaya khasanah serta kajian ilmu politik dan pemerintahan kontemporer, yang sekiranya berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri. Jurnal ini sendiri menerima kontribusi ulasan pemikiran politik, resensi buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan di setiap edisinya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 272 Documents
 8   9   10   11   12 
PENGARUH REFORMASI BIROKRASI DALAM MEMPERMUDAH PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH Andini Lutfiah Putri
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Birokrasi pemerintah memegang peranan penting atau bahkan berperan tunggal dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia sendiri permasalahan birokrasi salah satunya bisa terlihat dari panjangnya birokrasi perizinan yang diterima oleh warga negara. Salah satu bentuk permasalahan birokrasi perizinan adalah dalam sektor investasi atau penanaman modal di daerah. Penelitian ini mengajukan rumusan permasalahan yaitu sebab hambatan birokrasi penanaman modal di daerah sebelum reformasi birokrasi dan pentingnya reformasi birokrasi serta keterbukaan informasi dalam penanaman modal di daerah.Tulisan ini hendak menggali secara utuh mengenai hambatan perizinan penanaman modal di daerah dan mengetahui pentingnya reformasi birokrasi serta keterbukaan informasi dalam sektor perizinan penanaman modal di daerah. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang sifatnya kualitstif dengan penjelasan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hambatan perizinan penanaman modal salah satunya berupa belum adanya sekretariat bersama, sehingga pelaksanaan terpadu satu pintu belum berjalan secara optimal. Selain itu hasil penelitian ini adalah nyatanya diperlukan reformasi dan keterbukaan informasi dalam sektor penanaman modal dikarenakan dengan adanya reformasi tentu saja akan membawa suatu perubahan, begitu pula dengan reformasi birokrasi khususnya dalam hal perizinan penanaman modal di daerah.
STRATEGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI (DISKOMINFO) DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN MASTER PLAN SMART CITY DI KABUPATEN BANDUNG Widdy Yuspita Widiyaningrum
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Smart City adalah sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Kabupaten Bandung salah satunya mulai menerapkan konsep smart city dengan menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) untuk mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City tahap kedua di Redtop Hotel and Convention Centre Jakarta. Penandatanganan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang bertujuan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi di daerah masing-masing. Kota Cerdas (smart city) ini menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kita yang lebih efisien. Kota cerdas adalah kota yang menggunakan prinsip-prinsip smart living, smart government, smart economy, smart environment, smart mobility, dan yang juga tak kalah penting adalah smart people. Kota dinilai cerdas secara ekonomi, apabila sebuah kota ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya atau potensi kota termasuk layanan Teknologi Informasi Komunikasi, tata kelola dan peran Sumber Daya Manusia yang baik. Kota dinyatakan cerdas secara sosial, apabila masyarakat dalam sebuah kota memiliki keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah. Terakhir, kota dinyatakan cerdas apabila warga kotanya memiliki tempat tinggal yang layak huni, sehat, hemat dalam penggunaan energi serta pengelolaan energi dengan dukungan layanan Teknologi Informasi Komunikasi, pengelolaan dan peran Sumber Daya Manusia yang baik. Dalam hal ini Master Plan Smart City di Kabupaten Bandung menggunakan teori strategi analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) menurut (Rangkuti, 1997:19) analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan Strengths (Kekuatan) dan Opportunities (Peluang), namun secara bersamaan dapat meminimalkan Weaknesses (Kelemahan) dan Threats (Ancaman). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada melalui wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Dengan melakukan penelitian diharapkan akan memberikan kontribusi untuk khalayak khususnya dalam Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam pengambangan dan pembangunan Master Plan Smart City di Kabupaten Bandung.
EFEKTIVITAS APLIKASI SAKEDAP DALAM SISTEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN TERPADU DI DISDUKCAPIL KABUPATEN BANDUNG Afifah Khoerunnisa; Dera Izhar Hasanah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa efektivitas aplikasi SAKEDAP oleh Disdukcapil dalam sistem pelayanan terpadu di Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan optimal, mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bandung dalam menggunakan aplikasi SAKEDAP yang disediakan oleh Disdukcapil untuk memperoleh pelayanan, serta mengetahui upaya apa saja yang dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Bandung agar aplikasi SAKEDAP dapat berfungsi dengan maksimal. Keberhasilan organisasi pada umumnya di ukur dengan konsep efektivitas, Dengan demikian, perlu adanya pengaturan, pengarahan, dan pendayagunaan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknik penentuan sampel Purposive Sampling. Aplikasi Sakedap bertujuan untuk memudahkan masyrakat untuk membuat administrasi kependudukan. Dengan adanya Aplikasi Sakedap ini masyarakat tidak membutuhkan waktu yang lama pada saat menunggu pengurusan di Disdukcapil. Masyarakat yang tidak memiliki alat komunikasi dan memiliki kendaraan, para warga bisa mendatangi Rt/Rw atau desa setempat yang alat komunikasi nya belum dipakai untuk meng install aplikasi sakedap, karena untuk aplikasi sakedap ini hanya bisa satu kebutuhan administrasi satu akun saja. Aplikasi Sakedap disosialisasikan untuk memudahkan para warga mengenai pembuatan administrasi kepependukan yang mereka butuhkan, sehingga tidak membuat keramaian di kantor disdukcail pada saat masa pandemi covid berlangsung. Fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan mengalami beberapa kendala. bisa dilihat dalam data tahun 2021 yang peneiliti dapatkan, tidak semua orang memakai aplikasi tersebut mereka ada yang memilih untuk datang ke disdukcapil dengan prokes yang dianjurkan, ada juga yang memilih melakukan pengumpulan data di satu desa/kecamatan lalu mewakilan untuk datang ke Disdukcapil.
EFEKTIVITAS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) WILAYAH II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG (DPUTR) DALAM PEMELIHARAAN RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Rifi Rivani Radiansyah; Aripin
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya pengendara yang cenderung mencari jalan alternatif untuk menghindari jalanan yang rusak hanya untuk menuju lokasi tertentu menjadi fenomena nyata di beberapa wilayah di Bandung Barat yang mengindikasikan adanya permasalahan bahwa, efektivitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah II Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dalam pemeliharaan ruas jalan kabupaten di Kabupaten Bandung Barat belumlah optimal. Riset yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan tersebut, dilaksanakan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif secara keseluruhan dengan unit pelaksana teknis (UPT) wilayah II sebagai objek risetnya. Kemudian, teknik penentuan informan riset ini dilakukan secara purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan metode dokumentasi juga pendekatan literatur. Adapun teknik analisis data dalam riset ini dilakukan dengan menggunakan reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Hasil riset ini menunjukan, bahwa UPT telah melaksanakan tugas pemeliharaan ruas jalan sesuai dengan apa yang menjadi program dan kewajiban unit kerja, terutama yang berkenaan dengan sasaran pemeliharaan ruas jalan. Hanya saja, perihal tepatnya waktu pemeliharaan, tercapainya tujuan dan perubahan nyata seringkali terhambat. Hal itu disebabkan oleh minimnya sumber daya baik itu sumber daya manusia secara kuantitas maupun sumber daya keuangan yang berkenaan dengan manajemen waktu anggaran yang seringkali tidak terintegrasi dengan kondisi lapangan.
IMPLEMENTASI PROGRAM SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT TERPADU (GANAS MADU) DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT Rusmini; Ridwan Alifaza
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana salah satunya adalah dibentuknya suatu lembaga yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Fungsi BPBD adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, menyeluruh serta terpadu. Daerah yang tergolong rawan bencana salah satunya adalah Kabupaten Subang. Kabupaten Subang dalam sepanjang tahun 2019 telah terjadi 149 bencana. BPBD Program Siaga Bencana Berbasis Masyarakat Terpadu (GANAS MADU) adalah Program yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Subang, yang mana masyarakat menjadi bagian penting dari program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer serta data sekunder dan menggunakan cara triangulasi sumber seperti wawancara, dokumentasi dan observasi. Implementasi menjadi suatu proses, akibat atau dampak, sehngga keputusan yang diterima dapat dilaksanakan. Edward III (1990) berasumsi dalam Tjilen (2019) faktor-faktor yang menjadi penentu berhasilnya implementasi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi Penyelenggaraan Program GANAS MADU merupakan penyampaian informasi mengenai program tersebut dari pembuat program kepada pelaksana program dan diefektifkan dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran program serta pihak lain yang berkepentingan. Sumber daya ialah keahlian sumber daya manusia, dana yang tersedia, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada. Adapun disposisi yaitu sikap pelaksana program serta profesionalitas para pelaksana. Struktur Birokrasi program GANAS MADU mempunyai indikator yaitu hubungan koordinasi organisasi pelakasana serta standar operasional prosedur yang ditetapkan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan program GANAS MADU diharapkan lebih meningkat dan penyediaan saran prasarana dapat mencakupi wilayah Kabupaten Subang. Guna melengkapi hasil penelitian diharapkan adanya penelitian lebih lanjut.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PENINGKATAN KREATIFITAS PENGRAJIN GERABAH DI DESA PULUTAN KECAMATAN REMBOKEN KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2021 Ferdinandus Jaftoran; Noudy R.P. Tendean; Arnold Poli
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerabah merupakan kerajinan rumah tangga warisan nenek moyang Minahasa yang kini menjadi mata pencaharian sebagian besar warga Desa Pulutan, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa. Berbagai bentuk gerabah telah diproduksi, mulai dari produk rumah tangga seperti pot, vas bunga dan kompor dapur, seiring dengan perkembangan teknologi, fasilitas pendukung mulai digunakan seperti mesin penggiling tanah sehingga dapat meningkatkan hasil dengan kualitas yang unggul. gerabah serta berbagai macam souvenir yang bisa dibeli dengan harga terjangkau. Data jumlah penduduk desa Pulutan + 996 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, 170 merupakan penduduk yang berprofesi sebagai pengrajin gerabah, sedangkan 345 berprofesi sebagai asisten pengrajin gerabah. Dengan demikian, secara keseluruhan mata pencaharian masyarakat Desa Pulutan adalah 515 orang sebagai pengrajin gerabah, sedangkan 481 orang bekerja di bidang lain. Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terus dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka meningkatkan keterampilan kreatif pengrajin dalam membuat kerajinan tangan. gerabah di Desa Pulutan. Melalui partisipasi pemerintah dalam memberikan bantuan kepada pengrajin gerabah Desa Pulutan, diharapkan Desa Pulutan dapat menjadi desa tujuan wisata Sulawesi Utara yang mandiri, sehat, sejahtera dan berpendidikan. Selain itu, dalam menghadapi Covid-19, peran pemerintah diharapkan memberikan edukasi kepada pengrajin untuk melakukan penjualan secara online agar pemasaran tetap berjalan stabil sehingga roda produksi gerabah tetap berjalan.
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA OLEH PEMERINTAH DESA SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN AKSESIBILITAS SOSIAL MASYARAKAT DI DESA KARANGSEWU KECAMATAN CISEWU KABUPATEN GARUT Helwani; Ega Elang Rahayu
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan diharapkan mendapatkan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa karang sewu kecamatan cisewu kabupaten garut serta mengetahui paktor pendukung dan penghambatnya dalam kegiatan pembangunan inspratuktur tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatip yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dilapangan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah inporman. Analisis data menggunakan model analisis internal hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah desa dalam pembangunan inspratuktur di jalan desa karang sewu masih kurang berperan dan blm optimal, hal ini dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan paktor pendukung yang lain. APBD yang mencakupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang di berikan. Sedangkan paktor penghambat yaitu belum maksimalnya pengawasan dan pemantawan pada pembangunan inspratuktur, kemudian akses dan medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan inspratuktur waktu yang lama serta bahan material yang mahal.
PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG Rosa Fitriana; Djodi Setiawan
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang disebar kepada 35 responden di 7 instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji thitung > ttabel dengan signifikansi 0,001 lebih kecil dari pada 0,05 dan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ini dibuktikan dengan siginifikansi 0,000. Fan hasil uji F menunjukan hasil Fhitung > Ftabel dengan signifikansi 0,000 berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
EFEKTIVITAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH MELALUI PETUGAS PANTARLIH DI DESA SARIMAHI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG Widdy Yuspita Widiyaningrum
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya Pemilihan Umum. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih menentukan tahapan Pemilu selanjutnya. Mulai dari penentuan jumlah TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi Pemilu, kampanye, rekapitulasi hasil suara, dan lain sebagainya. Jika hasil pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih bermasalah atau tidak valid, dapat dipastikan tahapan Pemilu selanjutnya juga akan sangat terganggu. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih. Pantarlih dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.
EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI DAFTAR HADIR ELEKTRONIK (DHE) OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI (DISKOMINFO) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG Nunung Munawaroh; Mia Hildayanti
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan Seringnya jaringan mengalami trouble/ error sehingga Daftar Hadir Elektronik tidak berfungsi., Masih ditemukannya ASN yang hanya datang pagi mengisi Daftar Hadir Elektronik, meng upload poto yang bersangkutan di kantor melalui hp androidnya, setelah itu pulang dan hanya datang lagi sore melakukan hal yang sama dan setelah itu pulang, jadi sama sekali tidak melakukan efektivitas kerja sebagaimana mestinya, masih ditemukan ASN yang datang terlambat, walaupun mereka tahu bahwa sanksi keterlambatan tersebut akan berpengaruh terhadap TPP yang mereka terima, dan tidak adanya teguran/ peringatan pimpinan terhadap ASN yang sering datang terlambat, sehingga berpengaruh terhadap ASN yang lainnya. Untuk membahas permasalahan tersebut peneliti kaitkan dengan teori dari Hasibuan (203 :105) dimana untuk mengukur efektivitas penerapan aplikasi daftar hadir elektronik oleh diskominfo kabupaten Bandung menyangkut faktor- faktor kuantitas, kualitas, dan pemanfaatan waktu dan peningkatan sumberdaya manusia. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif suatu metode penelitian yang berlandasan filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan data triangulasi, analisis data indukatif/kualitatif. Dan hasil penelitian menunjukan bahwa Menyangkut kuantitas pada prinsipnya sejak penerapan aplikasi Daftar Hadir Elektronik ada peningkatan, menyangkut kualitas dalam penerapan aplikasi daftar hadir elektronik (DHE) di kecamatan Majalaya bahwa kehadiran para ASN di lingkungan Kecamatan Majalaya menjadi meningkat dan lebih baik dan lebih disiplin dalam mengisi Absen melalui DHE tersebut.

Page 10 of 28 | Total Record : 272

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2026): Vol. 10 No. 1 (2026): Jurnal JISIPOL January 2026 Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025 Vol. 9 No. 2 (2025): Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 2 (2025): MAY 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 8 No. 3 (2024): Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 3 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024 Vol. 7 No. 3 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 3, NOVEMBER 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023 Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021 Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020 Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue