Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
JURNAL JISIPOL, merupakan jurnal ilmiah politik dan pemerintahan yang diterbitkan selama tiga kali dalam setahun oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA pada bulan Januari, april, dan november. Jurnal ini sendiri merupakan sarana bagi para peneliti internal maupun eksternal Ilmu Pemerintahan UNIBBA dalam memperkaya khasanah serta kajian ilmu politik dan pemerintahan kontemporer, yang sekiranya berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri. Jurnal ini sendiri menerima kontribusi ulasan pemikiran politik, resensi buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan di setiap edisinya.
Articles
259 Documents
<![CDATA[PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MELALUI POLA PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG BARAT ]]>
<![CDATA[Haromin]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.451 KB)
<![CDATA[Di era reformasi dan otonomi daerah yang sekarang telah berjalan dinegara kita, diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat diberbagai sektor kehidupan dengan adanya ekonomi dan desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah untuk mengelola maupun mengatur pemerintahan didaerahnya masing – masing. Masyarakat setempat diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan daerahnya itu sendiri. Peran serta masyarakat setempat sangat berpengaruh sekali terhadap laju perkembangan daerah dan juga jalannya pemerintahan tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan, sudah sepantasnya dapat membangun partisipasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat dan melaksanakannya, guna terciptanya pemerintahan yang baik yang menjalankan aspirasi masyarakat sehinga perkembangan baik dari segi ekonomi, pendidikan dan pembangunan di daerah tersebut dapat terlaksana sesuai dengan keinginan semua pihak khususnya masyarakat dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, DPRD dan juga masyarakatnya itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran DPRD khususnya DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam membangun partisipasi masyarakat dan menyerap aspirasi dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat. Dengan sasaran penelitiannya yaitu Peran DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam Membangun Partisipasi melalui Pola Penyerapan Aspirasi Masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang memberikan gambaran secara riil mengenai situasi tertentu atau keterkaitan atau hubungan antara berbagai fenomena secara aktual dan teratur, dengan cara mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan meraka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia di sekitarnya. Sehingga dihasilkan data yang berdasarkan fakta - fakta dan menggambarkan secara tepat.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA KIDANG PANANJUNG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BARAT ]]>
<![CDATA[Ajat Sudrajat]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.333 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi di dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Dengan fokus penelitian meliputi jenis-jenis Partisipasi Masyarakat di Dalam pembangunan. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui melakukan studi keperpustakaan, studi lapangan, yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui kegiatan observasi dan dokumentasi wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Desa Kidangpananjung, memiliki jumlah penduduk 3650 jiwa dan terdapat 1262 KK (kepalakeluarga) yang terdiri dari 1826 jiwa laki-laki dan 1824 jiwa wanita. Dari hasil pengamatan lapangan pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan masih ada ditemukan berbagai permasalahan (kendala) satu diantaranya didalam pembangunan masyarakat sebagian besar tidak biasa menghadiri kegiatan yang di programkan pemerintah desa. Walaupun diketahui bersama bahwa pembangunan yang dilakukan hanya semata untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri.]]>
<![CDATA[PERAN STAKEHOLDERS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISABILITAS DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI INOVASI SOSIAL DI DAERAH: Studi pada Pengembangan Program Inovasi PERTADAYA terhadap pelestarian Lingkungan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ]]>
<![CDATA[Susanto August Satria]]>;
<![CDATA[Titon Srihardian]]>;
<![CDATA[M. Romli Bahtiar]]>;
<![CDATA[Haryono]]>;
<![CDATA[Ihsan Sanjaya Akbar]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (460.076 KB)
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan teori-teori pembangunan, tanggung jawab sosial pada prosesnya kemudian bukan lagi menjadi tanggung jawab tunggal pemerintah sebagai pemegang amanat konstitusi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan munculnya konsep-konsep kontemporer seperti halnya good governance, pemerintah bersamaan dengan civil society dan pihak perusahaan/swasta memiliki wewenang yang sama dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, PT. Pertamina sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Selatan, sejatinya juga berperan dalam pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui program corporate social responsibility yang efektif. Dalam konteks ini, program PERTADAYA merupakan salah satu program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disabilitas, dimana melalui proses pemberdayaan tersebut, Pertamina juga mewujudkan pelestarian lingkungan dengan menjadikan penyandang disabilitas sebagai aktor utama dan garda terdepan dalam pelestarian lingkungan. Pada prosesnya kemudian, implikasi yang ditimbulkan dari program ini berdampak pada aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANDUNG BARAT ]]>
<![CDATA[Haromin]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.983 KB)
<![CDATA[Peningkatan pelayanan publik didaerah terutama di Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan inovasi manajemen dalam rangka menanggulangi lemahnya pelayanan aparatur pemerintah. Salah satu usaha konkrit adalah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) sebagai lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Bandung Barat. Dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan BPMPPT Kabupaten Bandung Barat bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat dalam hal melaksanakan pengawasan/pengendalian, pengoreksian gambar/konstruksi bangunan serta menetapkan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada BPMPPT Kabupaten Bandung Barat; 2) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada BPMPPT Kabupaten Bandung Barat; 3) Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi kendala dalam Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada BPMPPT Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Teknik Pengumpulan Data terdiri dari : 1) Data Primer mencakup wawancara dan Observasi ; 2) Data Sekunder mencakup : 1) Penelitian Kepustakaan dan Dokumentasi. Teknik Analisa Data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan diselenggarakan sesusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Faktor yang menjadi kendala adalah : 1) Kurangnya Pegawai teknis Lapangan; 2) Lambatnya proses penyelesaian IMB secara teknis di lapangan; 3) Belum Optimalnya Kemampuan kerja pegawai; 4) Kondisi ruang tunggu yang kurang bersih; 5) Sering terjadinya miis koordinasi dengan SKPD terkait; 6) Sosialiasi yang kurang efektif kepada masyarakat. Upaya BPMPPT dalam mengatasi hambatan adalah : 1) Penambahan jumlah pegawai teknis lapangan; 2) Mengadakan Rapat setiap minggunya; 3) Pengadaan pegawai teknis dengan melibatkan pegawai yang membidangi IMB di Kecamatan; 4) Mengadakan Rakor dengan SKPD terkait secara rutin; 5) Sistem Pelayanan Jemput Bola;]]>
<![CDATA[POTRET PARADIGMA DEVELOPMENTALISME BARU JOKOWI DALAM FILM DOKUMENTER "WADAS WARAS" (2021): KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH ]]>
<![CDATA[Kirana Mahdiah Sulaeman]]>;
<![CDATA[Mustabsyirotul Ummah Mustofa]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (381.85 KB)
<![CDATA[Film dokumenter "Wadas Wadas (2021)" karya Watchdoc Media Mandiri mengangkat isu pertambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Jawa Tengah. Proyek pertambangan ini merupakan bagian dari program ambisius Presiden Jokowi yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditolak secara masif oleh warga lokal karena ancaman kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menggali bagaimana produsen teks, yaitu Watchdoc, mengonstruksi wacana dan membentuk identitas sosial di dalam film tersebut, serta mencari kontekstualisasi karya ini dengan sistem sosial-politik lebih luas. Dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penelitian ini menemukan bahwa (1) Watchdoc memotret tiga identitas dengan relasi kuasa yang tidak setara, yaitu korban (warga lokal), pelaku (pemerintah), dan pengamat (pakar hukum dan lingkungan), (2) produsen teks berpihak pada warga lokal atas dasar semangat menyebarkan narasi kaum marjinal yang jarang direpresentasikan di media arus utama, dan (3) produsen teks mengkonstruksi wacana anti-developmentalisme baru Jokowi yang bersandar pada ideologi statis–nasionalis dengan memanfaatkan paket deregulasi Omnibus Law.]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN TK, SD, SMP DAN NON-FORMAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Ujud Rusdia]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.852 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan TK, SD, SMP dan Non-Formal dalam meningkatkan kinerja pegawai Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar peran Kepala Koordinator Wilayah dalam meningkatkan kinerja pegawai menggunakan teori menurut Henry Mintzberg (1973) bahwa peran yang biasanya dijalankan oleh pimpinan dalam meningkatkan suatu kinerja, yaitu; peran a. Interpersonal Role (Peranan Pribadi) seperti Figure head, Leader, Liasion. b. Decison Making (Peranan pembuat keputusan) seperti Entreprenuer, Distrubance handler, Resource allocation, Negotiator. c. Informational role (Peranan sumber informasi) seperti Monitor and Dessiminator, Spoke person. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Kepala Koordinator Wilayah dalam meningkatkan kinerja pegawai pada kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Paseh senantiasa melakukan perannya sebagai interpersonal role, decision making dan informational role dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Paseh.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN MASYARAKAT BERBASIS WEBSITE DI ERA PANDEMI DI KABUPATEN SUMEDANG ]]>
<![CDATA[Ely Sukmana]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.948 KB)
<![CDATA[Pelayanan publik menjadi sebuah wacana dalam menghadapi era pandemi, maka pelayanan publik di lakukan secara digital dengan menggunakan website yang merupakan upaya dalam pelayanan kepada masyarakat untuk mengatasi keterbatasan layanan publik secara langsung demi mencegah penyebaran penyakit. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi indikator kualitas dan hambatan dalam penerapan inovasi pelayanan publik yang berbasis website secara digital di masa pandemi. Metode dalam penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi dan penelusuran data secara online, serta menggunaan teknik analisis isi. Hasil penelusuran, penulis menemukan bahwa penggunaan website masih membutuhkan pematangan dan penataan dari semua unit pelayanan dalam hal efisiensi, kepercayaan, reliabilitas, dan dukungan masyarakat. hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah kabupaten Sumedang dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan masyarakat dengan peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik berbasis website. Adapun saran dalam penelitian ini, memerlukan perbaikan server aplikasi maupun website pemerintah, mensosialisasikan secara berkelanjutan dan kapasitas Sumber Daya Manusia berpengalaman dan keterampilan dibidang teknologi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA OLEH DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Nunung Munawaroh]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.534 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Bandung, meliputi implementasi, kendala, serta solusi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, sumber data dan teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Bandung sesuai dengan Perda Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung telah terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan pemenuhan terhadap kebutuhan biaya pendidikan siswa sekolah menengah pertama. Pelaksanaan pendidikan gratis tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung tidak terlepas dari kendala-kendala, antara lain: sering terjadinya kesalahan komunikasi antara pemberi kebijakan dengan pelaksana kebijakan, terjadi kesalahan komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan dalam hal ini orang tua murid, keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah, peran serta masyarakat masih kurang dalam menginformasikan kebijkaan ini Penurunan pelayanan pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler]]>
<![CDATA[PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI : Studi Pada Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung ]]>
<![CDATA[Rifi Rivani Radiansyah]]>;
<![CDATA[Adhika Rahman]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (476.289 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai: (1) Kepemimpinan (2) Pemberdayaan; (3) Kinerja; serta (4) Pengaruh Kepemimpinan dan Pemberdayaan terhadap kinerja Pegawai Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, baik secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey deskriptif dan survey eksplanatori, dengan unit analisisnya adalah 33 Pegawai Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Tipe investigasinya adalah causalitas, serta time horizon dalam penelitian ini adalah cross-sectional. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pada aspek Kepemimpinan di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung sudah cukup baik, namun pada aspek Pemberdayaan pada Pegawai pada umumnya masih dirasa kurang baik, sedangkan pada aspek Kinerja Pegawai secara keseluruhan saat ini dinilai sudah baik. Pernyataan ilmiah peneliti dalam persoalan ini bahwa pada dasarnya, Kepemimpinan dan Pemberdayaan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Namun secara parsial Kepemimpinan dominan mempengaruhi kinerja daripada Pemberdayaan.]]>
<![CDATA[MENELISIK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK WATERSHED GOVERNANCE DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT, DAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mustabsyirotul Ummah Mustofa]]>;
<![CDATA[Kania Tresna Dewi]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.715 KB)
<![CDATA[Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan lanskap ekologis yang melintasi banyak wilayah administrative dan memiliki fungsi khusus untuk kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kompleksitas pengelolaan DAS merupakan cerminan aspek lingkungan, social, politik dan ekonomi berjalan sangat dinamis. Partisipasi menjadi variable kunci dalam watershed governance untuk mewukudkan tata kelola DAS yang demokratis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta penggunaan kajian literature, artikel ini berupaya menelisik karaktek partisipasi dalam praktik watershed governance di Indonesia, Amerika Serikat dan China sebagai negara terluas di dunia yang memiliki karakter DAS serupa. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa ketiga negara mempraktikkan jenis partisipasi yang berbeda dalam tata kelola DAS karena dipengaruhi oleh bentuk pemerintahan dan kondisi social, ekonomi dan politik masyarakat setempat.]]>
