cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rendy Adiwilaga
Contact Email
rendyadiwilaga@gmail.com
Phone
+628112239899
Journal Mail Official
unibbafisip@gmail.com
Editorial Address
Jl. R.A.A Wiranatakusumah No. 7. Baleendah. Kabupaten Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Bale Bandung
ISSN : 2087474X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
JURNAL JISIPOL, merupakan jurnal ilmiah politik dan pemerintahan yang diterbitkan selama tiga kali dalam setahun oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA pada bulan Januari, april, dan november. Jurnal ini sendiri merupakan sarana bagi para peneliti internal maupun eksternal Ilmu Pemerintahan UNIBBA dalam memperkaya khasanah serta kajian ilmu politik dan pemerintahan kontemporer, yang sekiranya berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri. Jurnal ini sendiri menerima kontribusi ulasan pemikiran politik, resensi buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan di setiap edisinya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 259 Documents
 7   8   9   10   11 
PENGARUH FAKTOR PILIHAN RASIONAL TERHADAP TINGGINYA JUMLAH VOTERS ABSTENTION DI KOTA MEDAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 2018 Christian Deswinta Bangun; Riaty Raffiudin
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.258 KB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari Anthony Downs (1985) yang memandang perilaku pemilih yang melihat utilitas dari kandidat pemilu. Utilitas yang dilihat oleh pemilih, dijelaskan lebih lanjut oleh Kiewiet (1985) dan Fiorina (1982), berasal dari kinerja ekonomi dari pemerintah yang sedang menjabat. Riker dan Ordeshook (1968) menyatakan bahwa pemilih memiliki kewajiban berwarganegara dimiliki oleh setiap orang sebagai kapabilitas politiknya. Blais (2000) dan Moon (1992) menyatakan Rasionalitas pemilih juga muncul dari biaya yang dikalkulasi pemilih berdasarkan teknis kepemiluan. Penelitian ini menggunakan kasus kota Medan yang partisipasi memilih pada Pilkada Serentak Gubernurnya rendah. Permasalahan yang terjadi di Kota Medan adalah kondisi ekonomi yang cenderung negatif dibanding kota/kabuapten lain di Provinsi Sumatera Utara. Kasus Korupsi pejabat di kota Medan memberikan kesempatan bagi penelitian ini untuk menguji perasaan kewajiban warganegara pemilih. Terdapat biaya yang dikalkulasi oleh pemilih seperti keterjangkauan dan pengetahuan pemilih soal TPS yang sangat rendah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang diambil merupakan pemilih yang tidak hadir ke TPS, sejumlah 204 dengan Margin of Error sebesar 7 persen. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor evaluasi ekonomi politik berpengaruh signifikan terhadap tingginya voters abstention di Kota Medan Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. Peniliaian signifikan pemilih mengacu pada “kesenjangan yang masih terjadi di antara yang kaya dan miskin” dan “kondisi perekonomian Sumatera Utara 2013-2018”. Faktor efikasi politik dan biaya memilih tidak menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingginya jumlah voters abstention di Kota Medan. Implikasi teoritis pada penelitian ini adalah menjelaskan rendahnya partisipasi memilih berdasarkan pendekatan pilihan rasional. Teori retrospective voting Fiorina (1982) mengarahkan pemilih pada penilaian kinerja petahana sebagai pertimbangan untuk memilih kandidat petahana sebagai hadiah dan memilih lawannya sebagai hukuman. Penelitian ini juga mampu mengarahkan asumsi hukuman tersebut dengan wujud tidak memilih. Petahana yang tidak mencalonkan diri pada Pilgub 2018 membuat pemilih menjadikan kinerja ekonomi pemerintah sebelumnya sebagai pertimbangan untuk tidak memilih.
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) SEBAGAI APLIKASI PENGOLAH DATA KEMISKINAN DI DESA LAMAJANG KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Haromin; Dhika Andriyansah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.547 KB)

Abstract

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari Pemerintah, maka penerapan e-government di anggap menjadi salah satu solusi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Salah satunya melalui pogram aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan e-government melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosisal Next Generation (SIKS-NG) sebagai aplikasi pengolah data kemiskinan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui deskriptif kualitatf. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori dari Richard M. Streers dengan tiga indikator yang digunakan yaitu: Adaptasi, Pencapaian Tujuan dan Integrasi. Hasil penelitian ini dilihat dari tiga indikator menunjukan bahwa: Adaptasi, diketahui bahwa program SIKS-NG secara umum memang mudah beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong menengah kebawah dikarenakan kehadiran dari program ini bermuara pada penyaluran bantuan. Dari segi SDM sudah cukup efektif karena Operator SIKS-NG faham dalam mengoperasikan komputer dan faham tentang aplikasi SIKS-NG. Tetapi dari segi sarana dan prasaran dirasa masih belum maksimal karena masih kurangnya perhatian dari desa. Pencapaian Tujuan, diketahui bahwa bantuan yang disalurkan melalui program SIKS-NG dari segi penyalurannya menyesuaikan dengan data yang ada yang berisi masyarakat tergolong kurang mampu sehingga bantuan itu dapat disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan tetapi masih belum efektif karena dalam pendataannya tidak dicek secara langsung ke lapangan. Integrasi, pihak yang berwenang dalam memberikan sosialisasi yaitu pemerintah desa, melaksanakan sosialisasinya dengan melibatkan Kepala Dusun, RW dan RT yang ada di Desa Lamajang agar sosialisasi yang dilangsungkan dapat secara menyeluruh dan dapat berkelanjutan. Kemudian pengetahuan masyarakat terkait dengan fungsi SIKS-NG yang diterima masih kurang efektif sehingga tentunya hal ini menjadi perhatian bagi pihak pemerintah desa agar sosialisasinya lebih dimaksimalkan.
EFEKTIVITAS MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG Widdy Yuspita Widiyaningrum
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.201 KB)

Abstract

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik secara efektif dan efisien kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Secara ideal, pelayanan akan efektif apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula pada sisi output pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. Sementara Efektivitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintahan sendiri adalah dimana ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi tersebut dalam memberikan pelayanan kepada publik. Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan public atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah , serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Tujuan diselenggarakan Mal Pelayanan Publik (MPP) ini untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Melayani.
PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DALAM PENDAMPINGAN PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA LAMAJANG KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Yani Alfian; Chilvia Indah Agustina
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.259 KB)

Abstract

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun eloktronik dan penerima akan menerima ATM yang sudah terisi saldo untuk membeli bahan pangan di tempat atau di Elektronik Warung Gotong Royong (E-WARONG) yang telah bekerjasama dengan Bank BNI yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 245/PS.3/KPTS/X/2009 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada tanggal 9 Oktober 2009. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementrian Sosial dan/ atau dinas/ instansi sosial provinsi, dinans/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung mempunyai TKSK yang berperan sebagai pendamping untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan teori peranan J. Dwi Nsrwoko dengan 2 variabel pentingnya, serta metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskritif, ditemukan bahwa dalam peran yang diharapkan (Expected Roles), pendamping TKSK kurang optimal dalam hal pendampingan serta sosialisasi dengan masyarakat dan Keluarga Penerima Manfaat. Selebihnya dalam hal peran yang disesuaikan (Actual Roles), Pendamping TKSK kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dengan Ptensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PKSK) yaitu, sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan berbagai pemangki kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan tempat penugasan.
STRATEGI KOMUNIKASI HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM MENGOPTIMALKAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL Rifi Rivani Radiansyah; Sabda Syifa Sabilla
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.358 KB)

Abstract

Media sosial sekarang ini sudah menjadi salah satu media penyebaran informasi yang cukup efektif bagi banyak kalangan. Dalam hal tersebut Hubungan Masyarakat (humas) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mau tidak mau dituntut untuk dapat memfasilitasi, mengelola berbagai segala bentuk sumber informasi dan saluran komunikasi secara efektif kepada publik dengan baik. Penelitian ini merumuskan masalah bagaimana strategi komunikasi Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui media sosial, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi melalui media sosial yang dilakukan Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui penelitian deskriptif kualitatif, dan pisau bedah teoritis Harolld D. Laswell mengenai optimalisasi informasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa strategi komunikasi Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam mengoptimalkan informasi kepada publik melalui media sosial diantaranya, (1) proses diskusi dan perencanaan untuk dapat menentukan target, dan cara mengemas pesan pesan; (2) membangun kepercayaan publik dengan memberikan konten variatif sesuai dengan isu maupun aktivitas yang dilakukan pemerintah; (3) upaya menyebarluarkan pesan informasi melalui konten media sosial secara masif ; (4) pembagian segmentasi untuk setiap konten yang akan disebar di setiap media sosial yang ada; (5) melakukan pemantauan secara berkala dan kemudian diskusi dengan pihak pemerintah terkait kemudian memberikan tanggapan dengan penjelasan.
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK KRIMINAL BEGAL DI KECAMATAN PAMENGPEUK KABUPATEN BANDUNG Rendy Adiwilaga; Dera Izhar Hasanah; Widaningsih
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.469 KB)

Abstract

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor dalam menanggulangi tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi kepolisian dan faktor penyebab terjadinya tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menjelaskan secara menyeluruh koordinasi Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian Sektor dalam menanggulangi tindak Kriminal begal di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung, melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Harold Koontz dan Cyrill O’Donel bahwa koordinasi antar organisasi dapat dilihat melalui Rencana kerja, Pertemuan atau Rapat, Komunikasi, Pembagian Kerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya koordinasi yang baik, lancar dan cukup efektif dalam menanggulangi aksi pembegalan di Kecamatan Pamengpeuk. Langkah-langkah penertiban berupa Himbauan, sosialisasi dan penindakan juga telah dilaksanakan dengan baik. Jika ini berjalan dengan konsisten maka aksi pembegalan di Kecamatan Pamengpeuk bukan tidak mungkin dapat diberantas.
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK MELALUI PEMBUATAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA(TPS) DI DESA MARGAMEKAR KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Ujud Rusdia; Candrika Akhdan
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.747 KB)

Abstract

Wujud dari Peran Kepala Desa adalah melaksanakan pembangunan Desa dimana Kepala Desa wajib Membangun Desa sendiri demi kemandirian. Dalam rangka pembangunan Desa pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara adalah sebagai bentuk produk Pembangunan Fisik.Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendekrisikan peran Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik melalui Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Kerangka penelitian yang diambil oleh peneliti ada;lajh menggunakan Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) Peran Terbagi 3 Indikator yaitu 1). Motivator , 2). Fasilitator, 3). Mobilisator. Penelitian mengguanakan meotde deskriptif kualitatif yaitu metode yang bertujuan memberikan penjelasan kepada suatu masalah dengan menganalisa data untuk memberi kesimpulan. Untuk melakukan pengumpulan data penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data diantaranya: Teknik Observasi yaitu Teknik pengumpulan data langsung dari obyek penelitian. Teknik wawancara untuk mengumpulkan data yang lebih jelas sesuai dengan kebutuhan penelitian melalui wawancara beberapa informan secara langsung didaerah peneltian dan melakukan studi dokumentasi dan kepustakaan, setelah peneltian dilaksanakan dan menganalisa berbagai data yang didapat maka dapat diungkapkan bahwa Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik melalui Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Yaitu untuk menilai sejauh mana program-program yang sudah dilaksanakan yang dijadikan visi dan misi oleh Kepala Desa dan juga sejauh mana Kepala Desa apakah sudah menjadi motivator atau dorongan yang diberikan kepada masyarakat maupun perangkat Desa, sebagai fasilitator atau bantuan yang diberikan pemerintah kepada warga masyarakat dan sebagai mobilisator atau yang mengarahkan dan mengajakn agar warga masyarakat berkerjasama dalam membangun Desa. Kesimpulan nya bahwa rencana pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara sudah ada di dalam program yang mana di musyawarahkan di musrenbang dan juga anggaran yang akan di ambil dari ADD (Anggaran Dana Desa). Pelaksanaan nya tehalang Covid-19 dan PMK (Penyakit Mulut dan Kaki) sehingga program belum terrealisasikan.
NILAI-NILAI SPIRITUALITAS DALAM PANCASILA: SEBUAH TINJAUAN TEORITIS M. Bahtiar Ubaidillah; Irwan Swandana; Titik Khusumawati; Derta Nur Anita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi penuh perbedaan dalam suku, agama, ras dan golongan memerlukan perekat yang dapat diterima oleh semua masyarakat. Pancasila merupakan perekat perbedaan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat sebagai ideologi pemersatu, dimana di dalam setiap silanya terkandung nilai-nilai spiritualitas. Spiritual mengandung makna rohaniah atau sesuatu yang berkenan dengan rohani, berada dalam hati manusia yang merupakan karunia Tuhan. Tulisan ini hendak menggali secara teoritis nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permusyawaratan dan Keadilan. Kelima nilai spiritual tersebut merupakan dasar-dasar kehidupan Bangsa Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai universal dari semua agama. Nilai-nilai spiritual dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan. Keduanya melekat dalam setiap aspek kehidupan, seperti kebangsaan, kesejahteraan, budaya, politik, dll. Pancasila menjadi ruh untuk mengaktifkan, membangkitkan, menjiwai, menggerakkan dan memberikan keberanian setiap manusia di Indonesia untuk mewujudukan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Inti dari nilai-nilai spiritual pada Pancasila merupakan penjelmaan yang sesuai dengan kepribadian manusia Indonesia. Akhirnya nilai-nilai spiritualitas dapat menjadi sumber keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia yang plural ini.
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN RINTISAN DESA WISATA PADA DESA WISATA DIRO, KECAMATAN MINGGIR, KABUPATEN SLEMAN Ferri Wicaksono; Agustina Rahmawati; Sudiin; Nur Eka Hardiyansya Ramadhan
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembangunan kelembagaan rintisan Desa Wisata Diro, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Karakteristik lokasi penelitian sebagai salah satu daerah rintisan desa wisata menjadi salah satu alasan pentingnya penelitian ini. Dimana pengembangan desa wisata menjadi salah satu tren dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana dalam kajian ini menganalisis 3 (tiga) sistem kelembagaan yakni regulative system, normative system, dan cultural-cognitive system. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan: Pertama, kelembagaan Desa Wisata Diro belum cukup optimal dibangun, dapat dilihat dari ketiadaan dokumen standar prosedur layanan dari masing-masing potensi produk wisata. Kedua, kelembagaan Desa Wisata Diro tidak diarahkan untuk menciptakan suatu budaya persaingan maupun kompetisi. Ketiga, kelembagaan Desa Wisata Diro sudah cukup baik dalam konteks memberdayakan elemen penting warga yakni tokoh masyarakat untuk menjadi bagian dari pengurus Desa Wisata dan pengurus kelompok sadar wisata. Urgensi dari penelitian ini harapannya dapat menjadi gambaran model pembangunan kelembagaan desa wisata yang efektif utamanya dengan kategori rintisan.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP SEKTOR PARIWISATA DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 Ardiyati; Atika Fatimah; Muhammad Zuhdan; Rifkah Hidayah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bencana pendemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perkembangan pariwisata di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan yang dilakukan pemerintah kota Yogyakarta dalam membuat kebijakan penganggulangan dampak Covid-19 di sektor pariwisata. Penelitian akan dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Peneliti akan melakukan analisis dokumen sekunder, dan wawancara dengan pemerintah daerah dan multistakeholders sektor pariwisata. Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis berupa pengembangan ilmu kebijakan pengembangan pariwisata pada masa bencana pandemi Covid-19. Penelitian diharapkan juga dapat memberikan kontribusi secara praktis berupa rekomendasi kebijakan dalam penanggulangan dampak bencana Pandemi Covid-19 di sektor pariwisata. Penelitian ini menemukan bahwa dampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebijakan pariwisata. Kebijakan pengembangan pariwisata memerlukan persiapan protokol khusus kesehatan untuk pencegahan penularan covids di tempat wisata. Pemerintah Kota Yogyakarta mewajibkan self assesment penggunaan protokol kesehatan di lokasi wisata untuk pelaku jasa wisata yaitu Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), bidang usaha penyediaan akomodasi, serta bidang usaha jasa makanan dan minuman. Penerapan protokol kesehatan pada sektor pariwisata diharapkan dapat mengurangi resiko penularan Covid-19, menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

Page 9 of 26 | Total Record : 259

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025 Vol. 9 No. 2 (2025): Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 2 (2025): MAY 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 8 No. 3 (2024): Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 3 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024 Vol. 7 No. 3 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 3, NOVEMBER 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023 Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021 Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020 Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue