cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rendy Adiwilaga
Contact Email
rendyadiwilaga@gmail.com
Phone
+628112239899
Journal Mail Official
unibbafisip@gmail.com
Editorial Address
Jl. R.A.A Wiranatakusumah No. 7. Baleendah. Kabupaten Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Bale Bandung
ISSN : 2087474X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
JURNAL JISIPOL, merupakan jurnal ilmiah politik dan pemerintahan yang diterbitkan selama tiga kali dalam setahun oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA pada bulan Januari, april, dan november. Jurnal ini sendiri merupakan sarana bagi para peneliti internal maupun eksternal Ilmu Pemerintahan UNIBBA dalam memperkaya khasanah serta kajian ilmu politik dan pemerintahan kontemporer, yang sekiranya berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri. Jurnal ini sendiri menerima kontribusi ulasan pemikiran politik, resensi buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan di setiap edisinya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 259 Documents
 2   3   4   5   6 
MEKANISME MOTIVASI KERJA OLEH KEPALA BIDANG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Dewi Safitri
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.037 KB)

Abstract

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menunjukan adanya beberapa indikasi permasalahan tentang penurunan semangat kerja pegawai, maka penulis beranggapan bahwa gejala tersebut berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip motivasi oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan belum dilaksanakan secara optimal. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahannya, maka penulis merumuskan masalahnya pada fokus pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan motivasi oleh kepala Bidang Pelayanan Perizinan dalam upaya meningkatkan semangat kerja pegawai Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat. Anggapan dasar tentang motivasi dan semangat kerja penulis simpulkan bahwa Jika Pelaksanaan Motivasi oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan prinsip-prinsip motivasi, maka semangat Kerja Pegawai Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat meningkat”. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teori prinsip motivasi Siagian.
PERSPEKTIF IDEOLOGI DAN KEKUASAAN DALAM PEMIKIRAN MACHIAVELLI: STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019 Haura Atthahara
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.421 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan cara kedua pasangan calon presiden dalam mengangkat isu agama pada kampanye Pilpres 2019 dengan mengkaji dari perspektif teori Machiavelli. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh mengacu pada studi literatur. Hasil dari penelitian yang di dapat mengungkapkan bahwa dalam Pemilu 2019 isu agama dijadikan sebagai kepentingan politik praktis jika dilihat dari sisi pemikiran ideologi dan kekuasaan menurut Machiavelli. Penggunaan isu agama untuk kepentingan politik praktis secara sosial dapat memecah belah persaudaraan antar sesama umat beragama, disisi lain secara politik dapat merubah peta pemilih dan esensi demokrasi akibat adanya fragmentasi dalam tatanan politik dan dampak secara budaya dapat menggerus budaya ramah tamah dan toleransi dalam perbedaan akibat beda pilihan politik.
ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN MASYARAKAT PADA KANTOR CAMAT PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Umar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.852 KB)

Abstract

Pemberian pelayanan publik oleh pegawai pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi pegawai negara sebagai pelayan masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi Negara. Masyarakat sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Berdasarkan observasi penelitian, Peneliti dapat mengidentifikasi masalah penelitian yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Camat Padalarang sebagai berikut: 1) Pegawai cenderung tidak disiplin terhadap jam kerja, 2) Pemberian layanan tidak sesuai dengan SOP Pelayanan. 3) Kesejahteraan pegawai yang tidak mencukupi kebutuhan pegawai. 4) Terdapat pegawai pelayanan yang memiliki pekerjaan sampingan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Padalarang, dengan tujuan untuk mengetahui kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan masyarakat pada kantor Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif, Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Produktivitas kerja pegawai pelayanan cukup baik dimana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat cukup cepat dan tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku, Daya tanggap pegawai pelayanan di Kecamatan Padalarang berdasarkan hasil penelitian adalah cukup baik. Pelayanan publik di Kecamatan Padalarang telah berjalan dengan baik mengacu pada Surat Keputusan Camat Padalarang Nomor 13 Tahun 2014 tentang PATEN di Lingkungan Kecamatan Padalarang, dan Pemberian layanan publik menekankan pada peran partisipatif masyarakat dan peran aspiratif sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem penyelenggaran pelayanan.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN OLEH DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BANDUNG Widiyaningrum, Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.003 KB)

Abstract

Perpustakaan menjadi media, pusat informasi, dan sumber ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah habis untuk diperdalam dan dikembangkan. Untuk itu, peneliti mengambil penelitian dengan permasalahan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung, melalui (1) Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Bandung; (2) Bagaimanakah Peningkatan Pelayanan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan di Kabupaten Bandung; (3) Pengujian Hipotesis: Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung. Ternyata hasil pengajuan hipotesis ini menunjukkan angka 4,032 yang mempunyai nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel pad taraf signifikan 0,05 (dk = 100) yaitu sebesar 1,671 ( t hitung > t tabel atau 4,032 > 1,671) yang berarti valid atau penerimaan terhadap Hipotesis Penelitian (H1) yang menyatakan “terdapat Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung” dan berarti pula penolakan terhadap Hipotesis Nol (H0) yang menyatakan “tidak terdapat Pengaruh Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan terhadap Peningkatan Pelayanan Perpustakaan di Kabupaten Bandung”.
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI DESA BOJONGSARI KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG Ujud Rusdia
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.34 KB)

Abstract

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, peran Badan Perwakilan Desa (BPD) memiliki posisi yang strategis dalam menjembatani kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa dengan pemerintah desa. Khususnya lagi dalam pembangunan. Dengan demikian, BPD memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD dalam pembangunan desa di Desa Bojongsari dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BPD dalam pembangunan Desa Bojongsari. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan BPD di Desa Bojongsari telah menjalankan perannya dalam pembangunan di Desa Sukamukti, walaupun kurang maksimal. hal itu bisa dilihat dari bagaimana masyarakat kurang memahami fungsi BPD. Hal tersebut sekaligus menjadi hambatan. Hambatan lainnya ialah kurang berperan aktifnya masyarakat dalam pembangunan. dan upaya yang dilakukan BPD dalam pembangunan desa adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa, dan berkoordinasi dengan pemerintah desa.
STRATEGI PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN OLEH PERTAMINA DPPU SEPINGGAN GROUP MELALUI PROGRAM KREASI BERDAYA WARGA LAPAS (KREDAWALA) DI LAPAS KELAS IIA BALIKPAPAN, KELURAHAN DAMAI BAHAGIA, KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN Novia Dwi Utari; Baskoro, Wisnu Fajar; Joko Setiawan; Akhmad Taufiq Firaldy
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.74 KB)

Abstract

Corporate social responsibility pada hakikatnya merupakan tanggung jawab sosial pun halnya lingkungan dari suatu perusahaan terhadap masyarakat, sebagai wujud optimalisasi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan. Program-program pemberdayaan perusahaan jelas mengacu pada “siapa yang membutuhkan” tanpa melihat status sosial. Pertamina DPPU Sepinggan Group dalam konteks ini menjalankan asas tersebut. Melalui program Kredawala, pemberdayaan masyarakat dilakukan di Lapas Kelas IIA Balikpapan. Warga Binaan dipilih sebagai upaya memanusiakan manusia akibat stigma negatif yang terlanjut tersemat di mata masyarakat. Strategi pemberdayaan dalam program Kredawala pada penelitian ini dikaji menggunakan teori strategi organisasi Winardi dengan instrumen penting seperti sasaran, kebijakan, dan tahapan tindakan. Metode yang digunakan sendiri ialah kualitatif deskriptif dengan sentuhan analisis SWOT sebagai penunjang analisis data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa program CSR Kredawala merupakan program multiyear yang perencanaannya ditujukan guna memberikan kesempatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk menyalurkan atau memiliki kegiatan yang produktif selain dapat menambah maupun meningkatkan kemampuan teknis WBP. Fase kebijakan yang dirumuskan dibagi dalam 5 fase yang berakhir pada tahun 2023, dan pada praktiknya, telah dibuka media-media kreasi bagi WBP berupa pembukaan art gallery, pengelolaan sampah terpadu, pelatihan online shop, dan lain sebagainya. Selama 2 tahun pelaksanaan, Program Kredawala ini sudah dapat memenuhi beberapa target dan diharapkan “potongan-potongan” program yang sudah dilakukan serta bersifat kontinyu, dapat memberikan manfaat maksimal bagi para WBP selepas bebas dari Lapas.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN DI DESA KIDANG PANANJUNG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BARAT Indrawan Wibisana; Ajat Sudrajat
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.481 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan di Desa Kidang Pananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala-gejala yang terjadi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kidangpananjung. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data untuk penarikan kesimpulan. Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni tentang Peranan Badan Permusyawaran Desa (BPD). Hasil penelitian bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kidangpananjung belum melaksanakan peranannya sebagai mana mestinya, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Pada umumnya masyarakat di desa belum menaruh perhatian lebih terhadap Badan Permusyawaratan Desa.
STRATEGI PEMBINAAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Ujud Rusdia
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.285 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pembinaan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif, dengan teknik analisis. Hasil penelitian pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menunjukkan bahwa sebagian dari tata tertib peraturan yang berlaku sudah berjalan dengan baik, tetapi tidak dapat dipungkiri sebagian besar strategi pembinaan pegawai yang ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ini masih belum sesuai dengan Tupoksi dan kemampuan serta pendidikan pegawai yang ada. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa, sebagian peraturan dan tupoksi yang berlaku pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sudah berjalan dengan baik, tetapi belum mencapai standar peraturan yang berlaku dilingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Saran untuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Tetap terus meningkatkan komunikasi, pemantauan dan memperhatikan kesejahteraan bagi pegawainya. Karena itu merupakan bagian penting untuk meningkatkan kinerja pegawai.
PENGARUH PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Muhammad Iqbal
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.123 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial maupun simultan di Kabupaten Bandung Periode 2011-2018. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dimana thitung lebih kecil daripada ttabel (0,802 < 2,570) atau nilai signifikansi (0,459> 0,050). Kemudian Pajak Air Tanah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dimana thitung lebih besar dari pada ttabel (2,967 > 2,570) atau nilai signifikansi (0,031 < 0,050). Hasil uji F diperoleh Fhitung lebih besar dari pada Ftabel (12,627 > 5,79) atau nilai signifikansi (0,011 < 0,050). Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwasecara simultan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN TERKAIT OPTIMALISASI WILAYAH INDUSTRI DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN FISIK DI KECAMATAN PAMENGPEUK KABUPATEN BANDUNG Hasanah, Dera Izhar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.76 KB)

Abstract

Keterkaitan antara pemerintah dengan para pelaku ekonomi pada hakikatnya merupakan sebuah keniscayaan, terlebih dalam konsepsi good governance. Di Kecamatan Pamengpeuk yang notabennya merupakan wilayah industri, para pelaku ekonomi dan pemerintah bekerja sama dalam hal pembangunan fisik di wilayah tersebut. Tulisan ini kemudian menggunakan teori dimensi menurut Winardi, dimana penelaahannya menggunakan metode kualitatif dengan ditunjang oleh metode SWOT. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kecamatan hanya berfungsi sebagai mediator karena umumnya bantuan pembangunan fisik oleh para pelaku industri diberikan langsung ke desa-desa. Hanya saja pemerintah Kecamatan memiliki strategi membangun sebuah sistem regulasi yang mapan agar pelaku industri dapat memberikan aturan melalui koridor-koridor yang sudah ditentukan.

Page 4 of 26 | Total Record : 259

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025 Vol. 9 No. 2 (2025): Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 2 (2025): MAY 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 8 No. 3 (2024): Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 3 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024 Vol. 7 No. 3 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 3, NOVEMBER 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023 Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021 Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020 Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue