cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rendy Adiwilaga
Contact Email
rendyadiwilaga@gmail.com
Phone
+628112239899
Journal Mail Official
unibbafisip@gmail.com
Editorial Address
Jl. R.A.A Wiranatakusumah No. 7. Baleendah. Kabupaten Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Bale Bandung
ISSN : 2087474X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
JURNAL JISIPOL, merupakan jurnal ilmiah politik dan pemerintahan yang diterbitkan selama tiga kali dalam setahun oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA pada bulan Januari, april, dan november. Jurnal ini sendiri merupakan sarana bagi para peneliti internal maupun eksternal Ilmu Pemerintahan UNIBBA dalam memperkaya khasanah serta kajian ilmu politik dan pemerintahan kontemporer, yang sekiranya berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri. Jurnal ini sendiri menerima kontribusi ulasan pemikiran politik, resensi buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan di setiap edisinya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 259 Documents
 1   2   3   4   5 
AFILIASI GERAKAN ISLAM POLITIK DI INDONESIA PASCA REFORMASI Adiwilaga, Rendy
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.542 KB)

Abstract

Pasca reformasi, dinamika perkembangan gerakan islam politik, baik itu kelompok Islamisme arus utama maupun arus militan, berlangsung amat sangat pesat pasca dibukanya keran kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Beberapa kelompok yang sebelumnya telah tumbuh seperti Hizbut Tahrir dan kelompok tarbiyah di dewan pengurus masjid kampuskampus besar, serta beberapa kelompok Islam lain seperti Front Pembela Islam (FPI) dan ormas-ormas baru lainnya jelas semakin muncul ke permukaan. Beberapa diantaranya bahkan berkontribusi langsung dalam proses agenda setting maupun formulasi-formulasi kebijakan. Hanya yang perlu diperhatikan dari kesemuanya adalah, masing-masing organisasi memiliki corak perbedaan warna gerakan yang cukup beragam, sehingga para peneliti berhati-hati dalam menggeneralisir kelompok Islamisme. Tulisan ini mencoba mengelaborasi referensireferensi atau afiliasi kelompok-kelompok Islamis di Indonesia, seperti halnya kelompok Tarbiyah yang direpresentasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di parlemen, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), serta fusion dari keempat Lembaga tersebut yakni Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama). Kesemuanya kemudian akan dikomparasikan dengan agenda gerakan ormas arus utama seperti halnya Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dimana dari simpulan keseluruhan, penulis menyatakan bahwa pasca arab springs dan krisis Turki, gerakan Islam politik perlu mencari jatidiri asli kelompok islamis nusantara yang sedianya telah dijalankan oleh Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI PEMERINTAHAN DAERAH Azijah, Dewi Noor
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.568 KB)

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Adanya Peraturan Presiden ini ialah sebagai respon terhadap kondisi pengadaan barang/jasa pemerintah yang memerlukan inovasi dalam pelaksanaannya, yakni dengan cara pemanfaatan teknologi informasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Analisis dampak dilakukan dengan menyelidiki persepsi para pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam pengadaan barang/jasa secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur, observasi langsung, serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berperan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya baik idari sisi pengusaha sebagai klien maupun pemerintah sebagai stakeholder yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 berdasarkan prinsipprinsip pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dampak bagi klien maupun stakeholder dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yakni melalui yang terdiri atas e-Tendering juga e-Purchasing dengan memanfaatkan sistem e- catalogue. The Presidential Regulation No. 4 of 2015 concerning of Government Goods/Services Procurement has superseded the previous regulation of Presidential Regulation No. 54 of 2010. The existence of this Presidential Regulation is in response to the condition of procurement of goods / services of government that require innovation in the implementation, by using information technology . This study aims to analyze the impact of the implementation of Presidential Regulation No. 4 of 2015. Impact analysis is done by investigating the perceptions of the parties involved in the procurement process of goods / services in Tasikmalaya Regent against the principles exiting the procurement of goods / services policy. This research uses a post-positivist approach with qualitative descriptive method through literature study, direct observation, and in-depth interviews with related parties that play a role in the procurement of goods / services in Tasikmalaya regency either from the side of employers as clients and government as stakeholders who have authority in the procurement of goods / services. This research identify that Presidential Regulation No. 4 of 2015 based on the principles of procurement of government goods / services has a various impact for clients and stakeholders in the implementation of electronic procurement of goods / services by consisting of e-Tendering and e-Purchasing with Utilizing e-catalogue system. Keywords: e-Tendering, e-Purchasing, e-catalogue, Tasikmalaya Regional Government.
BAHASA INDONESIA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL BANGSA INDONESIA Rumandang Bulan , Deanty
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (622.632 KB)

Abstract

Selain berfungsi sebagai alat komunikasi antar masyarakat, bahasa dapat pula dijadikan alat untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Artikel ini membahas hubungan antara bahasa dan identitas dengan spesifikasi bahasa Indonesia dan identitas nasional bangsa Indonesia dari tinjauan sosiolinguistik. Sebagai bangsa yang dibangun atas dasar keberagaman suku bangsa dan budaya, Indonesia memiliki modal yang baik dalam memupuk rasa nasionalisme dan memperkuat identitas kebangsaan melalui penggunaan bahasa Indonesia. Dengan begitu, setiap masyarakat Indonesia akan memiliki identitas kesukuan dan identitas nasional yang kuat sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kata kunci : bahasa, identitas, bahasa Indonesia, nasionalisme
KONSUMERISME HINGGA HIPER-REALITAS POLITIK DI RUANG PUBLIK BARU ERA CYBERSPACE (Antara Kemunduran Atau Kemajuan Bagi Pembangunan Negara Indonesia Yang Demokratis) Radiansyah , Rifi Rivani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.391 KB)

Abstract

Semakin konsumerisnya kultural masyarakat Indonesia di dalam mengakses infromasi di media sosial-digital (ruang publik) era digital (Cyberspace) sekarang ini, semakin pula menujukan watak dan karakternya yang anomali, terutama ketika dihadapkan pada momentum pesta demokrasi di Indonesia. Banyak masyarakat yang reaktif dan mudah begitu saja mempercayai informasi-informasi yang ditampilkan baik itu di layar media sosial maupun di layar kaca televisi. Efek seperti Hiperrealitas selalu hadir ditengah budaya masyarakat sekarang ini secara tidak sadar. Tulisan ini mencoba untuk melihat, mensikapi, dan menganalisis, secara kritis fenomena-fenomena politik berikut gejala-gejala yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan yang ada dimasyarakat seperti fenomena hiperrealitas politik yang hadir ditengah budaya konsumerisme masyarakat informasi di ruang publik media sosial-digital sekarang ini. The more cultural consumerism of Indonesian people in accessing information in the digital social media (public space) (Cyberspace) today, the more it also addresses the anomalous character and character, especially when faced with the momentum of democratic parties in Indonesia. Many people are reactive and easily trust the information displayed both on social media screens and on television screens. Effects like hyperreality are always present amid the culture of today's society unconsciously.This paper tries to look at, respond to, and analyze, critically the political phenomena and symptoms related to the state and government that exist in the community such as the phenomenon of political hyperreality that is present amid the consumerism of the information society in digital social media today. Keywords: Consumerism, Political Hyper-Reality, New Public Sphere, Cyberspace
PENGARUH PARTISIPASI POLITIK TERHADAP PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 Widiyaningrum , Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (801.604 KB)

Abstract

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah partisipasi politik terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung yang rendah, dengan mengemukakan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimanakah Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung? (2). Pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung? (3). Pengajuan Hipotesis: Seberapa besar pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung? Metode penelitian yang dipakai adalah metode survei melaui perhitungan statistik Spearman Rank Correlation dengan Faktor Koreksi, dengan jumlah populasi pemilih atau yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung sebesar N= 628.420 orang dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 10 % dari Taro Yamane sehingga sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung, menggunakan perhitungan dengan rumus Spearman rank Correlation, sebesar 0,219 dengan koefisien korelasi antara (0,20 – 0,399), hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang rendah antara Partisipasi Politik (Variabel X) terhadap Perilaku Pemilih (Variabel Y) pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung. Keadaan ini dipertegas dengan perhitungan signifikan (uji t) sebesar 2,228 mempunyai nilai lebih besar dari t tabel 1,671 yang berarti valid atau penerimaan terhadap Hipotesis Penelitian (H1) yang menyatakan, ?terdapat pengaruh Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung ?, dan berarti pula penolakan terhadap Hipotesis Nol (H0) yang menyatakan ?tidak terdapat Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung?. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat Partisipasi Politik terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung teruji di lapangan. Sementara itu, untuk mengetahui seberapa besar keadaan variabel bebas menentukan keadaan variabel terikat, digunakan perhitungan Koefisien Determinasi (r2) dengan hasil 4,80%. Dengan demikian, Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditentukan oleh faktor Partisipasi Politik sebesar 4,80 %, sedangkan sisanya 95,2 % ditentukan oleh faktor lain. The background problem this research is political participation in voter behavior in the Regional Head Elections (Pilkada) in Bandung Districts was being low participation, due to the several problem’s formulations, which is : (1). What about the Political Participation in Voter Behavior in Regional Head Elections (Pilkada) in Bandung District?, (2). What kind of Effect of Political Participation on Voter Behavior in Regional Head Elections (Pilkada) in Bandung District?, (3) The Supposition of Hypotheses: How much the influence of Political Participation on Voter Behavior in the Election of Regional Heads (Pilkada) in Bandung District?. The research method used is a survey method according to Kerlinger (Riduwan, 2008: 49) with a population N = 628,420 people and a precision level set at 10%, until the approaching of sample’s participants into 100 respondents. The results showed that Political Participation in Voter Behavior in the Regional Head Election in Bandung District, using calculations with the “Spearman rank correlation” in the amount of 0.219 with a correlation coefficient (0.20 - 0.399), this shows that a low influence between Political Participation (Variable X) on Voter Behavior (Variable Y) on Regional Head Election in Bandung Regency. This situation is reinforced by significant calculations (t test) of 2.288 has a value greater than t table 1.671 which means valid or acceptance of the Research Hypothesis (H1) which states, "there is the influence of Political Participation on Voter Behavior in Election of Regional Heads Bandung Regency ", and also means the rejection of the Zero Hypothesis (H0) which states" there is no Political Participation in Voter Behavior in the Election of Regional Heads (Pilkada) in Bandung Regency ". Thus, it can be said that there is Political Participation in Voter Behavior in the Regional Head Election (Pilkada) in Bandung Regency, which is tested in the field. Meanwhile, to find out how much the state of the independent variable determines the state of the dependent variable, the calculation of the Determination Coefficient (r2) is used with the result of 4.80%. Thus, Voter Behavior in the Election of Regional Heads (Pilkada) is determined by factors of Political Participation of 4.80%, while the remaining 95.2% is determined by other factors. Keywords: Political Participation, Voter Behavior, Election of Regional Heads (Pilkada)
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung) Husaeri Priatna; Jaya Purwadinata
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (827.346 KB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen yang kemudian dilakukan uji hipotesis t serta uji hipotesis f yaitu untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruhnya. Adapun populasi penelitian ini yaitu laporan keuangan tahunan publikasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung serta sampel diambil selama 10 tahun yaitu periode 2007-2016. Berdasarkan hasil analisis deskriptif bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal dapat digambarkan mengalami fluktuatif dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya berdasarkan hasil uji hipotesis, bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal baik secara simultan maupun parsial. Adapun hasil Koefisien Determinasi sebesar 73,6% dan sisanya sebesar 26,4% merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Belanja Modal tetapi tidak diteliti diantaranya inflasi, kebijakan infrastruktur, regulasi dan lain sebagainya.
PENGEMBANGAN PROFESIONALISME DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL: SEBUAH TINJAUAN TEORITIS Dera Izar Hasanah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.254 KB)

Abstract

Berhasilnya sebuah organisasi baik pemerintah maupun swasta, ditentukan oleh pengawakan yang tepat. Oleh karena itu, sebuah organisasi atau lembaga memerlukan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Kebutuhan terhadap pegawai yang profesional (memiliki kopetensi memadai) adalah suatu keharusan dalam menjawab tantangan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah organisasi. Pegawai Negeri yang diharapkan dalam « Good Governance » yang bercirikan profesional, kompeten dan akuntable yang dapat mendukung kondisi pemerintahan yang transparan, yang mendorong terciptanya partisipasi dan pemberdayaan, serta diikuti oleh pendidikan dan pelatihan yang tepat merangsang pegawai untuk mengembangkan karier dan profesionalismenya. Dengan terwujudnya Aparatur yang profesional dapat membangkitkan kesadaran mengatasi kejahatan-kejahatan sosial (korupsi, kolusi dan nepotisme). Pemerintah perlu terus menerus membina aparatur dengan jelas, terarah, transparan dan sebagai salah satu jalur adalah melalui pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya.
PERAN POLITIK PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI SEKTOR PERTANIAN Wini Fetia Wardhiani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (638.502 KB)

Abstract

Pembangunan di bidang pertanian menjadi tugas seluruh bangsa Indonesia karena sektor pertanian merupakan ujung tombak kemajuan bangsa Indonesia dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Di era revolusi industri 4.0 ini pemerintah mulai mencanangkan modernisasi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya padi. Produksi padi yang tinggi dapat menjamin ketahanan pangan masyarakat sehingga dapat mencapai swasembada pangan. Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Hal ini merupakan hasil nyata dari program modernisasi pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah. Politik pertanian merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju pembangunan pertanian terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Reposisi politik pertanian perlu segera dilakukan dengan penstabilan harga pangan dan pengkondusifan suasana pertanian untuk memperbesar ekspor. Petani juga harus dijamin akses lahan, air dan permodalannya. Sektor pertanian Indonesia harus siap dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 saat ini. Mekanisasi alat dan mesin pertanian tidak hanya harus bisa berjalan otomatis, tetapi juga terintegrasi dengan jaringan internet. Sistem mekanisasi tersebut akan berperan penting dalam mencapai target swasembada pangan yang berkelanjutan.
PERAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH (UKM), DAN PERINDUSTRIAN TERKAIT PENGELOLAAN ASET DI KOTA CIMAHI Sudrajat, Ajat; Hidayat, Toni
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.706 KB)

Abstract

Kota Cimahi sebagai salah satu wilayah yang dianggap sukses melakukan pemekaran, pada dasarnya memiliki potensi penyerapan pajak serta aset berharga yang sangat besar untuk peningkatan neraca APBD nya sendiri. Salah satu SKPD yang dinilai memiliki aset cukup berharga yakni Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian dimana Dinas tersebut mengepalai langsung dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang strategis. Penelitian ini mencoba menggali bagaimana peran Kepala Dinas terkait pengelolaan aset, serta hambatan dan upaya yang dilakukan guna mengantisipasi hambatan sebelumnya. Penelitian ini pula menggunakan teori Hoeroputri, Arimbi, dan Santosa tentang peran, serta metode kualitatif sebagai pendekatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Dinas di aspek kebijakan yakni dengan mendorong perekrutan dan penyerapan aparatur pemerintah, strateginya sendiri berkutat pengelolaan aset dengan prinsip-prinsip seperti efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Dan terakhir perannya sebagai alat komunikasi, Kepala Dinas menekankan pengawasan dengan menyertakan lembaga-lembaga baik di dalam maupun luar birokrasi seperti halnya kepala-kepala SKPD lain serta BPKAD. Saran dari peneliti yakni diharapkan kepala dinas lebih meningkatkan intensitas pengawasan, serta kesadaran akan kodifikasi dan sensus barang yang akuntabel juga dapat berjalan demi terwujudnya pengelolaan aset yang lebih sehat.
GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT IBUN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG Adiwilaga, Rendy
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.535 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan apakah yang diterapkan Camat Ibun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai di kantor Kecamatan Ibun sehingga kecamatan sebagai mesin pemerintahan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan subjek penelitian adalah Camat dan pegawai di kantor Kecamatan ibun, pengumpulan data dengan teknik observasi, interview dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan menurut Moleong terdiri dari observasi, triangulasi, pengecekan data, diskusi teman sejawat dan penegecekan mengenai ketercukupan referensi data kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Camat di kantor kecamatan Ibun yaitu gaya kepemimpinan partisipatif dan birokratik, serta dapat disimpulkan bahwa dalam kepemimpinannya Camat di Kecamatan Ibun tidak begitu berimplikasi atau berpengaruh pada peningkatan kinerja pegawai yang ada di Kecamatan Ibun, mengingat selain karena Camat Ibun yang tidak memiliki kharisma dalam memimpin, intensitas Camat dalam kegiatan kerja pun minim. Kondisi tersebut diperparah dengan etos kerja dan sumber daya manusia atau pegawai kecamatan Ibun yang buruk secara kualitas. Kombinasi tersebut pada akhirnya berdampak pada kinerja yang kurang memuaskan bagi pengguna layanan.

Page 2 of 26 | Total Record : 259

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025 Vol. 9 No. 2 (2025): Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 2 (2025): MAY 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 8 No. 3 (2024): Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 3 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024 Vol. 7 No. 3 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 3, NOVEMBER 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023 Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021 Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020 Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue