Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
JURNAL JISIPOL, merupakan jurnal ilmiah politik dan pemerintahan yang diterbitkan selama tiga kali dalam setahun oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA pada bulan Januari, april, dan november. Jurnal ini sendiri merupakan sarana bagi para peneliti internal maupun eksternal Ilmu Pemerintahan UNIBBA dalam memperkaya khasanah serta kajian ilmu politik dan pemerintahan kontemporer, yang sekiranya berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri. Jurnal ini sendiri menerima kontribusi ulasan pemikiran politik, resensi buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan di setiap edisinya.
Articles
259 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KIDANGPANANJUNG KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT ]]>
<![CDATA[Haromin]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.498 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kidangpananjung kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala-gejala yang terjadi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kidangpananjung. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data untuk penarikan kesimpulan. Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil penelitian bahwa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kidangpananjung belum dilaksanakan dengan yang di peruntukan penyentuhan kebijakan secara langsung kepada masyarakat dan pemerintah desa belum melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa sehingga pemahaman Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum tepat sasaran.]]>
<![CDATA[MOTIVASI CAMAT KEPADA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT ]]>
<![CDATA[Munawaroh, Nunung]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.624 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai gaya dan kualitas kepemimpinan pada Kantor Camat Ngamprah, dalam memberikan dan meningkatkan Motivasi Kerja pada Pegawai Kantor Camat Ngamprah demi kualitas dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemajuan Daerah. Dalam pemberian motivasi tidak hanya dari seseorang atau dari pihak luar (ekstrinsik), namun juga dari diri sendiri (intrinsik). Pada penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana sikap kepemimpinan Camat dalam memotivasi pegawainya, dan bagaimana tingkat motivasi kerja pegawai dalam bekerja di Kantor Camat Ngamprah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian motif, pengharapan, insentif dan sarana prasarana kepada pegawai di kantor Camat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini di Kantor Camat Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Subjek penelitian adalah Camat, Sekcam, Kasi/kasubbag dan staf di Kantor Camat Ngamprah. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa motivasi yang diberikan pimpinan Camat cukup optimal, Walaupun masih ada masih ada beberapa kendala yakni terdapat beberapa oknum pegawai kurang semangat dalam bekerja, pada hubungan kerja pegawai masih kurang keharmonisan sehingga menurunkan motivasi kerja pegawai. Rekomendasi dalam penelitian ini yakni perlunya perbaikan intens terkait hubungan kerja pegawai, sarana prasarana dan fasilitas.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: SEBUAH KAJIAN TEORITIS ]]>
<![CDATA[Widiyaningrum, Widdy Yuspita]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.178 KB)
<![CDATA[Pendidikan politik diberikan untuk mengasah keterampilan politik kader sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepartaian maupun di lembaga legislatif sebagai wujud tanggung jawabnya kepada masyarakat, partai politik dan konstituen. Partisipasi merupakan bentuk-bentuk tindakan berupa keaktifan kader perempuan dalam kegiatan kepartaian dan pemerintahan yang didorong oleh kesadaran dan pengetahuan politik yang dimiliki sehingga partisipasi yang dihasilkan bukanlah partisipasi semu. Keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia tidak pernah melebihi angka 20%. Jauh dari harapan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu langkah affirmative action untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dan cara khusus untuk mencapai kesetaraan gender dalam berpolitik. Artinya, dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Namun, kuota keterwakilan perempuan tidak akan efektif jika pengetahuan, pemahaman dan keterampilan politik perempuan masih minim. Diharapkan perempuan yang terjun ke politik praktis baik yang menjadi kader biasa, pengurus partai maupun yang duduk dalam jabatan publik tidak hanya sekadar menjadi “pemanis” atau “pelengkap” tetapi mampu mengambil peran dan mempengaruhi pengambilan kebijakan politik. Dalam undang-undang pemilu belum dapat menjamin calon anggota legislatif perempuan untuk terpilih. Aturan tersebut masih perlu dilengkapi dengan aturan-aturan lain yang dapat menjamin agar calon anggota legislatif perempuan terpilih sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Salah satu langkah strategis untuk mendukung kesuksesan pencapaian tujuan affirmative action ialah penekanan pada peranan partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada kader perempuan secara serius, terprogram, dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[PERAN PERAN SERTA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN, PENGATURAN, DAN PEMBERDAYAANNYA: PERAN SERTA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PENEGAKAN PERATURAN ]]>
<![CDATA[BUDI, DR. SRI BUDIYONO, M.PD.]]>;
<![CDATA[Widodo, Sudiyo]]>;
<![CDATA[Dharmo, Pujo]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.92 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran atau partisipasi masyarakat sekitar pasar dan pedagang kaki lima di Pasar Pedan, Kecamatan Pedan, dalam upaya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 12 tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang konsisten. Hasil Penelitian ini ialah: a) Kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2012 adalah tinggi, hal ini ditunjukkan dengan; b) Pengetahuan masyarakat terhadap Perda tersebut cukup tinggi, yaitu 82% dari responden mengatakan sangat mengetahui, 12% dari responden mengetahui’ c) Sikap responden terhadap Perda tersebut diperoleh hasil 81% dari responden menyatakan sangat mendukung, 12 % mendukung keberadaan Perda dimaksud; d) Perilaku responden terhadap Perda dimaksud adalah 89% menyatakan akan melaksanakan, secara aktif 12% setuju untuk melaksanakannya. Pernyataan bahwa peran serta masyarakat sekitar pasar Pedan menunjukkan partisipasi yang tinggi untuk melaksanakan Perda dimaksud, hal ini ditunjukkan oleh: a) Kesediaan masyarakat dan pedagang untuk menerima dan melaksanakan Perda tersebut; b) Adanya dukungan yang riil dari masyarakat dan pedagang kaki lima yang mendorong mereka untuk berpartisipasi; c) Adanya kesediaan masyarakat dan pedagang kaki lima unruk melaksanakan Perda dimaksud dalam kehidupan sehari-hari Kata Kunci: Peran serta Masyarakat, PKL, dan Penegakan Perda Kab Klaten]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME AGAMA DI KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Adiwilaga, Rendy]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Agus]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.314 KB)
<![CDATA[Permasalahan radikalisme, khususnya radikalisme agama, pada dasarnya merupakan permasalahan nasional bahkan permasalahan internasional yang sampai saat ini intensitasnya masih tinggi. Terlebih di Indonesia, pasca reformasi, dinamika wajah radikalisme agama di Indonesia semakin beragam mulai yang moderat bahkan militan. Kabupaten Bandung menjadi daerah dengan penghasil kader-kader gerakan teror yang cukup ‘produktif’, sehingga, peran serta pemerintah daerah amat sangat diperlukan dalam rangka peran aktifnya mencegah penyebaran radikalisme. Penelitian ini menggunakan teori strategi Bintoro Tjokroamidjojo dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran primer dari strategi pemerintah daerah peningkatan kesadaran masyarakat akan nasionalisme dan sasaran sekundernya berkutat pada terciptanya relasi holistik antar lini dalam penanganan radikalisme agama. Terkait kebijakan, pemerintah daerah belum memiliki aturan khusus penanganan radikalisme dan masih mengacu pada pusat. Dan operasionalisasi lebih kepada bagaimana pemerintah daerah kerap hanya menjalankan upaya preventif seperti pelatihan dan forum. Strategi pemerintah daerah terkesan stagnan karena hanya berkisar pada kegiatan-kegiatan sosialisasi dan cenderung pasif dalam menyikapi permasalahan radikalisme agama.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA NANJUNG KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Setiawan, Agustina]]>;
<![CDATA[Septiansyah, Bayu]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.602 KB)
<![CDATA[Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Nanjung sebagai salah contoh mengenai bagaimana pembangunan di desa yang telah diatur di dalam Undang-Undang tentang desa. Masih banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Nanjung terutama SDM dan partisipasi masyarakat, Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan maksud memusatkan perhatian terhadap fenomena dan masalah yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan kunci sebagai data primer. Informan kunci ditentukan berdasarkan beberapa kriteria yakni, setidaknya ada 3 narasumber yang dijadikan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pebangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nanjung mengedepankan nilai kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan. Pemerintah Desa Nanjung menggunakan perpaduan pendekatan top down berupa garis-garis Musrenbang yang harus mengikuti visi dan misi Desa Nanjung. Selain itu Desa Nanjung menggunakan pendekatan bottum up karena terdapat unsur partisipasi yang melibatkan BPD.]]>
<![CDATA[PENGENDALIAN CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI KANTOR KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Ajat Sudrajat]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.884 KB)
<![CDATA[Kecamatan Pasirjambu sejatinya telah melaksanakan program PATEN demi memangkas birokrasi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori pengendalian dari Koontz dengan variabel menetapkan standar, mengukur prestasi kerja, dan mengoreksi penyimpangan. Dengan menggunakan metode kualitatif, ditemukan bahwa efektivitas pelaksanaan pegawai dalam pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Pasirjambu sejatinya kurang optimal, hal ini ditandai dengan adanya gejala-gejala yang ditemui dalam pelaksanaannya seperti belum terpenuhinya syarat subtantif, seperti belum terbentuknya tim teknis Pelayanan Adminstrasi terpadu Kecamatan sehingga pegawai kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya. para pegawai kurang kompeten dan saling mengandalkan antar pegawai lainnya sehingga waktu pelayanan pun sedikit tertunda dan lamban, sebagian pegawai datang melebihi waktu jam kerja yang telah ditentukan, sehingga pekerjaan menjadi terhambat. Kemudian belum terpenuhinya syarat teknis, penyediaan sarana dan prasarana belum terpenuhi secara lengkap dalam pelakasanaan kegiatan pela-yanan administrasi terpadu kecamatan. Dan terakhir belum terpenuhinya syarat administratif, pengefektifan tupoksi personil Kecamatan dan pengefektifan komitmen personil Kecamatan. Diantara sesama pegawai masih kurang kerjasama dan belum saling memberikan dorongan dan semangat untuk berprestasi dalam memajukan pelayan yang terbaik terhadap masyarakat.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH MELALUI STRATEGI AURA: SEBUAH KAJIAN TEORITIS ]]>
<![CDATA[Widiyaningrum, Widdy Yuspita]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.984 KB)
<![CDATA[Kepala Daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemeritahan daerah. Proses pemerintahan di daerah secara snergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh Kepala Daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manajerial, kepemimpinan, pelayanan serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Kepala Daerah. Kepala Daerah merupakan komponen strategis dalam mengupayakan terwujudkan pelayanan yang berkualitas, baik dalam pelayanan internal dalam organisasi maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat. Kepemimpinan Kepala Daerah yang menerapkan pola dan strategi mendengarkan, merasakan, menanggapi, dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan, dan kepentinganmasyarakat serta tuntutan organisasi yang merupakan kekuatan dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[MOTIVASI KERJA PEGAWAI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG BARAT ]]>
<![CDATA[Ujud Rusdia]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.448 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan karena munculnya permasalahan dalam motivasi kerja pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Permasalahan motivasi pegawai tersebut yang notabene adalah aparatur Dinas, dimana karyawan termotivasi dari dalam diri masing-masing orang dan daya dorong yang datang dari luar diri seseorang. Namun, sangat disayangkan karena pada kenyataannya pemanfaatan tenaga kerja para pegawai selaku sumber daya manusia belum optimal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti motivasi kerja pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi kerja pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menurut faktor intrinsik (internal) dan faktor ekstrinsiknya (eksternal). Dasar penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan teknik wawancara dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pegawai sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan faktor intrinsik adalah prestasi yang dimiliki, dan faktor ekstrinsik adalah hubungan komunikasi yang baik antar pribadi antara karyawan dan atasan, Adapun yang menjadi masukan adalah motivasi kerja pegawai harus dipertahankan guna mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan organisasi itu sendiri]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 35 TAHUN 2018 PASAL 17 TENTANG REVITALISASI PEMBINAAN NARAPIDANA OLEH KALAPAS PADA LAPAS MEDIUM SECURITY DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN DIRI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA K ]]>
<![CDATA[Alam Abdulrahman]]>
<![CDATA[ JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.069 KB)
<![CDATA[Permasalahan yang dihadapi Pemasyarakatan sebagai implementator urusan pemerintah dibidang yustisi sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana terpadu menjadi Pekerjaan Rumah setiap periode pemerintahan yang tidak kunjung usai. Wacana revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan mulai digulirkan seiring dengan semangat reformasi yang dimanifestasikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang diperbaharui dengan Permenkumham nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Inti dari Pemasyarakatan adalah pembinaan Narapidana dengan tujuan mengembalikan Narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, sedapat mungkin finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peningkatan kompetensi dan kemampuan diri narapidana melalui implementasi Permenkumham nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang Revitalisasi Pembinaan Narapidana Lapas Medium security di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya dan hambatan dalam implementasi Permenkumham nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang Revitalisasi Pembinaan Narapidana Lapas Medium security di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan beberapa informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi Permenkumham nomor 35 Tahun 2018 pasal 17 tentang Revitalisasi Pembinaan Narapidana Lapas Medium security di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung sudah dilaksanakan sepenuhnya dengan cukup baik.]]>
