cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rendy Adiwilaga
Contact Email
rendyadiwilaga@gmail.com
Phone
+628112239899
Journal Mail Official
unibbafisip@gmail.com
Editorial Address
Jl. R.A.A Wiranatakusumah No. 7. Baleendah. Kabupaten Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Bale Bandung
ISSN : 2087474X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
JURNAL JISIPOL, merupakan jurnal ilmiah politik dan pemerintahan yang diterbitkan selama tiga kali dalam setahun oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA pada bulan Januari, april, dan november. Jurnal ini sendiri merupakan sarana bagi para peneliti internal maupun eksternal Ilmu Pemerintahan UNIBBA dalam memperkaya khasanah serta kajian ilmu politik dan pemerintahan kontemporer, yang sekiranya berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri. Jurnal ini sendiri menerima kontribusi ulasan pemikiran politik, resensi buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan di setiap edisinya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 259 Documents
 1   2   3   4   5 
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH MENUJU INDONESIA BARU Rusdia, Ujud
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.69 KB)

Abstract

Kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan umumnya terlihat dalam kekayaan daerah, pendapatan asli daerah, anggaran, jasa, perdagangan, teknologi serta manajemen SDM. Permasalahan ini dapat diperkecil ketika pihak pemerintah menggunakan manajemen yang baik, untuk itu perlu dibuat model manajemen pemerintahan daerah. Identifikasi masalah dari penelitian ini ialah bagaimana strategi, hambatan dan upaya pembaharuan manajemen pemerintahan daerah melalui pendekatan management back to basic. Tujuan penelitian mendeskripsikan strategi, hambatan dan upaya strategi pembaharuan manajemen pemerintahan daerah melalui pendekatan management back to basic di Pemda. Metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kombinasi. Objek Penelitian Pemerintah Daerah Kota. Hasil penelitian menunjukkan belum optimal peran pemda dalam fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan masih terlihat kurang, pembangunan belum sepenuhnya sesuai dengan RPJMD dan pemberdayaan masyarakat masih rendah. Visi dan Misi Kota belum sepenuhnya dijadikan landasan dalam pelaksanaan pembangunan. Fungsi manajemen melalui manajemen SDM, manajemen perencanaan, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, serta manajemen konflik belum terkelola dengan baik. Bentuk organisasi belum berjalan dengan baik banyak penumpukan penugasan dalam sebuah organisasi.
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARAT DESA DI DESA SANGKANHURIP KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG Alfian, Yani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.549 KB)

Abstract

Kepala Desa merupakan mesin utama dari jalannya pemerintahan desa. Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mentalitas aparat, kemampuan dan keterampilan, sarana dan prasarana serta kesejahteraan pegawai. Permasalah pelayanan publik di pemerintah Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang dirasakan belum teratasi dengan baik dan jauh dari sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Ada beberapa faktor yang dinilai sebagai kendala diantaranya: 1). Lemahnya ketepatan waktu proses pelayanan publik yang diberikan petugas pelayanan kepada masyarakat; 2) Proses pengajuan permohonan pelayanan publik semakin dipersulit bagi masyarakat yang kurang mampu, 3).
LEARNING IN DELIBERATIVE DEMOCRACY Hidayat, Melda Fadiyah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.484 KB)

Abstract

Democracy in Indonesia is often carried out with the word “election”. But democracy is not just the word “election”, democracy has wide and many phenomena and reviews these phenomena are important. One of them is deliberative democracy. Many scientists have reviewed this idea. Both from the forum, both from the process, both from the of participants, both from the ideas themselves in Indonesia. Even though deliberative democracy has other elements. One of them is learning. It's very rare to hear the idea of learning in deliberative democracy itself. Rarely describe what learning is and why it is important. And it turns out learning has an important role in supporting the deliberate process in the public sphere / public space
PERUBAHAN NILAI DALAM MASYARAKAT SERTA PENGARUHNYA TERHADAP MORAL BIROKRASI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK Hasanah, Dera Izhar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.376 KB)

Abstract

Pada zaman era reformasi sekarang ini, persaingan untuk mendapatkan pelayanan yang baik semakin ketat, begitupun dalam lingkup birokrasi, pelayanan publik harus lebih baik sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dengan seperti itu publik akan lebih merasakan adanya peran serta pemerintah yang dengan eksistensinya dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya khususnya dalam melayani publik. Pelayanan publik yang terdapat di Indonesia baru pada tahapan tersusunnya perundang-undangan atau peraturan-peraturan instansi terkait secara parsial dan belum menyentuh pada aspek kepemimpinan serta budaya melayani yang kongrkit dan komprehensif. Masyarakat menuntut untuk diterapkannya manajemen yang baik dan transparan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus meningkatkan kinerja dalam fungsi pelayanan publik agar lebih efektif, efisien dan transparan demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance). Strategi yang dilakukan untuk mengatasi beberapa persoalan birokrasi melalui reformasi. Reformasi birokrasi berupaya untuk mengurangi masalah dengan perubahan, penyegaran dan pembaharuan khususnya dalam hal moral dan nilai-nilai guna memenuhi pelayanan publik yang dapat mengimbangi dinamika dan kebutuhan masyarakat.
MENUMBUHKAN NILAI KESADARAN PANCASILA DI KALANGAN GENERASI MUDA: KAJIAN TEORITIS Widiyaningrum, Widdy Yuspita
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.63 KB)

Abstract

Indonesia sebagai bangsa yang berpegang pada Pancasila sebagai prinsip panduannya yang benar-benar dijadikan sebagai acuan dasar hukum dan dasar moral dalam penyelenggaraan bernegara, menegaskan bahwa sebagai ideologi, Pancasila perlu disosialisasikan agar benar-benar dipahami oleh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensi dan mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang sejahtera dan modern. Pancasila harus terus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan ideologi karena Pancasila merupakan nyawa yang telah tertanam sejak bangsa dan negara Indonesia lahir. Untuk itu, menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila di kalangan generasi muda adalah sebagai berikut: (1) Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, (2) kemampuan generasi muda beradaptasi dengan dunia, (3) generasi muda mampu mengatur dan menjaga serta menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila, dan (4) generasi muda memiliki tujuan bersama untuk bertransformasi dengan masyarakat dan para pemimpinnya.
ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT Munawaroh, Nunung
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.715 KB)

Abstract

Kualitas pelayanan umumnya mengacu pada kinerja pelayanan yang nyatanya dan umumnya masih belum seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berkutat pada diksi berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya). Termasuk di dalamnya persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat di Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan dasar case study, responden pengguna pelayanan pada kantor Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil analisis diketahui Pemerintah Desa Kertamukti menyatakan penyelenggaraan pelayanan publik sudah cukup memuaskan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publiknya, yakni aspek kesederhanaan (prosedur pelayanan yang berbelit-belit), aspek kejelasan (adanya transparansi biaya yang dikeluarkan), aspek akurasi (urusan sesuai dengan yang dikehendaki), aspek keamanan (bukti tanda terima diberikan), dan aspek kemudahan akses (jarak lokasi kantor dengan tempat tinggal dan ketersediaan angkutan umum menuju lokasi kantor).
MEMBANGUN JIWA ENTREPRENEUR BIROKRASI PEMERINTAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH Dera Izhar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.37 KB)

Abstract

Tujuan Pencapaian dari keseluruhan kebijakan otonomi daerah (the overall policies of regional autonomy) yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dalam keseluruhan dimensinya. Bagi para birokrat, hal ini berarti bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai macam layanan yang disediakan birokrasi sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang memang bertanggung jawab untuk mengurus kesejahteraan warganya menjadi tolok ukur utama (major measurement) apakah keseluruhan sistem birokrasi memang telah menjalankan fungsi dan perannya dengan semestinya atau belum. Dengan kata lain, semakin masyarakat atau publik terlayani dengan lebih memuaskan, semangat inti (core spirit) otonomi daerah semakin tercapai. Sebaliknya, semakin masyarakat merasa kecewa dengan keseluruhan kinerja pelayanan birokrasi, jiwa dari otonomi daerah tersebut secara faktual sebenarnya sedang terabaikan. Kapasitas ideal yang dituntut masyarakat dalam era otonomi daerah dewasa ini dengan kapasitas riil yang saat ini ada pada para aparatur birokrasi kita perlu pembentukan birokrasi yang berjiwa wirausaha (entrepreneur bureucracy).
FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA DI DESA RENDE KECAMATAN CIKALONG WETAN KABUPATEN BANDUNG BARAT Sudrajat, Ajat
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.173 KB)

Abstract

Amanat Undang-undang Pemerintah Daerah dan Desa menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) unsur pemerintahan penting yang berperan dalam masyarakat, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. fungsi Legislasi BPD sendiri yakni menetapkan Peraturan Desa (PERDES) bersama Kepala Desa (Kades), serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Fungsi Legislasi BPD sendiri dalam membuat peraturan desa, terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap Inisiasi, Tahap Sosio Politis, dan Tahap Yuridis. Permasalahan BPD di Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat adalah permasalahan yang berkutat pada pembuatan peraturan desa tidak sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dan dasar penelitian adalah studi kasus. Dalam Tahap Inisiasi, proses pembuatan Peraturan Desa Rende Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 terbagi atas, (a.) Pengumpulan Aspirasi Masyarakat, (b.) Perumusan dan (c.) Pengusulan. Dalam Tahap Sosio-politis proses pembuatan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 terbagi atas, (a.) Rapat Internal Pemerintah Desa dan, (b.) Rapat Gabungan/ pembahasan. Dalam Tahap Yuridis proses pembuatan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 terbagi atas, (a.) Penyusunan Ranperdes, (b.) Penyerahan Ranperdes, (c.) Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa.
KETUHANAN PANCASILA DAN KETUHANAN ISLAMISME: SEBUAH TINJAUAN TEORITIS Adiwilaga, Rendy
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.051 KB)

Abstract

Perdebatan tentang makna ketuhanan dalam Pancasila sejatinya bukanlah barang baru dalam perjalanan panjang republik. Upaya “syariatisasi merangkak” seperti yang terjadi dewasa ini riwayatnya sudah memanjang bahkan sebelum negara ini resmi berdiri. Bahkan di awal kelahirannya, Pancasila berkali-kali ditarik ke berbagai arah agar tercipta sebuah falsafah dasar negara yang paling jitu dan mumpuni dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tulisan ini mencoba mencari titik benderang terkait makna Pancasila khususnya sila ketuhanan dengan mengkaji perspektif historis. Tulisan ini ditutup dengan pernyataan tegas bahwa makna ketuhanan yang paling mendasar dan membumi adalah ketuhanan yang juga dijiwai nilai-nilai kemanusiaan khusus dalam aspek kehidupan sosial dan bernegara. Pun halnya ketuhanan, sudah barang tentu kemudian menjiwai sila-sila selanjutnya karena sejatinya Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dibaca secara parsial.
KAJIAN TEORITIS WATER GOVERNANCE UNTUK PENGELOLAAN AIR DI INDONESIA Mustabsyirotul Ummah; Kusumah, Rizky Isman
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (805.552 KB)

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan konsep water governance yang tersebar luas di berbagai Negara. Konsep ini menjadi rujukan bagaimana pengelolaan air yang dianggap baik dan berkelanjutan. Sejalan dengan program Sustainable Development Goals (SDGs) No. 6 yakni Akses Air Bersih dan Sanitasi, merupakan tantangan tersendiri di Indonesia yang merupakan negara dengan dua iklim, hujan dan kemarau yang menyebabkan pentingnya manajemen sumber daya air yang baik untuk mengatasi kekurangan air saat kemarau agar tidak menjadi bencana kekeringan dan tidak menjadi banjir yang merugikan saat memasuki musim hujan. Dari berbagai model water governance yang ada, sesuai dengan paradigma governance, poin penting dari penerapan konsep ini adalah kolaborasi, kerjasama dan partisipasi dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam menciptakan manajemen sumber daya air yang baik untuk mensukseskan program akses air bersih dan sanitasi di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2030. Meskipun demikian, tidak semua varian model water governance dapat digeneralisir penerapannya karena konteks kelembagaan dan budaya politik yang berbeda di setiap daerah di Indonesia.

Page 3 of 26 | Total Record : 259

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025 Vol. 9 No. 2 (2025): Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 2 (2025): MAY 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 8 No. 3 (2024): Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 3 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024 Vol. 7 No. 3 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 3, NOVEMBER 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023 Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021 Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020 Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue