cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suphia
Contact Email
suphia@uij.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalrechtens@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL RECHTENS
Published by Universitas Islam Jember
ISSN : 19077114     EISSN : 26221802     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Rechtens adalah media per-semester yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (UIJ) sebagai upaya mempublikasikan ide, gagasan dan kajian hukum serta perkembangan hukum baik secara teori maupun praktek. Jurnal Rechtens ditujukan bagi para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara Negara, kalangan pemerhati dan penggiat dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 182 Documents
 15   16   17   18   19 
Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat terhadap Ahli Waris Junianto, Arif; Yuningsih, Deity; Anggriyani, Rima; Umar, Wahyudi
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4221

Abstract

The purpose of this study is to analyze and explain the legal protection available to buyers of uncertified land in situations where the seller dies before the certification process is completed, especially against heirs' claims in civil law and to identify and explain the legal consequences arising from an uncertified land sale and purchase agreement on the legal protection of buyers from heirs' claims. The method used is the normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study are that 1. Legal protection for buyers of uncertified land, in the context of civil law, can refer to several articles of the Civil Code. Articles 832 and 833 of the Civil Code emphasize that heirs inherit the rights and obligations of the testator, including obligations from agreements that have not been fulfilled. If the heirs are negligent in fulfilling these obligations, for example the certification process, the buyer can file a lawsuit for breach of contract based on Article 1243 of the Civil Code to claim compensation. 2. The legal consequences of an uncertified land sale and purchase agreement on the legal protection of buyers from heirs' claims are very vulnerable and high risk. An uncertified land sale and purchase agreement, especially if it is only a private agreement, does not provide a guarantee of legal ownership to the buyer. This opens up a gap for heirs to claim inheritance rights to the land, and the buyer has the potential to lose his rights to the land he has purchased. ABSTRAK Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum yang tersedia bagi pembeli tanah yang belum bersertifikat dalam situasi di mana penjual meninggal dunia sebelum proses sertifikasi selesai, khususnya terhadap tuntutan ahli waris dalam hukum perdata dan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat terhadap perlindungan hukum pembeli dari tuntutan ahli waris. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian bahwa 1. Perlindungan hukum pembeli tanah yang belum bersertifikat, dalam konteks hukum perdata, dapat merujuk pada beberapa pasal KUHPerdata. Pasal 832 dan 833 KUHPerdata menegaskan bahwa ahli waris mewarisi hak dan kewajiban pewaris, termasuk kewajiban dari perjanjian yang belum terpenuhi. Jika ahli waris lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, misalnya proses sertifikasi, pembeli dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi. 2. Akibat hukum perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat terhadap perlindungan hukum pembeli dari tuntutan ahli waris adalah sangat rentan dan berisiko tinggi. Perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat, terutama jika hanya berupa perjanjian di bawah tangan, tidak memberikan jaminan kepemilikan yang sah kepada pembeli. Hal ini membuka celah bagi ahli waris untuk menuntut hak waris atas tanah tersebut, dan pembeli berpotensi besar kehilangan haknya atas tanah yang telah dibelinya.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Jual-Beli Tanah    
Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi Setiawati, Anisa Deny; Gisa Vitrana , Mokhamad
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4256

Abstract

The Board of Directors of BUMN Persero possesses extensive authority in the realm of business decision-making; however, it also faces the risk of criminalization should its decisions lead to financial losses for the state. This study is predicated upon the multitude of corruption cases that have implicated BUMN directors and the ambiguous demarcation between permissible business risks and criminal acts. Law No. 1 of 2025 has formally established the Business Judgment Rule as a protective measure for the Directors of BUMN Persero. The objective of this article is to analyze the extent to which the limitations of this principle are enforced within the context of criminal liability. The methodology employed in this research is normative juridical encompassing a qualitative analysis of legislation. The findings of this study suggest that the implementation of the Business Judgement Rule can safeguard directors, provided that it is executed with good faith, due diligence, and professional responsibility; however, such protection is nullified in instances of abuse of authority or legal transgressions. ABSTRAK Direksi BUMN Persero memiliki kewenangan yang luas dalam mengambil keputusan bisnis, tapi juga rentan terhadap kriminalisasi jika keputusan yang diambil menimbulkan kerugian negara. Penelitian ini didasarkan dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan direksi BUMN dan belum jelasnya batasan antara risiko bisnis yang wajar dan tindak pidana. UU No 1 Tahun 2025 telah menetapkan prinsip Business Judgement Rule sebagai bentuk perlindungan bagi Direksi BUMN Persero. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana batasan prinsip tersebut diterapkan dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum normatif dengan metode kualitatif terhadap perundang-undangan. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan Business Judgement Rule dapat malindungi direksi selama dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab profeisonal, tapi tidak berlaku jika terjadi penyalah gunaan wewenang atau pelanggaran hukum Kata Kunci: BUMN; Pertanggungjawaban; Direksi; Business Judgment Rule; Korupsi.
Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik Sukadana, Dewa Ayu Putri
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4292

Abstract

This study focuses on the analysis of the legal implications of default in Indonesian civil law, both in terms of theory and judicial practice. The main objective of this study is to identify how the concept of default is understood normatively in the Civil Code and how it is applied in carrying out settlement practices through judicial institutions. Using normative legal research methods, this study examines various legal sources such as regulations, legal doctrines, and court decisions, as well as relevant current academic literature. The results of the study indicate that there is still a gap between the theoretical construction of default based on the principles of pacta sunt servanda and good faith, with real practices that often occur in matters of evidence, multiple interpretations of clauses, and the social context of the parties. In a number of court decisions, judges tend to apply a contextual and proportional approach in order to achieve substantive justice. Therefore, this study emphasizes the importance of harmonization between written legal norms and field practices to ensure effective legal protection for parties harmed by default. ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada analisis implikasi yuridis wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, baik dari sisi teori maupun praktik peradilan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana konsep wanprestasi dipahami secara normatif dalam KUHPerdata dan bagaimana penerapannya di dalam praktik penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, serta literatur akademik terkini yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara konstruksi teoritis wanprestasi yang berlandaskan asas pacta sunt servanda dan itikad baik, dengan realitas praktik yang kerap kali dihadapkan pada persoalan pembuktian, multiinterpretasi klausul perjanjian, dan konteks sosial para pihak. Dalam sejumlah putusan pengadilan, hakim cenderung menerapkan pendekatan kontekstual dan proporsional guna mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara norma hukum tertulis dan praktik pengadilan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Kata Kunci: Wanprestas; Hukum Perdata; Perlindungan Hukum.
Efektivitas Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Jember Hasan Basri, Achmad; Surya Waliden , Ibnu Al Alwaton; Mufidah Indana , Elizatul
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i2.3830

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of fulfilling the right to work for people with disabilities in Jember Regency. The method used is empirical legal research using a legislative approach and legal sociology. The results of this study: 1. The effectiveness of the right to work for people with physical disabilities in Jember Regency has not been effective due to several factors, namely: There is no discretion regarding the optimization of the right to work for people with disabilities in the private employment sector by law enforcement. There are no special training program facilities for people with disabilities. The community in viewing the existence of people with disabilities still judges from their limitations. As well as cultural factors where there is a stigma against people with disabilities who consider their physical limitations. 2. Some of the obstacles faced by the Jember Regency Regional Government are as follows: low awareness of the importance of inclusion for people with disabilities, limited accessibility, lack of training, negative social stigma in society, support from the Regional Government in incentive policies to encourage companies to employ people with disabilities. Data is not yet accurate and the lack of information on job opportunities reduces the participation of people with disabilities.
Kedaulatan Fiskal dan Penguatan Otonomi Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Abhiseka, I Gede Druvananda; Rusmana, I Putu Edi; Ramadhan, Febriansyah
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i2.4067

Abstract

The purpose of this study is to examine the extent to which the sovereignty in the collection and sustainable development of regional retribution is implemented. This paper employs normative legal research. “The results of the study indicate that the form of sovereignty in the collection and development of regional retribution after the enactment of the Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments” is limited, as the central government retains the authority to adjust tax and/or retribution rates stipulated in Regional Regulations on Taxes and/or Retributions through presidential regulations. Therefore, it can be concluded that regional governments do not yet fully possess fiscal sovereignty. It is recommended that the government promptly complete all implementing regulations for the amended provisions to ensure the smooth administration of regional retribution and the continued operation of regional autonomy, while maintaining the essence of regional sovereignty both in terms of autonomy and fiscal authority.
Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Djawaria Pare, Prisko Yanuarius; Wea, Enjelina; Yda, Claudia
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i2.4582

Abstract

Sexual violence today is always a threat that threatens the safety of life, one of which is children and women. The purpose of this study is to identify the factors causing violence, forms of violence and analyze criminal law protection policies to protect victims and combat perpetrators of sexual crimes. The type of research that is explored is normative juridical research by conducting an in-depth analysis of laws and regulations and doctrines in legal science. The results of the research achieved from this activity are as follows, it was found that the factors causing sexual violence are individual factors, relationship factors, community factors and environmental factors. The forms of violence that occur include; physical violence, psychological violence, sexual violence, economic violence, and cyber crime. Legal protection efforts provided include preventive legal protection and repressive legal protection.
Ketidaktepatan Frasa Alasan Pemaaf Pada Ketentuan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Nasional Zubaba, Bagaz; Windari, Rusmilawati
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i2.4696

Abstract

Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code as a criminal law reform still contains errors in its formulation. This inaccuracy is demonstrated by the phrase “excusable grounds,” which is interpreted as removing the unlawful nature of the provisions in the explanation of Article 433 Paragraph (3) regarding grounds for criminal exemption in criminal defamation.This is a normative research based on statute, conceptual, and comparative approach. The study conducted generates 2 results “forced to defend oneself” and “for the public interest” should be categorized as justifying reasons and not exculpatory reasons because justifying reasons eliminate the unlawful nature of the act and exculpatory reasons eliminate the offender's guilt/criminal responsibility. Inaccuracies in the formulation should be minimized because they can have implications for the objectives of the criminal provisions and their application. The recommendation of this study is to revise the wording of the article so that it is in line with the principles of criminal law and applicable doctrine, thereby creating legal certainty and justice in the national criminal law system.
Peran Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Antar Pencak Silat Melalui Restorative Justice di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Mahendra, Oeny Angga; Isnaeni, Diyan; Muhibbin, Moh.
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i2.4761

Abstract

Communal violence involving martial arts schools has become a recurrent issue that threatens local social stability. This study examines the role of the police in resolving conflicts between martial arts schools through a Restorative Justice (RJ) approach in Patrang District, Jember Regency, and identifies the factors influencing the effectiveness of its implementation. Using an empirical juridical research method, data were collected through document analysis (LPM, SP.Gas, SP.Lidik, and Mediation Reports) and interviews with police investigators and leaders of martial arts organizations. The findings reveal that the police perform multiple roles, including pre-emptive and preventive measures, the facilitation of penal mediation, and the application of proportional repressive actions based on legal discretion under Police Regulation No. 8 of 2021. The effectiveness of RJ is shaped by three key factors: procedural validity, social legitimacy of the police and willingness of conflicting groups to reconcile, and institutional support from the Jember Martial Arts Communication Forum (FKPJ) as a multiparty dialogue platform. Although RJ successfully suppresses escalation and prevents retaliation, its implementation faces challenges such as personnel limitations, internal group dynamics, and maintaining neutrality.
Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Transaksi Perbankan MANAB, ABD
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i2.4817

Abstract

The purpose of this study is to analyze and find the application of money laundering crimes in banking transactions. Using a qualitative research method through a normative juridical approach, namely an approach using a positivist juridical conception, namely that law is identical to written norms made by the authorities. That must pay attention to three legal elements, namely: Substance, Subject, and Culture. These three elements have been considered by the Indonesian government in enforcing the law in Indonesia and applied to the Crime of Money Laundering, the Crime of Money Laundering in Banking transactions. This quite important role can be seen starting from the formation of a Special Working Unit before the effectiveness of the PPATK in supervising TPPU in Indonesia to the issuance of OJK regulations regarding the KYC (Knowing Your Customer) system and requiring every PJK Bank to implement the system as an effort to prevent TPPU in the banking sector.
Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa wahyuono, arifin; Sabil, Arum; aris, mohammad; Nasikin, Ahmad
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i2.4913

Abstract

This study aims to analyze how village governance is implemented based on legal certainty in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study uses a normative legal research method with a legislative approach and a conceptual approach. The conclusion obtained is that the principle of legal certainty is one of the fundamental principles in village governance. All government, development, and community empowerment activities must be carried out in accordance with applicable laws and regulations. The application of the principle of legal certainty in village governance is seen in the preparation and implementation of village regulations and in the administrative aspects of village governance. By implementing the principle of legal certainty, village governance can realize good governance, is able to provide legal protection for village officials, village communities receive assurance that government administration runs in an orderly, transparent, and non-arbitrary manner, and also strengthens public trust in the village government.

Page 18 of 19 | Total Record : 182

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Juni Vol. 13 No. 2 (2024): Desember Vol. 13 No. 1 (2024): Juni Vol. 12 No. 2 (2023): Desember Vol. 12 No. 1 (2023): Juni Vol. 11 No. 2 (2022): Desember Vol. 11 No. 1 (2022): Juni Vol. 10 No. 2 (2021): Desember Vol. 10 No. 1 (2021): Juni Vol. 9 No. 2 (2020): Desember Vol. 9 No. 1 (2020): Juni Vol. 8 No. 2 (2019): Desember Vol 8, No 2 (2019): RECHTENS Vol. 8 No. 1 (2019): Juni Vol. 7 No. 2 (2018): Desember Vol. 7 No. 1 (2018): Juni Vol. 6 No. 2 (2017): Desember Vol. 6 No. 1 (2017): Juni Vol. 5 No. 2 (2016): Desember Vol. 5 No. 1 (2016): Juni Vol. 4 No. 1 (2015): Juni Vol. 3 No. 2 (2014): Desember Vol. 3 No. 1 (2014): Juni Vol. 2 No. 2 (2013): Desember Vol. 2 No. 1 (2013): Juni More Issue