cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mulia Jaya
Contact Email
jppd.fisipolumb@gmail.com
Phone
+62747-323310
Journal Mail Official
jppd.fisipolumb@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 26862271     DOI : https://doi.org/10.36355/jppd
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah merupakan jurnal ilmiah yang proses telaahnya menggunakan peer-review . Jurnal ini mempublikasikan artikel penelitian dan artikel kajian literatur dalam bidang politik dan pemerintahan daerah. Fokus jurnal ini adalah Politik meliputi: kekuasaan, kebijakan, pengambilan keputusan, distribusi dan alokasi nilai. Pemerintahan daerah meliputi: individu, negara, urusan pemerintahan daerah dan, kebijakan publik. Naskah yang akan dikirimkan ke jurnal ini, melalui Submissions. Bagi penulis yang akan mengirimkan naskah ke jurnal ini, silakan klik Register. Jika sudah memiliku akun di jurnal ini, silakan klik Login.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 121 Documents
 4   5   6   7   8 
Strategi Pengembangan Kerjasama Operasional Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Miranti Miranti; Mutia Sari; Harry Saputra; Alfian Alfian
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.49

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana strategi pengembangan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) berdasarkan Peraturan Dusun Pedukun Nomor  3 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Operasional Pendayagunaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Tahun 2021 serta mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam strategi pengembangan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) berdasarkan Peraturan Dusun Pedukun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Operasional Pendayagunaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Tahun 2021. Berdasarkan uraian dan indetifikasi, serta menganalisa masalah penelitian ini menggunakan metode pendekatan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan yang menjadi informan adalah dari Ketua Unit (UPJA) Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan (TPH Bun), Camat Tanah Tumbuh, Kepala Dusun/ Datuk Rio Dusun Pedukun, petani dan masyarakat Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh. Data di kumpulkan dari Studi Keperpustakaan (Library Research), Studi Lapangan (Filed Research, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.
Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nirmala Sari; Khaidir Saleh
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.55

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang harus diberantas demi mengurangi angka kematian pada korban. Padatnya angkutan umum sejalan dengan maraknya terjadi kecelakaan lalu lintas oleh supir angkutan umum tersebut. Pada tahun 2020 jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas adalah sebanyak 8.558 dan sebanyak 2000 korban lebih yang meninggal dunia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum serta hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, serta upaya yang dilakukan dalam menanggulanggi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh pengemudi angkutan umum. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Penulis juga melakukan studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi angkutan umum menurut pihak Satuan Lalu Lintas diantaranya yaitu masalah manusianya dan adanya Faktor kendaraan. Hambatan yang dihadapin oleh kepolisian satuan lalu lintas dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian diantaranya kejadian atau peristiwa terjadi ketika Polisi Satlantas tidak berada ditempat, kurangnya personil yang dapat turun ke lapangan. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat dilihat dalam KUHP sebagai aturan umum dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam KUHP, terdapat pada Pasal 359. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 ayat (4). Langkah langkah yang pernah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi kecelakaan lalulintas adalah seperti melakukan Penyuluhan-Penyuluhan ke sekolah sekolah (SMA) serta ke pelosok-pelosok daerah, membuat iklan/ spanduk mengenai pentingnya berhati-hati dalam berkendara serta sosialisasi kemasyarakat tentang pentingnya peraturan berkendara.
Kearifan Lokal Pemilihan dan Pengangkatan Bapak Angkat Bagi Pengantin Laki — Laki dari Luar Dusun Sungai Lilin Mulia Jaya; Sadri Chaniago; Ahmad Zikron
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.50

Abstract

Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagaiinstrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Oleh karena itu desain deskriptif menggunakan data yang dikumpulkan bukan berupa angka — angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Dusun dalam menjaga kearifan lokal yakni proses pengangkatan bapak angkat bagi pengantin pria dari luar di Dusun Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo yaitu: Perangkat Desa (Dusun) belum memahami adat istiadat, seperti hukum adat yang mengatur tentang keberadaan bapak angkat dalam prasyarat perkawinan, hal ini dikarenakan masih banyak perangkat Desa (Dusun) yang berusia muda dan belum memiliki pengalaman di bidang kemasyarakatan. Kurangnya sosialisasi bagi perangkat Desa (Dusun) yang dilakukan oleh lembaga adat, sehingga keberadaan bapak angkat hanya menjadi prasyarat formal saja namun tidak dijadikan penanggungjawab dalam penyelesaian permasalahan dalam keluarga pengantin.
Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens Mochammad Tanzil Multazam
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v4i2.58

Abstract

Legal and policy issues surround NFTs. This study examines NFT legal and policy issues and their effects on the digital economy. This study showed that NFTs could revolutionize digital asset ownership, but they also raise questions about intellectual property, privacy, and taxes. As NFT ownership evolves, buyers and sellers must understand their legal rights and obligations and avoid infringing on others' intellectual property rights. NFTs with photos or other personal data raise privacy concerns. To avoid privacy violations, buyers and sellers should consider NFT privacy implications. NFTs may be used for money laundering or terrorism. Regulators and law enforcement closely monitor NFT transactions to prevent misuse. Policymakers, regulators, and industry participants trying to establish a clear and effective legal framework that protects all parties should consider this study. These legal and policy issues must be addressed as NFTs gain popularity to maximize their potential. NFTs are legally and politically complex. This study emphasizes the need for ongoing research and stakeholder collaboration to responsibly and legally use NFTs and realize the digital economy's transformative potential.
Pengelolaan Aset Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus: Perencanaan, Pengadaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Dan Pembinaan. Aset Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin) Harpinsyah Harpinsyah; Maryanti Maryanti
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.107

Abstract

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Ulak Makam Kecamtan Tabir Ilir Kabupaten Merangin, Penelitian ini berlangsung selama satu bulan pada tanggal 15 April sampai 15 Mei 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya pemerintah desa dalam pengelolaan aset berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa Ulak Makam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitataif, pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian Pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaa, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sehingga menghasilkan laporan pengelolaan aset milik desa yang valid. Kendala dalam pengelolaan aset desa Ulak Makam yaitu,(1) Kompetensi SDM menjadi faktor penghambat dalam proses pengadaan dan penatausahaan, (2) Kurangnya komunikasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa, (3) Kepastian hukum kepemilikan aset, (4) sikap pelaksana yang belum patuh terhadap aturan, (5) rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, (6) komitmen organisasi belum berjalan maksimal.
Ketidakpercayaan (Distrust) Terhadap Kepala Desa Pasca Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Sri Zulchairiyah; Zikwan Zikwan
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.113

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui mengetahui ketidakpercayaan terhadap kepala desa pasca pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, untuk menganalis faktor-faktor penyebab ketidakpercayaan terhadap kepala desa pasca pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo serta Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi ketidakpercayaan pasca pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bentuk ketidakpercayaan terhadap kepala desa pasca Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Rambai yaitu, Adanya Pelaporan oleh beberapa anggota BPD dan masyarakat terhadap Kepala Desa Sungai Rambai Kepada Bupati Tebo, Adanya Pelaporan Kepolres Tebo Oleh Anggota BPD terhadap Kepala Desa Sungai Rambai, Adanya pengaduan Kasi Pemerintahan namanya ada diabsensi tetapi dalam kenyataannya tidak pernah hadir, Adanya permohonan penggantian Kepala Dusun dikarenakan sudah lanjut usia dan Adanya pernyataan yang dilakukan oleh anggota BPD dan Masyarakat tentang pengawasan dan  tranparansi penggunaan dana APBdes. Adanya usulan dari Kepala Desa Sungai Rambai kepada Camat Kecamatan Tebo Ulu untuk dapat memberhentikan salah satu anggota BPD serta adanya penggiringan Kasus Oleh Kepala Desa. Faktor penyebab ketidakpercayaan yaitu Integritas dalam pengelolaan keuangan desa, kurangnya tranparansi dalam pengelolaa keuangan, adanya Persepsi dari Masyarakat itu sendiri dan upaya yang dilakukan yaitu pendekatan melalui Pemerintah Kecamatan adanya keterlibatan Wakil Bupati Tebo, melakukan pendekatan kepada BPD dan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jalan Melalui Program Penanggulangan Kekumuhan Perkotaan Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Joko Setyoko; Adryan Ulil Ulhaq
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.108

Abstract

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 49/Perkim/Tahun 2020 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Merangin mencapai 321,58 Hektar yang tersebar di 3 Kelurahan Diantaranya Kelurahan Pematang Kandis, Kelurahan Pasar Bangko, dan Pasar Atas Bangko. Dan dalam pengerjaannya dipilihlah kelurhan Pematang kandis. Penelitian ini bertujuan agar dapat menguraikan  bagaimana cara kerja program KOTAKU, Mengetahui jenis jalan yang akan di bangun di Kelurahan Pematang Kandis dan kendala apa saja saat peelaksanaan pembangunan jalan di Kelurahan Pematang Kandis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penleitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secaa tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antaea suatu gejala dan gejala lain dalan masyarakat dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program KOTAKU dilakukan secara sistematis yaitu dari tahapan persiapan, tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan. Dalam pembangunan jalan dilakukan survey terlebih dahulu dengan mempertimbangkan teknis dilapangan, kondisi dilapangan dan lain sebagainya serta dengan musyawarah bersama didapat keputusan pembangunan jalan beton dan untuk factor penghambat program kota tanpa kumuh di kelurahan Pematang kandis sangat beragam, baik itu dari sisi internal maupun hambatan eksternal. Sehinga kedepannya hendaknya melibatkan permpuan dalam perencanaan kegiatan dan sosialisasi yang lebih lagi oleh seluruh ketua RT sehingga seluruh warga mendapatkan informasi tentang program KOTAKU
Partisipasi Petani Sawit Dalam Program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo 2021 Tri Martial; Mulia Jaya; Arsika Mia Febiawati
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.115

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai partisipasi dan faktor apa saja yang mempengaruhi pada masyarakat petani sawit di Desa Giriwinangun dalam keikutsertaan sebagai peserta pada program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo adalah Desa yang berhasil mendapatkan penghargaan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2019. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif pendekatan kualitatif dengan teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff dan faktor yang mempengaruhi partisipasi berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Slamet. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan utama,sumber tertulis dari arsip dan dokumen, serta foto yang dihasilkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) masyarakat petani sawit Desa Giriwinangun menjadi peserta utama dalam program tersebut: sistem pembayaran yaitu dengan iuran setiap bulannya sebesar Rp 45.000 per jiwa dan bagi perangkat desa pembayaran dengan dilakukan potong gaji setiap bulannya: masyarakat petani sawit terdaftar dalam program BPJS yaitu kategori sebagai Bukan Penerima Upah (BPU): masyarakat petani sawit terdaftar hanya dalam program  jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sedangkan dalam perangkat desa terdaftar dalam 4 program (jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jamiana pensiun): 2) faktor yang paling utama mempengaruhi dalam partisipasi petani sawit ini adalah di tingkat penghasilan dan pekerjaannya selain itu adanya faktor pendukung yaitu adanya komunikasi dari pihak Desa terhadap masyarakatnya dan adanya kemauan dan kemampuan masyarakat desa giriwinangun dalam keikutsertaan menjadi peserta BPJS tersebut.
Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Merangin Tahun 2021 (Studi Kasus Pemberdayaan Di Permukiman Sad Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan) Siti Maryam; Susilawati Susilawati
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.109

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan, serta untuk mengetahui kendala Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemberdayaan KAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan Sosial yang tertera dalam pasal 23 ayat (1). Secara khusus diatrur dalam Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan diantaranya permukiman, data kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan agama. Kendala Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Merangin Tahun 2021 di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan diantaranya ketersedian anggaran yang sangat terbatas, serta budaya SAD yang susah untuk perubahan.
Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Dalam Pendekatan Budaya Tahun 2020 Ronaldison Ronaldison; Deni Hendrianto
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.116

Abstract

Desa berhak untuk menyelenggrakan pesta demokrasi untuk pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades. didalam pelaksanaan pilkades tidak jarang menuai kericuhan, konflik, bahkan disintegrasi dalam suatu kelompok masyarakat, Sedangkan sengketa atau konflik pada hakekatnya adalah segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua belah pihak atau lebih di dalam suatu kelompok masyarakat, Seperti halnya yang terjadi di Desa Tunggul Bulin Kecamatan tabir ilir kabupaten Merangin pasca pelaksanaan Pilkades , timbulya konflik antar keluarga kanidat pasca pemilihan kepala desa disebabkan adanya pelaporan yang dilakukan oleh salah satu kandidat yang kalah terhadap kepala desa terpilih kepada pihak kepolisian bahwa kepala desa terpilih diduga menggunkan ijazah palsu dalam pencalonnan kepala desa sehingga menimbulkan konflik antar keluarga kanidat, perlu adanya penyelesaian dengan Kearifan lokal dan pendekatan sosial budaya, pada umumnya  masyarakat Tunggul Bulin menjunjung tinggi nilai kearifan local dalam penyelesaian masalah dengan menjaga keharmonisan dan keamanan dalam segala aspek kehidupan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifatdengan studi deskriptif, Tekni penentuan informan yang digunakan  oleh peneliti dalam penelitian adalah dengan mengunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu)Hasil penelitian menujukan Bahwa Pendekatan budaya dalam penyelesaian konflik antar keluarga kanidat pasca pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Tahun 2020 melalui (1) Melibatkan Toko adat sebagai kontrol sosial,(2) Pendekatan Melalui Hukum Adat. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian Konflik antar keluarga Kanidat pasca pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Tahun 2020 yaitu. (1) Terus melakukan Mediasi untuk penyelesaian Konflik. (2) Melalui musyawarah, (3) Melalui Kompromi (4) Pemberian sanksi dan hukum Adat (5) Surat perjanjian Damai.

Page 6 of 13 | Total Record : 121

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2025): Desember Vol 7, No 1 (2025): Juni Vol 6, No 2 (2024): Desember Vol 6, No 1 (2024): Juni Vol 5, No 2 (2023): Desember Vol 5, No 1 (2023): Juni Vol 4, No 2 (2022): Desember Vol 4, No 1 (2022): Juni Vol 3, No 2 (2021): Desember Vol 3, No 1 (2021): Juni Vol 2, No 2 (2020): Desember Vol 2, No 1 (2020): Juni Vol 1, No 2 (2019): Desember Vol 1, No 1 (2019): Juni More Issue