cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmatnijar, M. Ag
Contact Email
ahmatnijar@gmail.com
Phone
+6281263646539
Journal Mail Official
jurnalelqanuniyfasih@gmail.com
Editorial Address
Jurnal el-Qanuniy beralamat di jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Kode Pos 22733 berlokasi di Gedung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial
Published by Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
ISSN : 24426652     EISSN : 25807307     DOI : https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Jurnal el-Qanuniy pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 berdasarkan SK No. 0005.079/JI.3.2/SK.ISSN/2015.03 tanggal 27 Maret 2015 dan ISSN: 2442-6652. Jurnal el-Qanuniy juga memiliki ISSN elektronik: 2580-7307 berdasarkan SK No. 0005.25807307/JI.3.1/SK.ISSN/2017.07 tanggal 8 Juli 2017 yang mulai digunakan pada Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2017.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 168 Documents
 13   14   15   16   17 
Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/Ms.Bna) Athira, Asla; Amri, Aulil; Fithria, Nurul
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.17016

Abstract

Isbat nikah pasangan mualaf menimbulkan persoalan yuridis karena belum terdapat pengaturan hukum yang eksplisit mengenai pengesahan perkawinan non-Muslim setelah memeluk Islam. Perbedaan penafsiran terhadap kewenangan lembaga peradilan menyebabkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menganalisis ketentuan isbat nikah dalam hukum positif Indonesia serta kewenangan hakim Mahkamah Syar’iyah dalam mengisbatkan perkawinan pasangan mualaf dengan studi kasus Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis putusan pengadilan. Bahan hukum terdiri atas bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan, bahan sekunder berupa literatur hukum, serta bahan tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah pasangan mualaf masih menghadapi kekosongan norma dan perbedaan praktik peradilan. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh melalui Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/MS.Bna menetapkan keabsahan perkawinan berdasarkan asas personalitas keislaman, kemaslahatan, serta berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Putusan tersebut dinilai sah secara yuridis dan konstitusional karena pasangan mualaf telah menjadi subjek hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan, bahwa negara perlu membentuk regulasi yang lebih spesifik dan operasional agar prosedur isbat nikah bagi mualaf memiliki kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan sesuai nilai-nilai syariat Islam.
Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kota Bekasi (Studi Perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks) Maulana, M. Rifki; Ash Shabah, Musyaffa Amin; Suprihatin, Suprihatin; Supriyanto, Agus
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.17714

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian talak pada perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks di Pengadilan Agama Kota Bekasi, serta mengevaluasi keberhasilan dan keterbatasan mediasi dalam mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang bertujuan untuk mendalami penerapan mediasi dalam konteks perceraian talak secara spesifik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen perkara, termasuk putusan pengadilan dan berkas mediasi terkait dalam perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks, untuk memahami secara mendalam proses hukum dan mediasi yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan sementara antara kedua belah pihak, beberapa aspek penting, seperti besaran nafkah, mut’ah, dan hak asuh anak, masih perlu diperbaiki untuk memastikan keadilan yang lebih menyeluruh. Mediasi dalam perkara ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak dasar seperti agama, jiwa, keturunan, dan harta. Namun, masih ada ruang untuk memperbaiki perlindungan hak-hak individu, khususnya bagi isteri dan anak-anak, agar lebih adil dan memadai. Oleh karena itu, meskipun mediasi telah memberikan solusi sementara yang damai, perlu ada penyesuaian dalam beberapa aspek untuk menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.
Peran Hakim Dalam Memberi Putusan Untuk Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan Purnama, Ismarini Della; Hafizhah, Nur Raima; Azra, Muhammad Arya; Triadi, Irwan
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.14113

Abstract

Peran hakim dalam memberikan putusan hukum sangat penting untuk menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan dalam sistem peradilan. Meskipun ketiga asas ini merupakan dasar dari hukum yang ideal, hakim sering dihadapkan pada dilema dalam menentukan prioritas antara ketiganya, tergantung pada konteks kasus yang ditangani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim di Indonesia menyeimbangkan ketiga asas tersebut dalam praktik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya interpretasi hukum yang mencakup aspek keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim seringkali lebih mengutamakan keadilan substantif dalam menghadapi kasus yang melibatkan kepentingan masyarakat, sementara dalam kasus lainnya, kepastian hukum menjadi prioritas utama. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana pandangan para ahli hukum mengenai keseimbangan antara ketiga asas ini memengaruhi praktik peradilan di Indonesia.
Pergeseran Paradigma Kafa’ah dalam Pernikahan Generasi Millenial Muslim Modern (Studi Kasus pada Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Padangsidimpuan Ritonga, Sylvia Kurnia; Mrd, Misbah
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.18585

Abstract

Kesetaraan antara suami dan istri dalam pernikahan menjadi sebab keutuhan dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Setelah menikah terjadi tidak kafa’ah antara suami dan istri teruma dalam hal Al-hirfah (penghasilan) dan Al-mal (kemampuan finalsial). Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan kafa’ah antara suami dan istri setelah menikah generasi millenial muslim kekinian yang sering kali menyebabkan perpecahan bahkan perceraian antara keduanya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif analitik deskriptif untuk menggambarkan secara jelas tentang kafa’ah suami dan istri setelah menikah yang terfokus pada kafa’ah Al-Hirfah dan Al-mal sebagai sebab kebutuhan kehidupan yang acapkali membuat ketidakharmonisan keduanya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam kepada informan sebanyak delapan keluarga yang merupakan pengajar pada perguruan tinggi. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan triangulasi data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan analisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kafa’ah dalam pernikahan generasi millenial muslim dalam dua kategori ­kafa’ah yaitu ­kafa’ah Al-Hirfah dan Al-mal. Kafa’ah Al-hirfah (penghasilan) dalam bentuk pendidikan istri lebih tinggi dari pada suami, karir (pekerjaan) istri lebih maju dari suami, dan pengetahuan istri lebih luas dari suami. Kemudian pada aspek kafa’ah Al-mal (penghasilan), penghasilan istri lebih besar dari suami, istri bekerja menjadi pencari nafkah utama keluarga, dan suami tidak memiliki penghasilan tetap. Kedua kafa’ah ini tidak menjadi sebab perpecahan dalam keluarga mereka karena secara syari’ah tidak menjadi sebab batalnya pernikahan karena sudah menjadi kesepakatan keduanya sebelum menikah dan sesudah menikah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kafa’ah setelah menikah ditujukan untuk menjaga keharmonisan keluarga.
Bank Tanah dan Rekonstruksi Keadilan Agraria: Analisis Teori al-‘Adālah terhadap Jaminan Keadilan dan Kepastian hukum dalam Distribusi Tanah di Indonesia Badai Husain Hasibuan
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v12i1.17785

Abstract

Fenomena ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia masih menjadi problem struktural yang memerlukan terobosan kebijakan agraria. Pembentukan Bank Tanah melalui Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan distribusi tanah yang lebih adil, efisien, dan transparan. Kajian ini bertujuan menganalisis implementasi Bank Tanah dalam perspektif teori al-‘Adālah (keadilan) dalam hukum Islam guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta kajian terhadap praktik distribusi tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Bank Tanah memiliki landasan yang mendukung pemerataan akses terhadap sumber daya agraria melalui penyediaan tanah untuk kepentingan sosial, reforma agraria, dan pembangunan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala berupa tumpang tindih regulasi, keterbatasan mekanisme pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta potensi politisasi dalam proses distribusi tanah. Dalam perspektif al-‘Adālah, kebijakan Bank Tanah belum sepenuhnya merealisasikan keadilan distributif karena perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan masih memerlukan penguatan. Temuan ini menegaskan pentingnya rekonstruksi tata kelola Bank Tanah yang mengintegrasikan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip keadilan sosial Islam guna mewujudkan distribusi tanah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Sengketa Waris Akibat Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau dari KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan Fhlorida Agustina Simanjuntak
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v12i1.19495

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sengketa kewarisan yang muncul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan menelaahnya berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perkawinan. Fokus permasalahan terletak pada kedudukan hukum pasangan suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang berimplikasi langsung terhadap hak-hak kewarisan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut KUHPerdata, perkawinan yang tidak tercatat belum memiliki kekuatan hukum yang utuh, sehingga berdampak pada terbatasnya pengakuan hubungan keperdataan, khususnya dalam konteks pewarisan. Undang-Undang Perkawinan menegaskan pentingnya pencatatan sebagai syarat administratif untuk menjamin kepastian hukum. Dinamika putusan pengadilan memperlihatkan adanya kecenderungan perlindungan terhadap anak luar kawin melalui perluasan hubungan keperdataan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya sinkronisasi antara norma hukum yang berlaku dan praktik peradilan agar tercapai keadilan serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris yang bersumber dari perkawinan tidak tercatat.
Implikasi Vasektomi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kajian Sosiologi Hukum Hany Khairunnisa Kobat; Badrul Munir; Boihaqi Bin Adnan; Suarni Suarni; Abdul Razak
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v12i1.19504

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi partisipasi pria dalam penggunaan kontrasepsi terhadap keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan socio-legal. Analisis dilakukan dengan menelaah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 tentang Vasektomi sebagai kerangka normatif hukum Islam serta mengkaji relevansinya dalam praktik keluarga berencana di Gampong Cot Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tersebut membolehkan vasektomi secara kondisional dengan syarat tertentu, terutama apabila terdapat keadaan darurat, alasan medis yang kuat, serta tidak menimbulkan kemandulan permanen atau masih dimungkinkan untuk dilakukan rekanalisasi. Dalam praktiknya, keputusan suami istri dalam memilih metode kontrasepsi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teologis, tetapi juga oleh pertimbangan kesehatan, ekonomi, serta dinamika keharmonisan rumah tangga. Temuan lapangan mengenai efek samping penggunaan kontrasepsi hormonal, seperti palpitasi (jantung berdebar), kelelahan, dan reaksi alergi, mengindikasikan pentingnya penerapan pendekatan maslahat serta prinsip pencegahan mudarat dalam hukum Islam. Dengan demikian, keputusan Ijtima Ulama memiliki memiliki relevansi kontekstual dalam mengintegrasikan nilai-nilai normatif syariah dengan kebutuhan kesehatan reproduksi modern dalam kehidupan keluarga Muslim, selama tetap mempertimbangkan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dan perlindungan terhadap institusi keluarga.
Islamic Appraisal of Tribal Politics Among Muslims in Taraba State Abdulmumini Bawuro Manga; Abdulwahab AbdulQadir Ibrahim; Aminu Muallimu Kambari
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v12i1.19491

Abstract

Taraba state, Nigeria, is characterized by ethnic and religious diversity, with Islam playing a major role in its socio-political history. However, the emergence of tribal politics among Muslims has posed serious challenges to unity, political participation and socio-economic development. This paper appraises tribal politics among Muslims in Taraba state from an Islamic perspective. It analyzes the causes, manifestations and the results of tribalism and evaluates them against Islamic teachings on unity, justice, and brotherhood. The study adopts qualitative methodology, using Qur’anic teachings, Hadith literature, interviews and participatory observations as its primary source of data, and scholarly documents, like thesis, journals, textbooks radio productions among others as the its secondary source of data. Findings reveals that tribalism contradicts Islamic principles and contributes to political marginalization and internal disunity. The study also, found that, relations among Muslims were relatively cordial before and shortly after the creation of Taraba state in 1991, but later deteriorated with the return of democratic politics, leadership contest, and rising ethnic sentiments, while noting that from around year 2000 onward, integrative determinants such as intermarriages, Islamic educational institutions and shared commercial activities have helped rebuild unity. The study recommends promoting unity among Muslims, through intermarriages, tolerance, merit-based politics guided by Islamic principles, continues scholarly engagement on Qur’anic and Prophetic traditions teachings against tribalism, institutionalized inter-ethnic dialogue, and the establishment of forums and empowerment initiatives such as zakat and waqf to support especially youths

Page 17 of 17 | Total Record : 168

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026) Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2015) Vol 6, No 2 (2014) More Issue