cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmatnijar, M. Ag
Contact Email
ahmatnijar@gmail.com
Phone
+6281263646539
Journal Mail Official
jurnalelqanuniyfasih@gmail.com
Editorial Address
Jurnal el-Qanuniy beralamat di jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Kode Pos 22733 berlokasi di Gedung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial
Published by Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
ISSN : 24426652     EISSN : 25807307     DOI : https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Jurnal el-Qanuniy pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 berdasarkan SK No. 0005.079/JI.3.2/SK.ISSN/2015.03 tanggal 27 Maret 2015 dan ISSN: 2442-6652. Jurnal el-Qanuniy juga memiliki ISSN elektronik: 2580-7307 berdasarkan SK No. 0005.25807307/JI.3.1/SK.ISSN/2017.07 tanggal 8 Juli 2017 yang mulai digunakan pada Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2017.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 163 Documents
 13   14   15   16   17 
Kedudukan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Zina Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Sipirok) Mustafid, Mustafid; Anisa, Darania
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v10i1.10938

Abstract

This research discusses the position of biological fathers in the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010, then will also look at the views of the Penghulu in the KUA of Sipirok District. This is field research at the location of the Sipirok District KUA, and the primary data is the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 and the understanding of the head of the Sipirok District KUA, and secondary data in the form of books, journal articles, and other parts. Next, the data was obtained using interview and documentation techniques and then analyzed using descriptive analysis techniques. The results of this research are as follows: First, in the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, there was a reduction in the provisions in Article 100 KHI and Article 43 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage. This change states that children born out of wedlock have a family relationship with their mother and their mother's family and with a man recognized as their father based on scientific and technological evidence or other legally valid evidence. The child was also recognized as having a civil relationship with his father's family. So, with this decision, the biological father can become the guardian of the marriage with DNA test evidence. Second: The Penghulu references Sipirok District KUA, Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010. It has yet to be implemented directly, and they prefer to use guardian judges according to the rules of fiqh and customs in the area.
Teori Hubungan Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Usqho, Mutia Urdatul; Firdaus, Beni; Endriyenti, Endriyenti
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v10i2.11762

Abstract

The development of customs and Islam became a harmonious relationship that should not have any overlap within it, but the theory imposed by the Dutch (Colonial) built the conception that customs and Islam could not be united with each other. So this can be made into a research study by explaining the theories presented by colonialism and evaluating them with the reforms of Islamic law in Indonesia. The goal is to find a bright spot between customs and Islam that has increasingly caused conflicts until now. The research was conducted using a literature study, which involved examining previous studies as primary sources and supplementing them with expert opinions to support existing theories. The results obtained show that customary law and Islamic law are openly stated to be very harmonious, but this is not the case when viewed from the three existing theories. However, the conception used, if revised, will become a renewal that indirectly illustrates that customary law also has Islamic concepts, and Islamic law can be aligned when there are things that contradict Islamic law.
Implementasi Kebijakan Menekan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Nurfaikah, St.; Asriani, Asriani; Hendrawan, Hendrawan
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.17692

Abstract

Pernikahan anak merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi kedua pihak. Fenomena ini kerap muncul akibat pengaruh budaya, kondisi ekonomi, serta kurangnya literasi masyarakat terkait kesehatan reproduksi dan hukum. Dampak dari praktik ini meliputi gangguan perkembangan fisik, psikologis, sosial, hingga terbatasnya akses pendidikan. Penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Menekan Pernikahan di Bawah Umur di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ini bertujuan untuk menggambarkan proses penerapan kebijakan pencegahan pernikahan dini serta mengidentifikasi faktor penghambat di lapangan dengan menggunakan teori dari Merille S. Grindle. Dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini memanfaatkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah desa belum melakukan pengawasan yang ketat di Desa dalam mengatasi pernikahan dibawah umur. Yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi pemerintah yang menunjukkan penurunan angka pernikahan dini dengan kondisi nyata di masyarakat. Hambatan yang muncul antara lain adalah faktor budaya yang masih permisif, lemahnya pengawasan, rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, serta pergaulan bebas. Dapat disimpulkan, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan serius karena belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga diperlukan strategi integratif dan berkelanjutan untuk menekan praktik pernikahan di bawah umur.
Budaya Hukum Naturalisasi Atlet Sepak Bola Warga Negara Asing Menjadi WNI Sujud, Mohamad Iqbal; Utomo, Prihadi; Fadhilah, Zaky
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.16047

Abstract

Naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Dalam praktiknya, naturalisasi dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif deskriptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu menerapkan kebijakan selektif untuk mencegah dampak negatif yang akan timbul, untuk mendukung ketertiban dan keamanan, dan menerapkan penyaringan atau screening selektif oleh pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Artikel ini menjelaskan apa dan bagaimana proses naturalisasi dalam berbagai dimensi, serta beberapa permasalahan hukumnya.
Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah Riski, Afdhala; M Yunus, Fakhrurrazi; Amri, Aulil; Hirdayadi, Israr
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.17344

Abstract

Pernikahan di bawah umur masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun. Pada 2020–2025 tercatat 25 kasus pernikahan di bawah umur, menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena tersebut dari perspektif sosiologi hukum, mengidentifikasi faktor penyebab, serta menganalisis dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian menggunakan teori living law dari Eugen Ehrlich yang menyoroti dominasi hukum yang hidup dalam masyarakat dibanding hukum tertulis, serta teori receptio in complexu tentang kuatnya penerimaan norma hukum Islam dalam praktik sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan reje kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Kepala KUA, sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan dokumen pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur dipicu oleh rendahnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan, kehamilan di luar nikah, serta kemauan anak untuk menikah dini.
Analisis Hukum Bank ASI Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Zuhaili Amirullah, Muhammad Azrul; Thohiroh, Nur Salamah
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.17044

Abstract

Lahirnya bank ASI dapa dipicu dengan beberapa faktor yang semuannya berkaitan dengan kebutuhan bayi, bayi-bayi yang membutuhkan ASI dapat dikategorikan menjadi tiga dalam kebutuhan ASI yaitu1) bayi prematur; 2) bayi dengan berat badan kurang; dan 3) bayi yang mengalami infeksi. Untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan, dan kekuatan tubuhnya, ketiga jenis bayi baru lahir ini membutuhkan ASI lebih banyak. Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa memberikan susu yang didapatkan dari bank ASI tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun, termasuk kemahraman. Ada perbedaan pendapat antara para ulama ini. Maka akan muncul banyak ijtihad tentang mengahramkan dan membolehkannya bank ASI. Salah satu alasan Yusuf Al-Qardawi untuk kebolehan adanya bank ASI pertama adalah bahwa istilah "radha" (menyusui) dalam bahasa Arab berarti menghisap langsung puting payudara dan menerima ASI, jadi jika seseorang meminum ASI tanpa menghisapnya langsung, maka itu tidak dianggap menyusui. Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama yang bekerja bersama Yusuf Al-Qardhawi, tidak membenarkan adanya donor ASI. Menurut pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili hukum adanya bank ASI adalah trelarang karena didalamnnya mengandung unsur-unsur kerusakan (mafsadah) dan dari segi pencampuran keturunan secara tidak syar’i dan ketidaktentuan ibu sususan.
Tradisi Pemberian Uang Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Di Desa Lahang Baru Perspektif ‘Urf Awaliah, Aisyah; Arsal, Arsal
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.17531

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik budaya pemberian uang jujur dalam prosesi pernikahan adat Banjar yang berlangsung di Desa Lahang Baru, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Tradisi ini merupakan bentuk penghargaan dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, sebagai simbol tanggung jawab, kedewasaan, dan kesiapan dalam membangun rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplorasi lapangan, yang melibatkan teknik wawancara mendalam, observasi langsung terhadap situasi di lokasi, serta pengumpulan berbagai dokumen pendukung sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun uang jujur bukan merupakan syarat sah dalam akad pernikahan menurut ajaran Islam, masyarakat setempat memandangnya sebagai unsur penting dalam tata cara adat yang menunjukkan keseriusan dan kesepakatan antara kedua keluarga. Pelaksanaan tradisi ini terus dipertahankan karena dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta termasuk dalam kategori ‘urf, yaitu kebiasaan lokal yang diakui dalam penetapan hukum syariah. Besaran uang jujur ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dengan mempertimbangkan norma sosial, ekonomi, dan adat yang berlaku. Selain menjadi bagian dari prosesi adat, tradisi ini juga berperan dalam mempererat hubungan antar keluarga dan menjaga kehormatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, uang jujur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warisan budaya masyarakat Banjar di Desa Lahang Baru.
Rekonstruksi Hukum Wakaf Di Era Digital: Kajian Kritis Terhadap Pengelolaan Wakaf Di Kota Padangsidimpuan Ridwan, Muhammad; Mafaid, Ahmad; Hidayah Harahap, Purnama
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.17530

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah menciptakan disrupsi sistemik terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan pengaturan wakaf di Indonesia. Konsep Waqf 5.0 mendorong transformasi wakaf dari sistem konvensional menuju tata kelola yang berbasis digital, cerdas, transparan, dan partisipatif. Di Kota Padangsidimpuan, potensi pengembangan wakaf digital mulai diperbincangkan, namun belum disertai dengan kerangka hukum yang adaptif dan integratif. Penelitian ini bertolak dari urgensi rekonstruksi hukum wakaf yang mampu menjembatani nilai-nilai normatif hukum Islam dengan regulasi hukum positif Indonesia dalam konteks digitalisasi wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi regulasi wakaf, serta wawancara dengan nazhir, pejabat KUA, akademisi, dan praktisi wakaf di Kota Padangsidimpuan. Analisis dilakukan secara kritis-komparatif terhadap konstruksi hukum wakaf Islam (fiqh al-waqf) dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan BWI, serta relevansi digital governance dalam kerangka hukum siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum wakaf di Indonesia, baik dalam perspektif fiqh al-waqf maupun hukum positif, belum sepenuhnya adaptif terhadap era digital. Prinsip wakaf Islam sejatinya bersifat fleksibel terhadap inovasi teknologi, namun implementasinya masih menghadapi kendala, seperti ketiadaan regulasi khusus, minimnya penafsiran hukum progresif, serta belum diakomodasinya teknologi seperti blockchain dan Artificial Intelligence (AI). Di Kota Padangsidimpuan, mayoritas nāẓir belum memiliki literasi digital memadai dan masih mengelola aset secara konvensional tanpa dukungan sistem informasi. Kurangnya sinergi kelembagaan dan pemahaman terhadap regulasi digital juga menjadi penghambat utama. Dengan demikian, rekonstruksi hukum wakaf mendesak dilakukan melalui reinterpretasi fikih berbasis maqāṣid al-syarī‘ah, pembaruan regulasi yang responsif terhadap transformasi digital, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan digitalisasi nāẓir.
Analisis Perbedaan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Rahmawati, Alicya; Baidhowi, Baidhowi
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.15730

Abstract

Asuransi dapat diartikan sebagai kegiatan pertanggungan atas suatu objek dari ancaman bahaya. Dalam sudut pandang ekonomi, asuransi merupakan pengalihan risiko dari pemberi risiko kepada penanggung risiko. Sedangkan dari sudut pandang Islam, asuransi syariah adalah kegiatan yang didasarkan pada anjuran agama untuk saling membantu atas dasar kebaikan. Objek yang diteliti adalah asuransi dilihat dari sudut pandang hukum konvensional dan hukum Islam. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek hukum dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. asuransi biasa dan asuransi syariah menjadi dua jenis asuransi yang disebabkan oleh dasar yang berbeda, tetapi sama-sama dapat berlaku di bawah hukum asuransi Indonesia. Asuransi identik dengan kegiatan ekonomi dan bisnis pada umumnya, sedangkan asuransi syariah mengandung unsur ajaran Islam di dalamnya. Hukum asuransi di Indonesia diharapkan mampu menangani berbagai sengketa akibat asuransi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Pandangan Masyarakat Terhadap Manompang Mamak Dalam Pernikahan Di Nagari Gurun Kabupaten Lima Puluh Kota Tinjauan Maslahah Mursalah Fitri, Zelina; Wadi, Fajrul
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i2.17634

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat, terutama pendatang, terhadap tradisi manompang mamak yang memiliki peran penting dalam sistem sosial dan adat pernikahan masyarakat Minangkabau. Tradisi ini wajib dilaksanakan oleh pendatang yang ingin menikah dan menetap di Nagari Gurun, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi manompang mamak serta menganalisis pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut dalam tinjauan maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh dari niniak mamak, pelaku manompang mamak, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manompang mamak dilakukan oleh pendatang dari luar Nagari yang akan menikah dengan syarat adanya kesamaan suku. Proses pelaksanaannya mencakup musyawarah (baiyo iyo), kesepakatan resmi (basuduik), dan pengenalan kemenakan baru kepada masyarakat. Berdasarkan tinjauan maslahah mursalah, tradisi ini termasuk kategori maslahah tahsiniyyah karena berfungsi mempererat hubungan sosial, memperkuat nilai moral dan budaya, serta menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Nagari Gurun.

Page 16 of 17 | Total Record : 163

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 1, No 1 (2015) Vol 6, No 2 (2014) More Issue