cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kaliandra
Contact Email
kaliandrasaputra5@gmail.com
Phone
+6282387191091
Journal Mail Official
hukumah@yahoo.com
Editorial Address
Jl. Riau No. 02 Kel. Pasir Pengaraian Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu
Location
Kab. rokan hulu,
Riau
INDONESIA
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam
Published by STAI Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian
ISSN : -     EISSN : 26146444     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Environmental Science Other
Focus dan scope artikel yang akan diterima dan diterbitkan dalam Jurnal HUKUMAH harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam yaitu: Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang): fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2020)" : 7 Documents clear
DEMOKRASI DITINJAU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IAH Sholehuddin Harahap
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v3i1.201

Abstract

Dalam Islam kedaulatan hanya milik Tuhan semata. Tuhan mempunyai kedaulatan yang tidak dapat ditandingi oleh kekuasaan yang lain. Pemerintah dalam suatu negara tidak lain hanyalah wakil Tuhan. Dengan kata lain, siapapun yang memegang tampuk kekuasaan dan memerintah sesuai dengan hukum Tuhan pastilah merupakan khalifah dari Penguasa Tertinggi dan tidak akan berwenang mengerahkan kekuasaan kecuali kekuasaan yang telah dilimpahkan kepadanya. Demokrasi, meski merupakan sitem politik yang berasal dari Barat, mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan organisasi negara dijamin. Hingga saat ini, demokrasi merupakan terminologi politik yang paling populer dan sering dipakai beberapa negara, termasuk juga negara-negara di dunia Muslim.Demokrasi sendiri masuk ke dalam khazanah pemikiran Islam dan dianggap sebagai nilai yang baik bagi kehidupan pada akhir paruh abad ke-19. Para pemikir Islam di beberapa dunia Muslim pada permulaan abad ke-20, yang membicarakan Islam dan demokrasi, memandang demokrasi sebagai sesuatu yang positif. Mereka kemudian mencari padanan demokrasi dalam ajaran-ajaran Islam. Lalu, muncullah apa yang disebut dengan syura. Untuk itu, demokrasi diidentikkan dengan Barat, dan syura dianggap berasal dari dunia Timur, atau Islam itu sendiri.
PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI’I TENTANG KEHARUSAN ISTERI MENERIMA RUJUK SUAMI (STUDY KITAB AL-UMM) Amrin Borotan
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v3i1.197

Abstract

Islam mensyari'atkan perkawinan bukanlah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai-nilai ibadah. Tetapi kadang-kadang suami istri gagal dalam usahanya untuk mengemudikan rumah tangganya, Sehingga jalan satu�satunya yang mereka tempuh adalah perceraian. Berakhirnya sebuah perkawinan ditinjau dari segi berhaknya suami merujuk istrinya kembali atau tidaknya dibagi menjadi dua : pertama perceraian yang berstatus raj‟i dan yang kedua yang berstatus ba‟in. Imam Asy-Syafi‟i berpendapat dalam kitab al-Umm bahwa isteri tidak punya hak untuk menolak dan tidak punya hak untuk mengganti atas rujuk suaminya karena rujuk adalah hak suami atas isterinya dan rujuk bukan hak isteri atas suaminya. Imam Asy-syafi‟i menggunakan dalil hukum yaitu Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat: 228, Dalam penafsiran Imam Asy-syafi‟i tentang firman Allah “in araaduu islaha” (jika mereka itu menghendaki perdamaian), ia berkata islah talaq (perdamaian dalam talaq) itu adalah rujuk. Maka barang siapa yang menginginkan rujuk maka perempuan itu harus menerimanya.Penulis berpendapat bahwa pendapat Imam Asy-Syafi‟i perlu diperluas karena seiring zaman semakin berkembang maka hukum bisa berubah sesuai kebutuhkan manusia, jika pendapat Imam Asy-Syafi‟i diberlakukan maka tidak ada hak untuk menolak bagi isteri atas ajakan rujuk suami karena perkawinan merupakan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah serta kekal. Maka harus ada hak rujuk bagi isteri. Semua ini diarahkan kepada terciptanya kemaslahatan kedua belah pihak demi tercapainya hakikat dari tujuan perkawinan. Dan hal itu sesuai dengan kondisi Negara Indonesia yang menempatkan wanita sebagai mitar sejajar dalam segala segi kehidupan tanpa harus mengabaikan posisi suami dan meletakkan pada posisi yang sebenarnya. Juga diharapkan dengan tindakan ini hak-hak kaum wanita menjadi lebih terlindungi dan dihormati.
MARPEGE-PEGE SEBAGAI TRADISI ADAT BATAK ANGKOLA DALAM MENIKAHKAN (Kajian Tentang Persepsi Masyarakat Dan Tinjaun Hukum Islam) Sylvia Kurnia Ritonga
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v3i1.202

Abstract

Hadirnya tradisi martahi marpege-pege di kalangan masyarakat Batak Angkola sebagai solusi bagi keluarga yang akan menikahkan anaknya, karena dalam menikahkan anak dalam adat Batak Angkola membutuhkan biaya yang besar, tentunya tidak semua keluarga mempunyai kondisi ekonomi yang stabil Ketika anak laki-lakinya ingin menikah dan apabila tidak di nikahkan di kawatirkan terjadi perzinahan. Dengan kondisi ini maka lahirlah sebuah tradisi mengumpulkan uang dengan tujuan saling membantu. Penelitian ini adalah peneltian lapangan (field research) dengan pendekatan quantitative Deskriftif untuk mengungkap persepsi masyarakat terhadap tradisi martahi marpege-pege dan tinjauan hukumnya dalam Islam. Populasi penelitiannya adalah masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada pada 6 kecamatan dengan model ramdom sampling. Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan Teknik angket tertutup dan wawancara serta Teknik Analisa data adalah kuantitatif deskriftif. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tradisi Martahi Marpegepege yaitu 69,93%: 30,06% dimana tradisi ini adalah tradisi yang baik dan perlu dilestarikan. Konsepsi hukum Islam tentang tradisi ini dianggap sebagai ‘urf sohih dengan berlandaskan pada al-adatu muhakkamah artinya bahwa kebiasaan yang baik menjadi dasar pengambilan hukum Islam. Dan status tradisi ini menjadi tradisi yang boleh dilakukan dalam tinjaun hukum syara‟.
STRATEGI BERDAKWAH DI RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Kasus Strategi Dakwah Profesor Salmadanis Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Padang) Andi Sahputra Harahap
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v3i1.198

Abstract

Berdakwah terhadap warga binaan bukanlah perkara mudah, namun dakwah sangat dibutuhkan untuk menyadarkan mereka. Agar dakwah yang disampaikan terhadap warga binaan bisa merubah sikapnya, maka dibutuhkan strategi dakwah yang tepat dan mengenai sasarannya. Pada dasarnya masyarakat yang menjadi warga binaan di Rumah Tahanan adalah masyarakat yang dikenai sanksi pidana akibat dari kelakuannya, oleh karenan itu Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan dijadikan sebagai shock psikologis terhadap apa yang mereka tanggung dari situasi keterasingan sosial untuk memperbaiki diri.
PEMBIYAAN PENDIDIKAN MELALUI SEKTOR ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN ROKAN HULU Syukri Rosadi
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v3i1.203

Abstract

This study aims to find out how educational financing program is done, to know thecriteria of students who will get educational scholarship, and to know the flexibility inallocating zakat funds for education at the bazanas kabupaten rokan hulu. This researchuse desciptive qualitative approach. Methods of data collection in this study was conductedby observation, interview, and documentation. Data analysis techniques in this study usinginteractive data analysis techniques consisting of three components of data analysis that isdata reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study found there aretwo educational financing programs undertaken by this institution is an integratedscholarship program and orphaned pesantren. Both programs are financed from the utilization of zakat funds that have been collected. The criteria of the studentsreceiving educational scholarships are classified by priority scale: 1) the poor, orphan,takmir mosque; 2) the poor, orphans; 3) the poor. In addition there is the flexibility of thebudget in allocating zakat funds for education programs
PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG HAK WARIS BAGI ISTERI YANG TELAH HABIS MASA IDDAH Jasmiati -
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v3i1.199

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha yang mengatakan bahwa isteri tidak dapat mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak, karena sebelum kematian suami, talak yang dijatuhkan sudah talak ba‟in sehingga hak mewarisi diantara keduanya menjadi hilang, isteri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya selama ia masih dalam masa iddah, jika masa iddah sudah berakhir isteri tidak dapat lagi mewarisi harta peninggalan mantan suaminya. Adapun menurut Imam Malik isteri yang telah habis masa iddah tetap mendapatkan hak waris dari suami yang telah menceraikannya dan tidak dikenakkan iddah wafat atau iddah talak pada istrinya.
STUDI KOMPARASI KONSEP PERWALIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM PERDATA ISLAM Kaliandra Saputra Pulungan
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v3i1.200

Abstract

Dengan melihat pertumbuhan kasus-kasus penemuan bayi yang tidak memiliki orang tua, tentunya hukum yang berkaitan dan mengatur hal-hal tersebut harus tersusun dengan rapi agar dapat menyelesaikan hal-hal tersebut, walaupun di Negara Indonesia sudah ada aturan yang mengatur hal tersebut, namun penulis merasa masih perlu diadakan penelitian hukum dengan membandingkan aturan yang baru dengan aturan yang lama, agar penulis dapat mengetahui apakah aturan yang berlaku sekarang memiliki nilai tambah dari aturan yang sebelumnya atau sebaliknya. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melihat objek yang dibahas dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas serta menyesuaikannya dengan dasar-dasar hukum perwalian yang terdapat dalam Al�qur‟an dan Hadis dalam sebuah perbandingan. Setelah mengadakan penelitian terhadap konsep perwalian dalam perspektif hukum perdata barat yaitu KUH Perdata (BW) dan hukum perdata Islam yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): HUKUMAH Vol 8, No 1 (2025): HUKUMAH Vol 7, No 2 (2024): HUKUMAH Vol 7, No 1 (2024): HUKUMAH Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue