cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhyiddin
Contact Email
udyn@bappenas.go.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
workingpapers.bappenas@gmail.com
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Bappenas Working Papers
Published by Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
ISSN : 26206013     EISSN : 26548402     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Bappenas Working Papers (BWP) adalah publikasi yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka mendukung fungsi Bappenas sebagai think tank pemerintah. Publikasi ini diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan (bridging knowledge to policy), serta sebagai sarana pengembangan pemikiran yang melibatkan akademisi, praktisi, dan birokrat yang menekuni perencanaan dan kebijakan pembangunan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 3 (2022): November 2022" : 8 Documents clear
Sinergi Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian dengan Dudika: Studi Kasus Sekolah Vokasi IPB University Brilyanti, Farida Ayu
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.105

Abstract

Perubahan iklim, pertumbuhan populasi, risiko kesehatan, tren politik, ekonomi, lingkungan, sosial, perkembangan teknologi dan inovasi di bidang pertanian membuat pergeseran dalam upaya produksi dan distribusi bidang pangan dan pertanian. Kondisi ini menuntut adanya investasi teknologi, infrastruktur, penelitian dan pengembangan, dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut, Perguruan Tinggi Vokasi sebagai lembaga pendidikan perlu membangun sinergi bersama dunia usaha, industri, dan dunia kerja (Dudika) agar mampu mencetak SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang selaras dengan perkembangan zaman. Salah satu upaya adalah melalui pendekatan Teaching Factory, yang dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan pendidikan, penelitian, dan inovasi dengan melibatkan peran aktif industri dan akademisi. Praktik baik pelaksanaan Teaching Factory dilakukan oleh Sekolah Vokasi IPB University. Berdasarkan hasil pengamatan, Sekolah Vokasi IPB University telah mengimplementasikan pendekatan Teaching Factory melalui dua mode operasi, yakni "Dudika ke kelas" dan "Kelas ke Dudika". Hal ini memberikan manfaat dan dampak positif bagi Sekolah Vokasi IPB University sebagai lembaga pendidikan, mahasiswa sebagai peserta didik, dan perusahaan-perusahaan mitra.
Sumber-Sumber Pendanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Masyarakat Menghadapi Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Ratnasari, Zulvina; Wildawati, Wildawati
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.110

Abstract

Indonesia memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis dan sosiologis yang menjadikannya rawan terhadap bencana. BNPB merilis terdapat 53.000 desa rawan bencana di Indonesia. Risiko bencana dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas. Satu faktor yang lebih memungkinkan dilakukan dalam pengurangan resiko bencana adalah peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Kabupaten Lampung Selatan memiliki 4 Destana dari 152 desa rawan bencana yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji permasalahan tentang penyebab rendahnya jumlah destana dan alternatif pemecahannya melalui sumber pendanaan yang mengkolaborasi berbagai sumberdaya. Metodologi yang dilaksanakan adalah melalui pengumpulan data primer, sekunder dan analisis tentang Destana di Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukan penyebab rendahnya jumlah destana adalah keterbatasan APBD Kabupaten, kurangnya pemanfaatan dana desa dan dana CSR, dan kurang optimalnya integrasi antara stakeholder. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah sumber-sumber pendanaan pembentukan Destana dengan 3 mekanisme yaitu melalui, pemanfaatan dana desa, dana CSR, dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE).
Pengembangan Unemployment Benefit dalam Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia Sabar, Hariyadi; Fitriyani, Chaeruniza; Cahyadi, Dino; Amelia, Dhea
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.120

Abstract

Program jaminan kehilangan pekerjaan (unemployment benefit) diperlukan untuk meminimalkan dampak dari krisis ekonomi di masa mendatang dan mengantisipasi perubahan struktur pekerjaan akibat percepatan laju otomatisasi. Unemployment benefit adalah sebuah mekanisme untuk menjaga tingkat konsumsi pekerja ketika sedang tidak bekerja dengan tujuan untuk menjaga taraf hidup sehingga tercipta stabilitas perekonomian makro. Fokus kajian ini adalah menentukan skema unemployment benefit yang dinilai tepat untuk diterapkan di Indonesia. Kajian ini mengelompokkan tiga skema unemployment benefit yaitu: (1) unemployment insurance atau UI; (2) unemployment assistance atau UA; dan (3) unemployment insurance saving account (UISA), untuk dijadikan sebagai pilihan dalam menentukan skema terbaik. Penelitian ini menggunakan metode Multi-Criteria Analysis (MCA) dengan melihat variabel-variabel yang dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu kontingensi, metode perlindungan, durasi, dan cakupan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Unemployment Insurance merupakan skema yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia. Skema UI dinilai unggul dalam kategori kontingensi, metode perlindungan, dan durasi manfaat.
Kajian Hoax dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia Adiyoso, Wignyo
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.177

Abstract

Hoax atau disinformasi dalam penanganan Covid-19 menjadi salah satu masalah utama di hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Untuk kepentingan akademik dan kontribusi perumusan kebijakan penanggulangan pandemi di masa yang akan datang, analisis perkembangan kajian fenomena hoax dan Covid-19 sangat penting dilakukan. Kajian ini menggunakan analisis bibliometrika dengan pencarian keyword “Covid-19”, “in Indonesia”, dan “hoax” atau “disinformation” atau “fake news” dari database Google Scholar (GS). Analisis menggunakan VOSviewer menemukan 276 artikel yang relevan. Hasil analisis bibliometrika menunjukkan penelitian tentang disinformasi dan Covid-19 di Indonesia masih sedikit. Begitupun dari sisi waktu, penerbitan di jurnal internasional, kajian tentang topik ini juga belum terlalu lama. Temuan lainnya adalah bahwa tema-tema penelitian terkait topik ini didominasi istilah “perception”, “number”, “hoax information”, “perspective” dan “student”. Kata-kata di atas masih bersifat umum dan belum fokus pada tema-tema komunikasi risiko seperti trust, kredibilitas, pesan, penerima, psikososial dan lainnya. Hasil analisis juga menunjukkan masih sedikit peneliti yang melakukan kajian dalam isu Covid-19 dan hoax. Data menunjukkan bahwa di antara para penulis tidak ada kerja sama dalam melakukan penelitian ini. Studi ini penting selain sebagai kontribusi untuk mengisi keterbatasan kajian literatur Covid-19 juga memberikan bahan masukan kepada para pembuat kebijakan dalam rangka antisipasi penanganan pandemi di masa yang akan datang.
The Bookkeeping System Policy and Literacy Movement in Indonesia Putera, Prakoso Bhairawa; Ningrum, Sinta; Widianingsih, Ida; Rianto, Yan; Suryanto, Suryanto
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.182

Abstract

The paper aims to reveal the book system policy in Indonesia and the efforts made to increase interest in reading, including the movement undertaken to improve literacy in Indonesia. Identification and mapping have been executed through the regulatory survey method on the peraturan.go.id database, while slip and analysis have been exercised through content analysis. The paper provides empirical insights into the bookkeeping system and movement undertaken to improve literacy in Indonesia. National policies have supported the bookkeeping system in Indonesia. Meanwhile, to increase interest in reading, a literacy movement was initiated by President Susilo Bambang Yudhoyono on November 1, 2007, through the Law of the Republic of Indonesia Number 43 of 2007. Indonesia's literacy movement is "the national movement for reading fondness." This paper reveals that policy support at the national (state) level also needs to get help at the regional (local) level so that the literacy movement can be implemented up to the regional level. In addition, the central government's commitment is not only in the form of policy support but needs to be followed by several joint movements and incentives.
Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Kepulauan Seribu Gusrizal, Gusrizal
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.183

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui sektor unggulan, non unggulan, dan daya saing sektor di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Alat analisis yang digunakan, yaitu: (1). Analisis Static Location Quotient (SLQ), (2). Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ), (3). Analisis Gabungan SLQ dan DLQ, (4). Analisis Indeks Spesialisasi (IS), dan (5). Analisis Shift Share. Data yang digunakan adalah data PDRB Kabupaten Kepulauan Seribu dan Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga sektor unggulan: (1). Sektor pertambangan dan penggalian, (2). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan (3). Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Hasil analisis Proportional shift dan Differential Shift dalam analisis Shift Share menunjukkan tiga sektor bernilai positif (1). Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (2). Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, dan (3). Sektor Jasa Pendidikan menunjukkan pertumbuhan pesat dibandingkan sektor lain.
Implementasi Pendekatan Citizen’s Charter Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Pada Penyandang Disabilitas di Kota Banjarbaru Mandasari, Zayanti
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.188

Abstract

Aksesibilitas pelayanan publik merupakan hak setiap warga negara, tak terkecuali penyandang disabilitas. Aksesibilitas berarti mendapatkan kemudahan yang disediakan oleh pemerintah, dengan tujuan mewujudkan kesempatan yang sama, antara penyandang disabilitas dengan pengakses layanan lainnya. Pada implementasinya, penyandang disabilitas masih menemui kendala mengakses pelayanan publik. Penerapan citizen’s charter bertujuan menyelesaikan kendala aksesibilitas pelayanan publik penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru. Metode analisis dilakukan dengan pendekatan studi literatur dan metode field research (penelitian lapangan), hasil penanganan laporan masyarakat. Analisis terhadap permasalahan aksesibilitas pelayanan publik penyandang disabilitas di Banjarbaru. Rekomendasi mengusulkan citizen’s charter diperlukan untuk mengimplementasikan aksesibilitas pelayanan publik, dikarenakan pertama, mempermudah pengguna layanan (penyandang disabilitas) dan stakeholder lainnya mengontrol praktik penyelenggaraan pelayanan. Kedua, untuk mempermudah manajemen pelayanan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan. Ketiga, untuk membantu manajemen pelayanan mengidentifikasi kebutuhan, harapan dan inspirasi pengguna layanan dan stakeholder lainnya. Harapannya, akan mempermudah penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publiknya.
Institusionalisasi Pembangunan Maritime Domain Awareness (MDA) Pada Kebijakan Pemerintah Tahun 2014-2022 Prabowo, Angga Reza
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.190

Abstract

Sebagai Negara Kepulauan terbesar dengan wilayah lautnya yang strategis bagi kepentingan perdagangan dan pelayaran dunia, konsep MDA menjadi signifikan untuk diterapkan pemerintah guna membentuk pemahaman efektif terhadap domain maritim Indonesia. Sehubungan itu, pada rentang periode 2014-2022 pemerintah telah menerbitkan 3 kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan MDA, seperti membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia melalui penerbitan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, membentuk Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi Dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut, dan menerbitkan PP No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Memperhatikan kuantitas kebijakan yang telah diterbitkan dan masih belum dapat terbentuknya MDA di Indonesia, maka perlu dianalisis mengenai pengaturan kerangka institusi didalam kebijakan tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa pada UU No. 32 Tahun 2014 hanya mengatur institusi mengenai Bakamla yang memiliki kewenangan sebagai pengintegrasi sistem informasi, Kesepakatan Bersama telah menginstitusional norma/nilai/peran/mekanisme yang rinci namun hanya terbatas pemberlakuannya bagi 8 instansi, sedangkan PP No. 13 Tahun 2022 merupakan peraturan yang telah menginstitusionalkan secara rinci mengenai norma/nilai/peran/mekanisme, berlaku luas dan mengikat.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2024): Juli 2024 Vol 7 No 1 (2024): Mei 2024 Vol 6 No 3 (2023): November 2023 Vol 6 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023 Vol 5 No 3 (2022): November 2022 Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022 Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022 Vol 4 No 2 (2021): September 2021 Vol 4 No 1 (2021): Maret 2021 Vol 3 No 2 (2020): September 2020 Vol 3 No 1 (2020): Maret 2020 Vol 2 No 2 (2019): Edisi Mei 2019 Vol 2 No 1 (2019): Edisi Maret 2019 Vol 1 No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 Vol 1 No 1 (2018): Edisi April 2018 More Issue