Garuda - Garba Rujukan Digital

TELAAH KRITIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Fransiska Novita Eleanora; Elfirda Ade Putri
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1395

ABSTRAK Maraknya tingkat kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan penderitaan bagi korbandan karena dapat menimbulkan taruma yang berkepanjangan dan untuk memulihkannyaperlu adanya tindakan rehabilitasi dan untuk itu perlu diberikannya sanksi yang tegasbagi pelaku. Karena dengan pemberian hukuman memberikan perlindungan danpenegakan hukum terhadap hak perempuan, sesuai dengan ketentuan undang-undangNomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah yaitu melindungiakan hak asasi perempuan. Rumusan dari masalah ini bagaimana telaah kritis upaya daripenegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga.Tujuannya adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasandalam rumah tangga, sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis normatif dimanadidasarkan pada konsep, asas, dan teori serta pertauran perundangan dan juga literaturyang berkaitan dengan telaah kritis terhadap upaya penegakan hukum dari tindak pidanaterhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dan hasil dari pemelitian (temuan)bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan jika menerapkan sanksi yang berat sepertihukuman seumur hidup kepada pelaku jika akibat perbuatannya menimbulkan luka beratbagi korban, kesimpulannya bahwa efektivitas dari penegakan hukum itu sendiridipenggruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari hukum itu sendiri, penegak hukum, saranadan juga fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Kata Kunci : penegakan hukum, tindak pidana, rumah tangga ABSTRACT The rampant level of domestic violence causes suffering for victims because it can causeprolonged trauma and to restore it is done by rehabilitation measures for victims as well asproviding strict sanctions for perpetrators. Because the provision of punishment providesprotection and law enforcement for women's rights, in accordance with the provisions of lawnumber 23 of 2004 concerning the elimination of violence in the home that is protecting thehuman rights of women. The formulation of this problem is a critical study of lawenforcement efforts against domestic violence. The aim is to find out the law enforcement ofdomestic violence, while the method used is normative juridical which is based on concepts,principles, theories and regulations as well as literature relating to critical review of lawenforcement efforts on violence in the home stairs, and get the results of research (findings)that law enforcement can be implemented if applying severe sanctions such as lifeimprisonment to the offender if the consequences of his actions cause serious injuries to thevictim, the conclusion that the effectiveness of law enforcement itself is influenced by several factors, namely from law itself, law enforcement, facilities and also facilities, society and culture. Keywords: law enforcement, crime, household

Perlunya Amandemen Terhadap Pasal 24 B Ayat (1) UUD 1945 Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi Suparto Suparto
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1396

Abstrak Peran dari hakim konstitusi untuk menegakkan keadilan sangat strategis, oleh karena itudiperlukan hakim yang mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Dengan demikian hakimkonstitusipun perlu dilakukan pengawasan terhadap perilakunya demi menjaga marwahinstitusi peradilan. Permasalahannya apa upaya yang dapat dilakukan agar pengawasaneksternal terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dilaksanakan oleh KomisiYudisial. Pengawasan yang bersifat eksternal terhadap hakim konstitusi saat ini belum adapengaturannya, sehingga dimasa mendatang perlu dilakukan karena secara profesi hakimkonstitusi sama dengan hakim-hakim yang lain. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara hasilreformasi dan diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk menjaga dan menegakkankehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim sudah selayaknya untuk diberikankewenangan untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim konstitusi.Namun demikian pengawasan terhadap hakim konstitusi jangan sampai mengintervensiindependensi peradilan sehingga perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk mensinergikanantara pengawasan dengan independensi peradilan. Berhubung Pasal 24B ayat (1) terkaitkata ”hakim” ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bukan termasuk hakim konstitusi(Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dan No.1-2/PUU-XII/2014, maka kedepan agar hakim konstitusi dapat diawasi oleh Komisi Yudisial, perlu dilakukan amandementerhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait dengan kata ”hakim”. Kata Kunci : Pengawasan, Hakim Konstitusi, Amandemen UUD 1945AbstractThe role of constitutional justices to uphold justice is very strategic, therefore judges who havegood attitudes and behavior are needed. Thus, constitutional judges also need to supervise theirbehavior in order to maintain the dignity of judicial institutions. The problem is what efforts canbe made so that external supervision of the code of ethics and behavior of constitutional justicesis carried out by the Judicial Commission. External supervision of constitutional judges at thistime has not yet been regulated, so that in the future it needs to be done because professionallyconstitutional justices are the same as other judges. The Judicial Commission as a stateinstitution as a result of reforms and given the authority of the 1945 Constitution to maintainand uphold the honor, nobility and behavior of judges should be given the authority to conductexternal supervision of the behavior of constitutional justices. However, the supervision ofconstitutional justices should not intervene in the independence of the judiciary so that anappropriate formulation is needed to synergize between supervision and judicial independence.Since Article 24B paragraph (1) related to the word "judge" was interpreted by the Constitutional Court not including constitutional justices (Decision of the Constitutional Court No. 005 / PUU-IV / 2006 and No.1-2 / PUU-XII / 2014, then in the future so that Constitutional judges can be supervised by the Judicial Commission, amendments to Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution are needed in connection with the word "judge".Keywords: Supervision, Constitutional Justice, Amendment to the 1945 Constitution

PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION SEBAGAI KETAATAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI Seto Sanjoyo; Sapriani Sapriani; Agus Setiawan; Salma Suroyya
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1397

AbstrakOnline Single Submission (OSS) adalah sistem pengintegrasian perizinan usaha secaraelektronik. Sistem ini memberikan layanan elektronik secara online system kepadainvestor/ pelaku usaha. Metode penelitian adalah penelitian hukum deksrptif empiris.Rumusan masalah kajian tulisan ini adalah bagaimanakah prosedur perizinan berusahamelalui sistem OSS dan apa akibat hukum bagi pelaku usaha apabila tidak memenuhiKomitmen Berusaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur perizinanmelalui OSS memberikan kemudahan dan dapat diakses dimanapun berada, sehinggamempermudah investor dalam mengajukan izin. Ada tiga model yang ditawarkan bagipelaku usaha dalam mengakses OSS yaitu sistem mandiri, pendampingan dan prioritas.Namun izin usaha yang sudah diberikan di awal kegiatan usaha dapat dibatalkan apabilapelaku usaha tidak memenuhi Komitmen berusaha dalam batas waktu yang telahditentukan. Pernyataan Komitmen dari investor menjadi konsep kemudahan perizinanyang diberikan oleh sistem OSS. Pemenuhan komitmen pada izin usaha bersifat mutlakdan akan berakibat pencabutan izin usaha awal sehingga memberikan dampak investortidak dapat melanjutkan usahanya.Kata Kunci : Perizinan berusaha, investor, OSS Abstract Online Single Submission (OSS) is an electronic business licensing system. This systemprovides online electronic system services to investors / business people. The researchmethod is empirical descriptive legal research. The formulation of the problem of thispaper review is how the licensing procedure is attempted through the OSS system andwhat are the legal consequences for business actors if they do not meet the BusinessCommitment. The results of this study indicate that licensing procedures through OSSprovide convenience and can be accessed wherever they are, making it easier for investorsto apply for permits. There are three models offered for business people in accessing OSS,namely an independent system, assistance and priority. However, a business license thathas been granted at the beginning of a business activity can be canceled if the businessactor does not fulfill the business commitment within the specified time limit. Statement ofCommitment from investors becomes the concept of licensing convenience provided by theOSS system. Fulfillment of the commitment to the business license is absolute and willresult in the revocation of the initial business license so that the impact of investors can notcontinue their business.Keyword : Business licensing, investors, OSS

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN KEDOKTERAN Debora Anggie Noviana; Bambang Waluyo; Rosalia Dika Agustanti
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1399

AbstrakPelaksanaan Kebiri Kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut, dari salah satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dan juga menjadi salah satu bentuk pencegahan agar tidak kembali terjadi kasus yang sama, serta diharapkan agar dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini hendak mengkaji pelaksanaan kebiri kimia dilihat dari perspektif yuridis dan kedokteran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber utama berasal dari literatur serta menggunakan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dengan masih banyaknya pro kontra yang terjadi terkait penerapan eksekusi kebiri kimia yang dikarenakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk melakukan eksekusi karena alasan kemanusiaan. Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi kebiri kimia agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan baik bagi korban dan juga pelaku pelecehan seksual pada anak, dan juga memberikan dasar hukum yang sah bagi eksekutor kebiri kimia yaitu dokter untuk melakukan eksekusi kebiri kimia tersebut tanpa harus bertentangan dengan kode etik kedokteran sehingga pidana kebiri kimia dapat segera diberlakukan secara lebih efektif sesuai dengan tujuannya yaitu menggurangi angka kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Kata Kunci : Kebiri Kimia, Perlindungan anak, Pidana AbstractThe implementation of castration chemistry is a new punishment in Indonesia, there are pros and cons related to the implementation of these actions, from one side of the implementation of castration criminal is expected to be able to provide a deterrent effect for perpetrators of sexual violence against children and also be a form of prevention so as not to re-occur the same case , and is expected to be able to reduce the level of sexual crimes against children. This study wants to examine the implementation of chemical castration from a juridical and medical perspective. The research method used is normative juridical. Approach the problem by using the legislative approach and case approach, the main source comes from the literature and uses secondary data sources that are analyzed qualitatively. With the many pros and cons that occur related to the implementation of chemical castration execution due to the Indonesian Doctors Association (IDI) refused to carry out executions due to humanitarian reasons. There is a need for regulations governing the implementation of chemical castration execution in order to provide legal certainty and justice for both victims and also perpetrators of sexual abuse on children, and also provide a legal basis for chemical castration executors namely doctors to carry out chemical castration execution without having to contradict with a code of ethics in medicine so that the chemical castration crime can be immediately applied more effectively in accordance with its goal of reducing the number of cases of sexual violence against children in Indonesia.Keywords: Chemical castration, child protection, criminal

Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara Yahya Ahmad Zein
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1398

abstrak Pengelolaan wilayah wilayah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negaralain menjadi hal yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah. GrandDesign pengelolaan wilayah perbatasan tersebut sangat terkait erat dengan upayapercepatan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yangdi arahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.Kompleksitas permasalahan di wilayah perbatasan dan memerlukan penyelesaiandengan cara komperhensif adalah Aspek Batas Wilayah Negara, Aspek Ekonomi,Aspek Sosial-budaya, Aspek Pertahanan dan Keamanan, Aspek Sumberdaya Alam danLingkungan, Aspek Kelembagaan dan Capacity Building. Tujuan utama pengelolaanperbatasan, yakni; (1) Menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi, (2)Membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensifuntuk kesejahteraan rakyat; (3) Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayahperbatasan dalam konteks persaingan global. Grand Design Pembangunan kawasanperbatasan dalam implementasi selama ini belum dilakukan secara terpadu denganmengintegrasikan seluruh sektor, sehingga tujuan diatas belum tercapai secarakeseluruhan. Upaya pemenuhan hak asasi manusiaa warga negara di wilayahperbatasan negara harus dilakukan pemerintah melalui program-program secarasistematis dan berkesinambunganKata kunci : pengelolaan, wilayah perbatasan, Hak Asasi ManusiaAbstractManagement of territories in Indonesia that directly borders other countries must betaken seriously by the government. The Grand Design for managing the border area isclosely related to efforts for accelerating economic, social, cultural, defense, and securitydevelopment to improve the border region welfare. The problems' complexity requiresa complete solution that includes the State Boundary Aspects, Economic Aspects, Sociocultural Aspects, Defense and Security Aspects, Natural Resources, and Environmental Aspects, Institutional Aspects, and Capacity Building. The main objectives of border management, namely: (1) Maintaining the integration of the Republic of Indonesia as a constitutional mandate; (2) Building a balanced, integrated and comprehensive border area for the people's welfare; (3) Strengthening Indonesia's capacity in border areas in the context of global competition. Grand Design Development of the border region in the implementation has not carried out by integrating all sectors, so the objectives have not yet achieved. The efforts to fulfil the human rights of citizens in this area must be systematically and continuously carried out by the government through programs.Keywords: Management, Border Areas, Human Rights

FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEPADATAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Raden Muhammad Rizki Hidayatullah
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1394

AbstrakKepadatan penghuni merupakan suatu kondisi dimana peningkatan laju jumlah penghuni Lapasyang bertambah yang tidak sebanding dengan kapasitas dari sarana dan prasarana yang tersedia.Kepadatan penghuni ini terjadi hampir di setiap Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia.Tentu hal ini berdampak pada munculnya permasalahan-permasalahan yang dapat mengancamsituasi keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. sebagian besarperaturan mengenai pelanggaran hukum bermuara pada pidana penjara. Kemudian pelaksanaanrestorative justice yang dinilai dapat menjadi alternatif solusi dalam sistem peradilan pidana diIndonesia terkendala akan payung hukum yang lemah . Sebagai pemecahan dari permasalahantersebut, sinkronisasi dalam pelaksanaan pemidanaan terpadu dilakukan untuk dapattercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum.Kata kunci : Kepadatan penghuni; Narapidana; dan Restorative JusticeAbstractOvercrowded is a condition where an increase in the rate of increasing number of prison residentsis not proportional to the capacity of the available facilities and infrastructure. Of course this has animpact on the emergence of problems that can threaten the security and order situation within thePenitentiary in Indonesia. The density of these residents occurs in almost every Penitentiarythroughout Indonesia. Most of the regulations regarding law violations lead to imprisonment. Thenthe implementation of restorative justice which is considered to be an alternative solution in thecriminal justice system in Indonesia is constrained by a weak legal umbrella. As a solution to thisproblem, synchronization in the implementation of integrated criminality is carried out to achievethe effectiveness and efficiency in providing sanctions for violators of the law.Keywords : Overcrowded; prisonners; and Restorative Justice

OPTIMALISASI SISHANKAMRATA MELALUI PENERAPAN LIMA PILAR TOTAL DEFENCE SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA INDONESIA YANG BERDAULAT Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Bagus Hanindyo Mantri; Amir Junaidi
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1715

AbstrakMenurut data statistik kependudukan dunia megatakan bahwa Negara Indonesia memliki jumlah penduduk terbanyak ke-empat, sebanyak 237,6 juta jiwa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia (the biggest archipelago state in the world). Keadaan tanahnya yang subur, dan terletak diantara dua benua serta dua samudera besar, membuat posisi geografis Indonesia sangat strategis. Hal ini menyebabkan banyak negara lain di dunia sejak dulu ingin menguasai bumi nusantara ini. Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan sumber dorongan terbesar tekad bangsa Indonesia untuk mencapai suatu tujuan bangsa. Salah satu upayanya adalah dengan memperkuat pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pada penerapanya saat ini SISHANKAMRATA belum berjalan secara optimal dalam melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya kualitas SDM, lemahnya ketahanan ekonomi Indonesia, kurang harmonisnya hubungan TNI dan Polri, rendahnya stabilitas politik, dan pudarnya rasa nasionalisme pada generasi muda. Untuk itu diperlukannya sebuah Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan mencakup pembangunan kemampuan nasional. Konsep Optimalisasi SISHANKAMRATA dengan 5 Pilar Total Defence System sebagai pembaharuan dan penguatan dari pertahanan nasional dengan menggabungkan konsep SISHANKAMRATA Indonesia dengan konsep Total Defence System Singapura yang selaras dengan cita-cita Dasar Negara. Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue-approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach), Konsep Optimalisasi SISHANKAMRATA dengan lima Pilar Total Defence System memberikan solusi yang solutif dalam awal langkah baru menyongsong negara Indonesia yang Berdaulat dengan Pengoptimalan Sistem Pertahanan Nasional Indonesia dalam Kerangka SIHANKAMRATA.Kata kunci: SISHANKAMRATA,Sumber daya Manusia.AbstrakAccording to world population statistics, Indonesia has the fourth largest population, 237.6 million. Indonesia is also the largest archipelago country in the world (the biggest archipelago state in the world). The condition of the fertile land, and is located between two continents and two large oceans, makes Indonesia's geographical position very strategic. This has caused many other countries in the world to have always wanted to dominate this archipelago. The preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the greatest source of encouragement for the Indonesian nation's determination to achieve a national goal. One of the efforts is to strengthen the defense and security of the Republic of Indonesia. However, in its current implementation, SISHANKAMRATA has not been running optimally in protecting and defending the sovereignty of the Indonesian state. This is due to several factors such as the low quality of human resources, the weak resilience of the Indonesian economy, the lack of harmony between the TNI and the Police, low political stability, and a fading sense of nationalism in the younger generation. For this reason, a Defense Force Development Policy is needed which includes building national capabilities. The concept of optimizing SISHANKAMRATA with 5 Pillars of Total Defense System as a renewal and strengthening of national defense by combining the Indonesian SISHANKAMRATA concept with the Singapore Total Defense System concept which is in line with the Basic ideals of the State. The type of research that the writer will use in this research is juridical-normative research using the statue-approach method, the conceptual approach, and the comparative approach, the SISHANKAMRATA Optimization Concept with the five Pillars of Total Defense. The system provides a solution that is a solution in the beginning of a new step towards welcoming the Sovereign Indonesian state by optimizing the Indonesian National Defense System in the SIHANKAMRATA Framewor.Keywords: SISHANKAMRATA,Human Resources.

PENTINGNYA KONSEP 3 IN 1 IN THE LAND ACQUTITION PADA PROSES PENYERAHAN TANAH FASILITAS UMUM (FASUM). Husni Hafit; Jarot Muliawan
Borneo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v5i1.1980

ABSTRACLand is essential for human life. On land, humans also build houses as shelter and build various other buildings for offices and so on. Land also contains various kinds of natural resources that can be utilized by humans. The implementation of house construction as a shelter is inseparable from housing development, where the house is a basic human need which has the main function as a place to live or settle, apart from that housing also functions as a place for community interaction which is always done as a useful habit. for the welfare, security and happiness of life as a social being, housing development is certainly inseparable from the previous stages as stated in the 3 In 1 The Land Aquitition Concept ABSTRAKTanah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Diatas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Pelaksanaan pembangunan rumah sebagai tempat bernaung itu tidak lepas dari pembangunan perumahan, dimana rumah merupakan kebutuhan dasar (basic needs) manusia yang berfungsi utama sebagai tempat tinggal atau menetap, terlepas dari itu perumahan juga berfungsi sebagai tempat berinteraksi masyarakat yang selalu dilakukan sebagai suatu kebiasaan yang berguna untuk kesejahteraan, keamanan dan kebahagiaan hidup sebagai mahluk sosial, pembangunan kawasan hunian rumah tinggal maupun tempat usaha tentu tidak lepas dari tahapan – tahapan yang di lalui sebelumnya seperti halnya yang tertuang dalam Konsep 3 In 1 The land Aquitition.

Rethinking the Applicability of Emission Trading System in ASEAN: Lesson from the European Emission Trading System Yovi Cajapa Edyka; Yulisa Wineyni; Mahfut Mahfut; M. Muhdar M. Muhdar; Haris Retno Susmiati
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1717

AbstrakPerdagangan karbon adalah masalah universal yang dapat dipraktikkan di setiap negara, termasuk di kawasan seperti Uni Eropa. Uni Eropa adalah satu-satunya organisasi regional yang berpartisipasi sebagai pihak dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Sejauh ini Uni Eropa telah membentuk kerangka hukum yang paling ambisius untuk pengurangan emisi karbon di dunia. ASEAN sebagai asosiasi perkumplan negara-negara di Asia Tenggara dengan tingkat emisi yang cukup tinggi, baik dari kegiatan berbasis industri maupun aktifitas di darat belum menunjukkan kerjasama jual beli karbon antar anggota ASEAN seperti yang telah dlakukan oleh Uni Eropa. Apakah ASEAN memiliki skema perdagan emisi tersendiri atau ada kema lain yang dapat dicontoh seperti yang terjadi di wilayah Uni Eropa.Kata kunci: Perdagangan Karbon; Uni Eropa; ASEAN; Perubahan Iklim

PEMBAJAKAN KARYA LAGU MELALUI APLIKASI DI PLAYSTORE MENURUT PERSPEKTIF HAK CIPTA (TAXATION OF SONG WORKS THROUGH THE APPLICATION ON PLAYSTORE BY COPYRIGHT PERSPECTIVE) Aditya Suud; Suherman Suherman
Borneo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v5i1.2013

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentukperlindungan hokum terhadap tersangka pada pembajakan hak cipta melaluiaplikasi di Indonesia. Khususnya terhadap karya cipta digital programcomputer dalam bentuk bentuk aplikasi yang berisi dokumen elektronikberupa karya cipta lagu atau musik milik orang lain yang kemudian dipublikasikan di salah satu aplikasi bernama Playstore. Penelitian inimenggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dengan melakukanpendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach) danpendekatan konseptual (konseptual approach). Pengumpulan data daribahan sekunder dilakukan dengan metode kepustakaan dan dianalisamenggunakan metode kualitatif dan melakukan analisis yuridis. Hasilpenelitian ini adalah di Indonesia belum ada aturan khusus mengenaipembajakan lagu melalui media daring atau Internet digital maka UU No. 28Tahun 2014 mengenai Hak Cipta dapat menjangkau hal tersebut denganmenggunakan dasar seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu dapat dikaitkandengan pasal 32 Jo.pasal 48 UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi DanTransaksi Elektronik walaupun kejahatan yang dilakukan adalah mengenaipelanggaran hak orang lain yaitu Hak Cipta. Hal tersebut juga disebabkan olehkonsep yang belum tepat mengenai pengaturan pembajakan dalam mediainternet atau elektronik. Konsep yang diperlukan ini adalah denganmendirikan badan baru yang menjembatani dua aturan yang berbeda makahal ini akan menjadikan penanganan mengenai pelanggaran pembajakanmelalui aplikasi Playstore akan lebih jelas kewenangan mengadili daripermasalahan tersebut.Kata kunci: Hak cipta; Dokumen elektronik; Analisis yuridis; Mediadaring; Media elektronikBorneo Law Review : Vol.5 No.1 Juni 2021 17ABSTRACTThis study aims to find out and understand how the form of legal protection against suspects in copyright piracy through applications in Indonesia. Especially for digital computer program copyrights in the form of applications containing electronic documents in the form of songwriting or music belonging to other people which are then published in an application called Playstore. This study uses a juridical-normative research type by applying a statutory approach and a conceptual approach. Collecting data from secondary materials was carried out using literature methods and analyzed using qualitative methods. The result of this research is that in Indonesia there are no specific rules regarding pirating songs through online media or digital Internet. 28 of 2014 regarding Copyright can reach this by using the basis as described above, which can be linked to article 32 Jo. Article 48 of Law no. 19 of 2016 regarding Electronic Information and Transactions even though the crime committed was regarding the violation of the rights of others, namely Copyright. This is also due to the inaccurate concept of regulating piracy in internet or electronic media. The concept needed is to establish a new agency that bridges two different rules, so this will make handling of piracy violations through the Playstore application clearer in the authority to judge these problems.Keywords : Copyright; Electro

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nurzamzam

Contact Email
zamzam.law@gmail.com

Phone
+6285242942361

Journal Mail Official
bolrev.borneo@gmail.com

Editorial Address
Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara

Location
Kota tarakan,

Kalimantan utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nurzamzam

Contact Email zamzam.law@gmail.com

Phone +6285242942361

Journal Mail Official bolrev.borneo@gmail.com

Editorial Address Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara

Location Kota tarakan, Kalimantan utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nurzamzam

Contact Email
zamzam.law@gmail.com

Phone
+6285242942361

Journal Mail Official
bolrev.borneo@gmail.com

Editorial Address
Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara

Location
Kota tarakan,

Kalimantan utara

INDONESIA