cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurzamzam
Contact Email
zamzam.law@gmail.com
Phone
+6285242942361
Journal Mail Official
bolrev.borneo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara
Location
Kota tarakan,
Kalimantan utara
INDONESIA
Borneo Law Review Journal
Published by Universitas Borneo Tarakan
ISSN : 25806750     EISSN : 25806742     DOI : https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Borneo Law Review is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights and International Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Borneo Law Review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 6   7   8   9   10 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN PRESPEKTIF UNDANG-UNDNAG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Nurzamzam Nurzamzam; Mardiana Mardiana
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1718

Abstract

AbstractThe need for housting is increasing every year in Indonesia. Many events of laws and acts of laws that will accur in the business of housing, for example the sale and purchase, case this will potentially give birth to the issue of law which is great if it did not hace an umbrella law that is clearly to provide protection to kosumen of the perpetrators of the business that is not faith either in business housing.Indonesia has made a regulatory law that can be used as a handle to the consumers, is with the birth of Law Number 8 Year 1999 on Protection of Consumers, which regulate the right and obligatuins business actors as well as consumers and Law no.1 of 2011 concerning Housing and Setttlement Areas and their plementing regulations. However, from the perspective of Law no.1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas has not actually been able to protect consumers rights so as to harm the community as consumersKey words : legal protection ; sale and purchase ; housingAbstrakKebutuhan akan perumahan semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia. hal ini akan berpotensi melahirkan persoalan hukum yang besar jika tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan kepada kosumen dari pihak pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalangkan bisnis perumahan. Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pegangan terhadap konsumen, yakni dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta peraturan pelaksanaannya. Namun dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum secara nyata dapat melindungi hak-hak konsumen sehingga merugikan masyarakat selaku konsumen.Kata kunci : perlindungan hukum; jual beli; perumahan
MENGAGAS PENGUATAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI Makrun Makrun; Fenty U. Puluhulawa; Lusiana Margareth Toijow
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1712

Abstract

ABSTRAKTujuan Penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum Direktorat (D) Kejaksaan Agung dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pembangunan untuk mencegah tindak pidana korupsi; menganalisis mekanisme kerja Direktorat (D) Kejaksaan Agung dalam melakukan pengamanan dan pengawalan pembangunan untuk mencegah tindak pidana korupsi; merumuskan konsep ideal bentuk pengamanan dan pengawalan pembangunan strategis oleh kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui peran Direktorat (D) Kejaksaan Agung Republik indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, dengan mengunakan beberapa pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan perbandingan (comparative approach); kedua, pendekatan perundang-undangan (statute approach); ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian ini menujukkan, pertama, bahwa Kedudukan hukum Direktorat D Kejaksaan Republik Indonesia sudah jelas berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Bidang tersebut dibentuk sebagai amanat instruksi presiden tentang aksi pencegahan tindak pidana korupsi dan sebagai spirit kejaksaan sebagai penegak hukum dalam memberantas korupsi; Kedua, bahwa Mekanisme kerja Direktorat D Kejaksaan Republik Indonesia sudah jelas dimuat dan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dimana titik sentralnya adalah untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan yang bersifat strategis; Ketiga, bahwa Penerapan aplikasi “JAGA DESA” di lingkup Direktorat D sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja Direktorat D dalam mengawal pengelolaan anggaran pembangunan strategis di seluruh daerah Republik Indonesia.Kata Kunci: Kejaksaan; Tindak Pidana Korupsi; Pengamanan Dan Pengawalan Pembangunan.ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the legal position of the Directorate (D) of the Attorney General's Office in safeguarding and overseeing development to prevent corruption; analyze the work mechanism of the Directorate (D) of the Attorney General's Office in securing development safeguards and guarding corruption; formulating an ideal concept of the form of securing and escorting strategic development by the prosecutor's office in preventing acts of corruption through the role of the Directorate (D) of the Indonesian Attorney General's Office This study uses normative legal research, using several approaches, namely: first, the comparative approach; second, the statutory approach; third, conceptual approach (conceptual approach). The results of this study show, firstly, that the legal position of the Directorate D of the Attorney General of the Republic of Indonesia is clear based on the Attorney General's Regulation Number: PER-006 / A /JA / 07/2017 Regarding the Organization and Work Procedures of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia The field was formed as a mandate of the president's instructions on acts of preventing acts of corruption and as a spirit of the prosecutor's office as law enforcers in combating corruption; Second, that the work mechanism of the Directorate D of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is clearly contained and regulated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER-006 / A / JA / 07/2017 Regarding the Organization and Work Procedures of the Republic of Indonesia Attorney's Office, where the central point is to conduct escort and securing strategic development; Third, that the application of the application "JAGA DESA" in the scope of Directorate D as an effort to maximize the performance of Directorate D in overseeing the management of strategic development budgets in all regions of the Republic of Indonesia.Keywords: Prosecutor's Office; Corruption Crime; Safeguarding And Supervision Of Development.
UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA.COM) Deanne Destriani Firmansyah Putri; Muhammad Helmi Fahrozi
Borneo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v5i1.2014

Abstract

ABSTRAKKemajuan teknologi yang diiringi perkembangan internet kini kian pesat. Di era globalisasi seperti ini kita semakin dipermudah semenjak kemuncul internet. Seperti belanja, kita dapat membeli kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi belanja online lewat beberapa e-commerce. Pelanggan e-commerce di Indonesia tercatat mengalami peningkatan sebesar 38,3% setelah terjadi pandemi, hal ini justru membuat tingkat keamanan internet semakin rentan karena banyak pendaftar baru yang mendaftarkan data pribadinya ke dalam data pelanggan e-commerce. Maka tak banyak terjadi kasus kebocoran data seperti yang terjadi pada e-commerce Bhinneka.com. Oleh karena itu tentu kita masih dihadapi persoalan mengenai bagaimana pencegahan kebocoran data dan apa upaya penindakan untuk pelaku kebocoran data serta bagaimana tanggung jawab dari e-commerce tersebut, maka perlu adanya pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi yang mana telah dibentuk oleh pemerintah dari lama, RUU ini apabila disahkan dapat menjadi jawaban dari persoalan kebocoran data. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini akan menjabarkan betapa pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan untuk menutut pelaku dan menuntut pertanggungjawaban pemilik e-commerce itu sendiri, tentunya masyrakat akan mendapatkan kepastian hukum untuk menangani masalah kebocoran data.Kata Kunci: E-commerce; Kebocoran Data; Pandemi COVID-19; Perlindungan Data Pribadi.ABSTRACTThe progression of the technology which accompanied by development of the internet are growing rapidly. In this era of globalization, we’ve made it easier by the since emerged of the internet. Like shopping, we can buy our needs by online shopping application through some e-commerces. The consumers of e-commerce in Indonesia has increased until 38,3% after this pandemic happened, this thing actually makes the level of internet security more vulnerable because many registrants just register their data into the e-commerce. So many cases about data leakage, like it happened in e-commerce Bhinneka.com. Therefore, we still facing problems regarding about data leakage and how to prevent data leakage, what our behaviour regarding data leakage perpetrators and what the responsibility by the e-commerce, and then to legalization The Protection of Personal Data Bill is very important, if this bill has legalized it can answer all problems about data leakage. The research method used is normative juridical with statute approach and case approach. In this research will be explained how important to legalization The Protection of Personal Data Bill, because many important articles which can be applied to the consumers who feel disadvantaged by data leakage perpetrators and public will get legal certainty to deal with data leakage problems.Keywords: Data Leakage; E-commerce; Pandemic of COVID-1; Personal Data Protection.
ANALISIS KESIAPAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN TUBAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Yessika Nurmalasari; Agus Machfud Fauzi
Borneo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v5i1.1975

Abstract

Abstract Elections are activities that aim to elect the leader of a region. Regional head elections held in 2020 are slightly different elections compared to elections in previous years. This difference is related to the Covid-19 pandemic that plagues the world, including Indonesia. The 2020 election sparked pros and cons in the community. Using digital literacy methods with a qualitative approach, this article examines the readiness of Tuban Regency in the face of the 2020 elections. Based on the results obtained, Tuban Regency held elections in 2020 with various preparations that meet health protocols. Like when conducting voter registration, the recorded officer uses a complete self-supporting tool to prevent the transmission of the Covid-19 virus.Keywords : 2020 election, Covid-19 Abstrak            Pemilihan umum merupakan kegiatan dimana bertujuan untuk memilih pemimpin suatu wilayah. Pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan di tahun 2020 merupakan pemilihan umum yang sedikit berbeda dibandingkan dengan pemilihan umum di tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan ini terkait dengan adanya pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pilkada 2020 yang memicu adanya pro dan kontra dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode literasi digital dengan pendekatan kualiatatif, artikel ini mengkaji tentang kesiapan Kabupaten Tuban dalam menghadapi pilkada 2020. Berdasarkan hasil yang didapat, Kabupaten Tuban mengadakan pilkada 2020 dengan berbagai persiapan yang memenuhi protocol kesehatan. Seperti saat melakukan pendataan pemilih, petugas yang mendata menggunakan alat pelingdung diri yang lengkap guna mencegah penularan virus Covid-19.Kata kunci : Pilkada 2020, Covid-19
PROSPEKTIF MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT Susanti Hasan; Nur Muhammad Kasim; Lusiana Margareth Tijow
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1713

Abstract

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Mengetahui hambatan dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bone Bolango; Menciptakan Model Pengawasan yang ideal dalam mewujudkan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula penelitian lapangan. Pendekatan yang dugunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (statute Approach); Pendekatan kasus (Case Approach); dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan: Pertama, bahwa Implementasi pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana diamanatkan oleh UU Tentang Desa dan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, sebagian dari Desa yang diteliti secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, namun secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan. Dalam tahap pelaksanaan pada desa yang diteliti, secara prosedur sebagian sudah sesuai peraturan meskipun tuntutan terhadap pemerintah desa untuk mewujudkan transparansi belum maksimal. Dalam tahap penatausahaan dan Tahap pelaporan pada desa yang diteliti dapat dikatakan sudah sesuai aturan walaupun subtansi terhadap penatausahan belum sempurna kemudian dapat sebagian desa dikatakan sudah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Kedua, Hambatan dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di lokasi desa yang diteliti dapat disimpulkan adalah keterbatasan pemahaman perangkat Desa terhadap Regulasi, faktor ketersediaan Sumberdaya manusia (SDM) , Partisipasi Masyarakat dan serta faktor pengawasan. Ketiga, bahwa Untuk mewujudakan Model Pengawasan yang ideal terhadap pengelolaan keuangan desa, peneliti merekomendasikan Model Pengawasan berbasis masyarakat (Community Based Monitoring) dimana lebih memperkuat keterlibatan masyarakat desa didalam pelaksanaan pembangunan desa, tidak hanya dari aspek perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga adalah keterlibatan dalam pengawasan.Kata Kunci: Transparansi; Keuangan Desa; Pengawasan berbasis masyarakaABSTRACTThe purpose of this study is to Analyze the Implementation of Village Financial Management according to Law Number 6 of 2014; Knowing the obstacles in realizing transparency in village financial management in Bone Bolango Regency; Creating an ideal Oversight Model in realizing transparency in Village Financial Management in Bone Bolango Regency. This research uses empirical legal research. Empirical legal research or in other terms commonly called sociological legal research or also called field research. The approach used in this study is the statute approach; Case Approach; and Conceptual Approach. The results of this study indicate: First, that the implementation of village financial management as mandated by the Law on Villages and Permendagri 20 of 2018 concerning village financial management. In the planning stage, some of the villages studied were in accordance with the procedures in accordance with the regulations, but the target time was not in accordance with the regulations. In the implementation phase of the village under study, the procedure was partly in accordance with the regulations even though the demands on the village government to realize transparency were not optimal. In the administration stage and the reporting stage in the villages studied it can be said to be in accordance with the rules even though the substance of the administration is not yet perfect then some villages can be said to be on time and in accordance with the regulations. Second, the obstacles in realizing transparency in the management of village finances at the location of the village under study can be concluded is the limited understanding of the Village apparatus on Regulation, the availability of human resources (HR), Community Participation and as well as supervision factors. Third, that in order to create an ideal Oversight Model for village financial management, researchers recommend a Community Based Monitoring Model which further strengthens the involvement of rural communities in the implementation of village development, not only from the planning and implementation aspects, but also is an involvement in supervision .Keywords: Transparency; Village Finance; Community-based supervision.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN NOTARIS Wahyudin, Wahyudin,; Jarot Widya Muliawan
Borneo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v5i1.1977

Abstract

AbstractThis research uses the Conceptual Approach Method and the Law Approach Method, on Normative Juridical Analysis by combining two data collection methods, namely Studying the Law and Examining library materials or secondary materials which are then analyzed using the Qualitative Analysis Method.The research results show that the notary can only (legally / in accordance with the rule of law) be a suspect if the notary intentionally keeps making a fake deed as requested by the tapper, even though he knows that the parties do not meet the legal requirements of the engagement. This shows that the notary does not strictly adhere to the Law on Notary Position (UUJN) and the Notary Professional Code of Ethics. Where it can lead to a notary public criminal act of forgery of authentic letters / deeds.The position of a Notary is held or its presence is desired by the laws and regulations with the intention of helping and serving people who need authentic written evidence regarding circumstances of events or legal actions of direct involvement by the parties facing them. However, in carrying out his profession, the police law apparatus is often summoned as a suspect in connection with the forgery of authentic deeds he has made. Thus, it is deemed necessary to know the Normative Juridical Analysis of Authentic Deed Falsification Conducted by Notaries. Keywords: Notary, Authentic Deed Falsification, Suspect. AbstrakPenelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Konseptual dan Metode Pendekatan Undang-Undang, tentang Analisis Yuridis Normatif dengan cara menggabungkan dua metode pengumpulan data yaitu Menelaah Undang-Undang dan Meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang Kemudian dianalisa dengan Metode Analisis Kualitatif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa notaris hanya dapat (legal/sesuai dengan aturan hukum) dijadikan sebagai tersangka apabila notaris tersebut dengan sengaja tetap membuat akta palsu sesuai yang diminta oleh penghadap, padahal ia mengetahui bahwa para pihak penghadap tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perikatan. Hal ini menunjukkan bahwa notaris tersebut tidak berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Profesi Notaris. Dimana dapat menjerumuskan notaris mengarah pada tindak pidana pemalsuan surat/akta otentik.Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh Peraturan Perundang- undangan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik, mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum atas keterlibatan langsung oleh para pihak yang menghadap. Namun demikian Notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang dipanggil oleh pihak aparat hukum kepolisian sebagai tersangka Sehubungan dengan pemalsuan akta otentik yang dibuatnya. Sehingga, dipandang perlu untuk mengetahui Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris. Kata kunci: Notaris, Pemalsuan Akta Otentik, Tersangka.
Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No.42/2009 dan Undang-Undang No25/2007 Alba Liliana Sanchez; Mustaqim Mustaqim; Agus Satory
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1714

Abstract

ABSTRACTThe rise of online fraud practices with investment mode in DKI Jakarta is influenced by 2 (two) factors, namely the community's ignorance about investment through the online platform. Other factors are not yet optimal for law enforcement to take preventative measures by informing the public about the dangers of online investment.The purpose of this research is to better understand the legal interpretation of online fraud cases with investment mode. Another goal is for the public to be more careful with online investment offers that promise multiple benefits.The research approach is the legal sociology approach. Observations indicate that law enforcement by the National Police against suspected online investment fraud has not been carried out optimally because investigators only use the articles of the Criminal Code and the ITE Law. But not using Law Number 42/2009, and Law Number 25/2007, investigators must also immediately break the chain of online fraud practices.Keywords : Legal Interpretation, Online Fraud, Investment Mode.ABSTRAKMaraknya praktek penipuan online dengan modus investasi di DKI Jakarta dipengaruhi 2 (dua) faktor yaitu faktor ketidaktahuan masyarakat perihal investasi melalui platform online. Faktor lainnya belum optimalnya penegak hukum untuk melakukan langkah pencegahan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahayanya investasi online.Tujuan penelitian ingin lebih memahami penafsiran hukum perkara penipuan online dengan modus investasi. Tujuan lainnya agar masyarakat lebih berhati-hati dengan penawaran investasi online yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda.Pendekatan penelitian yaitu pendekatan Sosiologi hukum. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polri terhadap tersangka penipuan investasi online, belum berlangsung optimal karena penyidik hanya menggunakan pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang ITE. Namun tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 42/2009, dan Undang-Undang Nomor 25/2007, penyidik juga harus segera memutus mata rantai praktek penipuan online tersebut.Kata kunci: Interpetasi Hukum, Penipuan Online, Modus Investasi.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP EIGENDOM VERPONDING YANG DIKUASAI PIHAK LAIN Amelia Akef Abdat; Atik Winanti
Borneo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v5i1.1979

Abstract

AbstrakSejak diberlakukannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 maka hak atas tanah eigendom verponding harus dikonversi menjadi hak milik untuk Warga Negara Indonesia dan hak guna bangunan untuk Warga Negara Asing dalam batas waktu 20 tahun sejak UUPA diberlakukan yaitu 24 September 1980. Namun pada praktiknya setelah 20 tahun UUPA diundangkan masih banyak pemilik hak atas tanah eigendom verponding yang belum mengkonversinya menjadi hak milik atau hak guna bangunan sehingga timbul sengketa penguasaan tanah oleh pihak lain tetapi pemiliknya masih memegang hak atas tanah eigendom verponding. Sehingga tujuannya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kekuatan pembuktian eigendom verponding terhadap sengketa tanah yang dikuasai pihak lain serta untuk mengetahui dan memahami cara mengembalikan hak atas tanah eigendom verponding yang dikuasai pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan dapat diambil kesimpulan, bahwa: Kekuatan pembuktian eigendom verponding berdasaran PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hak atas tanah yang berasal dari hak-hak hukum Eropa termasuk didalamnya hak atas tanah eigendom verponding dapat didaftarkan dengan alat-alat bukti yang kuat untuk dikonversi menjadi hak milik walaupun telah melewati batas waktu konversi. Cara mengembalikan eigendom verponding yang dikuasai pihak lain dengan menggugat dan membuktikan ada kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat yang menimbulkan tumpang tindih dan setelah digugat pemilik hak atas tanah eigendom verponding harus mengkonversinya menjadi hak milik. Sarannya kepada pemilik hak atas tanah eigendom verponding harus mengkonversi dengan mencantumkan alat bukti yang kuat. Serta kepada pihak BPN untuk lebih teliti dalam menerbitkan sertifikat agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kepemilikan hak atas tanah. Kata kunci: Eigendom verponding; hak atas tanah; pihak lain. AbstractSince the enactment of the UUPA on September 24th 1960, eigendom verponding land rights must be converted into property rights for Indonesian citizens and land use rights for foreign citizens within 20 years since the UUPA was enacted 24 September 1980. However, in practice after 20 years The UUPA was promulgated there are still many owners of eigendom verponding land rights who have not converted them to property rights or building use rights so that land tenure disputes arise by other parties but the owners still hold the rights to the eigendom verponding land. So that the purpose of this research is to find out and understand the power of proof of eigendom verponding against land disputes controlled by other parties and to know and understand how to return the rights to eigendom verponding land controlled by other parties. The research method used in this study is a normative juridical method and it can be concluded that: Eigendom verponding's evidentiary power is based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, land rights derived from European legal rights including eigendom verponding land rights can be registered with strong evidence to be converted into property rights even though the conversion deadline has passed. The way to return eigendom verponding which is controlled by another party is by suing and proving that there is an error in the certificate issuance process which causes an overlap and after being sued the owner of the eigendom verponding land rights must convert it into property rights. His suggestion to owners of land rights eigendom verponding must convert by including strong evidence. As well as to the BPN to be more careful in issuing certificates so that there is no overlap in ownership of land rights. Keywords: Eigendom verponding, land rights, other parties.
ASPEK PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENURUT KUHPERDATA DI INDONESIA Irwan Jaya Zay; Suhendro Suhendro; Yetti Yetti
Borneo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v5i2.2317

Abstract

AbstractAn agreement is an event where one person without a loan or where two people promise each other to do something. The agreement issues an agreement between two people that is made. agreement in the form of a quote containing promises or promises that are spoken or written. The employment agreement is also contained in Article 1601 a BW, namely "a search agreement is an agreement with the name of one party, binding himself under the orders of another party, the employer, for a certain period of time, doing work by receiving wages, labor agreement giving birth employment relationship, between employers and workers based on work agreements, who have jobs, wages and orders. The work agreement which in Dutch is usually called Arbeidsovereenkoms, the first definition is stated in the provisions of Article 1601a of the Civil Code which states that: "A work agreement is an agreement in which the first party, the worker, binds under the leadership of another party, the employer, for a certain period of time, performs under the leadership of another party, the employer, for a certain time. wages. “There are relatively few violations or legal aspects committed by employers related to the provision of workers' rights. However, it is the opposite in the regions. Employers have the maximum time limit permitted by Law Number 13 of 2013 concerning the period of PKWT. The provision of workers' rights that are given time such as wages, working hours and social security still does not meet expectations. lies in two things, the first factor is the implementation of the PKWT rules that are not in accordance with the requirements. Employers should not hire workers for something that is not needed in the course of the company. Most of the types and nature of work required are jobs that are part of the core work of the production process and are permanent in nature. So that there has been a fatal violation of Article 59 of the Manpower Law, which is caused by the object of work that is prohibited by the provisions of the law against PKWT. Judging from the fact that the time allotted, workers should have changed their status to PKWTT, because they have been doing permanent work.Keywords: PKWT certain time work agreements, unlawful
ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Mansyur Mansyur; Muhammad Gofar Harahap
Borneo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v5i2.2318

Abstract

AbstractThe phenomenon that has occurred in Indonesia is the determination of mental disorders which procedurally do not meet the elements of only looking at the physical condition of the perpetrators of criminal acts. This research was conducted based on how the procedure in determining a person has a mental disorder according to criminal procedural law, Is the decision of the Simalungun District Court Judge Number: 207/Pid.B/2015/Pn.Sim in accordance with the criminal procedure law in dealing with defendants with mental disorders. To find out the procedure for dealing with criminals who are suspected of having mental disorders in terms of proving and applying certainty to the perpetrators and knowing the considerations in the decisions discussed in imposing the release of perpetrators with mental disorders. This research method is the type of juridical and normative research, approach to the problem of sources of legal materials, techniques of collecting legal materials, analysis of legal materials. Conclusion The decision of the Simalungun District Court Number 207/Pid.B/2015/Pn.Sim, in determining the mental state of the defendant is only based on the judge's belief so that it is not bound by the procedures intended by criminal procedural law by involving expert witnesses, to prove the mental state of the defendant. where the psychiatrist should have a very important role in the trial considering the limited capabilities possessed by a judge in terms of mental health.Keywords: Release Decision, Lawsuits, Criminal Actors

Page 8 of 14 | Total Record : 132

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024): Vol 8 No 2 Desember 2024 Vol 8, No 1 (2024): Vol 8 No 1 Juni 2024 Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023 Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020 Volume 4 No 1 Juni 2020 Volume 3, No 2, Desember 2019 Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 Volume 2, No 2, Desember 2018 Volume 2, No 1 Juni 2018 Volume 1, No 2 Desember 2017 Volume 1, No 1 Juni 2017 More Issue