cover
Contact Name
Andrie Mulya Febrianto
Contact Email
andriegrage@gmail.com
Phone
+6287880040400
Journal Mail Official
akurasi@kemenkeu.go.id
Editorial Address
Komp. Kementerian Keuangan, Gd. Sutikno Slamet, Jl. Dr Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
ISSN : 25499858     EISSN : 26850656     DOI : https://doi.org/10.33827
Core Subject : Economy,
The more effective and efficient management of state finances is a demand in the life of the nation today. Budgeting and costing is one of the most important parts of managing state finances. As the implementation of upstream state financial management functions, the quality of budgeting largely determines the quality of management of state finances in general. As an effort to ensure more effective and efficient budgeting and costing, the existence of research in this regard is a must. Therefore, the presence of various studies related to cost management in the public sector in particular and budgeting in the public sector in general is very necessary. In the midst of the lack of such studies among academics, Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) is here to be part of the current budget improvement effort.
Articles 114 Documents
Reformulasi Anggaran Wajib Pendidikan di Indonesia: Analisis Preskriptif Menuju Kebijakan Fiskal Yang Berkelanjutan Kemenangan, Angling Nugroho; Lisno Setiawan
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2024.vol6.iss2.art254

Abstract

Alokasi mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN menjadi topik yang hangat untuk diperdebatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah mencoba memberikan interpretasi atas makna mandatory spending anggaran pendidikan. Belajar dari pengalaman pandemi dan pertimbangan keberlanjutan fiskal di masa yang akan datang, diperlukan kajian lebih lanjut dan mendalam terhadap basis perhitungan mandatory spending anggaran pendidikan di Indonesia, baik di masa normal maupun darurat. Penelitian ini menggunakan metode preskriptif analisis untuk memberikan rekomendasi dan alternatif solusi dalam mereformulasi basis perhitungan mandatory spending anggaran pendidikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari Konstitusi UUD 1945, RUU APBN TA 2025 beserta Nota Keuangannya, postur APBN, bahan tayangan/press release resmi dari Kementerian Keuangan/pihak terkait lainnya yang relevan dengan penelitian, data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, surat kabar harian, majalah, media online, kamus, dan lain sebagainya, serta perbandingan dengan best practice negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua alternatif yang dapat dijadikan dasar redefinisi perhitungan anggaran pendidikan dalam APBN, yakni, pertama, berbasis belanja operasional, dan kedua, basis produk domestik (PDB) bruto. Basis belanja operasional dapat digunakan untuk mengupayakan efisiensi pada belanja operasional dengan tetap menjaga sarana dan prasarana pendidikan. Sementara basis PDB menawarkan kepastian dan harmonisasi dalam masa darurat. Kedua alternatif ini dapat menjadi pelengkap dalam menghadirkan belanja yang berkualitas dalam anggaran pendidikan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
Penyelenggaraan Angkutan Barang Program Tol Laut Konektifitas Prasetyawati, Indah
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2024.vol6.iss2.art256

Abstract

As an archipelagic country, in an effort to boost the national economy, equalize the economy and reduce economic inequality between the western and eastern regions, the Government, by carrying the context of Nawa Cita, launched a program entitled: "Connectivity Sea Toll Program". Since 2015 to mid-2024, the sea toll program has resulted in many changes in Indonesia's economic development, especially in reaching the Underdeveloped, Remote, Outermost, and Border areas in Indonesia. This study was conducted in order to provide an overview of the sea toll program in Indonesia to make it easier for readers to understand and identify several important topics regarding the sea toll program in Indonesia. This study also provides information and an overview of the implementation of the sea toll program so far, the impacts of the implementation of the sea toll program, and problems in implementing the sea toll program. The results of the study show that in general the Sea Toll Program has succeeded in distributing logistics from the western to the eastern regions optimally. However, in the context of efficiency, there are obstacles in the form of inefficiencies that occur in return loads in the sea toll program.
Meningkatkan Kualitas Penganggaran Sektor Publik: Scoping Review Artopo, Ardi
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2025.vol7.iss1.art260

Abstract

Pada organisasi sektor publik, penganggaran memiliki peran yang sangat penting. Meskipun penganggaran sangat penting dalam proses manajemen, namun banyak organisasi yang tidak dapat mengimplementasikan perencanaan dan proses pengendalian anggaran yang tepat. Banyaknya kesalahan pelaksanaan kegiatan, defisit anggaran dan terbatasnya keuangan dapat menghambat organisasi untuk maju, sehingga menyusun anggaran untuk seluruh kegiatan sangat penting untuk suksesnya strategi organisasi. Penganggaran merupakan salah satu area yang perlu upaya peningkatan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas penganggaran/anggaran. Artikel diperoleh dari database Scopus, Science Direct, Emerald dan Google Schoolar dengan kata kunci pencarian "Enhancing" OR "Improve" AND "budgeting quality" AND "Public Sector". Kerangka penelitian yang digunakan mempedomani kerangka Arksey & O’Malley yang mengacu pada panduan Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis extension for Scoping Review (PRISMA-ScR) flowchart. Hasil dari scoping review menunjukkan bahwa faktor yang dapat meningkatkan kualitas anggaran pada sektor publik adalah meningkatkan partisipasi publik, implementasi good governance, menjaga komitmen organisasional pegawai, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pengalaman dan peran aktif parlemen.
Pengaruh Penyertaan Modal Negara Terhadap Pembagian Dividen Pada BUMN: Peran Penugasan Sebagai Variabel Moderasi Satrio, Aditya Agung; Olfah, Sumadiyah T.; Fardian, Fatkhi; Maulana, Ahmad
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2025.vol7.iss1.art265

Abstract

This study examines the relationship between state equity participation (PMN) and dividend distribution in state-owned enterprises (SOEs), with government assignments serving as a moderating variable. PMN represents a crucial instrument utilized by the government to reinforce the capital base of SOEs. Although PMN is designed to enhance the financial performance of SOEs, its influence on dividend distribution remains unclear, particularly in the context of government assignments. This study employs panel data from 55 SOEs over the period 2010-2022. The analysis is conducted with quantitative methods, specifically panel data regression, to examine the relationship between PMN and dividends with assignment as a moderating variable. The findings indicate that the impact of PMN on SOE dividends varies depending on the time period under consideration. In the year of the PMN grant and the subsequent year, there is no statistically significant relationship between PMN and dividends. In the second year, there is a negative relationship between PMN and dividends; however, in the third year, the impact shifts to a significant positive. The findings of this study lend support to the hypothesis that PMN has the potential to increase dividends over the long term, despite the tendency for funds to be allocated to public assignments in the short term, which may result in a reduction in potential earnings. The findings also confirm that assignments play a significant moderating role initially, but diminish over time, suggesting the importance of policy adjustments regarding assignments and dividend targets. The policy implication of this study is that long-term planning is necessary to optimize the use of PMN, with a focus on financial stabilization and long-term investment for SOEs. The government should prioritize the acceleration of the disbursement process to enable SOEs to respond rapidly to market dynamics.
Pengaruh Kebijakan Subsidi Pupuk Terhadap Produksi dan Produktivitas Padi di Indonesia Ayu Mustika Purry Putri Pamungkas; Widyono Soetjipto
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2025.vol7.iss1.art268

Abstract

Pertanian memegang peran penting dalam ketahanan pangan di Indonesia, di mana padi menjadi makanan pokok mayoritas penduduk. Namun, produksi dan produktivitas padi terancam menurun. Sebagai respons, pemerintah Indonesia terus mendorong kebijakan subsidi pupuk untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Akan tetapi, saat ini peningkatan belanja subsidi pupuk tidak sejalan dengan produksi dan produktivitas padi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas subsidi pupuk dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Penelitian ini menggunakan fixed effect model untuk menguji dampak kebijakan subsidi pupuk terhadap produksi dan produktivitas padi di tingkat provinsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi di Indonesia dengan nilai koefisien positif. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas padi di Indonesia dengan nilai koefisien negatif. Temuan ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan subsidi pupuk dan pertimbangan intervensi lain yang lebih efektif dalam mendukung produksi dan produktivitas padi di Indonesia.
The Role of Government Health Expenditure In Translating Economic Growth Into Human Development: Dynamic Panel Analysis Widianto, Hendro Try
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2025.vol7.iss1.art272

Abstract

This study addresses the empirical gap in understanding the impact of government health expenditure on the Human Development Index (HDI), particularly across countries with different income levels. Despite the general assumption that economic growth contributes to human development, evidence remains inconclusive regarding the role of government health expenditure in enhancing HDI. To investigate this, the study employs a System Generalized Method of Moments (System GMM) dynamic panel analysis using data from 151 countries over the period 2005–2019, controlling for economic growth, infant mortality rate, government effectiveness, income level, and GDP per capita. This methodology is chosen for its robustness in addressing endogeneity and capturing dynamic relationship in panel data. The results reveal that a one percent increase in government health expenditure as a share of GDP leads to an average increase of 1.07 points in HDI, with the impact significantly stronger in middle-income countries than in high-income countries. These findings highlight the diminishing marginal returns of government health expenditure with rising country’s income level and underscore the importance of allocating sufficient government health expenditure in middle-income countries.
Advantages of Imbt Contracts In Financing The Sumatera Jalintim Project with The PPP Scheme Hariyanto, Eri
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2025.vol7.iss1.art279

Abstract

Due to the limited budget funds for infrastructure development, the Government is implementing various financing innovations. One of the innovations in infrastructure financing is cooperation between the government and business entities (KPBU). Along with the increasing of the Islamic financial industry, Islamic banking can contribute to KPBU financing with a sharia scheme. This article presents one of the success stories of KPBU financing from Islamic banking with the Ijarah Mumtahiya Bit Tamlik (IMBT) scheme, namely the Preservation of the Jalintim Sumatra Road. This article aims to explore advantages from the sharia-based KPBU financing model so that it can be replicated for financing other regional infrastructure development. By using qualitative research methods, the author explores the KPBU financing model with a IMBT scheme to obtain advantages from the financing model. Financing with IMBT provides several benefits for BUP. IMBT is an operational lease and off-balance sheet so it does not increase leverage. Another benefit is that the investment return installments are recorded as rental costs and principal payments are flat following the depreciation of the project value.
Tinjauan Kontribusi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Peran Anggaran Koordinasi Badan Usaha Milik Negara dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tata Suharta
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2025.vol7.iss1.art283

Abstract

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 menginstruksikan partisipasi BUMN dalam progam penghapusan kemiskinan ekstrem. Program TJSL BUMN merupakan salah satu bentuk kontribusi BUMN dalam melaksanakan Inpres dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program-program TJSL BUMN dan menghubungkannya dengan teori lingkaran kemiskinan untuk meninjau sejauh mana program-program tersebut berpotensi memutus kelanggengan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan eksplanatori. Penelitian ini juga meninjau sejauh mana anggaran koordinasi BUMN pada Kementerian BUMN mendorong BUMN untuk berpartisipasi dan mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program TJSL BUMN secara bersama-sama dapat mengintervensi titik-titik penting dari lingkaran kemiskinan. Penelitian ini juga menyoroti beberapa keterbatasan dari kontribusi TJSL BUMN dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: BELANJA MODAL, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAN UKURAN DAERAH Firmansyah, Amrie
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2024.vol6.iss1.art194

Abstract

Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka optimalisasi pelayanan dasar kepada masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikasi berbagai pihak atas keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan organisasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal, tingkat ketergantungan dan ukuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Data penelitian bersumber dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan neraca tahun 2021 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Data penelitian diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Berdasarkan purposive sampling, sampel penelitian ini berjumlah 410 observasi. Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk data cross section. Hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja modal dan tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dapat digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pelayanan infrastruktur oleh pemerintah daerah dan implementasi desentralisasi fiskal dalam meningkatkan potensi penerimaan asli pemerintah daerah.
EFEKTIFITAS FASILITAS PPnBM KENDARAAN BERMOTOR DITANGGUNG PEMERINTAH SELAMA PANDEMI COVID-19 Izdihar, Marsya Diah; Ardiansyah, Benny Gunawan
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2024.vol6.iss1.art215

Abstract

Pandemi Covid-19 menyebabkan guncangan terhadap kesehatan manusia sekaligus perekonomian. Banyak sektor-sektor ekonomi yang menghadapi tekanan akibat pandemi, termasuk industri otomotif. Industri otomotif dianggap salah satu sektor industri penting dan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong bangkitnya sektor industri otomotif ini adalah dengan memberikan fasilitas PPnBM Kendaraan Bermotor yang Ditanggung oleh Pemerintah (DTP). Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh pemberian fasilitas tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dianalisis berdasarkan empat aspek yaitu likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear data panel dengan pendekatan Feasible Generalized Least Square (FGLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas namun berpengaruh signifikan negatif terhadap aktivitas perusahaan di industri otomotif. Sementara itu, fasilitas PPnBM Kendaraan Bermotor DTP berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas dan aktivitas namun tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas dan solvabilitas perusahaan di industri otomotif. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang bergerak pada industri otomotif di Indonesia memiliki good governance dalam kinerja perusahaan

Page 11 of 12 | Total Record : 114