cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmatul Akbar
Contact Email
rahmatulakbar41090@gmail.com
Phone
+6285358268840
Journal Mail Official
-
Editorial Address
A Building, the Family Law Study Program, Shariah and Law Faculty, Ar-raniry State Islamic University Banda Aceh 23111
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 26208075     EISSN : 26208083     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal El-Usrah merupakan jurnal ilmiah berbasis Open Journal System (OJS) yang dibina oleh Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Jurnal El-Usrah ini adalah sarana bagi peneliti dan akademisi yang bergelut di bidang hukum keluarga Islam untuk dapat mengembangkan keilmuan dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jurnal El-Usrah diterbitkan dua kali periode dalam setahun, yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 231 Documents
 3   4   5   6   7 
Pencabutan Hak Hadhȃnah Terhadap Istri Yang Berzina Berdasarkan Perspektif Tarjih Maşhlahah (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor: 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh) Mutiara Fahmi; Muhammad Syuib; Yunita Arnanada
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 2 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v1i2.7635

Abstract

Salah satu konsekuensi akibat adanya perceraian yaitu hadhânah. Jadi terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu sebagai pemegang hadhânah. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi perempuan pengasuh, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugur hak  hadhânah terhadapnya. Syaratnya ialah: Islam, baligh, berakal sehat, memiliki kemampuan untuk mendidik anak, amanah, berbudi pekerti yang baik. Namun bagaimana jika istri berzina dengan laki-laki lain apakah ia masih berhak diberikan hadhânah atau tidak. Dalam putusan hakim tingkat banding di Mahkamah Syar’iyyah Aceh Nomor 59/Pdt.G/2017/MS-Aceh masih memberikan hak hadhânah kepada istri yang berzina. Oleh sebab itu penulis skripsi ingin mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Mejelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah Aceh memberikan hadhânah kepada istri yang berzina dan bagaimana kesesuaian putusan hakim Mahkamah Syar’iyyah Aceh tersebut jika ditinjau dalam perspektif tarjih maşhlahah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian yang temukan ialah Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyyah Aceh tetap memberikan hadhânah kepada ibu didasari atas hakim marujuk pada Pasal 105 KHI yang menyatakan “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Kemudian, Majelis hakim tingkat banding mempelajari lagi pada putusan tingkat pertama, bahwa menurut keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak tidak ada yang menyatakan jika istri berzina dengan laki-laki lain, dan suami tidak memiliki bukti yang dapat menguatkan argumentasi yang menyatakan kalau istri berzina dengan laki-laki lain, oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding tidak dapat mencabut hak hadhânah terhadap istri. Jika ditinjau dari perspektif tarjih maşhlahah, putusan  Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah sudah tepat dalam memberikan hadhânah kepada istri. Hakim dalam memutuskan perkara hadhânah disini beralih kepada aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, dikarenakan istri tidak dapat dibuktikan bahwa ia berzina dengan laki-laki lain dan istri juga belum menikah dengan laki laki lain. Oleh karena itu hakim menetapkan hadhânah kepada istri yang berzina tetap mengutamakan kemashlahatan dengan cara mengambil kemudaratan yang paling ringan.
Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Faisal Yahya; Maulidya Annisa
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v3i1.7706

Abstract

Ketidakhadiran tergugat sebagai suami dalam persidangan pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Dalam persidangan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, maka gugatan dapat diputuskan dengan putusan verstek. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui putusan verstek itu dapat dikategorikan sebagai upaya hukum untuk perlindungan perempuan dan untuk mengetahui analisis putusan perkara verstek dalam menyelesaikan sengketa di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah menganalisis putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemanggilan di dalam putusan verstek berdasarkan undang-undang sebanyak tiga kali pemanggilan, sedangkan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pemanggilan sebanyak empat kali di luar keharusan perundang-undangan, sebagian hakim memutuskan perkara putusan verstek berdasarkan pembuktiaan dari dalil gugatan penggugat. Pembuktian yang diputuskan oleh hakim adalah berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Dalam putusan verstek hakim yang mengadili perkara tersebut hakim perempuan hanya seorang saja, seharusnya dalam perkara ini lebih banyak kepada hakim perempuan. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh belum menaruh perhatian penuh terhadap perlindungan hak perempuan. Diharapkan kepada Mahkamah Agung untuk menempatkan lebih banyak hakim-hakim perempuan pada Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan yang banyak terkait perkara mengenai perempuan.  
Penyelesaian Perkara Wali Adhal pada Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Erha Saufan Hadana; Rahmatul Akbar
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 2 (2019): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v2i2.7654

Abstract

Kajian ini membahas persoalan penyebab wali adhal yang tidak ingin menikahkan anaknya di bawah perwaliannya serta tahapan proses penyelesaian melalui mahkamah syar’iyah. Hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor sosial ekonomi sehingga tidak adanya persetujuan dari wali mempelai wanita untuk melaksanakan akad pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakrelaan kedua orang tua dari calon mempelai wanita kepada calon suami pemohon karena mempelai laki-laki tidak sarjana, orang yang kurang mampu, dan wajahnya tidak rupawan dan lain sebagainya. Serta belum mapan secara ekonomi. Menyangkut pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara wali adhal nomor 49/P/2017/MS. Ttn di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan adalah dalam suatu pernikahan telah sesuai dengan permohonan pemohon yang mempunyai alasan yang hukum yang cukup, sedangkan keengganan wali pemohon tidak mempunyai landasan hukum, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syara’. maka oleh karena itu permohonan patut dikabulkan dan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Peran Pranata Keuangan dalam Eksekusi Nafkah Anak Perceraian Pegawai Negeri Sipil Faisal Fauzan Mustafa
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 1 (2021): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v4i1.9959

Abstract

Abstrak Bagian Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara menjelaskan melalui media bahwa pembagian gaji pegawai negeri sipil kepada anak dan istri pasca perceraian biasanya hanya terjadi saat awal perceraian saja tapi setelahnya ada yang tidak berlanjut. Seperti kasus yang terjadi pada Pengadilan Agama Kuta Cane Aceh Tenggara dengan putusan Nomor 0034/Pdt.G/2014/MS.KC telah memutus perkara nafkah anak yang hasil putusan tersebut tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak laki-laki (bekas suami yang PNS). Sebagaimana diketahui juga bahwa pembayaran gaji pegawai negeri sipil dilakukan dengan cara langsung ke rekening pegawai negeri oleh bendahara. Tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah untuk mengetahui peran dan tugas pegawai pranata keuangan dalam menghadapi putusan pengadilan agama khususnya perintah eksekusi nafkah anak pegawai Negeri Sipil yang telah bercerai. Penelitian ini berbasiskan pada library research dengan teknik menggali sumber-sumber referensi yang menjelaskan konsep, aturan atau dasar hukum tugas bendahara dan jabatan pranata keuangan. Kesimpulan penelitian ini, dengan mempertimbangkan mekanisme pembayaran gaji pegawai negeri sipil, bahwa peran pranata keuangan dilakukan dengan landasan Permenpan Nomor 54 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang lainnya dari pranata keuangan adalah memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara. Pada pasal yang sama, bendahara pengeluaran juga mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara.  
Menghadiri Walimatul ‘Urs Yang Menampilkan Keyboard Porno (Analisis Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara No.32/Kep/MUI-SU/VIII/2002) Hamsah Hudafi; M Salam Ramadhan
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 1 (2021): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v4i1.8306

Abstract

Kajian ini menjelaskan tentang menghadiri walimatul ‘urs atau lebih dikenal dengan pesta pernikahan yang dilaksanakan setelah akad pernikahan. Walimatul’urs yang dilakukan pada zaman sekarang memiliki dampak positif bagi mayarakat akan tetapi juga ada yang menampilkan hal negatif. Salah satunya di desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan yang biasanya melakukan walimatul urs dengan menampilkan keyboard porno atau lebih dikenal dengan keyboard bongkar yang menghadirkan biduan yang sexy dan berpakaian minim. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis bertujuan untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan juga dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami kajian antara hubungan hukum dan masyarakat. Dari hasil penelitian bahwa pandangan dari MUI provinsi sumatera urata menghadiri walimatul,urs yang didalamnya menampilkan keyboard porno adalah haram sesuai dengan fatwa MUI yang sudah beredar dan keyboard porno membuat banyak keresahan yang terjadi di dalam masyarakat karena suaranya yang mengganggu dan memiliki unsur pornografi.
Pemenuhan Nafkah Keluarga dengan Bekerja di Bank Konvensional: Suatu Pendekatan Maqashid Syariah Asrul Hamid; Dedisyah Putra
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 1 (2019): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v2i1.7640

Abstract

Studi ini membahas tentang hukum bekerja pada  Bank Konvensional sebagai upaya pemenuhan nafkah keluarga ditinjau dari pendekatan maqashid syariah. Pada satu sisi dalam memenuhi nafkah keluarga, terkadang seseorang bekerja di bank konvensional, akan tetapi praktik dalam perbankan konvensional tidak terlepas dari riba yang diharamkan dalam Islam, sementara nafkah keluarga harus dipenuhi demi menjaga eksistensi kehidupan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada dasarnya bekerja di Bank Konvensional hukumnya adalah diharamkan akan tetapi ketika keadaan terpaksa untuk memenuhi nafkah keluarga dan kemaslahatan untuk menjaga eksistensi kehidupan agar tidak terancam, maka hukumnya makruh dengan syarat tetap berupaya mencari pekerjaan lain yang dibolehkan Islam.
Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) Mohd. Kalam Daud; Azmil Umur; Nurshadrina Ismail
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 2 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v3i2.7698

Abstract

Kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami istri memainkan peran pentingnya untuk saling mengasihi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, khangantan, dan saling memahami di antara suami istri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia, indah dan nikmat. Di antaranya tumbuh keluarga bahagia dan sempurna yang merasakan ketenangan, ketentraman, dan kehidupan yang baik, yang dirasakan suami istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, seta bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sebagaimana dalam pasal No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk kelurga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebut dengan ikatan yang kuat. Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan peneltian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuanlitatif yaitu cara penelitian tradisional, prosedur dan aturan penelitiannya disusun dengan cermat, analisis data yang berupa angka-angka, sasaran kajian atau penelitian adalah gejala-gejala yanng ecara keseluruhan, satuan individual dipilah-pilah dan digolongkan ke dalam variabel-variabel, atau satuan golongan-golongan dengan ciri-ciri tertentu, sesuai dengan kepentingan penelitian. Pada tahun 2017 penyebab tertinggi dalam katagori gugat cerai yaitu perkara akibat tidak ada keharmonisan yang berjumlah 156 atau 59,09%. Pada tahun 2018 penyebab tertinggi dalam katagori gugat cerai yaitu sama dengan katagori perkara pada tahun 2017 hanya saja mengalami peningkatan pada perkara akibat tidak ada keharmonisan berjumlah 183 atau 65,12%
Persepsi Pekerja Wanita sebagai Pedagang dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh) Armiadi Armiadi; Sartika Indah Sari
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 2 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v1i2.7629

Abstract

Berdagang merupakan usaha yang banyak ditemukan dalam konteks kehidupan masyarakat. Profesi berdagang tentu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Biasanya, peran yang biasa digeluti dalam profesi berdagang ini adalah laki-laki. Namun demikian, pekerja wanita juga sangat banyak dijumpai salah satunya di Pasar Aceh. Dalam konteks hukum, pekerja wanita sebagai pedagang dilakukan dengan syarat, yaitu harus adanya izin dari wali atau suami. Permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana persepsi pekerja wanita Pasar Aceh tentang hukum wanita bekerja sebagai pedagang dan jenis perdagangan apa saja yang mereka geluti, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pekerja wanita sebagai pedagang di Pasar Aceh Kecamatan Baturrahman Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (case study). Data-data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui cara analisis-normatif.Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut pekerja wanita di Pasar Aceh Kecamatan Baturrahman Kota Banda Aceh, hukum wanita bekerja sebagai pedagang dibolehkan dengan syarat harus mendapat izin suami dan wali bagi yang belum menikah. Adapun jenis perdagangan apa saja yang mereka geluti di antaranya menjual kebutuhan rumah tangga seperti peci, sandal, usaha jahit baju dan kain, kosmetik, baju dan jilbab anak-anak, alat memasak dan pedagang es campur. Menurut hukum Islam, pekerja wanita sebagai pedagang dibolehkan. Dilihat dari sisi normatif, terdapat beberapa ketentuan ayat Alquran yang menyeru agar manusia berusaha dan mendapatkan hasil dari usahanya, seperti ketentuan al-Nisā’ ayat 29 dan ayat 32, surat al-Aḥzāb ayat 33. Dalam HR. Bukhari dan HR. Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah mempekerjakan perempuan sebagai tenaga medis atau perawat sahabat yang terluka pada saat peperangan. Dari sisi historis, isteri Rasulullah saw yaitu Khadijah merupakan pedagang dan saudagar kaya yang menunjukkan bahwa wanita juga bekerja pada masa Rasulullah. Dari sisi logis, perempuan yang bekerja sebagai pedagang merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi yang menurun mengharuskan perempuan untuk bekerja.
KONSEP ‘URF DAN IMPLEMENTASINYA PADA IHDAD WANITA KARIER Dedisyah Putra
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 2 (2019): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v2i2.7576

Abstract

ABSTRAKIslam menempatkan posisi perempuan pada sebaik-baik tempat dan  kedudukan. Perempuan dengan segala keistimewaan yang melekat pada dirinya adalah makhluk sosial yang akan berperan sebagai istri, ibu, dan anak bahkan sebagai anggota kemasyarakatan. Keberadaan dan peran perempuan (khususnya perempuan pekerja) baik karena terpaksa sebab ditinggal wafat oleh suaminya atau kedua orang tuanya atau atas kemauan pribadi sudah tidak dapat dipungkiri lagi, mengingat kesetaraan dan kesamaan hak bagi setiap individu telah diatur sedemikian rupa termasuk hak untuk bekerja tanpa memandang gender. Namun Islam memberikan rambu-rambu dan ketentuan mengenai status seorang wanita pekerja terutama di saat keadaan mengharuskan seorang wanita untuk berkabung atas kematian suaminya yang dikenal dengan istilah ihdad. Dilihat dari konteks kacamata agama dan kehidupan masyarakat pada umumnya, jelas akan memicu problematika sosial keagamaan ketika seorang perempuan harus bekerja di luar rumah, hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Di antara faktor internal adalah keterbatasan pada penciptaan yang dimiliki oleh seorang perempuan yang membedakan mereka dengan laki-laki, baik dari sisi tenaga yang terbatas dan juga daya tahan. Demikian juga faktor eksternal di saat lingkungan tempat kerja dapat menimbulkan fitnah dan rentan dari segi keamanan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan syariat Islam tentang ihdad, dan bagaimana menerapkan ihdad bagi wanita karier sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan kearifan lokal dengan kacamata Maqashid Syariah Islamiyah. Kata kunci: Wanita Karir, Ihdad, ‘Urf, Kearifan Lokal ABSTRACT Islam places the position of women in the best of places and positions. Women with all the privileges inherent in themselves are social creatures who will act as wives, mothers, and children even as members of society. The existence and role of women (especially women workers) either because they are forced to die by their husbands or their parents or on their own will cannot be denied anymore, given the equality and equality of rights for each individual has been regulated in such a way including the right to work regardless of gender . But Islam provides signs and provisions regarding the status of a working woman, especially when circumstances require a woman to mourn for the death of her husband, known as ihdad. Viewed from the context of religious perspectives and community life in general, it will obviously trigger social social problems when a woman has to work outside the home, this is caused by internal and external factors. Among the internal factors is the limitations on the creation of a woman that distinguishes them from men, both in terms of limited energy and endurance. Likewise, external factors when the workplace environment can lead to slander and security. Based on the description above, the author is interested in conducting further research on this issue with the aim of finding out how the provisions of Islamic law on ihdad, and how to apply ihdad for career women in accordance with the provisions of Islamic law and local wisdom with the perspective of Maqashid Syariah Islamiyah. Keywords: Career Woman, Ihdad, ‘Urf, Local Wisdom
Perempuan Perspektif Kiai: Studi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Ali Muhtarom
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 1 (2021): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v4i2.8126

Abstract

Kajian ini menjawab anggapan secara umum masyarakat bahwa perempuan dalam berbagai kajian diposisikan sebagai sosok yang lemah, demikian juga dalam keluarga, peran dan fungsinya kurang diperhatikan. Secara khusus penelitian ini mengkaji tentang pendangan Kiai tentang perempuan. Dengan model kualitatif dan studi lapangan kajian ini ingin menjawab bahwa kedudukan perempuan di bawah laki-laki tidak mutlak sebagaimana dalam literatur kitab-kitab fikih yang menjadi kajian Kiai dan diajarkan kepada santri-santrinya. Suami istri adalah orang yang bekerja sama untuk membangun kehidupan keluarga. Karena itu kehidupan keluarga tidak akan berjalan dengan baik tanpa peran bersama dari kedua pihak.

Page 5 of 24 | Total Record : 231

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 8 No. 1 (2025): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 2 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 1 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 2 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 1 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 2 (2021): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 1 (2021): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 2 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 2 (2019): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 1 (2019): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 2 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 1 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 1 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga More Issue