cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dedi Putrawan
Contact Email
agusdediputrawan@gmail.com
Phone
+6281936799538
Journal Mail Official
ppi@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Jln. Pendidikan No.35 Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Politea : Jurnal Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 2654847X     EISSN : 27151166     DOI : https://doi.org/10.20414/politea.v6i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal focus and scope of Politea : Journal of Islamic Political Studies is to publish research articles within the field of an advanced understanding of how politics and governance studies, particularly discusses local politics issues as well as ethical politics in governance implementation through political discourse. The scope research paper is on the interactions between politics and governance, national and local elections; politics and local policy; and political thought and ethics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 113 Documents
 5   6   7   8   9 
PERANG RUSIA, COVID 19 DAN REVITALISASI AGRIKULTURAL: MENIMBANG GAGASAN POLITIK PERTANIAN SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA (1911-1989) Hasan Mustapa; Siti Kania
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2022): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Analisis Kebijakan Publik di Masa Pandemi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i1.4949

Abstract

Abstract In the midst of the ongoing Covid 19 pandemic, Russia's invasion of Ukraine poses a threat to global food security, including Indonesia. Faced with this threat, the management of national food politics is still skewed by conglomerates and oligarchs, resulting in far from democratic national agricultural policies. Agricultural revitalization efforts are one way to deal with this situation. This article seeks to understand how Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989), an Indonesian Islamic political thinker, responded to the agricultural development process in critical situations such as war and, more recently, the Covid-19 outbreak. According to him, the agricultural industry can be revitalized in two ways: macro and micro. At the macro level, through the evaluation of rice import policies, food-based economic political orientation, and agricultural industry revitalization. On a micro level, rice prices can be stabilized by providing farmer credit, reactivating agricultural cooperatives, and facilitating access to food distribution. Keywords: Russian Invasion, Covid-19, Food Security, Agricultural Revitalization Abstrak Invasi Rusia ke Ukraina di tengah Pandemi Covid 19 yang masih berlangsung mengancam ketahanan pangan global, termasuk Indonesia. Menghadapi ancaman itu, penanganan pengelolaan politik pangan nasional masih bias konglomerasi dan oligarki sehingga kebijakan pertanian nasional jauh dari demokratis. Keadaan ini perlu disiasati salah satunya melalui upaya revitalisasi agrikultural. Artikel ini ingin mengetahui bagaimana respons Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989), seorang pemikir politik Islam Indonesia, menanggapi proses pembangunan pertanian dalam situasi genting, di antaranya perang, dan dalam konteks kekinian; wabah Covid-19. Baginya, kebangkitan industri pertanian bisa didorong melalui dua cara, makro dan mikro. Secara makro melalui evaluasi kebijakan impor beras, orientasi politik ekonomi berbasis pangan serta revitalisasi industri pertanian. Secara mikro melalui pemberian kredit petani, reaktivasi koperasi pertanian serta mempermudah akses distribusi pangan guna stabilisasi harga beras. Kata Kunci: Invasi Rusia, Covid-19, Ketahanan Pangan, Revitalisasi Agrikultural
Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah: (Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda) Luqman Rico Khashogi Luqman
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2022): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Analisis Kebijakan Publik di Masa Pandemi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i1.5042

Abstract

Maqashid Syariah sebenarnya bukanlah hal baru dalam tradisi keilmuan Islam. Umumnya, formula ini kerap kali dianggap baku dan tidak perlu dipersoalkan ulang seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, sehingga tidak mudah untuk mengkritisi dan merumuskannya kembali. Di era perkembangan ilmu yang pesat ini, Jasser Auda hadir mengulas kembali dan mengelaborasi Maqashid Syariah dengan gagasan dan fenomena terkini dengan menyuguhkan “pendekatan sistem” (system approach). Tulisan ini mengkaji secara kritis rekonstruksi Jasser Auda dalam Maqashid Syariah; menggali mata rantai keilmuan system approach. Maka, pendekatan yang digunakan adalah genealogis. Secara ringkas, walaupun antusiasme masyarakat intelektual muslim di Indonesia terhadap system approach Jasser Auda tinggi, namun secara genalogi keilmuan upaya semacam ini bukan hal baru yang belum pernah terjadi dalam tradisi keilmuan Islam. Kuatnya mata rantai bercorak Eurosentris dalam Pendekatan Sistem terutama pada konsep Cognitive Nature of the System of Islamic Law, menunjukkan bahwa masifnya gelombang diskursus soal pentingnya mengedepankan atau menerapkan Maqashid Syariah dapat mengarah pada delegitimasi otoritas (ulama) dan mengakibatkan tercerabutnya tradisi mata rantai panjang keilmuan klasik. Apalagi menganggap agama di era kontemporer sebatas luapan emosi dan perangkat ilusi, sehingga alih-alih menebar toleransi malah menyuburkan resistensi. Wacana intelektual berwajah dekonstruktif dan ikonoklastik yang hegemonik semacam ini menyiratkan pesan intelektual; perlu penguatan antisipasi epistemologis yang sistematis.
KONSTRUKSI REALITAS DAN POLITISASI PEREMPUAN DI MEDIA SUARA NTB Nazar Naamy Nazar
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2022): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Analisis Kebijakan Publik di Masa Pandemi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i1.5310

Abstract

This paper aims to find out how the construction of the reality of women in the mass media is formed in the reporting and trafficking of people with female victims in the Mass Media. This study focused on the text of the news of rape and trafficking in women in May 2016 in the NTB Suara daily. This paper is a qualitative study using the Teun Van Dijk model discourse analysis method. With this method, the committee will see how women's discourse is constructed, politicization and shaped by mass media through text analysis, social cognition and social contexts. The conclusion is that Suara NTB daily constructs women as victims, not as objects of exploitation, because women are placed as the subject of the narrator and given space to tell themselves or the events experienced.
PENERAPAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU KEPALA DESA TAHUN 2019 Iza nurhaliza; Sukardi
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2022): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Analisis Kebijakan Publik di Masa Pandemi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i1.5332

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. Bahwa terdapat bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu yang mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok melebihi maksimal. Hal tersebut membuat PAW yang dilaksanakan di Desa Bunut Baok tidak menerapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 pada pasal 11. Akan tetapi, Kepala Desa yang terpilih tetap disahkan hingga pelantikan tanpa ada perkonflikan lanjut. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber primernya diperoleh dari data yang didapatkan melalui hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan orang-orang yang ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyaringan bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah tidak menerapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019 pasal. Karena apabila tetap mengacu pada sistem tersebut maka akan menimbulkan adanya konflik. Sehingga atas persetujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan Musyawarah Desa dengan putusan penyaringan bakal calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu yang dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan sistem perwakilan..
Syura Sebagai Basis Etis Politik Islam Muhammad Rizky HK
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2022): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Analisis Kebijakan Publik di Masa Pandemi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i1.5379

Abstract

This article tries to examine explore the concept of shura and its relevance to the Islamic Political Thought. In order to discuss this issue, the main focus will be directed on two main discussions; The ground concepts of Islamic Political Thought, and The Islamic concepts: shura (consultation) It is already known that shura concepts has been widely interpreted as a theoretical basis for electoral democracy in Islam. The main purpose is to present a more philosopical view of Islamic political thought throught it ethical basis and to show that there are and possibilities for an enrichment the discourse on Islamic political though with ethical concept within Islamic dogma.
Masyarakat Madani Dan Politik Demokrasi Indonesia: Telaah Singkat Civil Society Dalam Pendekatan Sosiologi Politik Syamsul Mujahidin
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No. 2 (2021): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Kebebasan Berfikir di Masa Pandemi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini akan mengurai konsep masyarakat madani dan dikaitkan dengan politik demokrasi di Indonesia. Secara historis, masyarakat madani merupakan konsepsi yang memiliki epistemologi berbeda bila dikaitkan dengan konsep civil society di Barat. Namun demikian, konsep ini merupakan terma yang dapat disepadankan dengan civil society, dengan konstruksi teoritis yang memuat prinsip dan nilai-nilai keislaman dan dikontekstualisasi dengan realita kehidupan demokrasi di Indonesia. Kajian ini memakai perspektif sekaligus pendekatan sosiologi politik. Kajian ini menarik beberapa kesimpulan. pertama, Masyarakat Madani mengandung berbagai unsur penting yang menyangkut tatanan peradaban masyarakat, tidak hanya dimaksudkan sebagai pengontrol saja. Namun dalam kasus ini, terutama sekali di Indonesia, mewujudkan konsep Masyarakat Madani harus dimulai dari membetuk kemandirian dan idealitas dalam cara pandang hidup berbangsa dan bernegara. Selebihnya, harus ada kesadaran universal tentang kemajemukan dengan menanamkan dan menguatkan pemikiran pluralisme, kerjasama antar golongan. Kedua, masyarakat madani dapat menjadi ruang publik yang tidak berada pada jalur formal untuk kembali menyuarakan keinginan dan harapan rakyat secara lebih tegas dan berani. Masyarakat Madani memberikan ruang reformasi, maka demikian juga Masyarakat Madani memberikan ruang pergerakan yang lebih ekstrim yang bernama reformasi. Masyarakat Madani memberikan arti penting bagi menggapai cita-cita untuk masa depan bangsa Indonesia.
PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI PROVINSI ACEH Wenny Oktaferani; Ariesta Nurlailatul Jannah; Fariha Ramadhanti
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i2.4429

Abstract

Berlatar belakang dari pecahnya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin memisahkan diri dari NKRI membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan konflik tersebut dengan membuat Perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Akibatnya, Provinsi Aceh memiliki hak istimewa untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Selain perjanjian tersebut, pemberian status istimewa yang terjadi pada 1959 juga memengaruhi hadirnya hak istimewa bagi Provinsi Aceh. Hal ini juga yang menyebabkan munculnya hak bagi kemandirian Aceh untuk mengelola daerahnya sendiri dalam segala bidang. Kemandirian ini menjadikan Aceh dapat mengatur segala urusan daerahnya secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah di bidang hukum serta politik. Karena adat yang kental serta memiliki sejarah sebagai kerajaan Islam, penerapan syariat Islam menjadi sesuatu yang biasa. Salah satu penerapannya adalah penggunaan Qanun, yang berarti peraturan, kemudian Jarimah yang berarti tindak pidana, serta Uqubat yang berarti sanksi. Penerapan hukum dengan syariat Islam ini tentu akan memunculkan berbagai pendapat dari masyarakat luas. Entah itu pendapat yang pro dengan hukum tersebut, maupun yang kontra.
BENCANA GLOBAL COVID 19 : EKONOMI, POLITIK, & AGAMA: Covid 19, Ekonomi, Politik dan Agama Mus Tafa Mustafa
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i2.4739

Abstract

Abstrak Fenomena global pandemi Virus Corona (Covid-19), menjadi perhatian Negara-negara di dunia, karena telah mempengaruhi perekonomian, polirik maupun kegiatana keagaman secara global, semua sector mengalami kerugian yang sangat besar dan dirasakan oleh seluruh sector mulai dari usaha kecil, menengah maupun besar, begitu pula yang di rasakan oleh tingkatan kelas manusia sebagai pengelola usaha, dari yang miskin, menjadi lebih miskin lagi, dari yang menengah menjatuh miskin, dan dari yang kaya menjadi menengah. Dampak perekonomian global akibat wabah virus corona bisa lebih buruk daripada yang diperkirakan sebelumnya. Berbagai indikator memperlihatkan dampak ekonomi, politik, maupun keagamaan akibat covid 19 ini lebih besar daripada krisis ekonomi global tahun 2008 khususnya negara Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengurai, dan menggali peran ekonomi, politik dan agama, dalam membangun kembali semangat ekonomi, politik maupun keagamaan yang sudah lesu, masjid, gereja, wihara dll, sebagai tempat ibadah dan kegiatan sosialnya agar segera di kembalikan sebagai mana fungsi semestinya, dan Negara sebagai pengelola sumber daya alam, maupun sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnnya. Kata Kunci: Fenomena Global Covid 19: Ekonomi, Politik & Agama
GLOBAL SALAFISM: Dari Krisis Identitas ke Politik Identitas Reza Adeputra Tohis
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i2.4892

Abstract

Abstrak Artikel ini mencoba mengungkap faktor-faktor pendorong berkembangnya Salafisme dalam globalisasi. Alasannya adalah globalisasi menuntut keterbukaan sementara gerakan Salafisme bersifat defensif, proteksionis, rigid, puritan dan radikal, yang semesntinya tidak dapat berkembang dalam dinamika kehidupan global, tapi justru berkembang dengan pesat. Untuk mengungkap faktor-faktor tersebut dilakukan analisis terhadap perkembangan globalisasi dan perkembangan Salafisme itu sendiri. Analisis itu dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis Islam politik kontemporer yang difokuskan pada teori globalisasi, indentitas, dan ideologi. Hasilnya adalah bahwa terdapat dua faktor berkembangnya Salafisme dalam kehidupan global yakni, krisis identitas dan politik identitas. Krisis identitas merupakan faktor yang disebabkan oleh globalisasi itu sendiri yang kemudian diartikulasikan atau dimanfaatkan oleh gerakan Salafisme. Sedangkan politik identitas meruapak strategi taktis yang digunakan oleh Salafisme. Kata Kunci: Global Salafisme, Krisis Identitas, Politik Identitas
BUZZER: POLITIC’S INTEREST AND MASLAHAH: - Amanatus Sholihah
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i2.5382

Abstract

Abstract Indonesia’s political tensions are heating up lately. It has been showed by some commotions happen after populism and political identity was buzzed since general election on 2019. These commotions were escalated when the political elites and parties involved political buzzer within democracy. Some sensitive issues spread by political buzzer through campaign narrations and it causes society segmented into two parts: “Cebong” and “Kampret”. They have been attacking each other both in social media and in real life; or both psychological and physical. It keeps happen now. This paper wants to learn why are buzzers appear together with political events include general election, and how is buzzers in Islamic perspective. This is descriptive paper with literature review’s method that conducting some doc5uments, journals, news relating with problem research. Then the result shows that buzzers appear in political events because it is one of political instruments who are needed in digital era massively. In Islamic perspective, buzzers gave maslahah (positive impact) to the democracy. But in another hand, their activities on social media such as produces a hoax, etc. categorized as fitnah, ghibah and namimah that is gave madharat too. Then the ways to handle some negative impacts of buzzers in social media are optimyze the roles and synergies of all parties from the government, political elites, parties, and educate society to minimize political buzzer in spreading hate speech, black campaign, and hoax. So as to create healthy political participation both in social media and in social life. Keywords: buzzer, political interest, and maslahah.

Page 7 of 12 | Total Record : 113

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Islam, Political Legitimacy, and Democracy in the Modern State Vol. 7 No. 2 (2024): Islam, Political Legitimacy, and Democracy in the Modern State Vol. 7 No. 1 (2024): Islam, Democracy, General Elections and Civil Society Vol. 6 No. 2 (2023): Partai Politik, Pemilu Dan Demokrasi Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024 Vol. 5 No. 1 (2022): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Analisis Kebijakan Publik di Masa Pandemi Vol. 4 No. 2 (2021): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Kebebasan Berfikir di Masa Pandemi Vol. 4 No. 1 (2021): Reformulasi Studi Pemikiran Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P Vol. 3 No. 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok Vol 3 No 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok Vol. 2 No. 2 (2019): Wacana Baru Politik Islam dalam Konteks Keindonesiaan dan Global Vol. 2 No. 1 (2019): Politik Islam dan Dinamika Pemerintahan di Indonesia Vol. 1 No. 2 (2018): Juli - Desember Vol. 1 No. 1 (2018): Januari - Juni More Issue