cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dedi Putrawan
Contact Email
agusdediputrawan@gmail.com
Phone
+6281936799538
Journal Mail Official
ppi@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Jln. Pendidikan No.35 Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Politea : Jurnal Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 2654847X     EISSN : 27151166     DOI : https://doi.org/10.20414/politea.v6i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal focus and scope of Politea : Journal of Islamic Political Studies is to publish research articles within the field of an advanced understanding of how politics and governance studies, particularly discusses local politics issues as well as ethical politics in governance implementation through political discourse. The scope research paper is on the interactions between politics and governance, national and local elections; politics and local policy; and political thought and ethics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 113 Documents
 7   8   9   10   11 
Propaganda Politik Pascakebenaran (Posttruth) Menjelang Pemilu 2024 dan Ancamannya terhadap Demokrasi di Indonesia Kontemporer Abd Hannan
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v6i1.7252

Abstract

Di tengah memanasnya tensi politik dalam negeri menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024, berbagai manuver dan diskursus politik mulai muncul ke permukaan publik, salah satunya adalah diskursus politik pascakebenaran (posttruth). Di Indonesia politik pascakebenaran diidentifikasi banyak kalangan sebagai intrik politik yang menitikberatkan manuvernya pada dpropaganda politik, terutama yang berocokol pada narasi kebohongan atas nama identitas. Studi ini fokus mengkaji fenomena propaganda politik pascakebeneran (posttruth) menjelang Pilres 2024 dan ancamannya terhadap bangunan demokrasi di Indonesia kontemporer. Terdapat dua pertanyaan penelitian yang diangkat dalam kajian ini, apa yang dimaksud dengan dengan politik pascakebenaran? Bagaimana pengaruh propaganda politik pascakebenaran terhadap dinamika demokrasi Indonesia menjelang perjelatan Pilpres 2024? Paper ini merupakan studi kualitatif dengan teknik kepustakaan. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder, khususnya data yang bersumber dari buku, jurnal, dan berbagai hasil penelitian sebelumnya. Setalah menggunakan analisa data lapangan berdasarkan perspektif teori sosiologi politik, studi ini mendapati temuan bahwasanya menjelang Pilpres 2024, propaganda politik posttruth mulai kembali ke ruang publik melalui berbagai propaganda politik yang dimunculkan dalam bentuk isu-isu agama dan identitas. Bercermin pada dinamika politik di Pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019, penggunaan propaganda politik posttruth berptensi besar menimbulkan efek negatif. Bukan saja mengancam stabilitas masyarakat di level akar rumput, namun juga berpotensi besar merusak masa depan dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
AKAR TEOLOGI-POLITIK GERAKAN RADIKALISME ISLAM DAN TERORISME DI INDONESIA Ibi Satibi
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v6i1.7373

Abstract

The issue of Islamic radicalism and terrorism in Indonesia in the last three decades has become a very serious problem. Not only in Indonesia, the phenomenon of terrorism in the Islamic world appears as an expression of the political movement of some Muslims who make use of Islamic doctrines, political attitudes and political movements that tend to be radical and extremist. By utilizing qualitative research procedures and data collection techniques through library research, this article draws several conclusions. First, international radicalism network named Al-Qaedah and Al-Jama’ah Al-Islamiyyah have influence over terrorist network in Indonesia and other Islamic worlds. The actors are alumni of the Afghan war and a network that been fostered since the 1970s through Al-Jamaah Al-Islamiyyah. Second, contemporary Islamic radicalism and terrorism movements in Indonesia have ideological-political connections with transnational Islamic movements and ISIS in two orientations namely the khilafah and the Islamic daulah. Third, in the socio-political area, a literalist understanding of the texts to fundamentalism. Finally, Islam often becomes a political commodity. Islamic doctrine often become tools to gain power of conversely also become tools to fight against power. This article recommends that the Indonesian government support moderate Islamic movements as counter-radicalism and terrorism measure.
PREFERENSI PEMILIH MUSLIMS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020 DI SUMATERA BARAT DAN SULAWESI UTARA Delmus Salim
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2022): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Analisis Kebijakan Publik di Masa Pandemi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i1.7991

Abstract

This article focuses on the influence of religious sentiment in the simultaneous regional head elections in West Sumatra and North Sulawesi in 2020. This article discusses political behavior that is influenced by the religion of voters in provinces with a Muslim majority and minority. Data collection was carried out by survey using interviews and online applications with Muslim voters on the reasons that influenced them in choosing regional heads. This study reveals that religious sentiments have a strong influence on Muslim political behavior in West Sumatra and not in North Sulawesi. This Muslim political behavior is related to the history of colonialism in Indonesia and the management of religious resources in the two areas studied. Regional heads in Muslim-majority and minority areas greatly influence the dynamics of religious resources in the areas they lead. This study, in turn, highlights the importance of developing strategies for managing religious resources in Indonesia.
PEREMPUAN DAN KONSTRUKSI SOSIALNYA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2024 Suci Ramadhani Putri; Nizamudin; Baiq Ratna Mulhimmah
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i2.8313

Abstract

Abstrak: Artikel ini berusaha untuk memaparkan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia, mengidentifikasi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan, kemudian berusaha untuk menghadirkan gagasan yang diharapkan mampu untuk mendorong keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan. Sumber data primer penelitian ini adalah data penyelenggara Pemilu di Indonesia yang terbagi berdasarkan jenis kelamin. Adapun data sekunder penelitian ini adalah berbagai literatur relevan. Selanjutnya penelitian dianalisis menggunakan teori Mubadalah oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Perempuan berhak, dan harus terlibat menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu 2024 di Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa penyebab rendahnya representasi keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu dapat diidentifikasi menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya adalah karena konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang masih menempatkan perempuan secara tidak adil dan setara. Adapun faktor internalnya adalah tidak adanya keinginan dari perempuan untuk keluar dari konstruksi sosial yang sesungguhnya merugikan dirinya. Menggunakan pembaacaan mubadalah oleh Faqihuddin Abdul Kodir, maka ketika laki-laki bisa menjadi Penyelenggara Pemilu, perempuan juga bisa menjadi Penyelenggara Pemilu. Kehadiran perempuan dan laki-laki sebagai penyelenggara Pemilu adalah untuk saling melengkapi, dengan begitu maka Pemilu 2024 yang demokratis juga akan dapat terwujud.
PERKEMBANGAN GERAKAN KEAGAMAAN DAN GLOBALISASI ISLAM SALAFI DI INDONESIA AL-FARABI, M.DZIKRI; TAUFIQ, HISYAM; YUMITRO , GONDA
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 2 (2023): Partai Politik, Pemilu Dan Demokrasi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v6i2.4649

Abstract

Kaian ini mencoba mengkolaborasikan secara kritis islam salafi yang berkembang secara global dan transnasionalnya, gerakan dan kasus kasus spesifik di indonesia. tulisan ini berfokus pada bagaimana lembaga modernisasi gerakan pendidikan dan setrategi dakwah islam salafi dalam konteks global. Perannya dalam globalisasi salafi dan nilai nilai inti yang di ajarkan sehingga bertahan di tengah dampak globalisasi. Metode penelitian yang di gunakan dalam tulisan ini adalah studi budaya yang menggabungkan antara budaya local dan budaya asing dengan teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan yang dimaksud untuk melakukan pencarian literatut literatu sebagai bahan pendukung baik berupa jurnal, skripsi, buku, serta perlengkapan asumsi atau fakta yang ada. Dalam batas tertentu dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi modern untuk memperkenalkan dan menarik perhatian islam transnasional. Sejak awal hubungan antara pendidikan di indonesia dan pendidikan di timur tengah khusunya pendidikan di makkah dan madinah telah berkaitan sejak berdirinya lembaga tersebut. di lihat dari banyaknya warga indonesia melanjutkan untuk menempuh pendidikan di madinah dan makkah. Jika di pantau dari kaca mata budaya, nilai dan prinsip tradisional islam juga menjadi manifestasi dalam kehidupan sehari hari seperti pesantren terlepas dari kata globalisasi dan modernisasi. Identitas seperti gaya hidup, berpakaian, makanan dan minuman, dan prilaku etis gerakan islam salafi . Secara tidak langsung kegigihan dari nilai nilainya terhadap modernisasi dan globalisasi. Pesantren merepresentasikan posisi adaftif terhadap perubahan global dan tidak berdiri anti pemerintahan dan ikut andil dalam politik praktis. Kajian ini sengaja mengkolaborasikan asal usul dan pola globalisasi salafi di indonesia.
RELASI KUASA DALAM KONTESTASI PENGISIAN JABATAN KOMISIONER BAWASLU KOTA MATARAM TAHUN 2018-2023 Parhanudin, Muh. Alwi; Miftahul Janah
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 2 (2023): Partai Politik, Pemilu Dan Demokrasi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v6i2.7806

Abstract

Peran strategi yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu dalam proses pemilihan pejabat publik untuk mengisi kursi eksekutif dan legislatif, kemudian menyebabkan jika dalam proses rekrutmen pejabat komisioner KPU dan Bawaslu tersebut terjadi kompetisi yang sangat ketat antar para peserta yang mendaftar. Sehingga dalam proses perjalanan rekruitmen atau seleksinya tidak terlepas dari berbagai dinamika dan resistensi yang terjadi didalamnya, seperti calon komisioner tertentu direkomendasikan oleh salah satu ormas ataupun organisasi bahkan dalam batas tertentu juga didukung oleh partai politik peserta pemilu. Pada titik inilah kemudian komisioner penyelenggara pemilu di masing-masing lembaga tersebut memiliki relasi kuasa dalam rekruitmen atau pengisian jabatan sehingga dalam proses kerja-kerjanya tidak jarang ormas, lembaga atau parpol tersebut mendesiminasikan kepentingannya secara langsung, hal itulah yang kemudian juga terbaca berpeluang terjadi dalam proses rekruitmen anggota Bawaslu di Kota Mataram. Untuk menjawab persoalan tersebut maka diperdalam melalui dua pertanyaan mendasar diantaranya, apakah terdapat relasi kuasa dalam kontesasi pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram, dan bagaimana bentuk relasi kuasa dalam kontestasi pengisian jabatan komisioner di Bawaslu Kota Mataram. Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara, yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan beberapa kerangka teori diantaranya teori relasi kuasa, patron-client dan teori elit. Penelitian ini kemudian menemukan bahwa: terdapat relasi kuasa yang cukup signifikan terjadi dalam pengisian jabatan komisioner Bawaslu Kota Mataram, walaupun pada batas tertentu dinamika ini tidak tampak di permukaan tapi sangat berpengaruh dibalik proses rekrutmen normal prosedural tersebut. Dan terdapat tiga bentuk relasi kuasa dalam pengisian jabatan komisioner tersebut diataranya adalah dalam bentuk (1) pemberian rekomendasi, (2) penentuan nama Timsel dan konsolidasi dan (3) komunikasi yang terus dilakukan dengan Komisioner Bawaslu RI.
PENGARUH FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2020 TERHADAP PEMBUATAN PRODUK POLITIK Maulana, Muhammad Asrul; Tsaqofah Islamiy, Fahmiyah
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 2 (2023): Partai Politik, Pemilu Dan Demokrasi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v6i2.8138

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) terhadap pembuatan produk politik, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal. Metode penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini ditemukan Fatwa MUI No. 44/2020 berdampak pada produk politik dengan mempromosikan nilai-nilai Islam dan etika, mendorong transparansi serta kualitas program politik, serta mengingatkan pada pengawasan dan akuntabilitas. Peran masyarakat dalam pengawasan dan larangan klaim palsu dalam kampanye juga ditekankan. Secara keseluruhan, fatwa ini mengintegrasikan nilai agama, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
RASIONALITAS FORMULASI KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH DAN ALOKASI KURSI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA PARLEMEN AGUS
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 2 (2023): Partai Politik, Pemilu Dan Demokrasi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v6i2.8264

Abstract

Artikel ini bertujuan menjelaskan rasionalitas penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu dalam formulasi kebijakan penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi untuk Pemilu anggota parlemen pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Kajian difokuskan pada pendekatan tata kelola kebijakan, formulasi kebijakan dan pilihan kebijakan. Teori yang relevan menjelaskan fokus penelitian ini adalah teori collaborative governance dan teori formulasi kebijakan publik. Penelitian ini merupakan riset aksi, dimana peneliti terlibat langsung dalam formulasi kebijakan penataan Dapil sejak dari KPU Kabupaten dan Kota hingga KPU Provinsi di NTB melalui diskusi publik. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, kajian Pustaka, dan diskusi kelompok terumpun. Analisis data menggunakan pendekatan induktif secara linier dan hierarkis dari bawah ke atas dimulai dengan mengolah data, membaca data, menyusun coding data, memaknai data, menyusun narasi, diakhiri interpretasi data. Temuan penelitian menunjukkan tata kelola kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota Parlemen dalam Pemilu 2024 menggunakan pendekatan kolaborasi model penta-helix. Pendekatan tersebut melahirkan rumusan formulasi kebijakan penataan Dapil menjadi dua alternatif kebijakan yaitu kebijakan penataan Dapil model delapan Dapil dan kebijakan penataan Dapil model sepuluh Dapil. Pilihan kebijakan yang diambil oleh KPU RI sebagai pengambil kebijakan adalah alternatif kebijakan pertama dengan rasionalitas kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi berbasis pada tiga prinsip yakni: integralitas wilayah; kohesivitas; dan kesinambungan. Pada dasarnya pemangku kepentingan Pemilu sebagai aktor kolaborasi kebijakan mengharapkan KPU RI memilih alternatif kedua dengan rasionalitas kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional daftar terbuka, proporsionalitas; dan berada dalam cakupan wilayah yang sama. Dengan demikian terjadi perbedaan rasionalitas penyelenggara dan pemangku kepentingan Pemilu dalam pilihan kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota parlemen Pemilu 2024.
KAJIAN YURIDIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 Adnan Muksin; SITI HASANAH
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 2 (2023): Partai Politik, Pemilu Dan Demokrasi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v6i2.8524

Abstract

The research is entitled "Judicial Study of the Stages of Simultaneous Regional Head Elections in 2024". The research focuses on the stages of the Regional Head Election which will be held simultaneously in 2024 in 37 Provinces for the Governor Election and the Regent/Mayor Election in 514 Regencies/Cities. In the same year there will also be general elections for the President and Vice President, DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/City DPRD in 2024. Based on this description, the problems to be dissected in this research are as follows: (1) Regarding the regulatory system for implementing the stages The 2024 Regional Head Election is based on Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections. (2) Judicially reviewing the opportunities and challenges of holding regional head elections in 2024? This legal research is empirical normative research with a conceptual approach, a statutory approach, a sociological approach (socio legal), and a case approach using primary legal materials and secondary legal materials. The research results obtained are that the system for regulating the stages of regional head elections, which consists of preparation and implementation, has been regulated in detail in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayor Becomes Law, Law Number 10 of 2016 concerning Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning Election of Governors, Regents and Mayors Becomes Law. However, there is still disharmony in several provisions relating to the formation of Ad Hoc Election and Election Boards. The implementation of Regional Head Elections which will be held simultaneously in 2024 has good opportunities from regulations with technical regulations, adequate facilities and infrastructure, sufficient budget from the Provincial, Regency/City APBD and the readiness of election organizers such as the KPU, Bawaslu and DKPP. Meanwhile, existing challenges such as disharmonization of regulations, facilities and infrastructure in disaster-prone areas, budgets in various regions are not sufficient to finance the Regional Head Election and the simultaneous stages of the General Election and Regional Head Election in 2024.
TEORI ADMINISTRASI HENRI FAYOL: GAGASAN, KONTRIBUSI, DAN BATASANNYA Sukmana, Febrian Humaidi; Maryanti, Sri
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 2 (2023): Partai Politik, Pemilu Dan Demokrasi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v6i2.8544

Abstract

This paper aims to examine and discuss the concepts, contributions, and limitations of Henri Fayol's administrative theory in the field of management development. Many experts assert that Fayol's administrative theory has made a significant impact on the advancement of modern management. Nevertheless, this theory has also faced criticism and possesses certain constraints when applied in practice. In this study, a historical analysis methodology is employed to acquire a more profound understanding of the history, background, core ideas, implementation, and contributions of Fayol's administrative theory. Furthermore, this research critically evaluates several limitations of Fayol's administrative theory that have been previously identified in relevant literature. These limitations encompass the insufficient consideration of human factors within organizations, the influence of cultural and organizational environments, inflexibility in complex and dynamic situations, as well as an excessive focus on efficiency rather than effectiveness. Despite these limitations, Fayol's administrative theory continues to serve as a crucial foundation in the development of modern management

Page 9 of 12 | Total Record : 113

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Islam, Political Legitimacy, and Democracy in the Modern State Vol. 7 No. 2 (2024): Islam, Political Legitimacy, and Democracy in the Modern State Vol. 7 No. 1 (2024): Islam, Democracy, General Elections and Civil Society Vol. 6 No. 2 (2023): Partai Politik, Pemilu Dan Demokrasi Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024 Vol. 5 No. 1 (2022): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Analisis Kebijakan Publik di Masa Pandemi Vol. 4 No. 2 (2021): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Kebebasan Berfikir di Masa Pandemi Vol. 4 No. 1 (2021): Reformulasi Studi Pemikiran Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P Vol 3 No 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok Vol. 3 No. 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok Vol. 2 No. 2 (2019): Wacana Baru Politik Islam dalam Konteks Keindonesiaan dan Global Vol. 2 No. 1 (2019): Politik Islam dan Dinamika Pemerintahan di Indonesia Vol. 1 No. 2 (2018): Juli - Desember Vol. 1 No. 1 (2018): Januari - Juni More Issue