cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dedi Putrawan
Contact Email
agusdediputrawan@gmail.com
Phone
+6281936799538
Journal Mail Official
ppi@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Jln. Pendidikan No.35 Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Politea : Jurnal Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 2654847X     EISSN : 27151166     DOI : https://doi.org/10.20414/politea.v6i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal focus and scope of Politea : Journal of Islamic Political Studies is to publish research articles within the field of an advanced understanding of how politics and governance studies, particularly discusses local politics issues as well as ethical politics in governance implementation through political discourse. The scope research paper is on the interactions between politics and governance, national and local elections; politics and local policy; and political thought and ethics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 113 Documents
 6   7   8   9   10 
AGAMA, DEMOKRASI DAN TANTANGAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA MUHTAR TAYIB; RENDRA KHALDUN; PAHRIZAL IQROM
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i2.5694

Abstract

Negara demokrasi dikonotasikan sebagai suatu cara pandang yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berpendapat, berpikir, berkarya hatta kebebasan dalam memeluk suatu agama dan ajaran tertentu menurut keyakinan mereka masing-masing. Indonesia dalam hal ini di sebut-sebut sebagai negara yang mengadopsi paham demokrasi dalam sistem pemerintahan yang dilakoninya, sehingga berimbas pada pola, sistem dan ketetapan yang mampu merangkul setiap etnis, budaya, suku, agama dan kepercayaan setiap warga negaranya, sebagaiman yang diamanatkan oleh UUD 45 dan pancasila sebagai dasar Negara. Kebebasan dalam beragama berimplikasi pada ‚agama minoritas dan agama mayoritas?. Agama ‘Islam’ merupakan salah satu agama yang‚ digandrungidi Indonesia; ajaran baku (syariat Islam) sering kali tidak sejalan (baca: berbenturan) dengan idelogi Negara. Para ‘abdi agama menghendaki syariat Islam sebagai rujukan dalam melaksanakan sistem pemerintahan, terutama dalam penetapan hukum sebagaimana yang dikumandangkan, bahwa Islam adalah agama rahmatanlil alamiin. Demokrasi pancasila pada dasarnya sama atau sinoninm dengan demokrasi lokal seperti yang yang telah dipraktekkan selama beberapa abad oleh suku-suku bangsa Indonesia, yang sekarang masih dapat dijumpai dalam masyarakat yang menggunakan sistem adat, budaya, agama dan demokrasi sehingga terlihat memiliki dialektikanya sendiri dalam bagan yang utuh perbedaan basis empirik itu tidak akan menghalangi bertemunya dua konsep, antara yang non empirik dengan yang empirik bahkan akan bertemu pada satu titik. Sebab, meski agama berdasarkan wahyu tetapi ia diterima berdasarkan penalaran manusia. Lebih-lebih karena wahyu mengandung nilai-nilai yang mendorong demokrasi.
penyelesaian sengketa pemilu legislatif dapil II di bawah umur agustiansyah agus
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i2.5998

Abstract

sengketa dan perselisihan pemilu masih terjadi dalam periode pemilihan umum, sengketa dan perselisihan hasil pemilu atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU. Pada pemilu tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menangani sengketa pemilu dengan kasus Bakal Calon Anggota Legislatif dari partai Golongan Karya yang masih dibawah umur senhingga ditetapkan sebagai Bacaleg Tidak Memenuhi Syarat (TMS). jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris yaitu melihat fakta lapangan yang terjadi di masyarakat terhadap hukum atau regulasi yang ada. Penelitian empiris melakukan pendekatan dengan melakukan wawancara dan observasi ke objek penelitian, pendekatan juga dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum, setelah bahan hukum dikumpulkan, dilakukan klasifikasi, dikelompokkan berdasarkan jenis, tingkatan, dan sebagainya, kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara deskriptif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pertimbangan dari majelis dan alat-alat bukti persidangan serta fakta dalam persidangan, Bakal Calon Anggota Legislatif Lalu Ivan Indaryadi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena belum cukup umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki alasan hukum yang kuat, dengan demikian dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Dapil II Lembar-Sekotong dari partai Golongan Karya (Golkar).
Politic and Islam: A Systematic Literature Review: whether politics and Islam can develop simultaneously siti maisyaroh siti maisyaroh
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out issues regarding politics and Islam in the world. The research method applied to this study is a systematic literature review that uses 256 scientific articles sourced from the Scopus database. Review the article using the Vos viewer application. The results of the study based on the evidence of the Scopus database literature reveal the development of Islam in the political arena is very interesting to study, from several studies on the politics of Islam in politics. The results of this study contribute to developing a research roadmap on Islamic political issues. The limitation of this study is that the article used is only sourced from the Scopus database so the research findings cannot describe comprehensively the political problems of Islam. The following research needs to use scientific articles from other reputable international data, such as the web of Science Dimensions Scholars. Keywords: politic, Islam, international, development
POTRET POLITIK GENDER DI NTB: Kegagalan Caleg Incumbent DPRD Provinsi pada Pemilu 2019 Ibnu Murtadho; hairurrayan
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2022): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Analisis Kebijakan Publik di Masa Pandemi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v3i2.6074

Abstract

The writing of this paper aims to find out the problem of women's political representation in the Provincial DPRD of NTB in 2019. To examine the results of this study, social theory was used to answer how the factors that caused the fail incumbent of the female legislative candidates provincial DPRD in general election 2019 structurally and culturally. This study uses a behavioral approach, with two data sources, primary data sources and secondary data sources. Sources of primary data obtained from observations, interviews with the people concerned in the research according to the research focus, and documentation. There are three informants in this study who are incumbent of the female legislative candidates who failed to occupy the 2019 Provincial DPRD seats from the PKB party Hj. Nurlaela, the Democratic party Hj. Misfalah, and the Nasdem party Hj. Suryahartin. The results of this study indicate that the fail incumbent of the female legislative candidates provincial DPRD in general election 2019 is caused by three factors including: system constraints faced by Hj. Suryahartin, socio-cultural problems faced by H. Nurlaela, and economics or psychology faced by Hj. Misfalah points out that political system constraints are an obstacle to female legislative candidates who fail to occupy seats as members of the Provincial People's Legislative Assembly. This is influenced by several factors, both external and internal.
STRUKTUR TATA KELOLA EKONOMI LOKAL DALAM SEKTOR KERAJINAN GERABAH : “Local Economic Governance Structure in Pottery Industry: A Case Study of Global Value Chain Analysis in West Nusa Tenggara” iskandar safitri; safitri purnami
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i2.6961

Abstract

The declining export value of pottery in West Nusa Tenggara Province became a trend since 2006-2007. There are atleast two basic reasons of this significant decreasing, first the lessening numbers of export caused by global economic crisis, second the lack of competitiveness of the sector. The article questions about the structure of governance of the industry. Focusing on the issue will bring explanation what caused the industry has a quite low competitiveness in global market. The research itself is a qualitative research with global value chain approach. The study shows that there are two types of governance structure in the industry. The buyer-driven type of governance is built between local producer and global buyer in international trade context, while a more equal structure established in local market between local producer dan local buyer, or called as producer-driven with arms-length character. Meanwhile, the lack of competitiveness is also caused by the upgrading capacity, which tends to be a more static upgrading. The lack of upgrading capacity happened due to rents drain, where the rents that once existed in the community are getting dim due to the role of the government in building synergy and rents is considered small.
KONTESTASI PEREMPUAN KARIR DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI KESETARAAN PADA RANAH POLITIK STUDI PEMIKIRAN MARGARETH THATCHER nufa; ita rodiah
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v6i1.6151

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjawab mengenai eksistensi Margareth Thatcher dalam mempertahankan Eksistensinya dalam Karir di bidang Politik. Hasil penelitian menujukan bahwa adanya pandangan-pandangan sebelah mata yang menganggap bahwa perempuan hanya di tempatkan pada Domestik saja atau kata lain, sumur dapur, kasur namun hal tersebut di bantah oleh sosok Margareth Thatcher terhadap perempuan yang ingin menujukan dirinya di bidang politik public, serta dalam penelitian ini menuliskan mengenai keberhasilan Margareth Thatcher selama kepemimpinanya di Inggris. Hal ini menujukan bahwa laki-laki dan perempuan yang membedakannya hanya Qodrat dan ketakawaan nya kepada Allah SWT. Perempuan didentikkan dengan sifat emosional, lemah lembut, tidak mandiri pasif, ataupun secara garis besar dapat dibilang sebagai lawan dari identitas laki-laki yang rasional, agresif, dan mandiri, streotip ini sangat berpengaruh ketika cara pandang masyarakat terhadap perempuan.
POLITICAL CRITIQUE OF AXEL HONNETH'S RECOGNITION OF JURGEN HABERMAS' DELIBERATIVE DEMOCRACY sukri sukrie; Ishak Antok
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v6i1.6295

Abstract

The purpose of this paper is to express Honneth's critique of Habermas' deliberative democracy. This research uses qualitative methods that are critically analytical in comparing the thoughts of Habermas and Honneth. The theory used is the sociology of knowledge from Karl Mannheim's. In the sociological theory of knowledge Mannheim says that man and his existence in the social environment can not be separated from his environment, a subjectivity that knows there is always interference from the social, political environment in which he lives. The results of this study reveal that the deliberative criticism of Democracy echoed by Habermas still leaves problems. The problem in deliberative democracies hints at rational communication, yet everyone does not have the same knowledge of rationality. For the educated person he has communication and knowledge rationally, but for the unlearned person does not have it, so they must represent his voice. In the Indonesian context, deliberative democracy is still wishful thinking. The public space referred to by Habermas has not yet gained a place in Indonesia, because the representation system that is the hallmark of representative democracy can be said to be pseudo-representation because there is no proportional bargaining position between constituents and their people's representatives. As Honneth's critique of Habermas the weakness of deliberative democracy, Honneth offers a form of intersubjective relation based on three areas of recognition namely love, self-confidence, self-respect, solidarity.
PRAKTIK POLITIK SYEKH ZAINUDDIN PERSFEKTIF MAQASID SYARIAH ahmad khaerul kholidi; mansyur
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v6i1.6714

Abstract

Semangat perjuangan keagamaan dapat diwujudkan dengan berbagai varian, lebih-lebih jika kepercayaan akan agama sudah mengakar sebagai spirit perjuangan. Agama telah menawarkan suatu cara pandang hidup yang mampu meng-cover setiap tindakan, perbuatan yang mengarah pada pembentukan manusia seutuhnya, demikian pula islam pada sisi-sisi kehidupan ummat baik dalam hal sosial, budaya, hukum bahkan politik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama dan politik merupakan dua sisi yang terkadang dianggap bersebrangan. “agama” sebagai dasar berpolitik dalam melestarikan keyakinan yang dianut sering kali mengalami hambatan karena pemerintah terkadang menganggap sebagai batu sandungan yang mampu menggeser ketahanan kekuasaan seperti yang kita lihat pada masa aktivitas politik Syekh Zainuddin Abdul Majid, perjalanan politiknya semakit terlihat jelas pasca kemerdekan dengan mengikuti partai politik dan menentukan arah bangsa indonesia bagian timur hususnya pulau Lombok. Karir politik Syekh Zainuddin Abdul Majid dimulai sejak sebagai Konsulat Nahdlatul Ulama Sunda Kecil pada tahun 1950. Kemudian tahun 1952 menjadi ketua badan penasehat partai masyumi untuk daerah Lombok, hal ini karena nahdlatul ulama dan beberapa ormas lain tergabung dalam partai Masyumi.
THE UNITED STATES AND CINO-PAK STRATEGIC IMPERATIVE IN AFGANISTAN: Pentingnya Strategi Negara-Negara Perserikatan dan Cina-Pakistan di Afganistan nuruddin nuruddin; Ahmad Efendi
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v6i1.6904

Abstract

This study aims to explain the importance of the strategy that must be taken by countries that are directly involved in war, such as the United States and Afghanistan. On the other hand, this strategy should also become an option for dominant countries in the region, such as China and China-Pakistan. This study tries to use Joseph Nye's theories/concepts, namely hard power, soft power and smart power. Soft power and smart power have been proposed for their application to try to end the violence in Afghanistan when the theory/concept of hard power has not succeeded in making Afghanistan peaceful. The methodology used in this study is explanatory-literary research, which tries to decipher the problem of the theme above based on the literature by explaining the relationship between phenomena recorded through various books, journals and reviews and what is widespread in online media. The result is then the need for a new strategy to try to reconcile the conflict/war in Afghanistan to be taken by the countries involved as well as countries that have a dominant role in Afghanistan such as China and Pakistan as the closest (neighboring) countries. The theoretical implication is that Joseph Nye's theory of soft power and smart power provides a promising solution in the future, even though this theory dates back to 2004. While the practical implications are expected that countries involved in the war and countries that have a dominant role can take this theory as their policy choice to end the conflict in Afghanistan
ANALISIS PSIKOLOGIS TENTANG NALAR POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMILIHAN UMUM Pahrizal Iqrom
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v6i1.6989

Abstract

Penelitian ini membahas larangan keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam urusan politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Meskipun dilarang secara hukum, PNS sebagai makhluk politik memiliki dorongan untuk terlibat dalam politik, dan banyak individu yang memanfaatkan posisi dan fasilitas negara untuk memajukan karir mereka melalui cara politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana individu sebagai makhluk bebas memenuhi kebutuhan politik mereka sambil menjadi PNS dan menghadapi larangan keterlibatan politik. Studi ini menyimpulkan bahwa keterlibatan politik oleh PNS tidak dapat dihindari karena manusia adalah makhluk politik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalankan sistem pemantauan dan penegakan yang lebih efektif untuk mengatur keterlibatan politik oleh PNS dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mempertahankan netralitas dan objektivitas saat menjalankan tugas mereka. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika yang rumit dari keterlibatan politik oleh PNS dan menekankan perlunya penelitian lebih lanjut di bidang ini.

Page 8 of 12 | Total Record : 113

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Islam, Political Legitimacy, and Democracy in the Modern State Vol. 7 No. 2 (2024): Islam, Political Legitimacy, and Democracy in the Modern State Vol. 7 No. 1 (2024): Islam, Democracy, General Elections and Civil Society Vol. 6 No. 2 (2023): Partai Politik, Pemilu Dan Demokrasi Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024 Vol. 5 No. 1 (2022): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Analisis Kebijakan Publik di Masa Pandemi Vol. 4 No. 2 (2021): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Kebebasan Berfikir di Masa Pandemi Vol. 4 No. 1 (2021): Reformulasi Studi Pemikiran Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P Vol 3 No 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok Vol. 3 No. 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok Vol. 2 No. 2 (2019): Wacana Baru Politik Islam dalam Konteks Keindonesiaan dan Global Vol. 2 No. 1 (2019): Politik Islam dan Dinamika Pemerintahan di Indonesia Vol. 1 No. 2 (2018): Juli - Desember Vol. 1 No. 1 (2018): Januari - Juni More Issue