Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam

faqih
Website

Published by Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

ISSN : 24433950 EISSN : 2503314X DOI : https://doi.org/10.29062/faqih

Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,

Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

El-Faqih, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, ISSN, 2503-314X ( Online) and 2443-3950 (Print) is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Sharia, IAI Faqih Asyari Kediri. This scholarly periodical specializes in the study of Islamic law and seeks to present the various results of the latest research, both conceptual-doctrinal and empirical, in the field. The editors welcome contributions in the form of articles to be published after undergoing a manuscript selection mechanism, peer-review, and editing process. The journal is published twice a year in April and October. It is now a fully online journal, and it only accepts manuscript submissions written in Indonesia, English, and Arabic.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 176 Documents

1 2 3 4 5

Pemasaran Syariah dalam Upaya Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat di Indonesia Siti Kalimah
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2019): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Abstract The purpose of this research is to know the role of Sharia marketing strategy in supporting the role of Lembaga Amil Zakat especially in the optimization of fundraising Zakat, Infaq, charity, and Waqaf (ZISWAF) from the community. The research uses a library research approach. Indonesia has a vast number of people and the majority are Muslims. Nevertheless, there are still some communities that are still under the poverty line which is about 9.66% of the total number of Indonesian people in 2018 as many as 265 million people. The role of Lembaga Amil Zakat (LAZ) in optimizing the collection and management of funds (ZISWAF) is expected to suppress the poverty rate. But in practice still, lack of knowledge and public awareness in fulfilling its obligation to pay zakat. Most of the community considers that zakat must be paid annually is Zakat Fitrah, while Zakat mal (treasure) is not mandatory. Therefore the necessity of proper marketing strategy and by following the mission-vision of the Institute of Amil Zakat (LAZ) should be applied. The institution of Amil Zakat can conduct sharia marketing strategy, namely implementing the process segmenting, targeting, positioning in their marketing and framed in a product that is suitable Islamic sharia. The introduction or socialization of the products of the Amil Zakat institution must be on target and can reach all walks of life quickly. Therefore, the use of technology is also needed to accelerate the socialization, expanding the reach, and supporting the concept of transparency so that the belief in the Society of Amil Zakat can increase.

Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Hukum Islam dan Sosio Kultur Ahmad Hafid Safrudin
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2018): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia "identik dengan pengadilan itu sendiri. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. Berkanaan dengan itu, Hakim, dalam hal ini hakim pengadilan Agama, yang merupakan salah satu unsur dari komponen penegak hukum yang terlibat secara langsung dengan proses hukum akan berhadapan dengan suatu dilema persoalan. Di satu pihak, hakim pengadilan agama harus berpegang teguh pada Perangkat hukum yang berlaku. Sedangkan di lain pihak, hakim pengadilan agama harus memperhitungkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap perangkat hukum tersebut. Selain itu, agar terjaminnya proses penegakan hukum, hakim pengadilan agama juga dihadapkan pada suatu permasalahan yang dilematis. Karena, keterlibatan hakim pengadilan agama terhadap salah satu ekstrema yang dilaksanakan secara berlebihan dapat mengakibatkan penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, yaitu “keadilan”. Maka penelitian ini mencoba mengungkap sejauh mana dan bagaimana peran yang dilakukan oleh seorang hakim pengadilan agama dalam Hukum Islam (positif legality) yaitu hukum Islam yang dilegalkan dalam bentuk undang-undang yang berlaku pada Pengadilan Agama dan bagaimana peranannya pada kehidupan sosial dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini penting dilakukan mengingat perannya yang sangat kompleks, yaitu menyelaraskan antara kapasitasnya sebagai penegak hukum, dan menjalankan perangkat hukum yang ada serta meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat. Penelitian ini sendiri mengambil dari berbagai sumber yang relevan, kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis, sehingga didapatkan kesimpulan yang akurat tentang permasalahan yang akan dibahas.

Tinjauan Syari’ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad) Muhammad Sulthon Aziz
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2018): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Sebuah perjanjian dapat dikatakan efektif apabila pihak-pihak yang terlibat dapat memenuhi tanggungjawabnya, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Diantara bagian komponen sebuah perjanjian yang efektif biasanya terdapat klausula-klausula yang bertujuan agar suatu perjanjian berjalan efektif, diantanya adalah kluausla denda, adanya klausula ini sebagai upaya agar para pihak tidak ingkar atau lalai dalam menjalankan kewajibanya. Klausa dari hukum positif maka klausula ini diperbolehkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, akan tetapi bagaimana padangan klausula denda tersebut dalam pandangan syariah, inilah yang menjadi fokus kajian penulis.Mengacu kepada pandangan ulama’ dari beberapa mazhab mengenai persoalan tersebut, terdapat dua pandangan mengenai hukum klausul denda dalam perjajian, yaitu pendapat yang tidak membolehkan klasula denda ketika kewajibah asalnya adalah berupa hutang piutang atau berupa suatu pembayaran, karena denda dalam hal ini masuk ke dalam kategori ilat riba, sehingga dapat dihukumi dengan hukum riba yaitu diharamkan, akan tetapi diperbolehkan jika kewajiban asalnya adalah selain itu. Pendapat inilah yang rojih. Pendapat yang kedua adalah tidak diperbolehkan sama sekali klasula denda secara menyeluruh.

Penerapan Syari'ah Islam dalam Negara Bangsa di Indonesia Muhammad Al Faruq
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2018): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Islamic movements that make Islam as an ideology, both at national and global levels always lead to aspirations and demands to implement shari'ah (Islamic law) in total (kaffah) through State instruments. In a legal country like Indonesia, such aspirations and demands cannot always be fulfilled. This is because the rule of law like Indonesia, from the very beginning was built on the basis of the spirit of nationalism based on principles, divinity, humanity, justice, unity and the principle of equality or equality of every citizen in front of the law.

Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Achmad Asfi Burhanudin
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2019): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Abstract Basically, corruption has a bad impact on the whole joints of human life. Corruption is one of the major causal factors of justice and prosperity of a nation. Corruption also adversely affects the economic system, democracy system, political system, legal system, governmental system, and societal order. No less important corruption can also degrade a nation in international governance. Therefore, we should put corruption as a common enemy that we have to fight together because of its extraordinary nature, then to combat or eradicate corruption is needed extraordinary effort anyway. The effort to eradicate corruption is not at all an easy job. The eradicating corruption effort can not only be the responsibility of law enforcement institutions or government only, but also a responsibility with all the components of the nation. Therefore, the efforts to eradicate corruption should involve all stakeholders that are related, namely government, private and community. It is in this context that students, as one of the important parts of the community, are expected to be active. earnestly. The important contribution of students in the prevention of corruption can not be released from the characteristics they possess, namely: intellectuality, Young Soul, and idealism. Student involvement in the anti-corruption movement can essentially be differentiated into four regions, namely: in the family environment, in the campus environment, in the local community, and at the regional or national level.

Pengaruh Ketiadaan Agunan dan Denda Terhadap Minat Nasabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pare Muhamad Wildan Fawaid; Agus Makinuddin
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2018): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BMT ini memiliki fungsi seperti halnya Bank, yaitu sebagai lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ketiadaan denda dan ketiadaan agunan secara bersama-sama terhadap minat nasabah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara ketiadaan denda dan ketiadaan agunan secara bersama-sama terhadap minat nasabah. Hal ini dibuktikan dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( α<0,05), dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,000

Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan Moch. Azis Qoharuddin
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2018): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Menurut Wah}bah Zuhayliy, wali merupakan orang yang mempunyai otoritas penuh dalam pernikahan puterinya. Oleh sebab itu wali adalah orang yang berhak menikahkan atau memberikan izin untuk menikah. Hal yang paling prinsip adalah izin atau restu dari seorang wali, baik ia yang menikahkan sendiri atau mewakilinya. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan. Atau dalam bahasa lain perwalian (wilayah) ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Sebagian ulama, terutama dari kalangan H}anafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (al-wala>yah ‘ala an-nafs), perwalian terhadap harta (al-walayah ‘ala al-mal), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (al-walayah ‘ala an-nafsi wa al-mali ma’an). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah ‘ala an-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-Isyraf) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemotongan Zakat secara Otomatis pada Tabungan Deposito Nur Fadilah
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2018): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim serta pelaksanaan dan perwujudan zakat merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Zakat menjadi wujud ibadah seseorang kepada Allah sekaligus dan sebagai perwujudan dari kepedulian social (ibadah sosial). Zakat juga merupakan kekuatan besar umat yang sampai saat ini belum termaksimalkan, pada beberapa kasus telah menjadi penyebab yang mengkwatirkankan. Hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai zakat, juga tidak mengetahui bahwa di dalam Al-Qur’an dan hadits telah diwajibkan menunaikan zakat.Sebagai bentuk perhatian dan usaha pemerintah dalam mengelola zakat di Indonesia, maka pelaksanaan pengelolaan zakat diatur dalam UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai lembaga yang menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.Deposito merupakan salah satu sarana investasi yang disediakan oleh bank yang paling diminati oleh sebagian besar masyarakat. Namun, deposito yang menggunakan sistem bunga dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur ribawi. Deposito yang sesuai dengan syariah adalah deposito yang berdasarkah prinsip mudharabah.Melakukan sistem pengelolaan zakat secara otomatis pada tabungan deposito kepada deposan memang tidak salah karena merupakan harta yang berkembang, namun dalam sistem pengelolaannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Karena perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemotongan Zakat secara Otomatis pada Tabungan Deposito Nur Fadilah
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2018): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim serta pelaksanaan dan perwujudan zakat merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Zakat menjadi wujud ibadah seseorang kepada Allah sekaligus dan sebagai perwujudan dari kepedulian social (ibadah sosial). Zakat juga merupakan kekuatan besar umat yang sampai saat ini belum termaksimalkan, pada beberapa kasus telah menjadi penyebab yang mengkwatirkankan. Hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai zakat, juga tidak mengetahui bahwa di dalam Al-Qur’an dan hadits telah diwajibkan menunaikan zakat. Sebagai bentuk perhatian dan usaha pemerintah dalam mengelola zakat di Indonesia, maka pelaksanaan pengelolaan zakat diatur dalam UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai lembaga yang menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.Deposito merupakan salah satu sarana investasi yang disediakan oleh bank yang paling diminati oleh sebagian besar masyarakat. Namun, deposito yang menggunakan sistem bunga dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur ribawi. Deposito yang sesuai dengan syariah adalah deposito yang berdasarkah prinsip mudharabah.Melakukan sistem pengelolaan zakat secara otomatis pada tabungan deposito kepada deposan memang tidak salah karena merupakan harta yang berkembang, namun dalam sistem pengelolaannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Karena perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam Ahmad Syafiq
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2019): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Abstract Increased economic growth has led to higher public incomes and ultimately has been the driver of growth in household consumption. So that causes public consumption of goods and services also increases. Given the high level of consumption, and in order to increase corporate income, and increase customer satisfaction, Business Ethics plays a very important role. Profit is not the only object sought by business people. Besides profits, business people need to realize customer satisfaction. Where consumer satisfaction is also one indicator measuring how much the company cares about consumers, so it does not lead to the notion that the company is selfish, and only has the purpose of making profits without thinking about consumer welfare and satisfaction. Islam teaches that we be fair, and are mutually beneficial (help). Therefore, we are encouraged to have an attitude and ethics in doing business, so that not only we feel profitable, but also the consumers. So that after consuming our products, the consumer feels that the products and prices we make and distribute are balanced with the quality and function of the product.

Page 2 of 18 | Total Record : 176

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): EL FAQIH Vol. 11 No. 1 (2025): EL FAQIH Vol. 10 No. 2 (2024): EL FAQIH Vol. 10 No. 1 (2024): EL FAQIH Vol. 9 No. 2 (2023): EL FAQIH Vol 9 No 1 (2023): EL FAQIH Vol 8 No 2 (2022): EL FAQIH Vol 8 No 1 (2022): EL FAQIH Vol 7 No 2 (2021): EL FAQIH Vol 7 No 1 (2021): EL FAQIH Vol 6 No 2 (2020): EL FAQIH Vol 6 No 1 (2020): EL FAQIH Vol 5 No 2 (2019): EL-FAQIH Vol 5 No 1 (2019): EL-FAQIH Vol 4 No 2 (2018): EL-FAQIH Vol 4 No 1 (2018): EL-FAQIH More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ahmad Hafid Safrudin

Contact Email
hafidzsafrudin@gmail.com

Phone
+6285658190250

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Ki Ageng Manis Jati RT 02 RW 02 Krenceng Kepung Kediri Jawa Timur

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ahmad Hafid Safrudin

Contact Email hafidzsafrudin@gmail.com

Phone +6285658190250

Journal Mail Official -

Editorial Address Jl. Ki Ageng Manis Jati RT 02 RW 02 Krenceng Kepung Kediri Jawa Timur

Location Kota kediri, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ahmad Hafid Safrudin

Contact Email
hafidzsafrudin@gmail.com

Phone
+6285658190250

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Ki Ageng Manis Jati RT 02 RW 02 Krenceng Kepung Kediri Jawa Timur

Location
Kota kediri,

Jawa timur

INDONESIA