Garuda - Garba Rujukan Digital

Tingkat Kemampuan Motorik Siswa SDN Slerok 1,2,3, Dan 4 Kota Tegal Tahun 2025-2026 Liska Sukiyandari; Miftachul A’La
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.15124

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan motorik siswa putri kelas IV SDN Slerok 1-4 Kota Tegal . Metode yang digunakan penelitian kuantitatif jenis survei. Sample dalam penelitian ini adalah siswa putri kelas IV sebanyak 40 siswa dengan metode teknik purposive sampling. Instrumen tes yang digunakan berupa tes motor ability untuk yang meliputi tes lempar tangkap bola jarak 1 meter dengan tembok (koordinasi) dan tes lari cepat 30 meter (kecepatan). Teknik analisis data menggunakan rumus persentase dalam menentukan kategori hasil tes yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian tingkat gerak dasar motorik pada siswa putri kelas IV SDN Slerok 1-4 Kota Tegal memiliki gerak dasar motorik pada tes lempar tangkap bola (koordinasi) rata-rata masuk dalam kategori “kurang ” berjumlah 20 siswa (50%), dan tes lari cepat 30 meter rata-rata masuk dalam kategori “kurang” sebesar 22 siswa (55%). Kata Kunci : Survei, Motorik, Siswa

Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif UU NO. 18 Tahun 2017 dan Tantangan Implementasinya Endar Susilo
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.15472

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan implementatif dalam praktik perlindungan ketenagakerjaan lintas negara. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian diperoleh melalui studi terhadap regulasi, literatur ilmiah, serta berbagai kajian yang relevan dengan isu perlindungan pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan pada tahap pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala struktural, antara lain lemahnya pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja migran, keterbatasan akses pekerja migran terhadap bantuan hukum di negara tujuan, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam sistem perlindungan tenaga kerja migran. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran memerlukan penguatan implementasi kebijakan melalui peningkatan pengawasan kelembagaan, penguatan kerja sama bilateral dengan negara tujuan, serta peningkatan literasi hukum bagi calon pekerja migran guna memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja migran secara efektif dan berkelanjutan. Kata kunci : Migrasi Tenaga Kerja; Pekerja Migran; Perlindungan Hukum; Regulasi Ketenagakerjaan Abstract This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for Indonesian migrant workers and to identify practical challenges in the implementation of cross-border labor protection policies. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through the examination of legislation, legal literature, and relevant scholarly studies related to migrant worker protection. The findings reveal that the legal framework governing the protection of Indonesian migrant workers has been comprehensively regulated through Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, which emphasizes the state's responsibility to ensure protection during the pre-placement, placement, and post-placement stages. However, the implementation of such legal protection still faces several structural challenges, including weak supervision of migrant worker recruitment processes, limited access to legal assistance for migrant workers in destination countries, and insufficient institutional coordination within the migrant worker protection system. These findings indicate that strengthening migrant worker protection requires improved institutional supervision, stronger bilateral cooperation with destination countries, and enhanced legal literacy among prospective migrant workers to ensure the effective and sustainable fulfillment of migrant workers’ rights. Key words : labor migration; legal protection; migrant workers; labor regulation

Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Nama Artis Dalam Bisnis Fashion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Yurida Zakky Umami
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.15488

Abstrak Seiring dengan berkembangnya teknologi, pembuatan suatu karya oleh manusia menjadi semakin mudah dilakukan. Internet telah menjadi salah satu media informasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat modern untuk mencari referensi maupun inspirasi sebelum menghasilkan suatu karya yang bernilai. Internet memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi, termasuk mengenai artis yang sedang populer. Nama artis yang sering muncul di media sosial, berita, maupun platform digital menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Kondisi ini mendorong pelaku usaha fashion memanfaatkan popularitas nama artis tersebut sebagai bagian dari desain produk untuk menarik perhatian konsumen. Sehingga, pada prakteknya nama artis sering dicantumkan pada desain pakaian. Nama artis merupakan bagian dari identitas yang memiliki nilai komersial dan reputasi. Penggunaan nama artis dalam desain fashion tanpa izin dapat menimbulkan kerugian bagi artis, baik dari segi ekonomi maupun reputasi. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan agar identitas tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan untuk memperoleh gambaran umum mengenai permasalahan yang dikaji. Perlindungan terhadap penggunaan nama artis sering dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap karya cipta seperti foto, gambar, desain grafis, maupun karya seni lainnya yang sering digunakan dalam desain pakaian. Seorang artis memiliki hak ekonomi atas karya atau citra yang dimilikinya. Jika nama artis digunakan pada produk fashion untuk tujuan komersial tanpa persetujuan, maka pihak yang menggunakan nama tersebut dapat dianggap mengambil keuntungan ekonomi secara tidak sah. Oleh karena itu, penggunaan nama artis seharusnya dilakukan dengan izin atau melalui kerja sama resmi Perlindungan hukum terhadap penggunaan nama artis dalam bisnis fashion dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu: Perlindungan Preventif, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran. Perlindungan Represif, yaitu perlindungan yang diberikan ketika pelanggaran telah terjadi, misalnya melalui penyelesaian sengketa, tuntutan ganti rugi, atau sanksi pidana terhadap pelaku. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Artis, Bisnis Fashion, Hak Cipta Abstract With the advancement of technology, it has become increasingly easy for people to create works of art. The internet has become one of the information channels utilised by modern society to seek references and inspiration before producing a valuable piece of work. The internet makes it easy for people to access a wide range of information, including details about popular artists. Artists whose names frequently appear on social media, in the news, or on digital platforms are becoming increasingly well-known to the public. This situation has encouraged fashion businesses to capitalise on the popularity of these artists’ names as part of product designs to attract consumer attention. Consequently, in practice, artists’ names are frequently featured on clothing designs. An artist’s name constitutes part of their identity, possessing commercial value and reputation. The use of an artist’s name in fashion designs without permission may cause harm to the artist, both economically and in terms of reputation. Consequently, the law provides protection to ensure that such identity is not misused by third parties. The research methodology employed in this study is a normative legal approach with a qualitative research nature. This study was conducted using data and information obtained from various legal sources, such as legislation, books, academic journals, and other relevant literature, to provide an overview of the issues under examination. Protection against the use of an artist’s name is often linked to Law No. 28 of 2014 on Copyright. This law provides protection for creative works such as photographs, images, graphic designs and other works of art that are frequently used in clothing design. An artist holds economic rights over their works or likeness. If an artist’s name is used on fashion products for commercial purposes without consent, the party using the name may be deemed to be deriving economic benefit unlawfully. Therefore, the use of an artist’s name should be carried out with permission or through formal collaboration. Legal protection regarding the use of an artist’s name in the fashion industry can be achieved through two forms, namely: Preventive Protection, which is protection of a preventative nature through regulations in legislation to ensure the public does not commit infringements. Repressive Protection, which is protection provided once a violation has occurred, for example through dispute resolution, claims for damages, or criminal sanctions against the perpetrator. Keywords: Legal Protection, Artists, Fashion Business, Copyright

Optimalisasi Penggunaan DAK Nonfisik dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Kota Semarang Nayla Magisterani Faatihah; Laga Sugiarto
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i1.13038

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana realisasi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana kerangka hukum peraturan perundang-undangan terkait topik yang diangkat dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Penulis menggunakan tiga jenis pendekatan normatif, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara dengan narasumber di bidangnya serta dokumentasi laporan anggaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pada tahun anggaran 2020, penyerapan anggaran dana alokasi khusus nonfisik di bidang pelayanan administrasi kependudukan belum mencapai titik optimal 100%, dikarenakan masih terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Penggunaan DAK nonfisik yang belum optimal tersebut mencakup pembiayaan beberapa kegiatan, seperti program pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK), rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta bimtek mengenai DAK nonfisik. Penggunaan DAK nonfisik difokuskan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang adaptif dan responsif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Disamping itu, berdasarkan hasil analisis penulis, ditemukan peraturan perundang-undangan yang masuk kedalam kerangka hukum secara garis besar antara lain dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, European Charter of Local Self-Government, berbagai undang-undang yang mengatur mengenai DAK dan keuangan daerah, serta peraturan menteri terkait. Seluruh instrumen hukum tersebut mengandung prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dan memiliki relevansi dengan topik penulisan ini. Kata kunci: administrasi kependudukan; DAK nonfisik; optimalisasi Abstract This study aims to analyze the realization of the use of non-physical DAK in population administration services at the Semarang City Population and Civil Registration Office. This research also seeks to understand how the legal framework of laws and regulations related to the topics raised in this research. The research methods used include qualitative research methods with a normative-empirical approach. The author uses three normative approaches: a legislative strategy, a conceptual approach, and an analytical approach. The data in this study was obtained through interviews and budget report documentation from the Semarang City Population and Civil Registration Office. The results of this study showed that in the 2020 fiscal year, the absorption of the non-physical DAK in population administration services has not reached the optimal point of 100% because there is still a surplus of budget financing. The use of non-physical DAK that is not yet optimal includes financing several activities, such as the population administration system development program, coordination and consultation meetings, and technical guidance on non-physical DAK. The use of non-physical DAK is focused on creating an adaptive and responsive population administration system by utilizing technological developments In addition, based on the results of the author's analysis, it was found that laws and regulations that are included in the legal framework, in general, include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the European Charter of Local Self-Government, various laws that regulate DAK and regional finance, as well as related ministerial regulations. All of these legal instruments contain principles that do not contradict and are relevant to the topic of this writing. Keywords: non-physical DAK; Optimization; population administration

E-Saku dan Revolusi Finansial Santri : Studi Kedisiplinan Pembayaran dan Pola Konsumsi di Pondok Pesantren Bunyanun Marshush Bulumanis Margoyoso Pati Zummi Asma Diana
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i1.13041

Penelitian ini mengkaji persepsi santri terhadap implementasi sistem e-saku di Pondok Pesantren Bunyanun Marshus Bulumanis Margoyoso Pati dan dampaknya pada kedisiplinan pembayaran serta pola konsumsi santri. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara mendalam, penelitian ini menemukan bahwa sistem e-saku yang diimplementasikan sejak tahun 2022 telah memberikan dampak positif dalam tiga aspek utama. Pertama, implementasi e-saku yang mencakup fitur akun digital santri, top-up saldo, monitoring pengeluaran, pembatasan penarikan, dan notifikasi pembayaran telah meningkatkan literasi keuangan santri dengan mendorong pemahaman tentang manajemen keuangan dasar. Kedua, sistem e-saku berkontribusi pada peningkatan kedisiplinan pembayaran melalui empat mekanisme: meningkatkan ketepatan waktu pembayaran, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, mendorong tanggung jawab santri, serta mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai. Ketiga, e-saku memberikan pengaruh signifikan terhadap pola konsumsi santri dengan mengurangi perilaku konsumtif yang tidak terkontrol, meningkatkan kesadaran finansial dan perencanaan konsumsi, mendorong pola konsumsi yang sehat dan produktif, serta memberikan kontrol kepada wali santri dalam memantau pengeluaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan di lingkungan pesantren tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan keuangan yang efektif bagi santri.

EFEKTIVITAS Efektivitas Program Literasi Di Perpustakaan Daerah Sidoarjo Dalam Meningkatkan Literasi Publik: Efektivitas Program Literasi Di Perpustakaan Daerah Sidoarjo Dalam Meningkatkan Literasi Publik Yanuar Rokhima Anggraeni; Isna Fitria Agustina
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i1.13045

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan efektivitas program layanan Perpustakaan Daerah Sidoarjo dalam penyelenggaraan literasi masyarakat. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program tersebut efektif berdasarkan lima indikator Campbell (1989:121), yaitu: 1) Keberhasilan program, terlihat dari tercapainya target jumlah pengunjung dan terwujudnya budaya membaca di masyarakat. 2) Keberhasilan sasaran, keberhasilan pencapaian melalui inovasi perpustakaan keliling, sehingga layanan literasi sampai ke daerah yang sulit dijangkau. 3) Kepuasan terhadap program, tingkat kepuasan pengguna tergolong tinggi, meskipun terdapat kendala teknis pada aplikasi SIDIRA yang sedang dalam perbaikan. 4) Tingkat input dan output, menunjukkan optimalisasi SDM dan peningkatan partisipasi masyarakat. 5) Pencapaian tujuan menyeluruh, perpustakaan berhasil menjadi pusat informasi, pendidikan, dan penggerak literasi melalui inovasi seperti Wisata Literasi Virtual Reality ramah difabel dan perluasan jangkauan layanan. Kata Kunci: Efektivitas, Program Layanan Perpustakaan, Literasi Masyarakat, Perpustakaan Daerah Sidoarjo.

Edukasi Sosial Siswa SMA di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam mencegah stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA Adzra Az-Zahra; Besar Tirto Husodo; Priyadi Nugraha Prabamurti
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i1.13084

Edukasi Sosial pencegahan stigma ODHA pada siswa SMA membantu mengurangi diskriminasi di sekolah dan masyarakat melalui informasi yang terstruktur dan berbasis bukti Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pendidikan sosial dapat memberdayakan siswa SMA di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, untuk lebih memahami dan memerangi stigma seputar orang yang hidup dengan HIV/AIDS.Desain penelitian yang digunakan yaitu cross-sectional. Sampel yang didapatkan sebanyak 100 responden dari siswa-siswi yang berada di 4 SMA di Kecamatan Pedurungan Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode proportional random sampling dan pengambilan data menggunakan kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada responden. Variabel yang diteliti yaitu jenis kelamin, pengetahuan, keterpaparan sumber informasi HIV dan AIDS, sikap teman sebaya dan stigma terhadap ODHA. hasil data dari penelitian ini diolah menggunakan SPSS dengan uji univariat dan bivariat. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan stigma terhadap ODHA (p-value =0,143), tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan stigma terhadap ODHA (p-value =0,963), tidak terdapat hubungan antara keterpaparan sumber informasi dengan stigma terhadap ODHA (p-value=0,161), dan tidak terdapat hubungan antara sikap teman sebaya dengan stigma terhadap ODHA (p-value=0,206). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada variable yang memiliki hubungan yang signifikan dengan stigma terhadap ODHA pada siswa-siswi SMA di wilayah Kecamatan Pedurungan Semarang serta sebagian besar responden memiliki stigma terhadap ODHA yang rendah (70%).

Menembus Batas Non-Intervensi: Upaya Asean Mengatasi Perdagangan Manusia di Filipina 2015–2020: Menembus Batas Non-Intervensi: Upaya Asean Mengatasi Perdagangan Manusia di Filipina 2015–2020 Sugiarto Pramono; Hafidz Nugroho Putra
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i1.13170

Perdagangan manusia di Asia Tenggara, termasuk Filipina, melibatkan eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ. ASEAN berperan sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam mengatasinya, sebagaimana dijelaskan dalam teori Clive Archer. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa ASEAN menyediakan kerangka hukum (ACTIP), memfasilitasi diskusi (AMMTC, APA), dan bermitra dengan UNODC serta IOM. Meski terkendala koordinasi dan data terintegrasi, ASEAN berkontribusi dalam penegakan hukum, perlindungan korban, dan rehabilitasi. Temuan ini menegaskan pentingnya kerja sama regional untuk memberantas perdagangan manusia. Kata Kunci: ASEAN, ACTIP, Clive Archer, Filipina, kerja sama regional, perdagangan manusia, perlindungan korban.

Audit Report Lag dan Faktor-Faktor Penentunya: Studi pada Sektor Barang Konsumen Primer BEI (2019-2023): Studi Empiris Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 s/d 2023 Teguh Widodo Adrianto; Setyo Mahanani; Vebi Anggriani
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i1.13249

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap audit report lag (ARL) pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Variabel corporate governance diukur melalui ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Sampel diperoleh melalui purposive sampling dengan total 37 perusahaan dan 185 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit report lag. Sementara ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, profitabilitas (ROA), dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Hasil ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa pengawasan yang efektif oleh dewan dapat mempercepat proses pelaporan keuangan

Personal branding dalam menciptakan identitas digital (studi kasus Irfan hamid pada akun TikTok @Darahdenbiru) Galindra Rachman Pratama Dony Agung; Novi Andayani Praptiningsih; Gilang Kumari Putra
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i1.13252

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Irfan Hamid, seorang selebgram TikTok pemilik akun @darahdenbiru, merancang personal branding dan membentuk identitas digital melalui konten serta aktivitasnya di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara langsung dengan subjek penelitian. Landasan teori yang digunakan mengacu pada delapan prinsip personal branding menurut Peter Montoya, yaitu spesialisasi, kepemimpinan, kepribadian, diferensiasi, visibilitas, konsistensi, integritas, dan reputasi baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Irfan Hamid mampu membangun citra diri yang autentik, konsisten, dan menarik di mata audiens media sosial. Strategi personal branding yang diterapkan tidak hanya mencerminkan kepribadiannya, tetapi juga mampu meningkatkan engagement serta memperkuat posisi identitas digitalnya sebagai figur publik. Temuan ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana personal branding dapat dirancang secara strategis di era digital untuk membangun daya tarik personal yang kuat dan berkelanjutan. Kata Kunci: personal branding, identitas digital, TikTok, influencer Abstract This study aims to explore how Irfan Hamid, a TikTok influencer and owner of the @darahdenbiru account, designs his personal branding and constructs his digital identity through content and social media activities. The study uses a descriptive qualitative approach with a case study method. Data collection techniques were carried out through documentation, observation, and direct interviews with the subject. The theoretical foundation is based on Peter Montoya's eight principles of personal branding, which include specialization, leadership, personality, differentiation, visibility, consistency, integrity, and good reputation. The findings reveal that Irfan Hamid consistently presents an authentic, unique, and compelling personal image to his social media audience. His personal branding strategy not only reflects his personality but also enhances audience engagement and strengthens his digital identity as a public figure. These findings offer new insights into how personal branding can be strategically designed in the digital era to build strong and sustainable personal appeal. Keywords: Personal branding, digital identity, TikTok, influencer

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Anna Yulia Hartati

Contact Email
annayuliahartati@gmail.com

Phone
+628122884193

Journal Mail Official
sosiodialektika@unwahas.ac.id

Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X no. 22 Sampangan Semarang 50236

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Anna Yulia Hartati

Contact Email annayuliahartati@gmail.com

Phone +628122884193

Journal Mail Official sosiodialektika@unwahas.ac.id

Editorial Address Jl. Menoreh Tengah X no. 22 Sampangan Semarang 50236

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Anna Yulia Hartati

Contact Email
annayuliahartati@gmail.com

Phone
+628122884193

Journal Mail Official
sosiodialektika@unwahas.ac.id

Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X no. 22 Sampangan Semarang 50236

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA