cover
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 373 Documents
PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA ADMINISTRATIF DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL Eka Rizdky Handayani; Nita Oktaviana Rahmadani; Fransisca Elia Merry Paskah Mangunsong; Daishahwa; Anastasya Callula Caltha
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7837

Abstract

Penyelundupan dan distribusi rokok ilegal di Indonesia menyajikan persoalan yang rumit, dengan konsekuensi luas baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan publik. Pelaku yang melakukan distribusi rokok ilegal dapat dijerat sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, khususnya pada Pasal 54 dan Pasal 56. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023, pengaturan terkait cukai kemudian mengalami pembaruan. penegakan pidana di sektor cukai juga dapat ditempuh melalui mekanisme ultimum remedium berupa pembayaran sanksi administratif dalam kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana penjara dalam melihat efek jera yang diberikan kepada pelaku penyelundupan rokok ilegal serta membandingkan efektivitas sanksi denda terhadap pemulihan penerimaan negara. Melalui metode hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana penjara memiliki fungsi represif untuk memberikan efek jera dan memutus jaringan peredaran rokok ilegal, tetapi belum mampu memulihkan penerimaan negara secara langsung. Sebaliknya, penerapan pidana denda berdasarkan mekanisme ultimum remedium lebih efektif dalam mengembalikan penerimaan negara melalui pembayaran denda dalam rentang 2 hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Kata Kunci:Penyelundupan Rokok Ilegal, Cukai, Efektivitas Penegakan Hukum
ANALISIS YURIDIS HUKUM EKONOMI, HUKUM ADAT, DAN HUKUM PIDANA TERKAIT INVESTASI, PERAMBAHAN HUTAN, DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTAR DAERAH DI INDONESIA Harsono Njoto; Rizki Yudha Bramantyo
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7923

Abstract

ABSTRAK Pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada investasi dan infrastruktur antar daerah kerap berbenturan dengan kepentingan pelestarian hutan serta hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat. Artikel ini mengkaji secara yuridis normatif interaksi antara hukum ekonomi, hukum adat, dan hukum pidana dalam konteks investasi, perambahan hutan, dan pembangunan infrastruktur antar daerah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi investasi yang berorientasi kemudahan berusaha, sebagaimana termuat dalam kebijakan Cipta Kerja, belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pengakuan hak masyarakat hukum adat yang dijamin Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketimpangan ini mendorong terjadinya perambahan hutan yang berimplikasi pidana sekaligus memicu konflik agraria berbasis adat. Artikel ini merumuskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut memerlukan harmonisasi tiga ranah hukum melalui pendekatan restoratif, penguatan kelembagaan adat, dan penegakan hukum pidana lingkungan yang proporsional dan berkeadilan ekologis. Kata Kunci: hukum ekonomi; hukum adat; hukum pidana; investasi; perambahan hutan; infrastruktur
KEDAULATAN NEGARA DAN DAYA PAKSA HUKUM: TELAAH NORMATIF TEORI PERINTAH JOHN AUSTIN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Raditya Feda Rifandhana
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7979

Abstract

ABSTRAK Kedaulatan negara merupakan konsep sentral dalam ilmu hukum tata negara yang menempatkan negara sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk membentuk dan memaksakan berlakunya hukum. Salah satu grand theory yang menjelaskan relasi antara kedaulatan, perintah, dan sanksi adalah teori perintah (command theory) yang dikemukakan oleh John Austin, tokoh utama aliran positivisme hukum analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi teori perintah John Austin dalam menjelaskan struktur norma dan daya paksa hukum di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara preskriptif-kualitatif melalui teknik studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teori Austin yang mendasarkan keabsahan hukum semata-mata pada perintah penguasa yang berdaulat (sovereign command) tidak dapat diterapkan secara utuh dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan supremasi konstitusi, unsur daya paksa (sanction) dan struktur hierarkis norma yang digagas Austin tetap relevan untuk menjelaskan efektivitas berlakunya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sintesis antara positivisme analitis dan nilai-nilai dasar negara hukum Pancasila agar teori kedaulatan hukum tetap kontekstual dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kata Kunci: Kedaulatan Negara; Teori Perintah John Austin; Hukum Tata Negara; Penelitian Normatif.