cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 371 Documents
 34   35   36   37   38 
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI KECAMATAN MEDAN TIMUR OLEH KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR Muhammad Baddawi Kurniadi
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7748

Abstract

Balap liar adalah sebuah fenomena pelanggaran lalu lintas dan ketertibanumum yang mengganggu masyarakat di Kecamatan Medan Timur. Kegiatan initidak hanya mengancam keselamatan para pelaku dan pengguna jalan yang lain,tetapi juga dapat memicu kejahatan lain seperti perjudian dan penggunaan knalpotbising yang melanggar aturan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis cara penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor(Polsek) Medan Timur terhadap pelaku balap liar, serta mengidentifikasi faktorfaktor yang menghalangi upaya untuk mengatasi aktivitas ini. Penelitian inimenggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Datadiperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan polisi danmasyarakat setempat, serta kajian dokumen yang berupa laporan kegiatanoperasional kepolisian. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptifkualitatif. Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa Polsek Medan Timur telahmenjalankan penegakan hukum melalui tindakan pencegahan, seperti patroli rutindan pemberian imbauan, serta tindakan represif, yakni penindakan tilang danpenyitaan kendaraan. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terhambat olehketerbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku yangsebagian besar berusia remaja, serta pola pelarian yang dilakukan oleh para pelakuyang berpindah-pindah tempat. Sanksi yang saat ini diterapkan lebih bersifatadministratif, sehingga tidak memberi efek jera yang cukup bagi pelaku yang seringkali mengulangi pelanggaran. Penegakan hukum terkait tindak pidana balap liar diKecamatan Medan Timur belum mencapai performa yang ideal. Diperlukankolaborasi antara pendekatan penegakan hukum yang lebih ketat denganpendekatan keadilan restoratif serta keterlibatan aktif masyarakat dan orang tuadalam pengawasan yang berbasis komunitas.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Balap Liar, Polsek Medan Timur, KetertibanUmum.
URGENSI HUKUM DAN EKSISTENSI PEMERINTAH PENGATURAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Raditya Feda Rifandhana
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7749

Abstract

Media Sosial melekat dengan kehidupan masyarakat internal suatu negara maupuneksternal suatu negara, (WNI-WNA), sehingga dalam hal ini media sosial dapatdiakses semua golongan usia, akan tetapi pada pelaksanaannya bahwa media sosialselalu di lekati dengan sponsor-sponsor yang mengandung dan tampak jelas dalambentuk pornografi, sponsor pornografi ini menjadi hal yang diperlukan pemerintahdalam hal perlindungan hukum terutama tumbuh kembang anak-anak remaja,perlindungan hukum ini mengarah kepada pelanggaran norma-norma yangberkembang di Indonesia, maka dalam hal ini diperlukan urgensi pengaturan hukumyang mengarah kepada peningkatan kualiatas penggunaan media sosial yangdigunakan sepenuhnya serta mengikuti norma-norma yang ada di Indonesia, dalampenelitian ini jenis penelitian adalah normatif, menggunakan metode pendekatankasus, peraturan perundang-undangan, serta teori hukum sebagai bentukpendukung penyelesaian penulisan penelitian iniKata Kunci : Urgensi Hukum, Pemerintah, Hak Asasi Manusia, Media Sosial.
AKIBAT HUKUM MANIPULASI HARGA TRANSAKSI DALAM PENENTUAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN SLEMAN Rosyida Alifatus Zahro; Aufa Atha Salsabila; Girlee Geniusy Dinastya Haris
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7750

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap hargatransaksi yang terdapat indikasi manipulasi dari Wajib Pajak oleh BadanKeuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman dan menganalisis akibathukum manipulasi harga transaksi oleh Wajib Pajak dalam penentuan BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan selfassessment system melalui e-BPHTB di Badan Keuangan dan Aset Daerah(BKAD) Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirisdengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari dataprimer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dengan KepalaBidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Badan Keuangan dan AsetDaerah (BKAD) Sleman. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa proses penentuan BPHTB di BadanKeuangan dan Aset Daerah (BKAD)Kabupaten Sleman dilakukan melaluiself-assessment system berbasis e-BPHTB dengan pengawasan administratifmelalui penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan untuk menelitikewajaran harga transaksi. Akibat hukum atas manipulasi harga transaksipada dasarnya berupa sanksi administratif berupa kewajiban pembetulanharga transaksi melalui mekanisme klarifikasi di e-BPHTB maupunpertemuan langsung terakhir. Apabila terdapat unsur kesengajaan yangmenimbulkan kerugiaan keuangan daerah, perbuatan tersebut berpotensiterkena sanksi pidana. Dalam praktiknya, penegakan pidana merupakanupaya terakhir, sehingga penyelesaian lebih diutamakan melalui jaluradministrasi. Upaya preventif yang dilakukan Badan Keuangan dan AsetDaerah (BKAD) adalah aktif melakukan sosialisasi dan kerjasama denganstakeholder terkait.Kata kunci: Akibat Hukum, Manipulasi, BPHTB
PENGGELAPAN PAJAK SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISIR WHITE COLLAR CRIME: ANALISIS FAKTOR PEMBERAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN Eka Rizdky Handayani; Yunesia Amelia Renanta; Dimas Hariseno; Fadia Intan Sutisna
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7752

Abstract

ikan penerimaan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian inibertujuan menganalisis penggelapan pajak sebagai organized white collar crime sertapengaturan faktor pemberat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentangHarmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penelitian menggunakan pendekatanperundang-undangan, konseptual, dan kasus sebagai metode hukum normatif. Penelitianmenunjukkan penemuan, bahwa penggelapan pajak memiliki karakteristik organized whitecollar crime yang ditandai penyalahgunaan jabatan, keterlibatan jaringan, manipulasiadministrasi perpajakan, dan keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. UU HPPmemperkuat ketentuan pidana perpajakan, tetapi belum mengatur secara eksplisit faktorpemberat bagi pelaku kejahatan terorganisir. Analisis dua putusan menunjukkan bahwapenyalahgunaan jabatan, keterlibatan jaringan, kerugian negara, dan keterkaitan denganpencucian uang dipertimbangkan sebagai faktor pemberat secara implisit. Penelitian inimerekomendasikan pengaturan eksplisit faktor pemberat dalam UU HPP untukmemperkuat efek jera.Kata jKunci j: Penggelapan Pajak, White Collar Crime, Kejahatan Terorganisir, FaktorPemberat, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PEMANFAATAN INSTAGRAM KPU DENPASAR BERDASARKAN PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022 Made Adhy Wahyu Saputra; Anak Agung Gede Ananda
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7753

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terkait pemanfaatan media sosial olehKomisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka sosialisasi demokrasi serta menyelidiki sejauh manapenggunaan Instagram oleh KPU Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2022 mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Penelitian inimenawarkan sudut pandang baru dengan meneliti penggunaan Instagram KPU dari perspektifhukum empiris, fokus pada pelaksanaan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2022, yang belum banyakdibahas dalam studi sebelumnya. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatanyuridis empiris, yang mencakup analisis undang-undang dan fakta di lapangan. Data diperolehmelalui tinjauan literatur, observasi terhadap 56 postingan di akun Instagram resmi KPU KotaDenpasar antara 1 Mei 2026 hingga 10 Juni 2026, serta wawancara dengan Anggota KPU KotaDenpasar. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan kategorisasi konten untukmengevaluasi kesesuaian dengan tujuan sosialisasi demokrasi dan pendidikan pemilih berdasarkanPKPU Nomor 9 Tahun 2022. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa 33 dari 56 postingan secaralangsung mengandung materi sosialisasi demokrasi, pendidikan pemilih, tahapan pemilu, daninformasi terkait kepemiluan yang sejalan dengan pengaturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022.Sementara itu, beberapa unggahan lainnya menyampaikan informasi kelembagaan yang secara tidaklangsung berkontribusi pada transparansi informasi publik. Temuan ini menunjukkan bahwapemanfaatan Instagram oleh KPU Kota Denpasar pada dasarnya telah memenuhi fungsi sosialisasidemokrasi, meskipun perlu ada peningkatan pada proporsi konten edukatif agar tujuan peningkatanpengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dapat dicapai dengan lebih efektif.Kata Kunci : Instagram; Komisi Pemilihan Umum; Sosialisasi Demokrasi; Pendidikan Pemilih.
GAGASAN PEMILIHAN PRESIDEN MELALUI MAJELIS KONSTITUEN: PERBANDINGAN PEMILU AMERIKA SERIKAT DENGAN INDONESIA Haiva Amri; Khairul Fahmi
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7755

Abstract

Artikel ini mengkaji gagasan pemilihan Presiden di Indonesia melalui pembentukanMajelis Konstituen sebagai alternatif dari sistem pemilihan langsung denganmelakukan perbandingan terhadap mekanisme Electoral College di AmerikaSerikat. Kajian ini berangkat dari problematika kualitas demokrasi elektoralIndonesia, seperti rendahnya literasi politik pemilih yang cenderung bersifatemosional, populistik dan dipengaruhi fenomena fear of missing out (FOMO) danmengabaikan rekam jejak kandidat dalam menentukan pilihan. Kondisi iniberimplikasi pada potensi terpilihnya pemimpin yang tidak memiliki integritas dankualitas kepemimpinan yang memadai. Penelitian ini fokus mengkaji duapersoalan: 1) apa kelemahan dan kelebihan proses pemilihan presiden secaralangsung dalam aspek kualitas Presiden yang dihasilkan, dan 2) bagaimana peluangmengubah sistem pemilihan langsung presiden dan wakil presiden menjadipemilihan melalui majelis konstituen. Melalui pendekatan yuridis-normatif,penelitian ini menganalisis bagaimana sistem Electoral College di Amerika Serikatberfungsi sebagai mekanisme perantara antara kehendak rakyat dan hasil akhirpemilihan Presiden tanpa melibatkan lembaga legislatif federal secara langsung.Berdasarkan analisis tersebut, artikel ini menemukan bahwa terdapat kelemahandan kelebihan fundamental yang secara langsung mempengaruhi kualitas presidenyang dihasilkan. Kelebihan sistem pemilihan langsung memberikan legitimasipolitik yang kuat karena presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehinggamemperkuat stabilitas pemerintahan dan akuntabilitas publik. Kelemahan sistempemilihan langsung dapat dilihat dari kualitas presiden yang dihasilkan tidaksemata ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan, tetapi sangat dipengaruhi olehstrategi politik elektoral yang digunakan untuk memenangkan suara. Oleh karenaitu konstruksi Majelis Konstituent sebagai lembaga elektoral independen dalamsistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk secara konstitusional dapatberfungsi untuk menyaring, memilih dan menetapkan Presiden berdasarkankombinasi legitimasi elektoral dan penilaian kualitas kandidat. Hasil kajianmenunjukkan bahwa model ini berpotensi memperkuat kualitas kepemimpinannasional melalui penerapan standar seleksi yang ketat terhadap anggota MajelisKonstituent, sehingga proses pemilihan Presiden tidak semata ditentukan olehpopularitas, tetapi juga oleh pertimbangan rasional dan konstitusional.Kata Kunci: Pemilihan Presiden, Majelis Konstituen, Electoral College
PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE Almira Putri Aryani; S. Andi Sutrasno; Heru Dradjat Sulistyo
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7770

Abstract

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan hubungan sosial. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Perja) menjadi dasar hukum pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkankeadilan restoratif oleh jaksa, dengan syarat tertentu, seperti tersangka belum pernah dihukum dan ancaman pidana di bawah lima tahun. Penyelesaian perkara pidana penganiayaan merupakan salah satu perkara yang dapat dilakukan melalui mekanisme baru, yakni restorative justice. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penghentian penuntutan tindak pidana penganiayaan berdasarkan prinsip keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Ngawi. Jernirs pernerlirtiran yang dirgunakan dalam pernulirsan irnir adalah pernerlirtiran hukum ermpirirs. Pelaksanaan proses penghentian penuntutan dalam berkas perkara tindak pidana penganiayaan Nomor: BP/97/X/2023/Satreskrim tanggal 4 Oktober 2023, berdasarkanpendekatan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Ngawi diawali dengan penilaian awal oleh Jaksa, dilanjutkan dengan proses mediasi, dan terakhir rekomendasi penghentian penuntutan oleh Jaksa dengan terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Kendala yang dihadapi adalah masih terdapat stigma negatif dari masyarakat, sumber daya manusia dan koordinasi aparat penegak hukum yang masih minim, serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang setingkat undang-undang sebagai payung hukum pelaksanaan restorative justice. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dapat segera diwujudkan peraturanperundang-undangan yang setingkat undang-undang yang mengatur tentang restorative justice.Kata kunci : Penganiayaan, Perja, Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan.
ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENURUNAN PARTISIPASI PEMILIH DAN EVALUASI EFEKTIVITAS PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022 DI KOTA DENPASAR I Gusti Ngurah Jaya Raditya; Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7776

Abstract

Tingkat partisipasi pemilih di Kota Denpasar mengalami penurunan dari 68,20% pada Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018 menjadi 59,61% pada Pilkada Tahun 2024, meskipun jumlah Daftar Pemilih Tetap meningkat dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 telah memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi pemilih serta mengevaluasi efektivitas implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 di Kota Denpasar. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis, melalui wawancara dengan Komisioner KPU Kota Denpasar serta studi dokumen dan kepustakaan, yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan partisipasi pemilih dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk, ketidaksesuaian domisili dengan data kependudukan, apatisme generasi muda, serta rasionalitas pemilih perkotaan yang lebih mempertimbangkan kualitas kandidat dibandingkan intensitas sosialisasi. Implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 telah efektif dari aspek substansi hukum, kinerja kelembagaan, dan penyediaan sarana, tetapi belum efektif dalam mendorong penggunaan hak pilih karena keterbatasannya menjangkau faktor sosiologis dan budaya hukum masyarakat perkotaan. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan partisipasi pemilih tidak hanya berfokus pada perluasan sosialisasi, tetapi juga pada penguatan kepercayaan politik dan manfaat nyata dari penggunaan hak pilih. Kata Kunci: Partisipasi Pemilih; Efektivitas Hukum; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; Pilkada; Kota Denpasar
ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN EARLY VOTING DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2029 I Ketut Nabil Saputra Sanjaya Prabdita; Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7804

Abstract

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Namun, pelaksanaan pemungutan suara yang hanya dilakukan pada satu hari tertentu masih berpotensi menimbulkan hambatan bagi sebagian pemilih akibat faktor pekerjaan, pendidikan, kesehatan, maupun mobilitas geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerapan early voting dalam sistem pemilu Indonesia menjelang Pemilu 2029 serta mengkaji peluang dan tantangan penerapannya melalui studi perbandingan dengan Australia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia telah menerapkan early voting melalui mekanisme pre-poll voting dan postal voting yang didukung oleh pengaturan dalam Commonwealth Electoral Act 1918. Sementara itu, Indonesia belum menerapkan early voting secara umum, meskipun telah mengenal mekanisme serupa bagi pemilih luar negeri melalui TPSLN, Kotak Suara Keliling, dan metode pos. Berdasarkan hasil analisis, early voting berpotensi menjadi alternatif kebijakan untuk memperluas akses pemilih dan mengurangi hambatan penggunaan hak pilih. Namun, penerapannya memerlukan kesiapan regulasi, pengawasan, serta sistem administrasi pemilu yang memadai agar tetap menjamin integritas penyelenggaraan pemilu. Kata Kunci : Early Vting, Partisipan, Pemilihan Umum
MODUS OPERANDI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS INVESTASI BODONG BERBASIS ROBOT TRADING EVOTRADE Eka Rizdky Handayani; Anesya Fritiana; Angela Maranatha Sibarani; Dedi Sahputra; Fariz Amrullah Hakim
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7809

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah secara drastis mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas investasi. Kehadiran robot trading sebagai perangkat lunak otomatis menjadi salah satu opsi yang sangat digemari karena memungkinkan transaksi dilakukan tanpa harus memantau pasar secara berkelanjutan oleh para investor. Meskipun begitu, ketidakpahaman masyarakat mengenai instrumen investasi dan risiko yang berkaitan sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menghadirkan skema investasi ilegal dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pola operasi investasi ilegal yang memanfaatkan robot trading Evotrade serta mengevaluasi tanggung jawab pidana yang mungkin dikenakan kepada pihak-pihak terlibat dalam aktivitas tersebut. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengaplikasikan pendekatan regulasi serta pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait, putusan pengadilan, kajian ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang diperoleh melalui penelitian pustaka. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami kesesuaian antara norma hukum yang ada dan fakta hukum dalam kasus yang diteliti. Studi mengungkapkan bahwa Evotrade terlibat dalam aktivitas investasi dengan menyediakan robot trading dan menjanjikan keuntungan besar kepada anggotanya. Mekanisme yang diterapkan lebih menyerupai skema ponzi atau piramida karena keberlangsungan sistem bergantung pada kehadiran anggota baru. Dana yang terkumpul kemudian dialihkan ke sejumlah rekening pribadi dan disamarkan melalui perusahaan serta broker yang tidak memiliki izin resmi dari BAPPEBTI. Tindakan ini bisa dikategorikan sebagai kriminalitas perdagangan ilegal dan pencucian uang yang membuat pelaku dapat diminta untuk tanggung jawab secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci : Investasi Bodong, Robot Trading, Pertanggungjawaban Pidana.

Page 37 of 38 | Total Record : 371

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2 Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM More Issue