cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 356 Documents
 32   33   34   35   36 
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA Owen Novail Firmansyah
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7355

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem hukum dan mekanisme pembuktiandalam perkara perdata di Indonesia. Kehadiran alat bukti elektronik seperti dokumen digital, suratelektronik, dan data transaksi daring menuntut penyesuaian hukum acara yang sebelumnyaberorientasi pada bukti konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan danpengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku, serta menelaah kekuatan pembuktiannya dalam proses peradilan perdata dan sejauhmana dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hakim. Metode yang digunakan adalah kualitatifdeskriptif melalui kajian pustaka terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik beserta perubahannya, HIR, RBg, serta literatur akademik dan putusanpengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah diakui secarasah, penerapannya masih menghadapi kendala autentikasi dan perbedaan tafsir hakim. Diperlukanpembaruan hukum acara perdata yang adaptif terhadap era digital.Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Hukum Acara Perdata, Pembuktian Digital, KekuatanPembuktian, Teknologi Informasi
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KESALAHAN PENGETIKAN DALAM PEMBUATAN MINUTA AKTA Giovanka Melati Angeline Hutagalung; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Kadek Julia Mahadewi; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7356

Abstract

ABSTRAKNotaris adalah pejabat publik yang memperoleh kewenangan dari negara untukmembuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian penuh. Dalammenjalankan tugas tersebut, notaris wajib bekerja dengan ketelitian dan akurasitinggi. Kesalahan kecil seperti kekeliruan pengetikan dalam redaksi akta dapatmenimbulkan akibat hukum bagi para pihak maupun bagi notaris. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapatdikenakan kepada notaris akibat kesalahan ketik dalam akta, serta mengidentifikasilangkah pencegahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kelalaian.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturanperundang-undangan dan analisis konsep. Sumber hukum utama adalah UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta diperkuat oleh literatur dan jurnalilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan ketik yang disebabkankelalaian notaris dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata, administratif,maupun etis, tergantung tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya.Pencegahan memerlukan ketelitian, mekanisme verifikasi, serta komitmen terhadapprinsip kehati-hatian dan profesionalisme.Kata Kunci : Notaris, Pertanggungjawaban Hukum, Kelalaian, Minuta Akta,Kesalahan Pengetikan
EKSISTENSI ASAS FINAL DAN MENGIKAT DALAM SISTEM ARBITRASE INDONESIA : TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 Ni Made Tiara Chandradita; Kadek Januarsa Adi Sudharma; Komang Satria Wibawa Putra; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7358

Abstract

AbstrakArbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yangmemiliki karakteristik utama berupa putusan yang bersifat final dan mengikat.Prinsip ini menjadi landasan fundamental agar proses arbitrase dapat memberikankepastian hukum dan efisiensi bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, asas finaldan mengikat kerap menimbulkan perdebatan ketika putusan arbitrase diajukanupaya hukum ke Mahkamah Agung. Artikel ini membahas eksistensi asas final danmengikat dalam sistem arbitrase Indonesia melalui analisis terhadap PutusanMahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023. Metode yang digunakanadalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundangundangan terkait arbitrase, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil kajianmenunjukkan bahwa Mahkamah Agung pada perkara tersebut memberikan tafsirterhadap ruang lingkup pembatalan putusan arbitrase yang pada prinsipnya dibatasioleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa. Putusan ini mempertegas bahwa asas final dan mengikattetap dijunjung tinggi, namun dengan pengecualian tertentu yang terkait denganpelanggaran asas hukum fundamental dan ketertiban umum. Temuan inimenegaskan bahwa meskipun arbitrase dimaksudkan sebagai forum final bagi parapihak, kontrol yudisial oleh Mahkamah Agung tetap diperlukan untuk menjagaintegritas dan legitimasi sistem arbitrase di Indonesia.Kata Kunci: Arbitrase; Asas Final dan Mengikat; Mahkamah Agung; PutusanArbitrase; Kepastian Hukum
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERTAHAP Ni Made Dinda Ayu Vijayanti; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; I Gede Agus Kurniawan; Kadek Julia Mahadewi
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7359

Abstract

AbstrakPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Bertahap merupakan perjanjianpendahuluan antara penjual dengan pembeli yang sistem transaksi pelunasannyadilakukan dengan sistem pembayaran secara bertahap, sebelum beralihnya hak atastanah. Dalam praktiknya, PPJB Bertahap ini masih seringkali menimbulkanpermasalahan hukum, terutama apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhikesepakatan diawal atau melanggar apa yang telah disepakati bersama. Penelitianini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam memastikan keabsahandokumen dalam PPJB bertahap serta mengidentifikasi langkah-langkah preventifyang dapat dilakukan oleh notaris agar terhindar dari resiko hukum yang ada.Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris denganmenggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Datadiperoleh langsung dari Kantor Notaris I Gusti Agung Putra Wiryawan, S.H.,M.Kn, yang berada di kabupaten Tabanan, Bali. Hasil penelitian menunjukkanbahwa notaris memiliki peranan yang sangat penting sebagai pejabat publik yangdapat menjamin keabsahan dan keautentikan akta, menyimpan dokumen dansertifikat secara aman, serta dapat memberikan perlindungan bagi kedua belahpihak. Notaris juga akan memberikan upaya-upaya preventif, memberikanpenyuluhan hukum, serta akan mencantumkan klausula perlindungan ke dalamperjanjian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akanpemahaman terhadap masyarakat dan praktisi hukum terkait peranan notaris dalammenjamin keabsahan serta kepastian hukum dalam PPJB Bertahap.Kata Kunci: Notaris, PPJB Bertahap, Kepastian Hukum, Akta Autentik,Penyimpanan Dokumen
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN HUKUM I Ketut Angga Wiratama; I Putu Edi Rusmana; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7360

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas peran sentral Kejaksaan dalam penyitaan aset pelakutindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari penegakan hukum di Indonesia.Korupsi sebagai kejahatan luar biasa menimbulkan dampak besar bagi keuangannegara dan masyarakat. Kejaksaan memiliki kewenangan ganda sebagai penyidik,penuntut umum, dan eksekutor dalam proses penyitaan aset yang diduga hasilkorupsi guna mencegah perpindahan aset dan mengembalikan kerugian negara.Mekanisme penyitaan meliputi identifikasi, permohonan ke pengadilan,pelaksanaan, pengelolaan, dan pelelangan aset dengan prinsip legalitas danpenghormatan terhadap hak terdakwa. Penelitian menggunakan metode yuridisnormatif dengan analisis kualitatif peraturan perundang-undangan dan literaturhukum. Hasil penelitian menekankan pentingnya koordinasi antarpenegak hukumdan pembentukan tim khusus untuk mengatasi kendala teknis dan hukum dalampenyitaan aset. Penyitaan aset bukan hanya alat bukti tetapi juga sarana pemulihanekonomi negara dan penguatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.Kata Kunci: Kejaksaan; Penyitaan Aset; Tindak Pidana Korupsi; PenegekanHukum
MEKANISME PENANGANAN PERKARA PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEWAKILI BPJS KETENAGAKERJAAN Ni Kadek Aria Carniva Rukmini; Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; Komang Satria Wibawa Putra; Ni Putu Sawitri Nandari
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7361

Abstract

ABTRAKPenelitian ini membahas mekanisme penanganan perkara perdata oleh JaksaPengacara Negara (JPN) dalam mewakili BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalahuntuk mengetahui peran, kewenangan, serta prosedur hukum yang dilakukan JPNdalam menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban jaminan sosialtenaga kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif denganmetode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis peraturanperundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwaJPN berwenang bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkanPasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 jo. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentangKejaksaan Republik Indonesia, termasuk dalam menangani sengketa hukum BPJSKetenagakerjaan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Keberadaan JPNberperan penting dalam melindungi kepentingan hukum negara serta memastikanterlaksananya program jaminan sosial ketenagakerjaan secara adil dan berkeadilan.Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, BPJS Ketenagakerjaan, Perkara Perdata,Jaminan Sosial.
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN REKAYASA KONTEN PORNOGRAFI DIGITAL Made Savitri Kiki Sasmita; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Bagus Gede Ari Rama
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7363

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perempuan korban rekayasa kontenpornografi digital, khususnya melalui teknologi deepfake yang semakin marak digunakanuntuk merugikan individu. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya mencederai reputasikorban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, depresi, hingga stigma sosial yangberkepanjangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif denganmenelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta analisis hukum yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, seperti UU Pornografi dan UUITE, memberikan dasar hukum, tetapi belum secara spesifik mengatur rekayasa kontendigital sehingga menimbulkan celah hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi,peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan literasi digital untukmencegah dan melindungi korban secara lebih efektif.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Perempuan, Konten Pornografi Digital
KOHABITASI DALAM KUHP 2023: ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERUBAHAN NORMA SOSIAL DI INDONESIA Abel Pratama Putra
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7364

Abstract

Universitas Palangka RayaABSTRAKPenelitian ini membahas fenomena kriminalisasi kohabitasi dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 yang menimbulkan kontroversi ditengah perubahan norma sosial masyarakat Indonesia. Kohabitasi atau hidupbersama tanpa ikatan perkawinan menjadi salah satu bentuk perilaku sosial yangmengalami pergeseran makna, dari yang semula dianggap tabu menjadi realitasyang semakin sering dijumpai, terutama di wilayah perkotaan. Namun, KUHP 2023justru mengkriminalisasi praktik tersebut dengan dasar penegakan moral publik danperlindungan nilai-nilai keluarga. Penelitian ini menggunakan metode hukumnormatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dilengkapidengan analisis sosiologis terhadap dinamika norma sosial. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa ketentuan pidana mengenai kohabitasi menimbulkanketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta berpotensibertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama hak atas privasi dankebebasan personal. Selain itu, penerapannya dapat menimbulkan disparitas hukumantarwilayah dan membuka peluang stigmatisasi sosial terhadap individu. Olehkarena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan kembalikriminalisasi kohabitasi melalui pendekatan hukum yang lebih humanistik danproporsional, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, pluralismebudaya, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks hukumpidana nasional.Kata Kunci : KUHP 2023, Kohabitasi, Hukum pidana, Norma sosial.
TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PROSES PERADILAN PERDATA DI ERA E-COURT Claraditha Adelia Nelson
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7365

Abstract

ABSTRAKTransformasi digital telah menjadi pendorong utama modernisasi diberbagai sektor, tidak terkecuali di bidang hukum dan peradilan. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis proses transformasi digital dalam peradilan perdatadi Indonesia melalui implementasi sistem E-Court (Peradilan Elektronik). Sejakdiluncurkan oleh Mahkamah Agung, khususnya melalui Peraturan MahkamahAgung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, E-Court telah mengubah secarafundamental lanskap administrasi dan proses persidangan. Penelitian inimenggunakan metode yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundangundangan terkait E-Court dan dampaknya terhadap hukum acara perdata. Hasilanalisis menunjukkan bahwa E-Court, yang mencakup e-Filing, e-Payment, eSummons, dan e-Litigation, berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, danakuntabilitas proses peradilan. Implementasi ini secara signifikan memangkaswaktu, biaya, dan kompleksitas birokrasi yang sebelumnya menjadi keluhan utamapara pencari keadilan. Meskipun demikian, transformasi ini tidak tanpa tantangan.Kesenjangan digital (digital divide), masalah keamanan siber, dan kebutuhanadaptasi sumber daya manusia (hakim, panitera, advokat, dan masyarakat) menjadihambatan utama yang harus diatasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa E-Courtadalah langkah progresif yang krusial untuk mewujudkan asas peradilan yangsederhana, cepat, dan biaya ringan, namun optimalisasinya memerlukan komitmenberkelanjutan terhadap infrastruktur, keamanan data, dan pengembangan kapasitasSDM.Kata Kunci : Transformasi Digital, E-Court, Peradilan Perdata, EfisiensiPeradilan, Akses Keadilan.
PERLINDUNGAN PELAKU USAHA LOKAL DALAM KASUS SANY GROUP: TANTANGAN DAN REFORMASI REGULASI PERSAINGAN USAHA Meizaroh
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7366

Abstract

AbstrakDalam dinamika persaingan bisnis, tidak jarang pelaku usaha melakukan praktikpraktik curang demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kasus SanyGroup menjadi contoh nyata, di mana strategi distribusi internal perusahaan yangdiskriminatif, menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lokal dalam mengaksespasar secara adil. Perkara No. 18/KPPUL/2024 yang melibatkan Sany Groupmemperlihatkan dinamika yang kompleks antara praktik bisnis global dankebutuhan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal sebagai bagian dari tanggungjawab negara terhadap terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, adil, danberkelanjutan. Beberapa perusahaan yang berada dalam kelompok Sany Groupterbukti melanggar Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mencakup Pasal 14 sertaPasal 19 huruf a, b, dan d, melalui praktik integrasi vertikal dan penguasaan pasar.Kasus Sany Group merefleksikan tantangan ganda: pertama, penegakan hukumpersaingan usaha yang responsif terhadap praktik diskriminatif; kedua, kebutuhanharmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional. RUU Larangan PraktikMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan memperkuat kerangkaregulasi yang ada melalui perluasan norma, peningkatan sanksi, serta penguatanotoritas kelembagaan. Studi ini menegaskan urgensi kebijakan yang tidak hanyarepresif, tetapi juga protektif guna meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal ditengah pasar yang semakin terbuka, kompleks, dan terintegrasi secara global.Kata Kunci: Sany Group, KPPU, Pelaku Usaha Lokal

Page 35 of 36 | Total Record : 356

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2 Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM More Issue