cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 356 Documents
 32   33   34   35   36 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN Mustafa Achmad
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6820

Abstract

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan kembalimenjadi sorotan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian inimengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kejahatanlingkungan, dengan berfokus pada PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) diBengkalis, Riau. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatankasus, penelitian ini menganalisis penerapan UU No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kasus tersebut. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa meski telah ada perkembangan signifikan dalampengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, penegakan hukumnya masihmenghadapi kendala, mulai dari kompleksitas pembuktian, kurangnya kapasitasaparat penegak hukum, hingga pengaruh kepentingan ekonomi politik. Penelitianini menyimpulkan perlunya optimalisasi penegakan hukum lingkungan melaluicapacity building bagi aparat, peningkatan partisipasi publik, dan penguatanlembaga independen dalam pengawasan.
ANALISIS HUKUM DAN EFEKTIVITAS SKEMA BUILD OPERATE TRANSFER DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDONESIA Risha Dea Aldira; Muchamad Adhie Sucipto
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6821

Abstract

Penelitian terkait Build Operate Transfer (BOT) menggunakan metodologiriset hukum normatif dengan analisis berbasis hukum dan perbandingan untukmenelaah struktur regulasi BOT di Indonesia serta membandingkannya denganpenerapan di negara-negara ASEAN lain.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BOT terbukti efektifdalam mengatasi defisit anggaran infrastruktur, implementasinya masihmenghadapi tantangan signifikan. Saat ini Indonesia masih belum mempunyairegulasi spesifik dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengaturtentang sistem BOT, berbeda dengan beberapa negara ASEAN yang memilikikerangka hukum lebih komprehensif. Keterbatasan ini berdampak padaketidakjelasan definisi, mekanisme pelaksanaan, dan perlindungan kepentinganpublik.Untuk mengoptimalkan implementasi BOT, diperlukan penyempurnaankerangka hukum dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara ASEAN,peningkatan transparansi, pengaturan detail pembagian risiko, serta proses tenderyang lebih transparan. Dengan perbaikan sistem dan regulasi yang komprehensif,BOT berpotensi menjadi solusi efektif dalam mengatasi defisit infrastruktur diIndonesia.
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR Teguh Santoso
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6822

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesattidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memunculkan berbagai persoalanhukum baru, termasuk dalam konteks kejahatan siber yang melibatkan anak dibawah umur. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik belakangan adalahpenyebaran konten pornografi oleh anak di media sosial, seperti yang terjadi padakasus "Vina Garut" pada 2019 lalu. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisisyuridis terhadap fenomena pelanggaran pidana penyebaran konten pornografi olehanak, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatankasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus penyebaran konten pornografioleh anak harus dilihat secara khusus baik dari perspektif UU Pornografi, UUITE, maupun UU SPPA. Meski secara perbuatan telah memenuhi unsur pidana,penanganan ABH dalam kasus ini harus mengedepankan perspektif keadilanrestoratif dan kepentingan terbaik bagi anak, alih-alih sekadar penjeraan.Rehabilitasi psikososial, diversi, dan pendampingan intensif perlu dieksplorasisebagai alternatif penanganan untuk memulihkan masa depan anak yangberhadapan dengan hukum.
ANALISIS YURIDIS PENYITAAN YANG TIDAK SAH DAN HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN Teguin Surya Linjaya
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6823

Abstract

Penyitaan merupakan upaya paksa penegak hukum untuk mengamankanbarang bukti terkait tindak pidana. Namun penyitaan harus dilakukan sesuaiprosedur dalam KUHAP agar tidak melanggar hak milik tersangka. Penelitianyuridis normatif ini bertujuan menganalisis konsekuensi hukum penyitaan yangtidak sah dan hak tersangka menuntut ganti kerugian melalui praperadilan. Hasilpenelitian menunjukkan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri adalah bataldemi hukum. Tersangka berhak mengajukan tuntutan ganti rugi materiil danimmateriil secara proporsional. Jika dikabulkan, negara wajib membayarkompensasi melalui APBN dengan nilai maksimal Rp 600 juta berdasarkan PPNo. 92 Tahun 2015. Meski demikian, implementasi ganti kerugian praperadilanmasih terkendala minimnya sosialisasi pada tersangka dan belum adanyapedoman bagi hakim dalam menentukan besaran kerugian. Ke depan, peranpraperadilan perlu dioptimalkan sebagai kontrol atas tindakan penyitaan yangsewenang-wenang.
EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK NON CUKAI Raditya Feda Rifandhana
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.vi.6825

Abstract

Industri Rokok salah satu bagian pendapatan terbesar negara dari Pajak, sehinggaPajak tersebut sering dinamakan Cukai, Cukai bagian dari Pajak yang dipungutoleh Negara, yang difungsikan untuk pendapatan negara, baik pusat dan daerah,adapun seringkali konsumen rokok, membeli rokok tanpa melihat rokok dari segitercantumnya cukai rokok pada kemasan, sehingga tidak hanya konsumen,pemerintah pun memiliki program memberantas dan mencegah peredaran rokoktanpa cukai, rokok tanpa cukai sendiri sangat merugikan negara dalam halpendapatan negara, bahkan beresiko pula dengan Kesehatan. Adapun dalampenelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, dengan Pendekatan TeoriHukum yang relevan dan membantu menganalisis pada Penelitian ini
EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN BAGI PONDOK PESANTREN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP SANTRI Raditya Feda Rifandhana
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7349

Abstract

ABSTRAKSIKegiatan Keagamaan dalam kehidupan berbangsa menyeimbangkan norma-normayang berlaku di negara, sehingga norma-norma itu juga dipelajari oleh para santridi suatu pondok pesantren , pondok pesantren dan santri penyeimbang normatersebut, dalam hal ini pula pada saat kegiatan pembelajaran keagamaan di dalampondok pesantren tidak kondusif atau kurang kondusif, dapat diartikan kondisibangunan yang kurang layak, izin pendirian pondok pesantren pun ikutdipertanyakan oleh khalayak Masyarakat, maka dari itu diperlukan peranpemerintah dalam hal ini kewenangan pemerintah dalam pemberian penegakkanhukum bagi pondok pesantren yang menyebabkan kerugian terhadap santri, dalampenelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan teori hukumsebagai mempertajam analisis.Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, Pondok Pesantren, Penegakkan Hukum
PENERBITAN SERTIPIKAT DENGAN DASAR SURAT KETERANGAN WARIS TIDAK SAH (Studi Kasus Putusan Nomor 194/PDT.G/2022/PN Amb) Dinda Adnya Silvia; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Bagus Gede Ari Rama; Dewa Ayu Putri Sukadana
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7350

Abstract

ABSTRAKSIIndonesia sebagai negara agraris seringkali memiliki permasalahanterkait kepemilikan dan penguasaan tanah. Persoalan pertanahan tidakhanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengandimensi sosial, budaya, dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Darilaporan Kementerian ATR/BPN, sengketa tanah merupakan salah satukasus pertanahan yang paling banyak terjadi. Hingga tahun 2024 tercatatada 11.083 sengketa, 506 konflik, dan 24.120 perkara tanah di seluruhIndonesia, namun hanya 46,88 persen yang berhasil diselesaikan. Bahkan,data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan, konflik agrariameningkat dari 207 kasus pada 2021 menjadi 295 kasus pada 2024.Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengevaluasi penerbitansertipikat yang menggunakan surat keterangan waris tidak sah, sertamengidentifikasi konsekuensi hukum yang timbul dari penerbitansertipikat tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yangberfokus pada analisis norma-norma hukum melalui pengkajian peraturanperundang-undangan, literatur, serta doktrin hukum yang berkaitandengan kewenangan dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang HukumPerdata dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam perspektif yuridis danadministrasi pertanahan, Surat Keterangan Waris memiliki kedudukansebagai dokumen pembuktian awal untuk membuktikan siapa ahli waisyang sebenarnya. Ketika sebuah sertipikat hak atas tanah diterbitkanberdasarkan SKW yang tidak sah, hal ini berpotensi menimbulkansengketa hukum dan mengakibatkan status sertipikat menjadi bermasalah.Kata Kunci: Penerbitan Sertipikat, Surat Keterangan, Waris
IMPLIKASI YURIDIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KONSEP ALAT BUKTI SURAT DAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM HUKUM ACARA PERDATA Citra Winona
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7351

Abstract

ABSTRAKSIPerkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah sistem peradilan perdata di Indonesia,khususnya melalui penerapan persidangan elektronik (e-court) dan penggunaan alat bukti suratdalam bentuk digital. Perubahan ini menimbulkan tantangan yuridis terhadap konsep tradisional alatbukti surat sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg, yang belum sepenuhnya mengakomodasivaliditas, otentisitas, serta kekuatan pembuktian dokumen elektronik. Penelitian ini bertujuanmenganalisis implikasi yuridis teknologi informasi terhadap konsep alat bukti surat dan mekanismepersidangan elektronik dalam hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Datadiperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dansekunder (literatur akademik, jurnal ilmiah). Temuan menunjukkan bahwa meskipun Perma No. 1Tahun 2019 dan UU ITE memberikan landasan hukum bagi e-court dan alat bukti elektronik,terdapat inkonsistensi normatif dan ketidakjelasan teknis dalam penilaian kekuatan pembuktiandokumen digital. Selain itu, prinsip langsung, lisan, dan terbuka dalam persidangan mengalamipenyesuaian makna dalam konteks virtual. Implikasi penelitian ini bersifat teoretis dalammemperkaya doktrin hukum acara perdata modern, sekaligus praktis dalam merekomendasikanharmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas hakim, dan penyempurnaan infrastruktur digital gunamenjamin keadilan prosedural yang adil dan transparan.Kata kunci: alat bukti surat; persidangan elektronik; e-court; hukum acara perdata; teknologiinformasi
FENOMENA ‘STARTER WIFE’ DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA : KAJIAN HUKUM KELUARGA DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN Diana Sari
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7352

Abstract

ABSTRAKSIFenomena starter wife dalam perceraian di Indonesia menunjukkan pola relasiperkawinan yang sarat dengan ketidakadilan gender, di mana perempuan kerapdijadikan “pernikahan awal” yang berakhir pada perceraian ketika pasangan lakilaki telah mapan secara ekonomi maupun sosial. Permasalahan ini penting dikajikarena berdampak pada perlindungan hak-hak perempuan, baik dari segi nafkah,harta bersama, maupun kedudukan sosial pasca perceraian. Tujuan penelitian iniadalah untuk menganalisis eksistensi fenomena starter wife dalam praktikperceraian di Indonesia, menilai sejauh mana hukum positif mampu memberikanperlindungan hukum bagi perempuan, serta meninjau bentuk keadilan yangseharusnya terjamin dalam konteks hukum keluarga.Metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primerberupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunderberupa literatur akademik dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis dilakukansecara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan komparatif. Hasil pembahasanmenunjukkan bahwa pertama, fenomena starter wife muncul sebagai bagian daridinamika sosial yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh hukum positif. Kedua,instrumen hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur perlindungan hak-hakperempuan pasca perceraian, namun implementasinya masih menghadapihambatan struktural dan kultural. Ketiga, konsep keadilan dalam perceraianseharusnya tidak hanya sebatas pemenuhan aspek formal normatiwf, tetapi jugamencakup keadilan substantif yang memberi ruang bagi pemulihan martabat dankeberlanjutan hidup perempuan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadapperempuan dalam fenomena starter wife membutuhkan penguatan regulasi yanglebih progresif, konsistensi penegakan hukum, serta perubahan paradigma sosial.Dengan demikian, hukum keluarga Indonesia diharapkan mampu menghadirkankeadilan yang lebih berpihak pada perempuan sebagai pihak yang paling rentandalam praktik perceraian.Kata kunci: perceraian, starter wife, hukum keluarga, hak perempuan, keadilangende
PERUBAHAN SOSIAL DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM: ANALISIS TEORI REKAYASA SOSIAL Asela Asteria Ginting; Rosmalinda; Agusmidah
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7354

Abstract

AbstrakPerubahan sosial yang ditandai oleh perkembangan teknologi, pergeseran nilai,tekanan ekonomi dan melemahnya kontrol sosial berdampak signifikan terhadapperilaku anak dan mengakibatkan meningkatnya kasus anak yang berkonflikdengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif denganpendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis hubungan antara dinamikaperubahan sosial dan efektivitas penegakan hukum dalam Sistem Peradilan PidanaAnak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial yang cepat dapatmenimbulkan ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehinggadiperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan humanis. Undang-UndangSistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi konsep rekayasa sosial melaluimekanisme diversi dan keadilan restoratif untuk memulihkan kondisi sosial anak.Namun, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya,rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya dukungan lingkungansosial. Dengan demikian, agar hukum dapat berfungsi efektif sebagai instrumenrekayasa sosial, penegakan hukum harus responsif terhadap dinamika perubahansosial serta beriorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak sebagai bagiandari pembangunan sosial.Kata Kunci : perubahan sosial, anak yang berkonflik dengan hukum,rekayasa sosial, keadilan restoratif

Page 34 of 36 | Total Record : 356

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2 Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM More Issue