cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
Published by Universitas Indo Global Mandiri
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 301 Documents
 11   12   13   14   15 
Dinamika Politik Pembentukan Daerah Otonomi Batu Kabupaten Balanipa Tahun 2014-2019 Akbar Nasir; Muhammad Eko Atmojo
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1982

Abstract

 Wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Balanipa di Sulawesi Barat sudah bergulir sejak tahun 2007, namun belum pula terealisasi hingga saat ini. Dalam perencanaannya juga diwarnai pro dan kontra antara pihak yang mendukung pembentukan DOB untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan pihak yang menggangap DOB hanya sebagai alat politik bagi elit-elit yang memiliki kepentingan, serta adanya moratorium pembentukan daerah baru yang diberlalukan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 yang dianggap sebagai salah satu faktor belum terealisasinya pembentukan DOB Kabupaten Balanipa. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika politik pembentukan DOB Kabupaten Balanipa serta motif politik apa yang melatar belakanginya. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara dan literatur review. Hasilnya menunjukkan bahwa dinamika politik pembentukan DOB Kabupaten Balanipa terjadi di berbagai kalangan elit politik lokal dan juga masyarakat, namun akhirnya bersama-sama menyetujui dan memperjuangkan pemekaran Kabupaten Balanipa. Sedangkan motif politik terdiri atas motif sebab dan motif motif tujuan.  Kata Kunci : Dinamika Politik, Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Balanipa
Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review) Jefirstson Richset Riwukore; Fellyanus Habaora; Terttiaavini Terttiaavini
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1974

Abstract

This study aims to encourage the realization of good governance as accountability and transparency of the performance of state institutions. This study uses a literature review method which is analyzed descriptively. The data source used is secondary data. This scientific study was conducted for 2 (two) months, namely July-August 2020. The process of preparing the report was carried out by referring to the research stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of this study, efforts to realize good governance epistemologically can only be implemented in five universal principles, namely: responsibility, accountability, fairness, independence, and transparency. Strategies to encourage accountability and transparency of the performance of state institutions to achieve good governance can be carried out through strengthening the basis for supporting state institutions' performance instruments, strengthening performance-based budgeting and monitoring the performance of state institutions. Recommendations that can be made are: (1) setting up the instrument model for the performance of state institutions in accordance with the principles of good governance; (2) setting and developing a performance-based budget system to monitor and evaluate performance in accordance with the principles of good governance; and (3) innovative role models for monitoring the performance of state institutions.  Keywords : good governance, accountability, transparency, state institutions
Analisis Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Isabella Isabella; Ferdiansyah Ferdiansyah
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1995

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Indeks Kemerdekaan Pers di Sumatera Selatan Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive survei. Survei ini dilakukan terhadap kelompok ahli dibidang media/pers sebanyak 10 orang informan ahli.. Hasil analisis daripenelitian ini Secara umum, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 81,03. Nilainya meningkat 1,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 79,15. Tren nilai IKP Provinsi Sumatera Selatan meningkat dimulai sejak tahun 2020. Ketika itu peningkatannya mencapai 5,05 poin dibandingkan tahun 2019. Sejak 2018, IKP Provinsi Sumatera Selatan selalu berada dalam kategori “Cukup Bebas” ada dua kondisi yang nilainya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Yakni, nilai Lingkungan Fisik dan Politik (3,73 poin)  berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 82,69.  dibandingkan tahun lalu, yakni 78,97. Kondisi Lingkungan Ekonomi pada IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 80,09. Nilainya meningkat 0,95 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 79,14. Tahun lalu, Lingkungan Ekonomi mengalami peningkatan nilai cukup signifikan hingga 7,70 poin. Kondisi Lingkungan Hukum IKP 2021 Provinsi Sumatera Selatan kembali berada dalam kategori “Cukup Bebas” dengan nilai 78,56. Namun, nilainya menurun 0,82 poin dibandingkan tahun 2020, yakni 79,37. Kata Kunci : Indeks Kemerdekaan Pers,Wartawan,Informan Ahli
Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang Putri, Distiancy Eviandyta; Ramli, Amaliatulwalidain
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.1992

Abstract

Tulisan ini menggambarkan perempuan di dunia politik untuk pemikiran kesetaraan, perempuan diwacanakan agar dapat menempati posisi strategis dalam pembangunan namun implementasinya belum maksimal. Dari segi kuota sebagian besar parpol bisa memenuhi kuota 30%, namun teori the glass ceiling masih berlaku dalam ranah politik karena adanya hambatan pribadi, hambatan situasional, dan hambatan sosial. Partai politikpun sudah mengakui dan menerapkan tentang kuota 30% perempuan, di dalam partainya bahkan termasuk ke dalam struktur kepengurusan. Tulisan ini mencoba menguraikan tantangan yang muncul secara struktural, menunjukkan kaum perempuan menghadapi masalah dalam melakukan tugas di rumah dan juga di partai politik. Persepsi wanita dalam memandang peran ideal seorang wanita merupakan dasar bagi wanita untuk memutuskan apakah akan bekerja atau tetap di rumah, sering kali wanita diposisikan pada kondisi harus bekerja, sehingga ada dilema di hati untuk memilih karier atau keluarga. Penelitian kualitatif ini mengunakan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara kepada beberapa informan terpercaya, serta melakukan observasi untuk melihat terkaitan teori dengan fakta yang ada dan memperdalam analisis untuk memperbanyak informasi menggunakan representasi barang – barang tertullis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa walau undang – undang dan partai politik sudah sangat mendukung tentang kedudukan perempuan di dalam partai politik, glass ceiling  tetap saja  terjadi tetapi hal ini bukan lagi berdasarkan budaya partiarki melainkan kendala di perempuan itu sendiri. Hal ini sangat jelas bahwa rasa tidak percaya diri perempuan, bahkan rasa bersalah kepada keluarga jika terlalu aktif dalam partai, ataupun penempatan jabatan struktur yang tidak sesuai dengan harapan mereka bahkan keterbatasan dana. Merupakan kendala yang sekarang di hadapi perempuan untuk aktif dalam dunia politik khususnya dalam sktruktur kepengurusan partai politik, sehingga tetap saja perempuan tidak bisa terjun ke dalam dunia politik secara  penuh. Kata kunci : Politik Adil Gender, Kuota 30% Perempuan, Glass Ceiling
Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang Amaliatulwalidain Ramli; Distiancy Eviandyta Putri; Novia Kencana
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i1.2009

Abstract

Tulisan ini menggambarkan perempuan di dunia politik untuk pemikiran kesetaraan, perempuan diwacanakan agar dapat menempati posisi strategis dalam pembangunan namun implementasinya belum maksimal. Dari segi kuota sebagian besar parpol bisa memenuhi kuota 30%, namun teori the glass ceiling masih berlaku dalam ranah politik karena adanya hambatan pribadi, hambatan situasional, dan hambatan sosial. Partai politikpun sudah mengakui dan menerapkan tentang kuota 30% perempuan, di dalam partainya bahkan termasuk ke dalam struktur kepengurusan. Tulisan ini mencoba menguraikan tantangan yang muncul secara struktural, menunjukkan kaum perempuan menghadapi masalah dalam melakukan tugas di rumah dan juga di partai politik. Persepsi wanita dalam memandang peran ideal seorang wanita merupakan dasar bagi wanita untuk memutuskan apakah akan bekerja atau tetap di rumah, sering kali wanita diposisikan pada kondisi harus bekerja, sehingga ada dilema di hati untuk memilih karier atau keluarga. Penelitian kualitatif ini mengunakan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara kepada beberapa informan terpercaya, serta melakukan observasi untuk melihat terkaitan teori dengan fakta yang ada dan memperdalam analisis untuk memperbanyak informasi menggunakan representasi barang – barang tertullis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa walau undang – undang dan partai politik sudah sangat mendukung tentang kedudukan perempuan di dalam partai politik, glass ceiling tetap saja terjadi tetapi hal ini bukan lagi berdasarkan budaya partiarki melainkan kendala di perempuan itu sendiri. Hal ini sangat jelas bahwa rasa tidak percaya diri perempuan, bahkan rasa bersalah kepada keluarga jika terlalu aktif dalam partai, ataupun penempatan jabatan struktur yang tidak sesuai dengan harapan mereka bahkan keterbatasan dana. Merupakan kendala yang sekarang di hadapi perempuan untuk aktif dalam dunia politik khususnya dalam sktruktur kepengurusan partai politik, sehingga tetap saja perempuan tidak bisa terjun ke dalam dunia politik secara penuh.
Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021) Fernando Eugenio Rugian; Burhan Niode Niode; Trilke Erita Tulung
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2105

Abstract

ABSTRACT  This paper aims to explain the dynamics political in Myanmar in 2021 will lead to the transfer of power in Myanmar. This research method uses an article review obtained through library research. The results of this paper indicate that Myanmar cannot build a democratic system without trust between civilians and the military, leading to the diversion of the military. During British rule, elections were actually held three times between 1951 and January 1952. Myanmar experienced civilian rule from 1948 to 1958, from 1960 to the following decade when the government was ruled by the army. Myanmar held several elections, and in 1990 the National League for Democracy won the election, but lost to the army and refused to accept victory over the National League for Democracy. In 2021, it will be the same as in 1990, when the military refuses to concede victory. However, when the military shifts power away from civilians, Myanmar's dark past repeats itself and military control becomes paramount. Without this control, the transition from a non-democratic regime to a more democratic one cannot be accompanied by a change in the military environment. However, according to Myanmar's 2008 Constitution, the military occupies 25% of parliament's seats. So that 75% of parliamentary decisions, the military took part in granting their rights. According to Myanmar's history, the military has taken up its political role and is constantly involved and has a strong influence in Myanmar's politics which cannot be separated. Seeing the development of the case of the takeover of power by the Junta, it seems that it will be difficult for the people to regain the power of the elected government, the public's condemnation of the violence that occurred seems to mean nothing. Keywords : Democracy, Military, Myanmar, Civil ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 yang mengakibatkan pengalihan kekuasaan di Myanmar. Metode penelitian ini menggunakan review artikel  yang diperoleh melalui stdui kepustakaan. Hasil kajian ini menunjukan Myanmar belum mampu menerapkan sistem demokrasi yang mana tidak ada kepercayaan antara sipil maupun militer yang mengakibatkan pengalihan isu yang dilakukan oleh pihak militer. padahal pada saat inggris menjajah, praktek pemilihan umum sebenarnya  dilakukan tiga kali di antara tahun 1951 dan Januari 1952. Myanmar mengalami pemerintahan sipil di tahun 1948-1958 dan dihitung dari tahun 1960 hingga dekade selanjutnya pemerintahan telah dipegang oleh militer. Myanmar beberapa kali mengadakan pemilihan umum, di tahun 1990 yang mana partai Nasional Liga untuk demokrasi menang dalam pemilihan namun ditolak oleh militer  dan tidak mau mengakui kemenangan atas partai Nasional Liga untuk Demokrasi. Hingga di tahun 2021, sama halnya dengan tahun 1990 yang mana militer menolak dan tidak mengakui hasil kemenangan. Akan tetapi, militer mengalihkan kekuasaan dari sipil sehingga masa kelam Myanmar kembali terulang kembali.Pengendalian atas militer menjadi sangat penting. Tanpa pengendalian itu, transformasi dari rezim non demokratis menjadi rezim yang lebih demokratis tidak dapat disertai dengan perubahan di lingkungan militer. Namun, menurut konstitusi menurut konstitusi Myanmar tahun 2008, militer mendapatkan kursi parlemen sebanyak 25%. Sehingga 75% keputusan parlemen militer turut andil dalam memberikan hak suaranya. menurut sejarah myanmar, militer sudah mengambil peran politiknya dan terlibat secara terus-menerus dan memiliki pengaruh yang kuat dalam politik myanmar yang tidak bisa dipisahkan. Melihat perkembangan kasus pengambilalihan kekuasaan oleh Junta nampaknya akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan kembali kekuasaan pemerintahan terpilih, kecaman masyarakat terhadap kekerasan yang terjadi seakan tidak berarti apa–apa. Kata Kunci : Demokrasi, Militer, Myanmar, Sipil  
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SATU DESA SATU DINIYAH DI KABUPATEN OGAN ILIR (STUDI PADA KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR) Lisa Mandasari Mandasari; Een Endasari Endasari
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2101

Abstract

ABSTRACT The research aimed to find out and analize the effectiveness of the implementation of the One Village One Madrasa Diniyah Programme in Ogan Ilir Regency especially in Tanjung Raja Sub-district. This research was designed by using the qualitative descriptive method. The data collection methods used were interview, observation and documentation. The interviewees on the research were the civil servants in Department of Education and Culture of Ogan Ilir Regency, headmasters, teachers, students and parents of madrasa diniyah and community in Tanjung Raja Sub-district, Ogan Ilir Regency. Based on the result of research, it was found that the implementation of the One Village One Madrasa Diniyah Programme in Ogan Ilir Regency had been conducted effectively. The effectiveness of the programme was seen through the goal achievement, integration and adaptation. There was conformity between the result achieved and the objective of progamme targeted before the One Village One Madrasa Diniyah Programme was implemented, that was the enhancement on experience, knowledge, worshipping skills and good attitude of the students in madrasa diniyah. The socialization carried out by the Department of Education and Culture of Ogan Ilir Regency to headmasters, headmen, teachers and also the community in Ogan Ilir Regency had been done well. The Department of Education and Culture of Ogan Ilir Regency also collaborated with the Village Community Empowerment Agency of Ogan Ilir Regency in conducting socialization since it was related to the village and also the location of each madrasa diniyah in the village. The curriculum provided was adopted from the general curriculum of madrasa diniyah that was simplified andevaluated continually for example monotheism lessons, the Koran, hadith, fiqh, Islamic history, the way to pray and wudu correctly. Keywords: effectiveness, implementation, programme ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Desa Satu Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir terutama pada Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir, kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa sekolah Diniyah di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir serta masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Program Satu Desa Satu Diniyah di Kabupaten Ogan Ilir sudah efektif.  Efektivitas program tersebut bidilihat dari beberapa hal, yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Terdapat kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya pada pelaksanaan Program Satu Desa Satu Diniyah yaitu adanya peningkatan pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji dari masing-masing peserta didik yang ada di madrasah diniyah. Sosialisasi juga sudah dilakukan dengan baik. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir kepada kepala sekolah, kepala desa, guru dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir juga bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir dalam melakukan sosialisasi karena berkaitan dengan desa dan juga letak setiap madrasah diniyah yang ada di desa. Kurikulum yang diberikan mengadopsi dari kurikulum diniyah yang sudah berjalan dan disederhanakan lagi namun tetap terus dilakukan evaluasi misalnya pelajaran tauhid, Al Quran, hadist, fiqih, sejarah islam, cara sholat yang benar dan cara berwudhu. Kata Kunci : efektivitas, pelaksanaan, program 
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI KESEHATAN NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DEMAM BERDARAH DI KABUPATEN KARAWANG (Studi Kasus di Puskesmas Karawang Kulon dan Puskesmas Nagasari) Muhamad Iman Tawakal; Gili Argenti Argenti; Rudyk Nababan Nababan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2106

Abstract

 AbstrakDiantara faktor dalam melihat kesuksesan  kebijakan  publik  adalah  kesehatan.  Sampai saat ini, salah  satu  problem  kesehatan  yang  masih   menjadi  persoalan  di   Indonesia adalah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). DBD adalah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus Dengue dan  ditularkan  melalui  gigitan   nyamuk  aedes  aegypti.  Pemerintah  Kabupaten  Karawang dalam hal ini Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai hal dalam menanggulangi  penyakit  ini, namun  masih  ditemukan   beberapa  kekurangan diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD, khususnya di  Kecamatan Karawang Barat yang direpresentasikan dari Puskesmas Karawang Kulon dan Puskesmas Nagasari. Fokus penelitian  ini dimulai pada tahun 2019 – 2020 dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif.  Teknik   pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini  menggunakan  teori  proses implementasi kebijakan menurut Rondinelli dengan empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja suatu program, yakni (1) kondisi lingkungan; (2) hubungan antar organisasi; (3) sumberdaya organisasi; (4) karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana..Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan  bahwa  dalam  implementasi  program penanggulangan  penyakit DBD di Kecamatan Karawang Barat secara umum sudah optimal, namun ada beberapa yang masih terdapat kendala khususnya diindikator sumber daya organisasi, seperti kurangnya petugas khusus untuk melakukan sosialisasi pencegahan Demam Berdarah di daerah tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar.Kata Kunci : Implementasi Program, Kebijakan Publik, Demam Berdarah  AbstractAmong the factors in seeing the success of public policy is health. Until now, one of the health problems that is still a problem in Indonesia is Dengue Hemorrhagic Fever (DHF). DHF is a disease caused by dengue virus infection and is transmitted through the bite of the Aedes aegypti mosquito. The Karawang Regency Government, in this case the Health Office, has done various things in tackling this disease, but there are still some shortcomings, including low public awareness about the importance of preventing and overcoming DHF, especially in West Karawang District, which is represented by the Karawang Kulon Health Center and Nagasari Health Center. The focus of this research began in 2019 – 2020 using descriptive methods and qualitative approaches. Data collection techniques were carried out by library research, interviews, observations, and documentation. Based on the facts on the ground, it shows that the implementation of the DHF disease control program in West Karawang District is generally optimal, but there are still some obstacles, especially indicators of organizational resources, such as the lack of special officers to disseminate dengue prevention in the area and lack of awareness. community about the cleanliness of the surrounding environment.Keywords : Program Implementation, Public Policy, Dengue Homorrhagis Fever 
Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Dalam Menumbuhkan Minat Baca Di SDN 1 Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Nifi Lamingthon Lamingthon; Reni Juliati Juliati
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2102

Abstract

ABSTRACT Literacy activity is one of government efforts to strengthen character. Indonesia government has regulation from Ministry of Education and Culture that School Literacy Movement begins 15 minutes before class. The study aimed to describe the implementation of School Literacy Movement and to describe the positive impact of School Literacy Movementat at SDN 1 Mariana Kecamatan Banyuasin. It was qualitative research with case study method. The data collection techniques were observation, interview, and document study. The results showed that the implementation of School Literacy Movement went through the habituation stage, the development stage, and the learning stage. The positive impacts were student attitudes showing high literate ecosystem, the increasing of Bahasa Indonesia learning outcomes, and literacy skills indicated from students portfolio. Keywords: implementation, school-literacy-movement, learning achievement ABSTRAK Kegiatan literasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menguatkan karakter. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan Gerakan Literasi Sekolah yang dilakukan 15 menit sebelum pelajaran dilakukan di kelas pada awal pembelajaran. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi Gerakan Literasi Sekolah dan mendeskripsikan dampak positif dari Gerakan Literasi Sekolah di SDN 1 Mariana Kecamatan Banyuasin 1.Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah telah mencapai tahap pembiasaan, tahap pengembangan dan tahap pembelajaran. Dampak postitif dari pelaksanaan program tersebut yaitu sikap siswa yang menunjukkan ekosistem literat yang sangat tinggi, peningkatan pengetahuan berupa hasil belajar Bahasa Indonesia, dan kecakapan literasi melalui ketrampilan dari portofolio siswa. Kata kunci: implementasi, Gerakan Literasi Sekolah, prestasi belajar    
IMPLEMENTASI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DI KOTA BEKASI Irma Ramahyanti Ramahyanti1; Lukmanul Hakim Hakim; Kariena Febriantin Febriantin
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i2.2107

Abstract

ABSTRACT The city of Bekasi as one of the cities with a high population growth rate, with a busy schedule of course is a factor causing the low number of administrative compliance, plus the distance between agencies and the length of the process makes the interest of Bekasi residents to take care of administration increasingly low. Departing from this, there was a Public Service Mall with the aim of bringing services closer and easier to the community. As the improvement efforts of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform on the poor assessment of bureaucratic services caused by pathology. So that the presence of the Public Service Mall with working hours until Saturday is certainly a breath of fresh air in administrative services to the public. So the purpose of this study is to use a descriptive qualitative approach that describes how the process of implementing a Public Service Mall to realize a pathology-free bureaucracy using 3 elements from Charles O Jones, namely organization, interpretation and application. The results showed that the community was enthusiastic and there was an increase in visits, due to clarity and certainty in terms of procedures/mechanisms, time and also costs. It's just that all agencies or private institutions that have direct contact with the community have not been involved. Of course, the involvement of all institutions, both government and non-government, will make it easier for the community and shorten the administrative time. The formation or strengthening of regulations is needed as a basis for movement so that it is able to bind agencies or institutions in the region. Keywords : Administration, Bureaucracy, Public, Public Service Mall, Service  ABSTRAK Kota Bekasi sebagai salah satu kota dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dengan kesibukan yang padat tentu saja menjadi faktor penyebab rendahnya angka taat  administrasi, ditambah jauhnya jarak instansi serta lamanya proses semakin membuat minat warga Bekasi untuk mengurus administrasi kian rendah. Berangkat dari hal tersebut hadirlah Mal Pelayanan Publik dengan tujuan mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana upaya perbaikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap buruknya penilaian pelayanan birokrasi diakibatkan patologi. Sehingga kehadiran Mal Pelayanan Publik dengan waktu kerja hingga sabtu, tentu menjadi angin segar dalam pelayanan administrasi kepada publik. Sehingga tujuan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana proses implementasi Mal Pelayanan Publik untuk mewujudkan birokrasi bebas patologi dengan menggunakan 3 elemen dari Charles O Jones yaitu organisasi, interpretasi dan juga penerapan. Hasil didapat bahwa masyarakat antusias dan terjadi peningkatan kunjungan, dikarenakan adanya kejelasan dan kepastian baik dari segi prosedur/mekanisme, waktu dan juga biaya. Hanya saja belum terlibat keseluruhan instansi atau lembaga swasta yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Tentunya keterlibatan keseluruhan lembaga baik pemerintah atau non pemerintah akan semakin memudahkan masyarakat dan mempersingkat waktu pengurusan administrasi. Pembentukan atau penguatan regulasi diperlukan sebagai landasan gerak sehingga sifatnya mampu mengikat instansi atau lembaga di daerah.  Kata Kunci : Administrasi, Birokrasi, Masyarakat, Mal Pelayanan Publik, Publik

Page 13 of 31 | Total Record : 301

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 4 (2025) Vol. 10 No. 3 (2025) Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 4 (2024) Vol. 9 No. 3 (2024) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 4 (2023) Vol. 8 No. 3 (2023) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 4 (2022) Vol. 7 No. 3 (2022) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol. 6 No. 3 Vol 6, No 3 Vol 6, No 2 Vol 6, No 1 Vol 5, No 3 Vol 5, No 2 Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 4, No 2 Vol 4, No 1 Vol 3, No 3 Vol 3, No 2 Vol 3, No 1 Vol 2, No 1 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue